Category: partai politik

partai politik

Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?

POSTUR kepengurusan baru Partai Golongan Karya yang dipublikasikan pekan ketiga Januari 2020 ini sungguh ‘menakjubkan’. Luar biasa tambun, melebihi postur yang sebelumnya pernah ada dalam sejarah keorganisasian Golkar. Menurut Parkinson Law –yang diintrodusir Cyril Northcote Parkinson– sebuah organisasi atau birokrasi memang berkecenderungan memperbesar diri dan memaksimalkan kekuasaan. Dan terkait hasrat ini, kerapkali berkerja sebuah sindrom di kalangan pimpinan organisasi, memperbesar diri dan organisasi bukan secara kualitatif melainkan dengan mengkonsolidasi kesetiaan bawahan yang bila perlu memperbanyak jumlah bawahan. Dan peningkatan kuantitas tersebut takkan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas, untuk tidak mengatakannya justru berisiko mengalami susut efisiensi dan efektivitas. Partai Golkar sedang mengalaminya saat ini dan pembesaran kepengurusan itu –dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya unsur– samasekali tak ada hubungannya dengan peluang memperbesar jumlah dukungan terhadap partai di tengah masyarakat. Tetapi, lebih tertuju pada kepentingan perawatan dan pengamanan kepemimpinan internal.

Pada waktu yang sama, Partai Golkar pun tampaknya sedang mengalami penurunan kadar kemandirian politik. Makin menyerupai sebuah partai yang lebih banyak berposisi sebagai subordinasi dari kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kecenderungan itu terbaca sejak menghadapi Pemilihan Presiden, saat distribusi kursi kabinet hingga proses penyelenggaraan Munas, dan penyusunan postur baru pasca Munas. Continue reading “Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?” →

partai politik

Partai Golkar, Munas Dengan Tradisi ‘Quasi’ Perpecahan

TAMPIL sebagai partai sejak 7 Maret 1999, Partai Golongan Karya kerap dipuji sebagai kekuatan politik yang paling banyak memiliki kader berkualitas di antara partai yang ada. Tentu ini ada kaitannya dengan pengalaman panjang Golkar dalam perjalanan politik dan kekuasaan sejak kelahirannya 20 Oktober 1964. Tetapi di sisi lain, dalam catatan sejarah politiknya pasca Soeharto, Golkar adalah partai yang paling sering berada di ambang perpecahan internal. Setiap menghadapi Musyawarah Nasional untuk menentukan Dewan Pimpinan Pusat yang baru, bisa dipastikan nuansa perpecahan terasa. Katakanlah semacam quasi perpecahan. Seringkali fakta adanya ‘tradisi’ itu coba dijelaskan dan digambarkan dengan bahasa moderat sebagai tanda tingginya dinamika politik dan demokrasi di tubuh Golkar. Menghadapi Munas 3-6 Desember 2019 ini, Partai Golongan Karya seakan kembali mengalami deja vu.

Namun, karena di tubuh Golkar banyak orang pintar –yang oleh para pengamat disebut kader berkualitas– maka terjadi seperti kata sebuah iklan,  “Orang pintar minum Tolak Angin.” Artinya, partai ini selalu bisa memilih jamu ‘tolak angin’ yang tepat untuk menyembuhkan perpecahan. Tapi tak urung, pasca Pemilihan Presiden 2014, Golkar sempat menderita ‘masuk angin’ berkepanjangan lebih dari setahun. ‘Perpecahan’ Partai Golkar –berupa dualisme kepemimpinan– terjadi ketika sejumlah tokoh Golkar menyatakan ‘ketakpuasan’ atas ‘salah pilih’ perpihakan Aburizal Bakrie dalam Pilpres 2014. Aburizal memilih bergabung dan mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara yang menang kemudian ternyata Joko Widodo-Jusuf Kalla. Muncul DPP hasil Munas Ancol (Agung Laksono) sebagai tandingan terhadap hasil Munas Bali (Aburizal Bakrie). Continue reading “Partai Golkar, Munas Dengan Tradisi ‘Quasi’ Perpecahan” →