SAMA sekali bukan keledai, tapi menuju ajang Pemilihan Presiden 2019, kembali bangsa ini bisa terantuk pada batu sandungan yang sama seperti di tahun 2014. Kecuali ada kejadian politik luar biasa –semisal korslet karena kekecewaan di antara partai pengusung calon presiden, sehingga terjadi calon tunggal atau malah 3 pasang calon– maka kembali hanya akan tampil dua pasang calon seperti di tahun 2014. Lengkap dengan pembelahan dua di masyarakat yang akan langsung berhadap-hadapan secara hitam putih di ajang Pemilihan Presiden April 2019, yang pada akhirnya menggelincir ke arah involusi kehidupan politik Indonesia.

Selama 4 tahun terakhir, pembelahan terpelihara. Dan, bersamaan dengan itu makin terbentuk pula banyak die hard yang begitu memuja ketokohan, semacam pengkultusan dalam suatu iklim feodalisme baru. Menakjubkan bahwa mereka yang dianggap seharusnya telah tercerahkan oleh pendidikan tinggi pun tak sedikit yang menjadi die hard. Para die hard memenuhi apa yang disebut Leon Festinger –professor psikologi Universitas Minnesota dan Stanford University– “a man with conviction is a hard man to change”. Tipe ini tak mungkin mengubah pendapatnya, sekeliru apapun, dalam diskursus dan dalam menghadapi kontradiksi. Tak mempan oleh bukti dan argumen rasional. “Katakan padanya anda tidak setuju dan dia akan berpaling. Tunjukkan padanya fakta atau angka-angka dan dia mempertanyakan sumber-sumber datamu.” Jika padanya diajukan jalan logika, dia akan gagal paham.

Ini adalah satu fenomena yang sebenarnya ganjil dalam konteks demokrasi dan kehidupan politik modern, namun menjadi biasa karena dilakukan banyak orang dan terjadi setiap saat. Dan fenomena itu masih harus tercampur lagi perilaku pragmatis over dosis dan berbagai hipokrisi. Ahli dalam berslogan, gesit melakukan pencitraan, mahir menebar janji, tak segan membohongi rakyat. Mengutamakan kepentingan diri, golongan dan partai di atas kepentingan bangsa. Terbentuk spesies baru politisi yang kaya retorika dengan perbendaharaan kalimat kosong tanpa argumentasi, yang hanya cocok untuk arena debat kusir. Ahli bertengkar dan saling menghujat. Celaka dua belas, spesies ini semakin banyak mengisi forum-forum dialog publik dan ‘merasuk’ ke dalam dan mendominasi lembaga-lembaga demokrasi dan kekuasaan.

Seorang presenter televisi senior dan terkemuka yang menjadi host acara diskusi dengan rating tinggi, beberapa hari lalu menyitir ucapan tentang fenomena bahwa kerapkali bila kehabisan argumentasi seseorang bisa mulai menyerang pribadi lawan diskusinya. Sebelumnya, dalam diskusi tersebut, seorang akademisi yang selalu menyampaikan analisis yang tajam namun argumentatif tentang kekuasaan, tiba-tiba ramai-ramai diserang beberapa politisi partai secara emosional dengan cercaan pribadi ‘sok tau’, ‘sok pintar’, ‘provokator’ dan sebagainya. Tak lain karena memberi analisis yang to the point dan terbuka tentang tokoh-tokoh kekuasaan yang mereka dukung. Melenceng dari esensi masalah, bahkan untuk sebagian terdapat salah mengerti maksud dalam kalimat yang disampaikan sang akademisi. Padahal, penonton televisi menanti jawaban argumentatif dan bermutu dari para politisi partai itu, bukan omelan kemarahan penuh emosi.

Perlu merunut satu persatu bagaimana dan apa kira-kira penyebab utama dari terciptanya pembelahan berkepanjangan di tengah masyarakat sejak 2014 semata-mata karena pilihan yang berbeda. Dan, tak kalah penting kenapa ketika itu dan kini hanya tersedia pilihan sempit, dua pilihan –yang bukan mustahil bisa hanya satu pilihan berupa calon tunggal. Di atas kertas, pertama-tama disebabkan sistem pemilihan umum presiden dengan ketentuan presidential threshold. Kedua, tumbuhnya mentalita follow the triumphant yang ada akarnya dalam sejarah feodalisme Nusantara. Berkelanjutan dalam sejarah politik kontemporer Indonesia menyangkut Soekarno dan Soeharto –dua tokoh peletak tradisi masa kekuasaan panjang.

Dalam Pemilihan Presiden 2019, dengan presidential threshold 25 persen raihan suara (atau 20 persen kepemilikan kursi DPR), di atas kertas maksimal dimungkinkan 4 pasangan calon saja. Walau, secara matematis berdasar teori kemungkinan, kecenderungannya hanya bisa tiga pasang calon. Namun ketika mentalitas follow the triumphant bekerja disertai faktor kultur lainnya, kemungkinan menyempit jadi dua dan atau bahkan satu pasang calon saja. Adanya presidential threshold  juga menciptakan situasi berupa terkuncinya pintu masuk bagi tokoh-tokoh berkualitas dalam kontestasi. Sebaliknya memang untuk sementara tokoh-tokoh tak berkualitas juga bisa ikut mengarus sebelum akhirnya surut dengan sendirinya setelah disadari merupakan kesia-siaan.

Teoritis jumlah kontestan yang sederhana, yaitu dua, dalam pemilihan presiden sebenarnya ideal dan efisien. Akan tetapi nyatanya dalam praktek 2014 justru menciptakan komplikasi berupa pembelahan dua yang tajam di masyarakat karena faktor psikologi masyarakat. Disertai cara membangun dukungan yang beraroma feodalistik oleh pelaku-pelaku sistem kepartaian yang tidak sederhana karena justru multi tapi oligarkis. Sepanjang menyangkut partai-partai oligarkis sebagai tumpuan, maka pilihan yang akan tersaji bagi rakyat tidak bisa tidak, kembali hanyalah pilihan the bad among the worst.

Hanya keputusan Mahkamah Konstitusi, bila mengabulkan permohonan presidential threshold nol persen, yang bisa merubah skema. Sekaligus, menahan kemungkinan berlanjutnya involusi kehidupan politik. (media-karya.com)