Category: Politik Kekuasaan

Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri

DI TENGAH masa-masa ‘politik suram bercuaca panas’ menuju pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid –setelah melakukan Dekrit 23 Juli 2001 pukul 01.00 dinihari– sebenarnya pernah terjadi usaha kompromi kekuasaan antara sang Presiden dengan wakilnya, Megawati Soekarnoputeri. Tapi usaha ‘damai’ itu gagal, dan terbukalah pintu menuju proses kejatuhan Abdurrahman Wahid. Naiknya Abdurrahman Wahid, terjadi menyusul gagalnya BJ Habibie melanjutkan masa kepresidenannya melalui SU MPR tahun 2000, usai Pemilihan Umum ‘dipercepat’ tahun 1999. Selain pertanggungjawabannya ditolak, Golkar –yang menjadi pemenang kedua Pemilu 1999 di bawah PDI-P– pun tidak solid mendukung BJ Habibie. Atas kegagalan itu para pendukung Habibie mempersalahkan dua tokoh Golkar, Akbar Tandjung dan Marzuki Darusman yang tak memberi dukungan.

Pada sisi lain medan pertarungan politik kala itu, melalui peran cerdik Amien Rais, Megawati Soekarnoputeri yang adalah Ketua Umum partai pemenang urutan kesatu Pemilihan Umum 1999, tersisih menjadi hanya Wakil Presiden. Dikalahkan KH Abdurrahman Wahid –guru bangsa yang 30 Desember 2019 kemarin diperingati 10 tahun hari wafatnya.

Cuaca panas di bawah satu atap kekuasaan

‘Kekalahan’ ini menyisakan kekecewaan berkepanjangan Megawati terhadap Abdurrahman Wahid yang semula pernah menyatakan mendukung Mega menuju kursi kepresidenan. Penggalan sejarah politik kontemporer Indonesia ini bisa dibaca pada serial 74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden di media-karya.com dan socio-politica.com, seperti berikut ini. Continue reading “Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri”

Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (2)

APAPUN, ketiganya –Macron, Duterte dan Trump– dengan gaya out of the box mereka pada awalnya berhasil memikat sebagian rakyat di negaranya masing-masing dan memenangkan pemilihan presiden. Retorika dan wacana mengenai masa depan bangsa dan negara yang sekaligus merupakan janji dan pemberian harapan ‘baru’ tentang masa depan bangsa dan negara, cenderung memikat. Tapi tak membutuhkan waktu terlalu lama ketiganya segera dihadapkan penentangan untuk kelanjutan kekuasaan mereka. Merebak fenomena distrust terhadap kepemimpinan mereka, karena tak berhasil memenuhi dengan baik ekspektasi yang ditimbulkan melalui narasi-narasi pencitraan yang melambungkan mereka.

Gilets Jaunes dan Fenomena Distrust

Macron menghadapi gerakan rompi kuning –Gilets Jaunes– dari tengah rakyat Perancis yang makin meluas, bermula dari hampir 300.000 demonstran pada 17 November 2018. Berakar pada kekecewaan terhadap langkah-langkah ekonomi Macron, dimulai dengan masalah harga bahan bakar hingga kepada usaha mereformasi sistem pensiun di Perancis. Gerakan protes itu masih berlangsung hingga hari-hari menjelang Natal 2019 ini, mencapai hampir sejuta massa demonstran. Terdiri dari pekerja kereta api, guru, staf rumah sakit dan juga mahasiswa. This is a revolution against politics by the non-political –ini adalah revolusi melawan politik oleh kaum tak berpolitik, tulis jurnalis senior, John Lichfield.

Rodrigo Duterte, lama kelamaan berobah menjadi menakutkan bagi sebagian besar rakyat. Padahal,  ia terpilih sebagai presiden Filipina tahun 2016 dengan kemenangan besar karena janji garis keras untuk membasmi kejahatan yang menakutkan dan korupsi yang menyengsarakan rakyat. Continue reading “Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (2)”

Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (1)

DALAM satu dekade terakhir ini sejumlah pemimpin yang tampil dengan gaya dan retorika out of the box mendadak menjadi pemuncak di pasar politik kekuasaan di beberapa negara. Rupanya kalangan akar rumput di berbagai belahan dunia jenuh dengan gaya kepemimpinan konvensional dan pakem tradisional pembentukan kepemimpinan kekuasaan. Cara dan gaya kekuasaan dan pemerintahan yang ada selama ini dianggap tak berhasil mendobrak status quo dan stagnasi tatanan ekonomi, sosial dan politik. Dengan gaya kepemimpinan yang ada ketidakadilan sosial tak kunjung menjadi realita keadilan sosial sesungguhnya.

Di antara sekian banyak tokoh yang mencoba mencapai puncak kekuasaan dengan cara dan gaya out of the box –setidaknya dianggap inkovensional dan baru– ada empat nama mengemuka di antara beberapa nama lainnya. Kesatu, Rodrigo Duterte dari Filipina. Kedua, Emmanuel Macron dari Perancis. Ketiga, Donald Trump dari Amerika Serikat. Dan keempat, Joko Widodo dari Indonesia. Mereka berempat berhasil melesat ke puncak kekuasaan di negaranya masing-masing pada dekade kedua tahun 2000-an ini.

Namun kini, keempatnya sedang berada di ujung sorotan dan fenomena distrust di negaranya masing-masing, dengan potensi patah dalam kekuasaan. Continue reading “Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (1)”

Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia

DE FACTO seolah soal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru lalu dianggap telah selesai. KPU –terlepas dari polemik tentang kecurangan dalam Pilpres– pun telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang (peraih suara terbanyak). Lalu dua gumpal gunung es dari dua kutub politik, tiba-tiba seakan cair dan belah tak keruan sebagai ‘pecahan’ baru yang mengapung ke arah berbeda-beda sesuai arus kepentingan.

Tokoh puncak Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendadak saling merapat dengan tokoh puncak PDIP Megawati Soekarnoputeri, setelah sebelumnya merapat dengan Joko Widodo. Lalu pada saat hampir bersamaan para pimpinan partai ex Koalisi 01 –Nasdem, PPP, PKB, Golkar– atas inisiatif Surya Paloh bertemu tanpa ‘mengajak’ PDI-P. Sebelumnya, dalam ruang politik yang sama, terjadi pula manuver yang di sana-sini cukup ‘mencegangkan’ dari PAN dan Partai Demokrat. Tak ketinggalan, ada manuver sejumlah partai kecil lainnya bertamu kesana-kemari –yang untuk sebagian, meminjam metafora dalam puisi Chairil Anwar, bernasib seakan berkemungkinan terbuang dari kumpulannya. Perlu berharap, agar tak ada yang bermutasi menjadi ‘binatang politik yang jalang’.

Namun di luar hiruk pikuk baru itu, de jure, dalam kancah politik saat ini membayang sejumlah tanda tanya di tengah khalayak, yang berkaitan dengan polemik tentang apakah pasangan Jojkowi-Ma’ruf bisa atau tidak bisa dilantik MPR di bulan Oktober mendatang. Jokowi-Ma’ruf meraih suara pemilih lebih dari 50 persen, namun persebaran kemenangannya menurut sejumlah ahli tata negara dan ahli hukum, tak memenuhi Pasal 6A ayat (3) UUD. Continue reading “Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia”

Tiga Jenderal dan Seorang Presiden Dalam Pergulatan Kekuasaan 2019

BERTAHUN lamanya tanpa bosan, jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn bertahan dengan narasi apriorinya, secara khusus terhadap Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan kepada militer Indonesia secara umum. Terbaru ketika diwawancara Nermeen Shaikh dan Amy Goodman untuk saluran televisi dan internet Democracy Now, secara insinuatif ia menyebut Pemilihan Presiden 2019 adalah titik balik bagi Indonesia.

“Jika Jenderal Prabowo menang, itu akan membuka pintu untuk kembali ke semacam neofasisme di Indonesia, kembali ke cara lama, ke kediktatoran Suharto.” Kini, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan Joko Widodo, presiden petahana, kata Allan Nairn. “Tetapi dia menolak menerima kekalahan itu.” Namun pada sisi lain, menurut Allan Nairn, ada juga jenderal-jenderal kunci yang berada di pihak ‘pemenang pemilihan’, Presiden Jokowi –yaitu, Jenderal Hendropriyono dan Jenderal Wiranto.

Catatan masa lampau 3 jenderal

Bila Prabowo disebut Allan Nairn ‘pembunuh massal paling terkenal di Indonesia’, dua jenderal lainnya itu pun dikatakannya merupakan pembunuh massal. Prabowo disebutnya terlibat  dalam pembunuhan massal di Timor Timur, Papua, Aceh, penculikan dan kekerasan terhadap para aktivis di Jakarta. Sementara itu Wiranto dan Hendropriyono “terlibat dalam kejahatan seperti pembantaian 1999 di Timor Timur, pembunuhan pembela hak asasi manusia terkemuka Munir, dan pembantaian Talangsari.” Mereka telah berusaha melakukan penangkapan terhadap para pembangkang politik, dan pada dasarnya berusaha untuk menghancurkan kebebasan berbicara di Indonesia. Continue reading “Tiga Jenderal dan Seorang Presiden Dalam Pergulatan Kekuasaan 2019”