Category: Politik

Empat Tahun Pembelahan Politik dan Emosi @Jokowi vs Prabowo

BUKAN dramatisasi, tetapi memang benar bangsa ini telah menjalani 4 tahun terakhir seakan mengalami gempa tektonik yang bukan hanya menyebabkan retakan tetapi pembelahan politik. Lengkap dengan suasana emosional pengiring. Gempa politik ini memang bukan pengalaman pertama, karena seakan ada siklusnya, yang berulang dari waktu ke waktu. Pusat dan sumber gempa kali ini ada pada perseteruan Joko Widodo versus Prabowo Subianto.

Secara mendasar, kendati telah bersama selama 73 tahun dalam Indonesia merdeka, bangsa ini belum berhasil menciptakan budaya dan tata-krama bersama dalam tata-pergaulan antar manusianya. Tampaknya perilaku sosial pada bangsa Indonesia ini masih bermasalah, seperti kata ahli psikologi Hatta Albanik yang di masa mahasiswa adalah aktivis gerakan kritis dari kampus Universitas Padjadjaran. “Karena perilaku sosial merupakan induk dari perilaku politik, dengan sendirinya kita akan bermasalah pula dalam berperilaku politik.” Dan tampaknya semua masalah yang kita alami dalam kehidupan bangsa dan negara ini bersumber pada gangguan dari perilaku politik yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Continue reading “Empat Tahun Pembelahan Politik dan Emosi @Jokowi vs Prabowo”

Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin

SEAKAN mengonfirmasi ‘rumor’ yang telah beredar internal tentang keterbelahan sikap Partai Golkar, Fadel Muhammad –anggota Dewan Pembina– pekan ini menyebut partainya tak solid mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Partai Golkar kecewa karena bukan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang dijadikan calon Wakil Presiden. “Saya sebagai Dewan Pembina sangat kecewa, kok bukan Golkar yang diambil,” ujar Fadel Selasa petang 21/8 seperti dikutip pers.

Padahal, menurut Fadel, selama ini di parlemen Golkar mati-matian membela Jokowi. Bahkan, lebih membela dibanding PDIP. “Saya bisa berani bantah-bantahan. Kita kecewa.” Besar kemungkinan, kata Fadel, beberapa kader Golkar akan mendukung pasangan lain, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Continue reading “Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin”

‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?

DI ATAS kertas, menghadapi Pemilihan Presiden April 2019, Joko Widodo lebih gagah perkasa dibandingkan saat akan menghadapi event serupa di tahun 2014. Didukung koalisi 6 partai –PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura– dengan akumulasi perolehan suara 62,16 prosen, Joko Widodo hanya menyisakan satu peluang calon pasangan presiden-wakil presiden lain terkait dengan ketentuan presidential threshold. Tahun 2014, koalisi partai pendukung Joko Widodo –Koalisi Indonesia Hebat– jauh lebih langsing, tanpa Partai Golkar dan PPP. Namun mungkin berkat ‘kerja-kerja-kerja’, melalui satu intervensi berbalut kain sutera, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ‘berhasil’ mengelola perselisihan internal di dua partai, Golkar dan PPP, untuk keuntungan penguasa. Hasil ‘rebus ulang’ dua partai itu kemudian menciptakan resultante akhir lepasnya dua partai itu dari Koalisi Merah Putih dan berpindah ke Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah. Follow the triumphant.

Partai-partai dan kelompok politik maupun perorangan yang pragmatis, lazimnya memang akan menempatkan sikap follow the triumphant –mengikuti yang unggul– sebagai pilihan teratas. Dalam urusan pencalonan presiden, karena begitu banyaknya yang memilih sikap follow the triumphant dan pada waktu yang sama ada presidential threshold berangka tinggi, maka kecenderungannya adalah penyempitan arena kontestasi. Bisa-bisa malah, bila hasrat mengekori sang unggul terlalu berlebihan, hanya akan ada satu pasangan pemain, yaitu Joko Widodo dan Wapres pilihannya, yang bisa maju ke gelanggang. Dalam rangkaian Pilkada yang baru lalu, beberapa pasangan calon terpaksa berhadapan dengan kotak kosong. Dan ada yang kalah menghadapi kotak kosong. Continue reading “‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?”

Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang

DALAM gelanggang rumor, tergambarkan betapa politik uang menguasai kehidupan bernegara di Indonesia, dari dulu hingga kini. Semua tokoh politik dan kekuasaan mempunyai rumornya masing-masing dalam kaitan politik uang, baik sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif. Meminjam sebuah judul buku tentang sebuah skandal keuangan (dan politik) di Amerika Serikat, All The Devils Are Here (Bethany McLean & Joe Nocera, 2011), dalam konteks Indonesia semua setan ada di sini. Semua terlibat dalam peran bagaikan devil itu. Tetapi rumor adalah rumor, bisa terbukti benar pada waktunya, bisa juga tetap sebagai rumor yang mungkin tetap teringat tetapi mungkin juga terlupakan. Karena, jangankan rumor, suatu kebenaran berdasar fakta pun bisa terlupakan, saat tak ada penelusuran.

Di tengah arus pencitraan kuat para pendukung pemerintah bahwa kini Indonesia serba lebih bersih, cukup menyentak juga ketika Dr Said Didu Selasa (17/7) lalu dalam talkshow di sebuah TV memunculkan adanya benalu dalam kasus Freeport. Mantan Sesmen BUMN dan Staf Khusus Menteri ESDM ini, mengungkapkan negosiasi dalam kasus Freeport selalu terhambat karena selalu adanya benalu-benalu. Para benalu itu, bukan tokoh-tokoh dari luar, tetapi adalah tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Said Didu adalah salah seorang perunding awal dengan Freeport di tahun 2015, di masa Jokowi. Menurutnya, adalah mengagetkan ketika pihak Freeport bersedia memenuhi permintaan target pendapatan Indonesia paling tidak 60 persen dari revenue tambang, asal dibantu menghilangkan benalu-benalu itu. Akan tetapi perundingan 2015 itu tak dilanjutkan karena teguran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa perundingan tak boleh dilakukan sebelum 2019. Tercatat bahwa setelah itu, muncul isu papa minta saham yang mengait-ngaitkan nama Presiden. Sayangnya, penyelidikan lanjut oleh Kejaksaan Agung tentang kasus itu tak terdengar lagi saat ini, sehingga publik pun tak bisa mengetahui duduk soal sesungguhnya. Terperiksa utama kala itu, Setya Novanto, belakangan malah terseret kasus lain, suap E-KTP, dan kini mendekam di LP Sukamiskin Bandung. Continue reading “Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang”

Presiden Joko Widodo Dalam Fenomena Kelemahan Manusiawi

SEBUAH tulisan pembaca yang sangat menarik muncul di Harian Kompas Selasa 17 Juli 2018, mengenai kelemahan manusiawi Presiden Joko Widodo. Ini hanya berselang satu-dua hari dari pelontaran isu politisi kompor dari beliau dan peristiwa kecil salah sebut nama desa di Bantul. Juga bersamaan waktu dengan hari-hari euphoria tentang ‘keberhasilan merebut 51 persen saham Freeport’ setelah lebih dari setengah abad kehadiran perusahaan Amerika itu di Indonesia. Padahal, ternyata, setelah para akademisi dan ahli bicara, menjadi jelas lekak-liku persoalan objektif tambang di Papua itu sangat rumit dan tak sesederhana penggambaran dalam berita glory dari pemerintah yang menjadi awal dari euphoria.

Menggunakan analogi ‘Tumit Achilles’ pembaca bernama Hadisudjono Sastrosatomo menulis “Meskipun diserang, difitnah dan diolok-olok, Presiden Jokowi tetap tegar dan terus berkarya dengan keyakinannya sebagai nakhoda Republik Indonesia tercinta ini.” Kelemahan yang manusiawi pasti dimiliki setiap orang, tetapi bilamana orang tersebut menyadarinya, ia akan dapat mengurangi dampak buruk dari kelemahan tadi. “Ibarat mitologi Yunani, Presiden Jokowi seperti Achilles yang selalu perkasa di dalam setiap pertarungan. Namun, Achilles memiliki kelemahan pada tumitnya. Achilles tersungkur setelah ada anak panah yang mengenai tumitnya.” Seraya menggambarkan betapa hebat serangan terhadap kebijakan Presiden Jokowi, Hadisudjono mencoba menjelaskan metafora ‘tumit Achilles’. “Semoga Presiden Joko Widodo segera menyadari bahwa tumit Achilles itu berada di seputarnya, yang dekat dengan Presiden.” Tak bisa tidak yang dimaksud adalah orang-orang di lingkaran dalam sang presiden sendiri. Continue reading “Presiden Joko Widodo Dalam Fenomena Kelemahan Manusiawi”

Tokoh Ketiga di Antara Jokowi dan Prabowo

PEMILIHAN Kepala Daerah serentak 27 Juni 2018 kemarin, dalam batas tertentu menampilkan beberapa perspektif politik baru, yang untuk sebagian menguatkan pra kesimpulan dari sejumlah analisis sebelumnya. Salah satu kesimpulan adalah faktor ketokohan –khususnya dalam konteks prestasi dan bukan terkait mitos dan kesetiaan sempit maupun godaan money politic– lebih menjadi daya tarik bagi para pemilih daripada faktor partai pendukung. Beberapa ‘hasil’ Pilkada –meski masih berdasarkan quick count– mematahkan asumsi berlebihan tentang dominasi partai dan kepartaian sebagai faktor dalam meraih suara rakyat. Dan bahwa angka raihan suara yang hampir lima tahun sebelumnya diperoleh dalam pemilu lampau sebenarnya tidak relevan dijadikan sebagai pegangan dalam pemilu berikutnya yang akan datang.

Selain itu, suatu formula koalisi yang bisa bersifat dan berlaku nasional, masih serba acak karena kepentingan pragmatis daerah per daerah begitu berbeda-beda. Tapi mungkin saja, memang lebih baik bila pembentukan koalisi dibiarkan saja cair dan lebih tergantung pada persamaan program (yang masuk akal) daripada persamaan yang berbau ideologis atau ‘fanatisme’ dan ‘mitos’ (hasil mitologisasi) tertentu. Continue reading “Tokoh Ketiga di Antara Jokowi dan Prabowo”

Gelombang Stigmatisasi Kampus Indonesia

TENTU tak perlu menutup mata bahwa paham radikalisme sudah mengarus masuk kampus-kampus Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Namun,  stigmatisasi kampus berlabel radikalisme –dengan tema pro khilafah sekaligus anti Pancasila– bagaimana pun sangat berlebihan. Terkesan serampangan, tak selektif dalam penilaian, dan sedikit berbau anti akademis. Selain itu, juga berbau politik praktis kalangan kekuasaan, dan karenanya beraroma represif. Terasa represif terutama karena timing pelontaran isu dan penindakannya berdekatan dengan kegiatan demokratis pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden  2019.

Bila beberapa tahun sebelumnya, aparat keamanan hanya sebatas menuding terpaparnya kampus-kampus Indonesia dengan radikalisme, maka pada 2 Juni 2018 ini aparat BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah masuk kampus melakukan penggrebegan terhadap yang mereka sebut kelompok radikal di Universitas Riau (UNRI). Selang beberapa hari setelahnya, dua perguruan tinggi negeri terkemuka melakukan semacam auto debet, memberhentikan (sementara) kalangan pengajarnya dari jabatan-jabatan masing-masing karena dianggap berpaham radikal dan atau anti Pancasila. Universitas Diponegoro 6 Juni 2018 memberhentikan Profesor Suteki –yang sudah menjadi pengajar Pancasila tak kurang 24 tahun lamanya– dengan tuduhan radikalisme setelah menjadi saksi ahli dalam kasus HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Menyusul, Universitas Gajah Mada, 8 Juni, melakukan tindakan serupa terhadap dua orang dosennya. Continue reading “Gelombang Stigmatisasi Kampus Indonesia”