Bernafas dalam Demokrasi Kriminal

BERKALI-KALI secara spesifik ekonom Rizal Ramli menyebut demokrasi Indonesia adalah criminal democracy –demokrasi kriminal atau demokrasi para penjahat. Terbaru penyebutan itu disampaikannya dalam talk show tvOne Selasa malam 11 Februari 2020, antara lain bersama Jusuf Kalla. Dan dikritik Mahfud MD selalu menyampaikan soal itu ke itu saja dari waktu ke waktu. Demokrasi kriminal dalam narasi Rizal Ramli –tokoh gerakan kritis mahasiswa 1978– terkait dengan praktek politik uang. Dalam kontestasi demokrasi mencari posisi kekuasaan –pemilihan bupati/walikota, gubernur, presiden-wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif– selalu ada aroma politik uang.

Untuk menjadi bupati, walikota, gubernur, anggota legislatif berbagai tingkat, menurut pengetahuan publik, seseorang harus menyiapkan uang setidaknya 10 miliar rupiah hingga skala puluhan atau ratusan miliar. Untuk jabatan tertinggi di republik, bahkan berskala triliunan. Dan bagaimana memperoleh uang sebanyak itu? Tak bisa tidak melalui jalan pintas persekongkolan dengan para konglomerat hitam dan kaum koruptor. Sejauh ini, sepertinya tak ada jalan lain. Terungkapnya kasus manipulasi belasan triliun rupiah di BUMN Jiwasraya yang disusul pengungkapan serupa di beberapa BUMN lain, segera dikaitkan banyak pihak di masyarakat dengan kampanye pemilihan presiden 2019. Maka muncul tuntutan dilakukannya penelusuran lanjut secara tuntas terhadap kasus Jiwasraya maupun terhadap kasus-kasus serupa yang secara beruntun terjadi sebelum dan sesudahnya. Continue reading “Bernafas dalam Demokrasi Kriminal”

Fenomena Pengkultusan Modern: ‘If The President Only Knew’

GEJALA terbaru yang ‘menakjubkan’ di beberapa negara demokrasi abad 21 adalah tampilnya semakin banyak tokoh pemimpin pembohong dan manipulatif. “Why people vote for politicians they know are liars” – Kenapa rakyat bisa memilih para politisi yang mereka tahu nyata-nyata adalah pembohong. Itu pertanyaan pokok Stephan Lewandowsky, Kepala Bagian Psikologi Kognitif, Universitas Bristol, tatkala memaparkan fenomena pemimpin pembohong dan manipulatif pada pekan ketiga Desember 2019.

Padahal, menurut Lewandowsky sebenarnya rakyat pemilih dapat memahami dengan baik bahwa seorang politisi berbohong, tetapi sebagian dari mereka mengabaikan kepalsuan itu meski hal itu ditunjukkan kepada mereka. Dan sungguh ironis bahwa fenomena itu antara lain terjadi justru di dua negara demokrasi terkemuka, Amerika Serikat dan Kerajaan Inggeris. Dua tokoh contoh adalah Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri UK Boris Johnson. (Baca, https://media-karya.com/2020/01/13/fenomena-pemimpin-pembohong-dan-pemimpin-idiot-savant/#more-841).

‘Salah percaya’ seperti ini dalam cara dan bentuk yang berbeda pun terjadi di masa lampau. Apalagi sesungguhnya, sangat meresap dalam hati rakyat, bahwa para Raja adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dan, berlaku ‘keyakinan’ The King Can Do No Wrong –raja tak bisa berbuat salah. Pemahamannya adalah apa pun juga setiap tindakan raja adalah benar. Tetapi ternyata, seorang raja adalah juga manusia, yang sama sekali tak luput dari kesalahan, dari yang kecil hingga yang besar. Continue reading “Fenomena Pengkultusan Modern: ‘If The President Only Knew’”

Otoritarianisme dan Kudeta Demokrasi di Beranda Kita

PENGAMBILALIHAN kekuasaan melalui kudeta bekerja dengan senjata intimidasi dan paksaan. Tetapi sebenarnya ada jenis kudeta yang bekerja terselubung di balik cara kerja demokrasi, yang dapat berlangsung ‘senyap’ di atas sikap pasif dan apatis publik. Di sebagian besar negara dengan sistem demokrasi yang masih dianggap berfungsi, tulis David Runciman –professor ilmu politik Universitas Cambridge, UK– dalam buku How Democracy Ends (2018), rakyat lebih banyak memilih menjadi penonton proses politik. Mereka menonton saja ketika keputusan politik diambil atas nama mereka oleh segelintir orang yang disebut wakil rakyat. Runciman menyebutnya sebagai Zombie Democracy.

Peringatan lain tentang demokrasi disampaikan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt –dua akademisi ilmu politik dan pemerintahan Universitas Harvard US– melalui buku mereka How Democracies Die (2018). “Demokrasi tidak digulingkan secara eksternal oleh kudeta militer yang kejam seperti di masa lampau, melainkan dari arah internal demokrasi sendiri melalui kotak suara pemilihan umum dan jeratan terhadap institusi politik oleh kaum otokrat.”

Dengan situasi demokrasi seperti itu, pada hakekatnya sebagaimana ditulis Bramantya Basuki (Sorge Magazine, 29 Januari 2020) otoritarianisme telah berada di beranda kita. Bahkan, menurut Sorge Magazine tokoh kritis dari masa ke masa Rahman Tolleng (almarhum sejak 29 Januari 2019) melalui Forum Diskusi Jakarta, pernah mengingatkan “Jangan sampai otoritarianisme mengetuk pintu rumah lebih dulu, baru paham.” Continue reading “Otoritarianisme dan Kudeta Demokrasi di Beranda Kita”

Sesak Nafas di Bawah Langit Republik Korupsi

SEDERETAN kasus beraroma korupsi yang aktual mencuat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan betapa perilaku korupsi di Indonesia memang nyaris mustahil tersembuhkan. Apalagi bersamaan dengan itu makin kentara bahwa lembaga pemberantasan korupsi KPK memang berhasil dilemahkan dengan pengesahan revisi Undang-undang KPK di detik-detik akhir periode pertama masa kepresidenan Joko Widodo. Dan pada saat yang sama janji presiden kepada publik untuk mengeluarkan Perppu pasca revisi hingga kini tak kunjung wujud. Membuat publik sesak nafas dalam penantian.

Berturut-turut setelah itu terkuak kasus ‘korupsi’ dan penyalahgunaan wewenang direksi Garuda, skandal kerugian negara belasan triliun rupiah di Jiwasraya, disusul potensi skandal serupa di Asabri. Lalu, ada Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap salah seorang komisioner KPU –Wahyu Setiawan– yang terlibat kasus suap terkait pemilu legislatif dari kader PDIP Harun Masiku. Namun tangan Harun Masiku sendiri belum ikut tertangkap karena sang pemilik tangan yang seakan well informed berhasil kabur duluan. Dan bagaikan kena batunya, KPK ternyata tak berdaya saat mengejar dan akan menangkap beberapa terduga yang sedang berada di kompleks PTIK. Malah para petugas KPK yang justru sempat jadi bulan-bulanan oleh sejumlah anggota Polri ‘disekap’ dan di tes urine segala di sana. Kemudian gagal pula menggeledah kantor partai pemenang pemilihan umum PDIP, karena dihalang-halangi satuan pengamanan di situ. Lengkap sudah tragi komedi KPK periode baru ini. Sementara itu kredibilitas KPU juga berada di ujung tanduk: Apakah cuma satu kasus curang yang telah terjadi di tangan lembaga itu? Continue reading “Sesak Nafas di Bawah Langit Republik Korupsi”

Intrik Internal Kekuasaan Menuju Peristiwa 15 Januari 1974

HANYA beberapa hari menjelang Peristiwa 15 Januari 1974, sebelum dibreidel Mingguan Mahasiswa Indonesia, Bandung, menurunkan sebuah berita ulasan di halaman pertama, “Kisah Di Belakang Issue”, dihiasi gambar Mayor Jenderal Ali Moertopo. Dalam berita itu Jenderal Soemitro, menanggapi Ali Moertopo, menyebut adanya issue pergantian kepemimpinan nasional mulai 1 April 1974 dan upaya adu domba antara dirinya dengan beberapa jenderal dalam kekuasaan.

Bila diukur dan dibaca dengan kacamata kebebasan yang kini bisa lebih dinikmati pers, ulasan itu biasa-biasa saja. Tetapi untuk kurun 40-an tahun lampau, ulasan semacam itu tak disenangi penguasa. Ketidaksenangan itu menjadi salah satu pemicu pembreidelan ganda terhadap media generasi muda itu setelah peristiwa.

Sebagian berita ulasan tentang intrik kekuasaan di Indonesia itu –yang tampaknya masih selalu terjadi hingga kini – dipinjam untuk pemaparan berikut. Continue reading “Intrik Internal Kekuasaan Menuju Peristiwa 15 Januari 1974”

Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?

POSTUR kepengurusan baru Partai Golongan Karya yang dipublikasikan pekan ketiga Januari 2020 ini sungguh ‘menakjubkan’. Luar biasa tambun, melebihi postur yang sebelumnya pernah ada dalam sejarah keorganisasian Golkar. Menurut Parkinson Law –yang diintrodusir Cyril Northcote Parkinson– sebuah organisasi atau birokrasi memang berkecenderungan memperbesar diri dan memaksimalkan kekuasaan. Dan terkait hasrat ini, kerapkali berkerja sebuah sindrom di kalangan pimpinan organisasi, memperbesar diri dan organisasi bukan secara kualitatif melainkan dengan mengkonsolidasi kesetiaan bawahan yang bila perlu memperbanyak jumlah bawahan. Dan peningkatan kuantitas tersebut takkan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas, untuk tidak mengatakannya justru berisiko mengalami susut efisiensi dan efektivitas. Partai Golkar sedang mengalaminya saat ini dan pembesaran kepengurusan itu –dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya unsur– samasekali tak ada hubungannya dengan peluang memperbesar jumlah dukungan terhadap partai di tengah masyarakat. Tetapi, lebih tertuju pada kepentingan perawatan dan pengamanan kepemimpinan internal.

Pada waktu yang sama, Partai Golkar pun tampaknya sedang mengalami penurunan kadar kemandirian politik. Makin menyerupai sebuah partai yang lebih banyak berposisi sebagai subordinasi dari kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kecenderungan itu terbaca sejak menghadapi Pemilihan Presiden, saat distribusi kursi kabinet hingga proses penyelenggaraan Munas, dan penyusunan postur baru pasca Munas. Continue reading “Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?”

Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974

PERISTIWA 15 Januari 1974 oleh kalangan penguasa selalu disebut Malari –akronim dari Malapetaka Lima Belas Januari– yang bertujuan untuk menekankan konotasi buruk dari peristiwa tersebut. Kata malapetaka yang bermakna sebagai suatu bencana, jauh dari pengertian perjuangan berdasarkan idealisme. Dengan demikian penggunaan kata malapetaka mematahkan citra idealis yang selalu dilekatkan kepada gerakan-gerakan mahasiswa, setidaknya sejak sekitar 1966-1967 saat gerakan mahasiswa menjadi salah satu faktor dalam menjatuhkan kekuasaan otoriter Soekarno. Sementara itu, Jopie Lasut, wartawan Harian Sinar Harapan, menyebut akronim Malari itu diasosiasikan penguasa dengan penyakit Malaria.

Tetapi kenapa peristiwa di awal tahun 1974 itu masih lebih diingat daripada peristiwa pencetusan Tritura 10 Januari 1966? Selain karena ‘usia’ pencetusan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) lebih ‘tua’ 8 tahun, juga karena para pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 –Hariman Siregar dan kawan-kawan– memang lebih rajin melakukan upacara peringatannya. Namun sesungguhnya yang tak kalah penting adalah sejak masa reformasi, Soeharto lebih banyak dihujat, sementara ‘kesalahan’ Soekarno terkait Peristiwa 30 September 1965 cenderung coba mulai dilupakan dan serenta dengan itu fokus sorotan beralih ke isu kejahatan kemanusiaan 1965-1966.

Para tokoh pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 sendiri, agaknya tak begitu mempersoalkan konotasi buruk akronim Malari, dan tetap memilihnya sebagai penyebutan bagi peristiwa tersebut. Continue reading “Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974”