KARENA mengedepankan frase “China adalah Negara Sahabat”, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap lembek dan bersikap inferior dalam kasus Natuna di Laut China Selatan.

Kapal coast guard China nyata masuk ke perairan Indonesia di Natuna Utara menjelang tutup tahun 2019 mengawal kapal nelayan mereka. Karena, kata mereka, Indonesia sejak 2016 menembak-nembaki dan menangkap kapal-kapal nelayan China di perariran itu. Itu di zaman tembak-tenggelam Menteri Susi Pudjiastuti.

China melakukan klaim historis, bahwa itu wilayah cari ikan nelayan mereka sejak dulu kala, mengacu batas Nine Dash Line di Laut China Selatan. Meski sebenarnya China juga menjadi bagian dari UNCLOS (United Nations Convention in the Law of the Sea) 1982, yang menetapkan wilayah ZEE Indonesia di situ masuk dalam naungan hukum internasional.

Untung, pernyataan Presiden Joko Widodo yang datang belakangan, tak terlalu lembek, meski tak diucapkan langsung. Melalui jurubicara kepresidenan ada penegasan, “Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.” Lalu berkunjung ke Natuna (Rabu, 8/1/2020). Maka sikap pemerintah Indonesia maju sedikit ke posisi setengah lembek setengah keras.

Muncul spekulasi, sikap marginal setengah-setengah itu tak bisa tidak memang karena ada sikap inferior terhadap China. Indonesia banyak utang ke China. Banyak investasi dan proyek vital China di sini lengkap dengan pekerja China yang tak sedikit jumlahnya. Penerima utang biasanya tak berani-berani amat terhadap pemberi utang. Selain itu, menurut hitungan militer, kekuatan militer China kuantitatif-kualitatif unggul atas Indonesia.  Tetapi tentu ini tak bisa jadi alasan takut menjaga wilayah negara.

Di masa sekarang, kekuatan opini internasional telah menjadi faktor pencegah kesemena-menaan negara-negara adi kuasa. Namun yang lebih sulit untuk dilawan adalah invasi dan penjajahan ekonomi tersamar, terutama di negara-negara dengan penguasa bermental korup. Apakah situasi yang ‘lebih sulit’ ini telah merasuk ke tubuh Indonesia? Kalau ini keadaannya, ribut-ribut soal Natuna pastilah hanya sandiwara antara dua ‘teman’. Saling membantu melakukan pengalihan isu tajam yang mendera teman inferior.

Pemerintah harus menjawab dan menjelaskan bahwa sama sekali tidak benar demikian adanya… (media-karya.com)