Politik Kekuasaan

One Moment in Time Dalam Politik Indonesia: Habib Rizieq dan FPI (2)

TUDINGAN dalam dokumen yang dibocorkan dan diungkap Wikileaks, bahwa FPI telah tercipta sebagai monster bentukan kekuasaan, mungkin terlalu berlebihan. Tetapi setidaknya, ada juga sisi benarnya, bahwa penguasa terindikasi memang sempat mendesain FPI sebagai alat kekuasaan, namun tak terkendali lagi atau tak mau dikendali lagi. Karena, agaknya FPI punya rancangan strategis sendiri untuk masa depan perjuangannya. Ada beberapa momen kebajikan ditampilkan FPI, yaitu setiap kali ada bencana, barisan putih-putih ini selalu tampil membantu rakyat korban, seperti dalam bencana tsunami Aceh, gempa Palu Sulawesi Tengah dan gempa di Lombok NTB. Seringkali mereka terlihat bekerja lebih “bersih”, lebih gesit dan ikhlas dalam menyalurkan bantuan dibanding aparat pemerintah. Namun, semuanya seakan sengaja ditempatkan di luar fokus ekspose, nyaris oleh seluruh media mainstream. Kadangkala narasi tentang FPI di-framing terlalu tendensius.

Wajah FPI yang paling sering ditampilkan dalam media massa adalah konflik dengan organisasi berbasis agama lain. Walaupun, di samping aksi-aksi kontroversial tersebut sebenarnya FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan, antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana membantu rakyat korban musibah.

FPI dalam stigma kekerasan

One moment in time, seperti dirilis TV Al Jazeera, sekitar Maret 2011 ada isu kudeta Dewan Revolusi Islam (DRI) yang dideklarasikan Forum Umat Islam (socio-politica.com, Januari 2012). Dalam susunan kabinet DRI tercantum nama Habib Rizieq dan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir –yang beberapa tahun terakhir ini dinarapidanakan penguasa, dan kini terbaring sakit di RSCM. Selain itu ada nama Abu Djibril dan mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. Continue reading “One Moment in Time Dalam Politik Indonesia: Habib Rizieq dan FPI (2)” →

Politik Kekuasaan

One Moment in Time dalam Politik Indonesia: Habib Rizieq dan FPI (1)

SEMPAT bersikap seakan meremehkan kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air, para petinggi rezim berkuasa saat ini terkesan bagai tersengat kejutan keluarbiasaan sambutan massa yang terjadi. Tiba di Jakarta bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2020, Habib Rizieq disambut dan dielu-elukan ratusan ribu massa –ada yang mengecilkan dengan skala ribuan saja, ada yang menyebut skala jutaan– sejak dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Petamburan Jakarta Pusat.

          Lalu, tiba-tiba saja pemimpin Front Pembela Islam ini, Habib Rizieq Shihab, menjadi satu faktor penting dalam kancah sosial politik. Penting sebagai teman bersinergi dalam pergerakan kritis maupun gerakan oposisi terhadap rezim kekuasaan. Atau, sebaliknya menjadi momen untuk menunjukkan jasa kepada rezim, tampil dengan gagah berani ke “garis depan” menghadapi Habib Rizieq dan barisan FPI-nya. Entah dengan kata-kata keras yang terkesan mengancam, operasi penurunan baliho Imam Besar FPI itu, sampai kepada show of force iring-iringan pasukan operasi khusus TNI di Petamburan.

Pada sisi anti klimaks, dua Kapolda dan dua Kapolres dilepas dari posisinya karena dianggap tak mampu mencegah terjadinya kerumunan massa berskala besar –yang dianggap pelanggaran protokol Covid-19 dalam kaitan pembatasan sosial berskala besar. Tak ketinggalan penindakan dan penahanan pradjurit dan bintara TNI yang ikut mengelu-elukan kedatangan Habib Rizieq. Sayangnya, mungkin berbeda dengan yang diharapkan, tindakan-tindakan pro-aktif kontra itu untuk sebagian besar justru lebih banyak memberi efek bumerang, meningkatkan “rating” Habib Rizieq dan FPI sebagai faktor. Continue reading “One Moment in Time dalam Politik Indonesia: Habib Rizieq dan FPI (1)” →

Perilaku Politik

Aroma Schizophrenia dan Psikopat di Medan Politik Indonesia

TIGA tahun sebelum Donald Trump dikalahkan Joe Biden dalam Pemilihan Presiden AS November 2020 ini, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyebutkan “schizophrenia politik telah berkembang di Amerika Serikat”. Itu setelah Washington Post menuduh Presiden Trump telah membahayakan negara, karena berbagi data intelijen kepada Rusia. Menurut media terkemuka AS itu, Trump melakukannya ketika bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Duta Besar Rusia Sergey Kislyak 10 Mei 2017 di Gedung Putih. Padahal, kata Putin, duduk perkaranya tak persis seperti itu, dan kecemasan yang disuarakan pers Amerika itu mengindikasikan berkembangnya schizophrenia politik. Tetapi pada sisi lain tentu saja wajar terjadi kecemasan publik, bila kepala negara mereka melakukan tindakan out of the box berbagi data intelijen penting kepada negara yang secara tradisional adalah “seteru”.

          Ini tak berbeda banyak dengan kecemasan yang melanda sebagian besar man on the street di Indonesia, tatkala TKA asing dari RRT membanjir luar biasa ke Indonesia di masa Presiden Joko Widodo. Terutama karena bersamaan dengan itu, hegemoni ekonomi negara daratan itu ke sini terasa makin tinggi kadarnya. Dan terasumsikan bahwa negara kita memiliki ketergantungan tak kecil karena terjerat hutang luar negeri dari RRT yang sedang menjelma sebagai super power baru itu. Padahal, ingatan sejarah tentang peranan buruk negara itu dalam Peristiwa 30 September 1965 masih cukup membekas. Sementara peristiwa itu sendiri hingga kini belum tuntas diperdebatkan karena ketidakberhasilan menyusun suatu narasi kebenaran sebagai pegangan objektif tentang babak hitam dalam sejarah Indonesia tersebut. Continue reading “Aroma Schizophrenia dan Psikopat di Medan Politik Indonesia” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (5)

DIPA Nusantara Aidit, dalam catatan kesan masa kecil salah seorang puteranya, Ilham Aidit –kini berusia sekitar 61 tahun– adalah seorang yang amat sibuk. “Kedudukannya sebagai ketua partai membuat rumah kami selalu ramai sampai larut malam, karena begitu banyak orang hilir mudik untuk bertemu, rapat, diskusi, atau sekedar ngobrol ringan dengan Kawan Ketua itu. Paling sering datang adalah kawan dekatnya separtai, seperti Lukman, Nyoto, Sudisman, Nyono dan Sakirman”. (Wawancara dengan Rum Aly, untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966).

Dalam kehidupan manusiawinya, di luar pagar kehidupan politiknya, Aidit, adalah seorang kepala keluarga dengan lima anak. Dua anak tertua, perempuan, Iba dan Ilya yang kala itu berusia belasan tahun, bersekolah di Moskow. Anak ketiga, bernama Iwan. Ilham dan adik kembarnya adalah anak keempat dan kelima. Isteri Aidit, seorang dokter, bernama Tanti. Selama bertahun-tahun, hingga bulan April 1965, keluarga ini tinggal di Galur, Tanah Tinggi, Jakarta, sebelum pindah ke jalan Pengangsaan Barat. Ayah Aidit dan seorang adik Aidit, bernama Asahan, ikut tinggal bersama keluarga Aidit. Asahan ini bertugas mengelola perpustakaan pribadi Aidit yang menurut Ilham berisi ribuan buku. Aidit biasa bekerja, membaca atau rapat di ruang perpustakaan itu yang berukuran lima kali empat belas meter, yang terletak di bagian belakang rumah. Kebiasaan yang masih diingat isteri dan anak-anaknya, adalah “kemampuannya untuk bisa tertidur lelap di kursi kerjanya setelah membaca dan bekerja sepanjang malam”.

Enam hari dalam seminggu hidup Aidit, hampir sepenuhnya adalah untuk kegiatan politik, namun hari Minggu sepenuhnya untuk keluarga dan diisi dengan rekreasi di pantai Cilincing atau tempat lainnya. Selain itu, pada hari lain, meskipun hanya beberapa menit, bila ia pulang dan berjumpa dengan anaknya, ia akan segera meletakkan berkas-berkas yang terkepit di ketiak kanannya dan tas kerja yang ada di tangan kirinya, untuk “langsung meraih dan mengangkat tubuh kecil anak-anaknya dengan wajah gembira”. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (5)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (4)

LUPUT dari kemungkinan “kehilangan kepala” di masa pendudukan tentara “Matahari Terbit”, para tokoh PKI bawah tanah mencoba berkiprah dalam perjuangan menjelang proklamasi. Tidak dalam posisi-posisi yang vital dan signifikan, dengan Tan Malaka sebagai pengecualian. Dipa Nusantara Aidit sementara itu, meskipun memang sebagai pemuda telah aktif di lingkungan kaum pergerakan untuk kemerdekaan menjelang proklamasi tidak lah menjalankan suatu peran penting.

Namun, Aidit berhasil menciptakan kedekatan pribadi dengan Soekarno dalam kasus dokumen testamen Soekarno-Hatta. Keberadaan testamen ini disebut-sebut untuk mewariskan kendali kekuasaan negara kepada Tan Malaka, bila ada sesuatu terjadi pada diri Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dokumen testamen yang asli berjudul “Amanat Kami”, ditandatangani Soekarno-Hatta, bertanggal 1 Oktober 1945, mencantumkan “pewaris” kolektif yang terdiri dari Tan Malaka, Iwa Koesoema Soemantri, Sjahrir dan Wongsonegoro. Tetapi kemudian beredar versi pewaris tunggal Tan Malaka, yang menimbulkan kontroversi.

Mohammad Hatta menyebutkan adanya keterlibatan tokoh pemuda Chaerul Saleh pada kelahiran Testamen versi pewaris tunggal itu. Aidit berhasil memperoleh dokumen “asli” dari versi pewaris tunggal dan membawanya kepada Soekarno yang langsung merobeknya. Menurut Sajoeti Melik, Aidit pun pernah mengambil dari tangannya naskah ketikan asli teks proklamasi lalu menyimpannya untuk beberapa lama. Tetapi Sajoeti Melik yang menduga Aidit punya tujuan tidak baik dengan menyimpan teks proklamasi itu, bersusah payah meminta lagi dokumen itu dan berhasil mendapatnya kembali melalui cara yang tidak mudah. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (4)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (3)

SAREKAT Islam maupun Indische Partij senasib, sama-sama ditolak penguasa kolonial untuk disahkan sebagai suatu badan hukum. Namun, Sarekat Islam memiliki nasib dan catatan sejarah yang berbeda dan amat khas. Di dalam tubuhnya, setidaknya terdapat  tiga pengelompokan utama, yang akan sangat mewarnai corak kehidupan politik Indonesia kelak. Kelompok pertama, adalah kelompok nasional yang berwawasan luas dan umum. Dua kelompok lainnya, berbeda. Sebagai kelompok kedua, adalah mereka yang memiliki sikap dan haluan Islam radikal dan sekaligus fanatik. Mereka yang berkecenderungan berhaluan komunis, menjadi kelompok ketiga.

Dari induk yang bernama Sarekat Islam ini kemudian lahir kekuatan-kekuatan politik baru melalui pemisahan diri. Dan, dari kelompok Islam radikal dan fanatik, muncul seorang tokoh bernama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang memisahkan diri pada tahun 1938 –pemisahan keempat atau yang terakhir– dengan membentuk Komite Pembela Kebenaran Sarekat Islam. Di kemudian hari, SM Kartosoewirjo melangkah lebih jauh dan pada akhirnya melahirkan DI-TII dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Pemisahan pertama berlangsung 1923, yaitu oleh Sarekat Islam Merah dengan tokoh utama Semaun dan Darsono.  Di antara kedua pemisahan, terjadi pemisahan kedua dan ketiga, yang menghasilkan Partai Politik Islam Indonesia (Parli) dan Penyedar yang moderat dan kooperatif (dengan tokoh Hadji Agoes Salim). Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (3)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (2)

MESKIPUN Soekarno menyebutkan Pemberontakan PKI Madiun, September 1948, sebagai pemberontakan komunis yang pertama, sebenarnya dengan Peristiwa Madiun kaum komunis telah dua kali melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang pertama adalah pada tahun 1926-1927 –tatkala PKI baru berusia 6 menuju 7 tahun sejak didirikan 23 Mei 1920. Lalu nantinya menjadi tiga kali dengan Peristiwa 30 September 1965.

Pemberontakan itu untuk sebagian masih dikategorikan dalam konteks perlawanan terhadap kaum kolonial. Meski bagi sebagian kalangan perjuangan non komunis, pemberontakan komunis tahun 1926-1927 itu dianggap justru merugikan perlawanan terhadap kolonial secara keseluruhan. Suatu perlawanan seperti itu, dianggap belum waktunya dilakukan karena hanya akan mengundang penindasan yang lebih besar dari penguasa kolonial Belanda. Bahkan bagi beberapa kalangan PKI di Indonesia sendiri pemberontakan itu dikecam.

“Saatnya belum tiba,” kata Tan Malaka

Rencana dasar pemberontakan itu disusun oleh tiga orang tokoh PKI di Indonesia, yakni Sardjono, Soegono dan Boedi Soetjitro. Rancangan ini sesungguhnya tidak disepakati oleh banyak tokoh PKI lainnya, pun tak semua cabang partai menyetujuinya. Salah seorang tokoh terkemuka dari partai, Tan Malaka, amat meragukan keberhasilan suatu rencana pemberontakan seperti itu. “Saatnya belum tiba” ujar Tan Malaka, tak kurang kepada Alimin sendiri. Ia menganggap PKI di Indonesia tidak siap untuk satu rencana sebesar itu. Pengaruh PKI di tengah rakyat belum meresap secara mendalam. Menurut gambaran Tan Malaka, partai masih kecil dan ‘tak berkuku’. “Mana mungkin kita mampu menggerakkan massa rakyat secara besar-besaran”, demikian Tan Malaka mengingatkan rekan-rekannya di lapisan pimpinan partai. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (2)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (1)

SELAIN tentara –Angkatan Darat– ada sejumlah kekuatan politik lainnya menjadi penopang sebagai partner taktis Soekarno, terutama sejak diletakkannya titik dasar baru bagi kekuasaannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Setidaknya ada tiga kelompok kekuatan yang signifikan, yakni kelompok politik Islam yang terutama diwakili oleh Partai NU, kemudian PNI dan PKI, yang mewakili kelompok politik ideologi nasionalis (marhaenis) dan ideologi komunis. Ketiga-tiganya termasuk 4 besar Pemilihan Umum 1955 bersama Masjumi yang tersingkir setelah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dianggap terlibat dan mendukung pemberontakan PRRI-Permesta –begitu pula nasib yang dialami PSI.

Diantara 4 kaki penopang kekuasaan Soekarno dalam penggalan masa itu, Tentara dan PKI di Indonesia bagaimana pun adalah yang paling fenomenal. Pusat kekuasaan yang sebenarnya pada masa 6 tahun itu ada di tangan Soekarno-Angkatan Darat-PKI. Realitas kekuasaan segitiga seperti ini yang ‘terikat’ dalam politik perimbangan yang dimainkan Soekarno, sekaligus menempatkan pula PKI dan Tentara ke dalam suatu persaingan kekuasaan yang berkepanjangan. Hingga sedemikian jauh, tidak terlalu sulit bagi Soekarno memegang kendali political game kala itu, karena terdapatnya sejumlah faktor historis dan kondisi objektif krusial yang mewarnai hubungan tentara dengan PKI di Indonesia. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (1)” →

Politik Bencana

Corona dan Kegagalan Rezim: “Pay It Forward”

MUNGKIN tak terlalu perlu lagi diperdebatkan –dan hanya perlu diakui secara jujur– bahwa pemerintahan Joko Widodo sejauh ini tak berhasil membendung pandemi Corona. Bermula dari terlambat sadar datangnya bahaya, dan masih sempat membuang waktu dengan berbagai guyon dan retorika tokoh-tokoh kekuasaan yang mengecil-ngecilkan bahaya dengan optimisme tak berdasar.

Bila dikritik dan diingatkan adanya bahaya pandemi, pada mulanya, tokoh-tokoh pemerintahan dengan ketus menyebut para pengeritik berniat menimbulkan kepanikan. Gubernur DKI Anies Baswedan yang secara dini ingin menerapkan lockdown, dikeroyok ramai-ramai. Bahkan ketika pada bulan Maret sudah terbukti adanya korban penularan COVID-19, sejumlah pejabat pemerintah masih juga belum menghentikan kelakar, termasuk saat mulai ada seorang menteri tertular.

The New York Times akhir Juli menyimpulkan dalam beritanya bahwa Indonesia gagal membendung virus Corona. Koran itu menyebut, Presiden Joko Widodo sendiri pada mulanya memandang remeh wabah ini, dan terlambat menutup sementara pintu masuk negara, kegiatan bisnis dan sekolah. Pemerintah sempat membatasi perjalanan, tetapi dengan sangat cepat mencabut larangan terkait. Bahkan bertindak ambigu, mengerahkan influencer berbiaya puluhan milyar rupiah untuk mengundang turis asing masuk Indonesia pada saat secara umum disadari perlu ada pembatasan. Pemerintah pusat seringkali seakan bingung dan tak beraturan antara satu pejabat dengan pejabat lain. Mungkin benar, seperti dikatakan Said Didu sang pengeritik, bahwa pemerintah sesungguhnya telah frustrasi. Continue reading “Corona dan Kegagalan Rezim: “Pay It Forward”” →

Sejarah Politik Indonesia

Saat Para Panglima “Mencari” Pengganti Presiden (1965)

SAAT mulai ada kejenuhan terhadap seorang presiden –entah karena telah terlalu lama berkuasa, entah karena dianggap gagal– orang mulai berpikir tentang seorang tokoh pengganti.

Suatu ketika, sewaktu berbincang-bincang dengan Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata dan Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Soetjipto, di suatu kesempatan, tanpa kehadiran Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani, mengenai the incoming leader after Soekarno, dengan serta merta Omar Dhani menyebutkan nama Ahmad Yani. “Kami semua sepakat, dialah yang paling pantas”. Tetapi, pembicaraan hanya sebatas itu. Sebenarnya, sekitar waktu itu Omar Dhani sendiri pernah juga disebut-sebut namanya untuk posisi Presiden, antara lain oleh pimpinan PKI. “Saya tidak pernah memikirkan. Tidak pernah mencalonkan diri”, ujar Omar Dhani –dalam wawancara dengan Rum Aly, untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Kata Hasta Pustaka, 2006).

Dalam waktu yang tak berbeda jauh, beberapa waktu sebelum 30 September 1965, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani bertemu bertiga dengan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani dan Panglima Kepolisian Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo. Omar Dhani mengungkap bahwa waktu itu, “saya ngomong, ada sesuatu yang akan terjadi” dalam negara, khususnya terkait Angkatan Darat, jadi hendaknya berhati-hati. Tetapi Ahmad Yani tampak tetap tenang saja. Continue reading “Saat Para Panglima “Mencari” Pengganti Presiden (1965)” →