Category: Politik dan Etika

Politik dan Etika

Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)

ARUS politik akrobatik para kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon presiden, ternyata berlangsung serial. Menyerupai sedikit lakon tragedi komedi, yang sedikit menjemukan, dan cukup memprihatinkan. Jalinan lakon itu bisa diikuti melalui berita di beberapa media mainstream. Dalam sebuah berita pendek, Harian Kompas (24/9) memberitakan terjadinya arus serupa di Kalimantan Tengah, setelah Sumatera Barat, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya.

“Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan kepala daerah 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menyatakan mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, dalam Pemilu Presiden 2019,” tulis Kompas. “Pernyataan itu dibacakan bupati terpilih Barito Utara, Nadalsyah, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (23/9/2018).” Acara dihadiri Sugianto Sabran dan Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran. “Kalau partai sudah jelas dukungannya ke mana, kalau yang tadi (dukungan) yang saya bacakan, karena arahan atasan,” kata Nadalsyah seusai membacakan pernyataan tertulis yang diterimanya dari Sugianto. Sugianto mengatakan, dukungan ini harus dilihat Jokowi. “Dukungan kami tidak main-main ke pak Jokowi. Namun, ke depan kami minta jatah kursi di kabinet untuk putra Kalteng,” ujarnya. Continue reading “Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)” →

Politik dan Etika

Para Gubernur (Baru) Dalam Politik Akrobatik

BEGITU usai dilantik di Istana dua pekan lalu, masih dalam seragam kebesaran putih-putih, sejumlah gubernur baru sudah melontarkan pernyataan mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Serta merta tak bisa dihindari kesan bahwa ini adalah semacam akrobatik politik para gubernur itu. Dilakukan 8 dari 9 gubernur, dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sebagai pengecualian. “Saya dukung Sumatera Utara dulu,” ujar Edy Rahmayadi kepada tvOne (8/10). “Saya ingin menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat, visi misinya itu. Tidak ada urusan untuk Pilpres.”

Kemeriahan politik akrobatik ini, sepanjang yang diberitakan pers, seluruh pesertanya tak kurang dari 15 gubernur. Baik yang sudah lebih dulu dilantik, baru dilantik 5 September, maupun yang masih menunggu giliran pelantikan. Dan dengan segera, akrobat politik ini menular ke bawah, ke para bupati di berbagai daerah. Serentak dengan itu, tak pelak model pelanggaran etika itu menjadi sorotan hingga kini. #mediakaryaanalisa

Menangkis kecaman bahwa para gubernur itu telah melanggar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada aturan yang melarang kepala daerah menyatakan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Tapi menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti yang dikutip pers, seorang gubernur tak boleh atas nama Gubernur menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu dalam pemilu. Namun, kata Kalla, bila “dia ikut mendukung secara pribadi, itu boleh-boleh saja.” Continue reading “Para Gubernur (Baru) Dalam Politik Akrobatik” →