Reformasi, Gagal Mengembalikan Keutamaan Politik

DALAM pemahaman klasik, politik dimaknai sebagai keutamaan dalam kehidupan manusia. Saat para pendiri bangsa mengupayakan dan memperjuangkan Indonesia merdeka, mereka masih meletakkan posisi politik itu dalam keutamaan. Politik dijalankan sebagai kegiatan mulia, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat reformasi digulirkan dua puluh tahun silam, setelah kejatuhan Soeharto Mei 1998, terbit harapan bahwa makna keutamaan politik akan kembali melajur dalam kehidupan bangsa ini selanjutnya.

Tetapi kenyataan menunjukkan lain. Tetap saja makin banyak manusia Indonesia lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bersama secara keseluruhan. Politik makin terdegradasi dari kemuliaannya. Oleh berbagai praktek kotor dalam kegiatan politik, kepercayaan terhadap institusi-institusi politik –maupun demokrasi sebagai pilihan the bad among the worst di antara sistem kehidupan yang ada– makin hari makin merosot. Ke depan, terlihat nyata betapa terminologi politik, dengan laju degradasi yang kian cepat telah dan akan terus tertampilkan dengan konotasi terburuk sebagai satu kejahatan mengejar kekuasaan. Sementara kekuasaan itu sendiri untuk sebagian besar di sana sini makin tertampilkan sebagai praktek kejahatan dalam bernegara. Tanpa kita tahu lagi siapa yang harus bertanggungjawab. Continue reading “Reformasi, Gagal Mengembalikan Keutamaan Politik”

Kejenuhan Terhadap Kekuasaan yang Berkepanjangan

MASIH samar namun semakin jelas, kejenuhan terhadap masa kekuasaan berkepanjangan tambah mengemuka sebagai fenomena di beberapa negara. Khususnya pada bangsa-bangsa yang makin menapak menuju demokrasi yang lebih sesungguhnya. Belum kentara menonjol, tapi makin banyak petahana yang tak mampu bertahan untuk kali kesekian lanjut berkuasa. Terkecuali di negara-negara bercorak kekuasaan masih totaliter. Sebaliknya di beberapa negara di Eropa utara pengelolaan negara ditangani birokrasi yang makin profesional dan telah teruji keandalannya. Jabatan kepala pemerintahan digilir teratur dengan periode yang cenderung diringkas.

Di Asia Tenggara, setidaknya di dua negara serumpun Indonesia dan Malaysia, perlahan tapi pasti telah menggejala fenomena kejenuhan terhadap masa kekuasaan yang berkepanjangan. Meskipun tak dengan sendirinya, masa kekuasaan berkepanjangan yang sangat kuat didukung nilai-nilai feodalistik, mudah terhapuskan. Satu dan lain sebab, karena masih bekerjanya juga berbagai keyakinan asumtif dan sejumlah faktor situasional lainnya. Misalnya bahwa, 4-5 tahun bukan waktu yang cukup bagi satu rezim pemerintahan membangun negara dengan baik. Continue reading “Kejenuhan Terhadap Kekuasaan yang Berkepanjangan”

Kisah dari Malaysia, Petahana Bisa Kalah

DI LUAR dugaan, mendobrak prediksi sejumlah lembaga survey, kelompok oposisi Pakatan Harapan, memenangkan Pemilihan Umum Malaysia 9 Mei 2018. Dalam perhitungan tak lama setelah pemungutan suara mereka telah melampaui batas minimal 112 jumlah kursi dari 212 kursi parlemen yang diperebutkan. Sekaligus, koalisi oposisi yang dipimpin Dr Mahathir Mohammad di usia larut senja ini, mendadak mematahkan kurva kekuasaan Barisan Nasional yang telah berlangsung 60 tahun. Dunia internasional berharap, kemenangan oposisi ini mampu diterima dengan baik oleh Barisan Nasional, sehingga tak terjadi kekisruhan politik.

Mahathir sendiri, sebenarnya pernah menjadi bagian kekuasaan yang ketat dari Barisan Nasional itu selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri, dari 1981 sampai 2003. “Dia memutuskan kembali ke dunia politik dan mendukung oposisi setelah marah dengan skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan Perdana Menteri Najib Razak,” tulis Australia Plus 10 Mei 2018. Tak salah bila dengan kejutan-kejutan yang terjadi, maka kemenangan oposisi di bawah Mahathir ini disebut sebagai kemenangan bersejarah. Continue reading “Kisah dari Malaysia, Petahana Bisa Kalah”

Dilema Kepartaian Indonesia: Oligarki

DI ATAS kertas, mengikuti definisi umum yang ada, partai-partai politik di Indonesia adalah organisasi rakyat yang berusaha mengadakan kontrol, mempengaruhi dan membawakan cita-cita serta program dalam upaya menjalankan kehidupan bernegara di republik ini. Untuk itu, partai(-partai) politik Indonesia melalui siklus lima tahunan berusaha meraih kekuasaan dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam posisi legislatif dan eksekutif, serta mendorong penempatan profesional di bidang judikatif. Dengan pemosisian itu, maka sebuah partai memiliki kekuasaan yang membuatnya mampu melaksanakan cita-cita dan program sesuai aspirasi dan kehendak golongan rakyat yang yang di’bawa’kannya. Partai dengan demikian, tak terkecuali di Indonesia, adalah alat demokrasi. Walaupun, sebaliknya keberadaan partai politik belum dengan sendirinya menjamin adanya demokrasi. Continue reading “Dilema Kepartaian Indonesia: Oligarki”

Golongan Karya dan Partai Golongan Karya

SEBELUM tampil sebagai Partai Golongan Karya di tahun 1999, kekuatan politik ini dikenal sebagai Golongan Karya atau Golkar. Wujud sebagai suatu kekuatan sosial sekaligus kekuatan politik, yang telah mengikuti 6 Pemilihan Umum, yaitu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Deklarasi sebagai partai dilakukan Ketua Umum DPP saat itu, Akbar Tandjung –seorang insinyur yang berlatar belakang aktivis dan profesi politisi– pada 7 Maret 1999. Akbar adalah Ketua Umum produk Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar tahun 1998 yang diselenggarakan pada salah satu momen kritis yang pernah dihadapi Golkar. Continue reading “Golongan Karya dan Partai Golongan Karya”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)

Setelah Peristiwa 15 Januari 1974, Golkar ditetapkan harus dipegang ABRI. Jabatan Pelaksana Harian Dewan Pembina selalu dipegang oleh Panglima ABRI. Tubuh Golkar sendiri mengalami semacam pembersihan. Antara lain yang terkena ‘pembersihan’ adalah unsur aktivis 1966 yang sebenarnya tergolong dalam unsur kelompok gagasan pembaharuan dari Golkar.

Tanpa nilai dan kebajikan baru. Banyak bagian dari rasionalitas –dan mungkin juga model kegairahan berpolitik– di tahun-tahun awal pasca Soekarno itu, kini hilang dan atau tidak ditemukan dalam euphoria kebebasan masa reformasi. Kini di era reformasi dan sesudahnya banyak orang menganggap keterikatan itu tidak boleh ada dalam demokrasi. Padahal kebebasan dan keterikatan selalu tarik menarik dalam kehidupan manusia, menuruti hukum alam. Tak mungkin hanya kebebasan tanpa keterikatan. Tetap harus ada aturan, tetap harus ada keterikatan hukum dan keterikatan akan norma-norma masyarakat yang beradab. Jangan membiarkan diri hidup tak berbudaya. Kini, budaya parlemen –untuk menyebut satu contoh penting dalam kehidupan politik Indonesia– seakan-akan menjadi tak karuan lagi. “Di Inggeris orang menyebut member of parliament sebagai the honourable, tapi di Indonesia bagaimana kita boleh menyebut terhormat lagi bila orang lebih mengutamakan urusannya sendiri saja lebih dulu? Perlu cermat menjaga harkat dan martabat, agar jangan sampai menjadi horrible member of parliament,” ujar Dr Midian Sirait yang termasuk kelompok pemikir di tubuh Golkar di masa-masa awal.

MOHAMMAD HATTA DAN SOEKARNO. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan politik serta kehidupan bernegara, kita makin kekurangan solidarity makers seperti Adam Malik, Mohammad Hatta, IJ Kasimo, Mohammad Natsir, ataupun type Soekarno bahkan Tan Malaka. Atau makin kehilangan tokoh dengan altruisme seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Semua orang yang bergerak di kancah politik saat ini, bukan solidarity maker –kalau tidak malah, meminjam Dr Midian Sirait, beberapa di antaranya adalah trouble maker. (Foto, download)

Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (4)

SEBELUMNYA, juga ada gagasan tiga partai yang dilontarkan oleh Sjafruddin Prawiranegara pada simposium di Bandung. Ada kemungkinan Soeharto kala itu sedikit terpengaruh oleh gagasan Sjafruddin, sehingga beberapa waktu kemudian memutuskan penyederhanaan partai setelah pemilihan umum 1971 dengan memilih bentuk tiga partai bukan dwi partai. Dari 9 partai dan 1 Golkar yang menjadi peserta pemilihan umum 1971, terjadi penyederhanaan menjadi dua partai –Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia– ditambah satu Golongan Karya. Sebenarnya, sebelumnya sekitar waktu itu pernah ada yang mengajukan gagasan 5 partai, yakni 2 partai Islam, 1 partai nasional, 1 partai Kristen-Katolik serta 1 Golongan Karya. Namun terhadap gagasan ini, Ali Moertopo bilang, “Sudahlah, pak Harto telah memutuskan 3 partai.”

Benang merah gerakan pembaharuan kala itu, dari Bandung khususnya, adalah perombakan struktur politik, melaksanakan dwi partai, dan tentara tidak lagi masuk dunia politik, barulah tercipta kehidupan politik baru dalam sistem politik dengan kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur. Tapi itu semua  ternyata bukan sesuatu yang mudah dikerjakan.

JENDERAL BENNY MURDANI. Kalau Ali Moertopo baru kembali dari bertemu dengan Soeharto ia mengajak beberapa orang berkumpul dan menginformasikan apa yang saat itu misalnya membuat Soeharto marah dan sebagainya. Tidak boleh tidak, saat itu Soeharto tak terlepas dari tipikal Jawa yang sudah menjadi ‘raja’…… Ada koreksi, misalnya dari Jenderal Benny Murdani, tapi semuanya nyaris tak diindahkan.

Pengalaman terbenturnya gagasan dwi partai, antara lain menunjukkan banyaknya hambatan bahkan kemusykilan yang harus dihadapi. Tapi terlepas dari itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa sedikit banyak Golkar dalam kadar tertentu sempat menjadi wahana bagi kaum pembaharu untuk memperjuangkan gagasannya. Berbeda banyak dengan Golkar masa belakangan yang lebih penuh pertikaian opportunistik antar tokoh-tokoh antagonis. Bagaimana pun, sejumlah gagasan pembaharuan berhasil diwujudkan, misalnya pembentukan ormas-ormas mandiri yang bukan onderbouw partai atau Golkar. Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (4)”