Category: Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (5)

DIPA Nusantara Aidit, dalam catatan kesan masa kecil salah seorang puteranya, Ilham Aidit –kini berusia sekitar 61 tahun– adalah seorang yang amat sibuk. “Kedudukannya sebagai ketua partai membuat rumah kami selalu ramai sampai larut malam, karena begitu banyak orang hilir mudik untuk bertemu, rapat, diskusi, atau sekedar ngobrol ringan dengan Kawan Ketua itu. Paling sering datang adalah kawan dekatnya separtai, seperti Lukman, Nyoto, Sudisman, Nyono dan Sakirman”. (Wawancara dengan Rum Aly, untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966).

Dalam kehidupan manusiawinya, di luar pagar kehidupan politiknya, Aidit, adalah seorang kepala keluarga dengan lima anak. Dua anak tertua, perempuan, Iba dan Ilya yang kala itu berusia belasan tahun, bersekolah di Moskow. Anak ketiga, bernama Iwan. Ilham dan adik kembarnya adalah anak keempat dan kelima. Isteri Aidit, seorang dokter, bernama Tanti. Selama bertahun-tahun, hingga bulan April 1965, keluarga ini tinggal di Galur, Tanah Tinggi, Jakarta, sebelum pindah ke jalan Pengangsaan Barat. Ayah Aidit dan seorang adik Aidit, bernama Asahan, ikut tinggal bersama keluarga Aidit. Asahan ini bertugas mengelola perpustakaan pribadi Aidit yang menurut Ilham berisi ribuan buku. Aidit biasa bekerja, membaca atau rapat di ruang perpustakaan itu yang berukuran lima kali empat belas meter, yang terletak di bagian belakang rumah. Kebiasaan yang masih diingat isteri dan anak-anaknya, adalah “kemampuannya untuk bisa tertidur lelap di kursi kerjanya setelah membaca dan bekerja sepanjang malam”.

Enam hari dalam seminggu hidup Aidit, hampir sepenuhnya adalah untuk kegiatan politik, namun hari Minggu sepenuhnya untuk keluarga dan diisi dengan rekreasi di pantai Cilincing atau tempat lainnya. Selain itu, pada hari lain, meskipun hanya beberapa menit, bila ia pulang dan berjumpa dengan anaknya, ia akan segera meletakkan berkas-berkas yang terkepit di ketiak kanannya dan tas kerja yang ada di tangan kirinya, untuk “langsung meraih dan mengangkat tubuh kecil anak-anaknya dengan wajah gembira”. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (5)”

Bendera Merah PKI di Indonesia (4)

LUPUT dari kemungkinan “kehilangan kepala” di masa pendudukan tentara “Matahari Terbit”, para tokoh PKI bawah tanah mencoba berkiprah dalam perjuangan menjelang proklamasi. Tidak dalam posisi-posisi yang vital dan signifikan, dengan Tan Malaka sebagai pengecualian. Dipa Nusantara Aidit sementara itu, meskipun memang sebagai pemuda telah aktif di lingkungan kaum pergerakan untuk kemerdekaan menjelang proklamasi tidak lah menjalankan suatu peran penting.

Namun, Aidit berhasil menciptakan kedekatan pribadi dengan Soekarno dalam kasus dokumen testamen Soekarno-Hatta. Keberadaan testamen ini disebut-sebut untuk mewariskan kendali kekuasaan negara kepada Tan Malaka, bila ada sesuatu terjadi pada diri Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dokumen testamen yang asli berjudul “Amanat Kami”, ditandatangani Soekarno-Hatta, bertanggal 1 Oktober 1945, mencantumkan “pewaris” kolektif yang terdiri dari Tan Malaka, Iwa Koesoema Soemantri, Sjahrir dan Wongsonegoro. Tetapi kemudian beredar versi pewaris tunggal Tan Malaka, yang menimbulkan kontroversi.

Mohammad Hatta menyebutkan adanya keterlibatan tokoh pemuda Chaerul Saleh pada kelahiran Testamen versi pewaris tunggal itu. Aidit berhasil memperoleh dokumen “asli” dari versi pewaris tunggal dan membawanya kepada Soekarno yang langsung merobeknya. Menurut Sajoeti Melik, Aidit pun pernah mengambil dari tangannya naskah ketikan asli teks proklamasi lalu menyimpannya untuk beberapa lama. Tetapi Sajoeti Melik yang menduga Aidit punya tujuan tidak baik dengan menyimpan teks proklamasi itu, bersusah payah meminta lagi dokumen itu dan berhasil mendapatnya kembali melalui cara yang tidak mudah. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (4)”

Bendera Merah PKI di Indonesia (3)

SAREKAT Islam maupun Indische Partij senasib, sama-sama ditolak penguasa kolonial untuk disahkan sebagai suatu badan hukum. Namun, Sarekat Islam memiliki nasib dan catatan sejarah yang berbeda dan amat khas. Di dalam tubuhnya, setidaknya terdapat  tiga pengelompokan utama, yang akan sangat mewarnai corak kehidupan politik Indonesia kelak. Kelompok pertama, adalah kelompok nasional yang berwawasan luas dan umum. Dua kelompok lainnya, berbeda. Sebagai kelompok kedua, adalah mereka yang memiliki sikap dan haluan Islam radikal dan sekaligus fanatik. Mereka yang berkecenderungan berhaluan komunis, menjadi kelompok ketiga.

Dari induk yang bernama Sarekat Islam ini kemudian lahir kekuatan-kekuatan politik baru melalui pemisahan diri. Dan, dari kelompok Islam radikal dan fanatik, muncul seorang tokoh bernama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang memisahkan diri pada tahun 1938 –pemisahan keempat atau yang terakhir– dengan membentuk Komite Pembela Kebenaran Sarekat Islam. Di kemudian hari, SM Kartosoewirjo melangkah lebih jauh dan pada akhirnya melahirkan DI-TII dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Pemisahan pertama berlangsung 1923, yaitu oleh Sarekat Islam Merah dengan tokoh utama Semaun dan Darsono.  Di antara kedua pemisahan, terjadi pemisahan kedua dan ketiga, yang menghasilkan Partai Politik Islam Indonesia (Parli) dan Penyedar yang moderat dan kooperatif (dengan tokoh Hadji Agoes Salim). Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (3)”

Bendera Merah PKI di Indonesia (2)

MESKIPUN Soekarno menyebutkan Pemberontakan PKI Madiun, September 1948, sebagai pemberontakan komunis yang pertama, sebenarnya dengan Peristiwa Madiun kaum komunis telah dua kali melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang pertama adalah pada tahun 1926-1927 –tatkala PKI baru berusia 6 menuju 7 tahun sejak didirikan 23 Mei 1920. Lalu nantinya menjadi tiga kali dengan Peristiwa 30 September 1965.

Pemberontakan itu untuk sebagian masih dikategorikan dalam konteks perlawanan terhadap kaum kolonial. Meski bagi sebagian kalangan perjuangan non komunis, pemberontakan komunis tahun 1926-1927 itu dianggap justru merugikan perlawanan terhadap kolonial secara keseluruhan. Suatu perlawanan seperti itu, dianggap belum waktunya dilakukan karena hanya akan mengundang penindasan yang lebih besar dari penguasa kolonial Belanda. Bahkan bagi beberapa kalangan PKI di Indonesia sendiri pemberontakan itu dikecam.

“Saatnya belum tiba,” kata Tan Malaka

Rencana dasar pemberontakan itu disusun oleh tiga orang tokoh PKI di Indonesia, yakni Sardjono, Soegono dan Boedi Soetjitro. Rancangan ini sesungguhnya tidak disepakati oleh banyak tokoh PKI lainnya, pun tak semua cabang partai menyetujuinya. Salah seorang tokoh terkemuka dari partai, Tan Malaka, amat meragukan keberhasilan suatu rencana pemberontakan seperti itu. “Saatnya belum tiba” ujar Tan Malaka, tak kurang kepada Alimin sendiri. Ia menganggap PKI di Indonesia tidak siap untuk satu rencana sebesar itu. Pengaruh PKI di tengah rakyat belum meresap secara mendalam. Menurut gambaran Tan Malaka, partai masih kecil dan ‘tak berkuku’. “Mana mungkin kita mampu menggerakkan massa rakyat secara besar-besaran”, demikian Tan Malaka mengingatkan rekan-rekannya di lapisan pimpinan partai. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (2)”

Bendera Merah PKI di Indonesia (1)

SELAIN tentara –Angkatan Darat– ada sejumlah kekuatan politik lainnya menjadi penopang sebagai partner taktis Soekarno, terutama sejak diletakkannya titik dasar baru bagi kekuasaannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Setidaknya ada tiga kelompok kekuatan yang signifikan, yakni kelompok politik Islam yang terutama diwakili oleh Partai NU, kemudian PNI dan PKI, yang mewakili kelompok politik ideologi nasionalis (marhaenis) dan ideologi komunis. Ketiga-tiganya termasuk 4 besar Pemilihan Umum 1955 bersama Masjumi yang tersingkir setelah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dianggap terlibat dan mendukung pemberontakan PRRI-Permesta –begitu pula nasib yang dialami PSI.

Diantara 4 kaki penopang kekuasaan Soekarno dalam penggalan masa itu, Tentara dan PKI di Indonesia bagaimana pun adalah yang paling fenomenal. Pusat kekuasaan yang sebenarnya pada masa 6 tahun itu ada di tangan Soekarno-Angkatan Darat-PKI. Realitas kekuasaan segitiga seperti ini yang ‘terikat’ dalam politik perimbangan yang dimainkan Soekarno, sekaligus menempatkan pula PKI dan Tentara ke dalam suatu persaingan kekuasaan yang berkepanjangan. Hingga sedemikian jauh, tidak terlalu sulit bagi Soekarno memegang kendali political game kala itu, karena terdapatnya sejumlah faktor historis dan kondisi objektif krusial yang mewarnai hubungan tentara dengan PKI di Indonesia. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (1)”

Kisah 6 Tahun “Mandat Langit” Presiden Joko Widodo

SESUAI adagium klasik yang kuat bergema di Eropa Abad 8, “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan” –Vox Populi Vox Dei– maka mereka yang memangku amanat rakyat sebagai pemimpin negara seringkali dianggap sebagai pemegang “mandat langit” di dunia. Karena, diberikan oleh suara terbanyak rakyat. Dalam konteks adagium tersebut, untuk Indonesia saat ini, pemegang mandat langit adalah Presiden Joko Widodo. Dipilih oleh “suara rakyat yang adalah suara Tuhan.”

Adagium Vox Populi Vox Dei itu sendiri sempat dicemaskan oleh Alcuin of York (735-804) seorang akademisi dan budayawan di York, Inggeris, saat Eropa Barat berada di bawah pengaruh Charlemagne –Karel yang Agung, raja orang Frank. Tak lain karena adagium itu bertentangan dengan posisi mutlak raja dalam sebuah adagium lain, “Raja adalah Wakil Tuhan di Muka Bumi” ataupun konsep Dewa Raja. Menyebut 4 kitab suci agama, seorang staf ahli utama Kantor Staf Presiden, 24 Mei 2018, mengatakan “pemerintah itu representasi Tuhan di muka bumi.” Berbeda dengan adagium Vox Populi Vox Dei. Mungkin saja adagium itu agak berlebihan, tetapi tak ada retorika terbaik selain adagium tersebut untuk menggambarkan bahwa dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Continue reading “Kisah 6 Tahun “Mandat Langit” Presiden Joko Widodo”

Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974

PERISTIWA 15 Januari 1974 oleh kalangan penguasa selalu disebut Malari –akronim dari Malapetaka Lima Belas Januari– yang bertujuan untuk menekankan konotasi buruk dari peristiwa tersebut. Kata malapetaka yang bermakna sebagai suatu bencana, jauh dari pengertian perjuangan berdasarkan idealisme. Dengan demikian penggunaan kata malapetaka mematahkan citra idealis yang selalu dilekatkan kepada gerakan-gerakan mahasiswa, setidaknya sejak sekitar 1966-1967 saat gerakan mahasiswa menjadi salah satu faktor dalam menjatuhkan kekuasaan otoriter Soekarno. Sementara itu, Jopie Lasut, wartawan Harian Sinar Harapan, menyebut akronim Malari itu diasosiasikan penguasa dengan penyakit Malaria.

Tetapi kenapa peristiwa di awal tahun 1974 itu masih lebih diingat daripada peristiwa pencetusan Tritura 10 Januari 1966? Selain karena ‘usia’ pencetusan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) lebih ‘tua’ 8 tahun, juga karena para pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 –Hariman Siregar dan kawan-kawan– memang lebih rajin melakukan upacara peringatannya. Namun sesungguhnya yang tak kalah penting adalah sejak masa reformasi, Soeharto lebih banyak dihujat, sementara ‘kesalahan’ Soekarno terkait Peristiwa 30 September 1965 cenderung coba mulai dilupakan dan serenta dengan itu fokus sorotan beralih ke isu kejahatan kemanusiaan 1965-1966.

Para tokoh pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 sendiri, agaknya tak begitu mempersoalkan konotasi buruk akronim Malari, dan tetap memilihnya sebagai penyebutan bagi peristiwa tersebut. Continue reading “Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974”

Jalan Setapak Golongan Karya Kembali ke Dalam Kekuasaan (2)

MENJADI cukup jelas bahwa Sekber Golkar yang lahir 20 Oktober 1964, pada awalnya mencoba mengidentikkan diri sebagai golongan-golongan yang ada dalam UUD 1945. Itu spesies politik awal Golkar. Dengan itu, semestinya Golkar lebih membuka kanal bagi kelompok dalam masyarakat non ideologis –di luar Pancasila– yang kurang lebih disebutkan Herbert Read menjalankan the politics of the unpolitical. Tapi dalam perjalanannya dalam kehidupan politik, Golkar tak bisa persis sama dengan yang dimaksudkan UUD 1945. Khususnya sejak Pemilihan Umum 1971, Golongan Karya dalam banyak hal bagi banyak pihak dianggap tak ada bedanya dengan partai-partai. Sama-sama mengutamakan meraih posisi pengendalian negara semata, hanya saja masih tergolong minus dosa politik masa lampau.

Sultan Hamengku Buwono IX, menjelang Pemilihan Umum 1971 tanggal 3 Juli 1971, menyebutkan Golkar adalah kekuatan masyarakat. Terdiri dari unsur-unsur segala lapisan masyarakat, suku serta aliran. Pemerintahan Soeharto –yang telah berjalan menjelang 5 tahun pasca Soekarno– kata Sultan, mendasarkan diri kepada rakyat berkarya yang tergabung dalam Golkar. Representan terkemuka dari rakyat berkarya adalah kaum teknokratis. Pada beberapa negara, kaum teknokrat tampil ke dalam pemerintahan karena kebutuhan masyarakat akan kemampuan teknokratisnya. Sementara itu para politisi hanya bisa masuk ke kancah kekuasaan negara melalui pemilihan umum. Namun di Indonesia, sejak Pemilihan Umum 1971 kaum teknokrat turut dicalonkan oleh Golkar. Hal ini menurut kolumnis politik Wiratmo Soekito sempat membuat batas antara politisi dan teknokrat menjadi samar. Tetapi agaknya Golkar lebih mempertimbangkan kebutuhan rakyat akan teknokrasi, karena Golkar merasa bila memperoleh kemenangan, harus mengisi kemenangan itu dengan melanjutkan pembangunan ekonomi. Continue reading “Jalan Setapak Golongan Karya Kembali ke Dalam Kekuasaan (2)”

Jalan Setapak Golongan Karya Kembali ke Dalam Kekuasaan (1)

HARI besar Joko Widodo 20 Oktober 2019 nyaris menenggelamkan perhatian dan memori publik bahwa tanggal tersebut juga adalah hari ulang tahun Golongan Karya. Beruntung, internal Golkar masih mengingat merayakan hari lahirnya, mulai dari renungan di TMP Kalibata menjelang tengah malam 19 Oktober dan syukuran di DPP keesokan malamnya, hingga puncak acara di Hotel Sultan pada 6 November 2019 malam. Kekuatan politik ini, bagaimanapun, terpanjang jam terbangnya dalam sejarah politik kontemporer Indonesia sejauh ini. Telah menempuh perjalanan 55 tahun dalam kancah politik dan kekuasaan Indonesia. Melewati masa kekuasaan tujuh presiden, meski beberapa kali eksistensinya sempat juga kelap-kelip meredup.

Golkar sendiri –yang sejak 1998 merobah diri menjadi partai politik– lebih dari setahun terakhir ini sibuk turut mendukung pemenangan Joko Widodo untuk kedua kali. Sibuk pula dalam keramaian bursa posisi lapis ketiga dalam kekuasaan di lingkaran sang pemenang, setelah tak berhasil menempatkan seorang calon Wakil Presiden. Namun mendapat 3 kursi di kabinet Indonesia Maju –4 bila Luhut Pandjaitan ikut dihitung– plus 1 wakil menteri, setelah 20 Oktober 2019. Hanya 1 kursi lebih banyak dari Gerindra –partai dari rival Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Lalu, sang Presiden pada puncak HUT Golkar 6 November malam menyampaikan pujian kepada Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar yang top karena ‘berhasil’ membawa Golkar melejit. Dan itu segera mengundang tafsiran bahwa Joko Widodo mendukung Airlangga kembali menjadi Ketua Umum melalui Munas Golkar Desember mendatang. Artinya, bukan Bambang Soesatyo yang kini sudah menjadi Ketua MPR-RI? Continue reading “Jalan Setapak Golongan Karya Kembali ke Dalam Kekuasaan (1)”

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (7)

Kisah Presiden ke-7

KEMUNCULAN Joko Widodo  di panggung kepresidenan 5 tahun lalu tergolong suatu fenomena yang cukup menakjubkan. Diri dan ketokohannya tergambarkan bagai kisah 1001 malam. Lihat dan baca saja sebuah komik buatan Gunawan (kelahiran 1985) yang diterbitkan sebagai narasi, “Tukang Mebel Jadi Presiden” dengan sub-judul “Kisah Perjalanan Jokowi dari Dunia Bisnis ke Panggung Politik”. Dunia bisnis yang dimaksudkan di sini, yang digeluti Jokowi, tentu saja bukan bisnis kelas atas dan raksasa seperti yang digeluti para konglomerat 9 Naga, Abrurizal Bakrie, Muhammad Jusuf Kalla atau Chairul Tandjung. Tetapi sebaliknya, panggung politik yang tercipta untuk Joko Widodo, tak tanggung-tanggung. Panggung kepresidenan. Menjadi Presiden ke-7. Kini, baru saja ia dilantik MPR 20 Oktober 2019 untuk periode kedua 5 tahun mendatang.

Tampilnya Joko Widodo, untuk beberapa saat dianggap betul-betul mewakili sebuah dongeng 1001 malam. Tersaji sebagai hiburan bagi rakyat, terutama di lapisan terbawah dan menengah. Fenomena ini sempat dianalisis menggambarkan betapa rakyat di lapisan tertentu di bawah, telah begitu kecewa terhadap kepemimpinan negara yang berlangsung di depan mata dari waktu ke waktu hingga menjelang 2014. Lalu, mencari sosok lain, yang terhadapnya mereka merasa dekat karena banyak kemiripan dengan diri dan seakan mencerminkan nasib mereka.

“Biarpun dia kurus dan gak ganteng, dia digadang-gadang rakyat agar kelak menjadi presiden,” demikian salah satu narasi dalam komik. “Beliau pemimpin yang rendah hati dan sangat peduli kepada rakyat. Ketika masih menjadi Walikota Solo, ia hampir tidak pernah mengambil gajinya…. Tetapi beliau mengonversi  gaji tersebut dengan uang pecahan 10.000 hingga 50.000 untuk dibagikan kepada warga yang benar-benar miskin.” Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (7)”