Intrik Internal Kekuasaan Menuju Peristiwa 15 Januari 1974

HANYA beberapa hari menjelang Peristiwa 15 Januari 1974, sebelum dibreidel Mingguan Mahasiswa Indonesia, Bandung, menurunkan sebuah berita ulasan di halaman pertama, “Kisah Di Belakang Issue”, dihiasi gambar Mayor Jenderal Ali Moertopo. Dalam berita itu Jenderal Soemitro, menanggapi Ali Moertopo, menyebut adanya issue pergantian kepemimpinan nasional mulai 1 April 1974 dan upaya adu domba antara dirinya dengan beberapa jenderal dalam kekuasaan.

Bila diukur dan dibaca dengan kacamata kebebasan yang kini bisa lebih dinikmati pers, ulasan itu biasa-biasa saja. Tetapi untuk kurun 40-an tahun lampau, ulasan semacam itu tak disenangi penguasa. Ketidaksenangan itu menjadi salah satu pemicu pembreidelan ganda terhadap media generasi muda itu setelah peristiwa.

Sebagian berita ulasan tentang intrik kekuasaan di Indonesia itu –yang tampaknya masih selalu terjadi hingga kini – dipinjam untuk pemaparan berikut. Continue reading “Intrik Internal Kekuasaan Menuju Peristiwa 15 Januari 1974”

Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?

POSTUR kepengurusan baru Partai Golongan Karya yang dipublikasikan pekan ketiga Januari 2020 ini sungguh ‘menakjubkan’. Luar biasa tambun, melebihi postur yang sebelumnya pernah ada dalam sejarah keorganisasian Golkar. Menurut Parkinson Law –yang diintrodusir Cyril Northcote Parkinson– sebuah organisasi atau birokrasi memang berkecenderungan memperbesar diri dan memaksimalkan kekuasaan. Dan terkait hasrat ini, kerapkali berkerja sebuah sindrom di kalangan pimpinan organisasi, memperbesar diri dan organisasi bukan secara kualitatif melainkan dengan mengkonsolidasi kesetiaan bawahan yang bila perlu memperbanyak jumlah bawahan. Dan peningkatan kuantitas tersebut takkan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas, untuk tidak mengatakannya justru berisiko mengalami susut efisiensi dan efektivitas. Partai Golkar sedang mengalaminya saat ini dan pembesaran kepengurusan itu –dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya unsur– samasekali tak ada hubungannya dengan peluang memperbesar jumlah dukungan terhadap partai di tengah masyarakat. Tetapi, lebih tertuju pada kepentingan perawatan dan pengamanan kepemimpinan internal.

Pada waktu yang sama, Partai Golkar pun tampaknya sedang mengalami penurunan kadar kemandirian politik. Makin menyerupai sebuah partai yang lebih banyak berposisi sebagai subordinasi dari kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kecenderungan itu terbaca sejak menghadapi Pemilihan Presiden, saat distribusi kursi kabinet hingga proses penyelenggaraan Munas, dan penyusunan postur baru pasca Munas. Continue reading “Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?”

Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974

PERISTIWA 15 Januari 1974 oleh kalangan penguasa selalu disebut Malari –akronim dari Malapetaka Lima Belas Januari– yang bertujuan untuk menekankan konotasi buruk dari peristiwa tersebut. Kata malapetaka yang bermakna sebagai suatu bencana, jauh dari pengertian perjuangan berdasarkan idealisme. Dengan demikian penggunaan kata malapetaka mematahkan citra idealis yang selalu dilekatkan kepada gerakan-gerakan mahasiswa, setidaknya sejak sekitar 1966-1967 saat gerakan mahasiswa menjadi salah satu faktor dalam menjatuhkan kekuasaan otoriter Soekarno. Sementara itu, Jopie Lasut, wartawan Harian Sinar Harapan, menyebut akronim Malari itu diasosiasikan penguasa dengan penyakit Malaria.

Tetapi kenapa peristiwa di awal tahun 1974 itu masih lebih diingat daripada peristiwa pencetusan Tritura 10 Januari 1966? Selain karena ‘usia’ pencetusan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) lebih ‘tua’ 8 tahun, juga karena para pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 –Hariman Siregar dan kawan-kawan– memang lebih rajin melakukan upacara peringatannya. Namun sesungguhnya yang tak kalah penting adalah sejak masa reformasi, Soeharto lebih banyak dihujat, sementara ‘kesalahan’ Soekarno terkait Peristiwa 30 September 1965 cenderung coba mulai dilupakan dan serenta dengan itu fokus sorotan beralih ke isu kejahatan kemanusiaan 1965-1966.

Para tokoh pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 sendiri, agaknya tak begitu mempersoalkan konotasi buruk akronim Malari, dan tetap memilihnya sebagai penyebutan bagi peristiwa tersebut. Continue reading “Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974”

Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant

KENDATI demokrasi adalah sistem pemerintahan dan cara bernegara paling ideal sejauh ini, bukannya samasekali tak pernah ada keterplesetan. Selain keberhasilan melahirkan pemerintahan terbaik, demokrasi juga bisa mengalami kegagalan rekrutmen kepemimpinan dalam kekuasaan. Ternyata sistem demokrasi bisa kebobolan, tak bisa menangkal kemunculan pemimpin-pemimpin (negara) yang pembohong. Bahkan, kerap tak bisa mencegah pemimpin idiot savant –yang dalam hal tertentu berbahaya bagi suatu negara– muncul dalam kehidupan politik dan kekuasaan negara, semisal di beberapa negara Afrika, Amerika Latin dan Asia. Dua tipe pemimpin ini sebenarnya riskan, empiris sama-sama (bisa) menghalalkan kebohongan. Dan mungkin juga kekerasan terselubung maupun terbuka. Namun khusus tipe idiot savant atau (sindrom savant) tetap ada peluang untuk menjadi pemimpin cemerlang karena sisi kegeniusannya.

Stephan Lewandowsky, Kepala bagian Psikologi Kognitif, Universitas Bristol, Inggeris, pekan ketiga Desember 2019 lalu menjadi fokus pemberitaan dengan pemaparan tentang tampilnya para pemimpin pembohong, khususnya di dua negara besar. “Why people vote for politicians they know are liars” – Kenapa rakyat bisa memilih para politisi yang mereka tahu nyata-nyata adalah pembohong. Paling menarik dari pemaparan Lewandowsky –berdasarkan hasil tim penelitinya dan beberapa penelitian lain– adalah penyebutan dua tokoh contoh, yakni Boris Johnson dan Donald Trump. Alexander Boris de Pfeffel Johnson adalah tokoh Partai Konservatif yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggeris 24 Juli 2019 menggantikan Theresa May. Pernah ke Jakarta, November 2014, bertemu Presiden baru Joko Widodo dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat masih menjabat Walikota London. Sedang Donald Trump ‘mengalahkan’ Hillary Clinton dalam Pemilihan Presiden AS 2016. Continue reading “Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant”

Setengah Keras Setengah Lembek di Natuna

KARENA mengedepankan frase “China adalah Negara Sahabat”, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap lembek dan bersikap inferior dalam kasus Natuna di Laut China Selatan.

Kapal coast guard China nyata masuk ke perairan Indonesia di Natuna Utara menjelang tutup tahun 2019 mengawal kapal nelayan mereka. Karena, kata mereka, Indonesia sejak 2016 menembak-nembaki dan menangkap kapal-kapal nelayan China di perariran itu. Itu di zaman tembak-tenggelam Menteri Susi Pudjiastuti.

China melakukan klaim historis, bahwa itu wilayah cari ikan nelayan mereka sejak dulu kala, mengacu batas Nine Dash Line di Laut China Selatan. Meski sebenarnya China juga menjadi bagian dari UNCLOS (United Nations Convention in the Law of the Sea) 1982, yang menetapkan wilayah ZEE Indonesia di situ masuk dalam naungan hukum internasional.

Untung, pernyataan Presiden Joko Widodo yang datang belakangan, tak terlalu lembek, meski tak diucapkan langsung. Melalui jurubicara kepresidenan ada penegasan, “Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.” Lalu berkunjung ke Natuna (Rabu, 8/1/2020). Maka sikap pemerintah Indonesia maju sedikit ke posisi setengah lembek setengah keras.

Muncul spekulasi, sikap marginal setengah-setengah itu tak bisa tidak memang karena ada sikap inferior terhadap China. Indonesia banyak utang ke China. Banyak investasi dan proyek vital China di sini lengkap dengan pekerja China yang tak sedikit jumlahnya. Penerima utang biasanya tak berani-berani amat terhadap pemberi utang. Selain itu, menurut hitungan militer, kekuatan militer China kuantitatif-kualitatif unggul atas Indonesia.  Tetapi tentu ini tak bisa jadi alasan takut menjaga wilayah negara.

Di masa sekarang, kekuatan opini internasional telah menjadi faktor pencegah kesemena-menaan negara-negara adi kuasa. Namun yang lebih sulit untuk dilawan adalah invasi dan penjajahan ekonomi tersamar, terutama di negara-negara dengan penguasa bermental korup. Apakah situasi yang ‘lebih sulit’ ini telah merasuk ke tubuh Indonesia? Kalau ini keadaannya, ribut-ribut soal Natuna pastilah hanya sandiwara antara dua ‘teman’. Saling membantu melakukan pengalihan isu tajam yang mendera teman inferior.

Pemerintah harus menjawab dan menjelaskan bahwa sama sekali tidak benar demikian adanya… (media-karya.com)

Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri

DI TENGAH masa-masa ‘politik suram bercuaca panas’ menuju pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid –setelah melakukan Dekrit 23 Juli 2001 pukul 01.00 dinihari– sebenarnya pernah terjadi usaha kompromi kekuasaan antara sang Presiden dengan wakilnya, Megawati Soekarnoputeri. Tapi usaha ‘damai’ itu gagal, dan terbukalah pintu menuju proses kejatuhan Abdurrahman Wahid. Naiknya Abdurrahman Wahid, terjadi menyusul gagalnya BJ Habibie melanjutkan masa kepresidenannya melalui SU MPR tahun 2000, usai Pemilihan Umum ‘dipercepat’ tahun 1999. Selain pertanggungjawabannya ditolak, Golkar –yang menjadi pemenang kedua Pemilu 1999 di bawah PDI-P– pun tidak solid mendukung BJ Habibie. Atas kegagalan itu para pendukung Habibie mempersalahkan dua tokoh Golkar, Akbar Tandjung dan Marzuki Darusman yang tak memberi dukungan.

Pada sisi lain medan pertarungan politik kala itu, melalui peran cerdik Amien Rais, Megawati Soekarnoputeri yang adalah Ketua Umum partai pemenang urutan kesatu Pemilihan Umum 1999, tersisih menjadi hanya Wakil Presiden. Dikalahkan KH Abdurrahman Wahid –guru bangsa yang 30 Desember 2019 kemarin diperingati 10 tahun hari wafatnya.

Cuaca panas di bawah satu atap kekuasaan

‘Kekalahan’ ini menyisakan kekecewaan berkepanjangan Megawati terhadap Abdurrahman Wahid yang semula pernah menyatakan mendukung Mega menuju kursi kepresidenan. Penggalan sejarah politik kontemporer Indonesia ini bisa dibaca pada serial 74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden di media-karya.com dan socio-politica.com, seperti berikut ini. Continue reading “Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri”

Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (2)

APAPUN, ketiganya –Macron, Duterte dan Trump– dengan gaya out of the box mereka pada awalnya berhasil memikat sebagian rakyat di negaranya masing-masing dan memenangkan pemilihan presiden. Retorika dan wacana mengenai masa depan bangsa dan negara yang sekaligus merupakan janji dan pemberian harapan ‘baru’ tentang masa depan bangsa dan negara, cenderung memikat. Tapi tak membutuhkan waktu terlalu lama ketiganya segera dihadapkan penentangan untuk kelanjutan kekuasaan mereka. Merebak fenomena distrust terhadap kepemimpinan mereka, karena tak berhasil memenuhi dengan baik ekspektasi yang ditimbulkan melalui narasi-narasi pencitraan yang melambungkan mereka.

Gilets Jaunes dan Fenomena Distrust

Macron menghadapi gerakan rompi kuning –Gilets Jaunes– dari tengah rakyat Perancis yang makin meluas, bermula dari hampir 300.000 demonstran pada 17 November 2018. Berakar pada kekecewaan terhadap langkah-langkah ekonomi Macron, dimulai dengan masalah harga bahan bakar hingga kepada usaha mereformasi sistem pensiun di Perancis. Gerakan protes itu masih berlangsung hingga hari-hari menjelang Natal 2019 ini, mencapai hampir sejuta massa demonstran. Terdiri dari pekerja kereta api, guru, staf rumah sakit dan juga mahasiswa. This is a revolution against politics by the non-political –ini adalah revolusi melawan politik oleh kaum tak berpolitik, tulis jurnalis senior, John Lichfield.

Rodrigo Duterte, lama kelamaan berobah menjadi menakutkan bagi sebagian besar rakyat. Padahal,  ia terpilih sebagai presiden Filipina tahun 2016 dengan kemenangan besar karena janji garis keras untuk membasmi kejahatan yang menakutkan dan korupsi yang menyengsarakan rakyat. Continue reading “Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (2)”