Akhir Kekuasaan Presiden Indonesia L’Histoire se Répète?

MEMASUKI 75 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia telah mengalami 7 masa kepresidenan. Berturut-turut 4 presiden mengakhiri kekuasaan dalam situasi tak nyaman, yaitu Soekarno, Soeharto, BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid. Lalu Presiden kelima, Megawati Soekarnoputeri yang hanya menjalani dua pertiga periode kepresidenan –melanjutkan sisa periode Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan– tak berhasil melanjut memenangkan Pilpres 2004. Nyaris sama dengan BJ Habibie yang urung maju mencalonkan diri sebagai presiden karena pertanggung-jawabannya ditolak MPR-RI di tahun 1999. Hanya Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa merampungkan dua periode kepresidenan, meski juga tak sepi dari isu pemakzulan.

Dan kini, ada Presiden ketujuh Joko Widodo. Berhasil memasuki periode kedua kepresidenannya, namun dalam bayangan pertanyaan apakah dia akan berhasil merampungkan periode kedua itu hingga 2024. Pengamat politik Rocky Gerung secara dini “meramalkan”, Joko Widodo takkan bertahan hingga 2024. Memang, memasuki masa kepresidenan yang kedua, kritik membanjir dan sudah mengarus sampai kepada kata “mundur” atau “dimundurkan”.

Soekarno dan Soeharto, sejarah berulang

L’Histoire se Répète –sejarah akan berulang? Apakah Joko Widodo akan dimakzulkan seperti dialami Soekarno dan Abdurrahman Wahid? Atau undur diri, seperti dilakukan Soeharto 21 Mei 1998, hanya 70 hari setelah terpilih kembali sebagai presiden melalui Sidang Umum MPR, 11 Maret 1998. Situasi negara yang dihadapi Joko Widodo per saat ini, di sana-sini memiliki kemiripan dengan tahun-tahun terakhir Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Continue reading “Akhir Kekuasaan Presiden Indonesia L’Histoire se Répète?”

Kisah 6 Tahun “Mandat Langit” Presiden Joko Widodo

SESUAI adagium klasik yang kuat bergema di Eropa Abad 8, “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan” –Vox Populi Vox Dei– maka mereka yang memangku amanat rakyat sebagai pemimpin negara seringkali dianggap sebagai pemegang “mandat langit” di dunia. Karena, diberikan oleh suara terbanyak rakyat. Dalam konteks adagium tersebut, untuk Indonesia saat ini, pemegang mandat langit adalah Presiden Joko Widodo. Dipilih oleh “suara rakyat yang adalah suara Tuhan.”

Adagium Vox Populi Vox Dei itu sendiri sempat dicemaskan oleh Alcuin of York (735-804) seorang akademisi dan budayawan di York, Inggeris, saat Eropa Barat berada di bawah pengaruh Charlemagne –Karel yang Agung, raja orang Frank. Tak lain karena adagium itu bertentangan dengan posisi mutlak raja dalam sebuah adagium lain, “Raja adalah Wakil Tuhan di Muka Bumi” ataupun konsep Dewa Raja. Menyebut 4 kitab suci agama, seorang staf ahli utama Kantor Staf Presiden, 24 Mei 2018, mengatakan “pemerintah itu representasi Tuhan di muka bumi.” Berbeda dengan adagium Vox Populi Vox Dei. Mungkin saja adagium itu agak berlebihan, tetapi tak ada retorika terbaik selain adagium tersebut untuk menggambarkan bahwa dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Continue reading “Kisah 6 Tahun “Mandat Langit” Presiden Joko Widodo”

Presiden Joko Widodo Di Ambang Pintu Kegagalan

RAMALAN The Guardian yang dituliskan melalui editorialnya 8 bulan lalu, bahwa Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan membawa mundur Indonesia kini seakan siap untuk mewujud. Dalam kenyataan kini, hingga menjelang usia tiga perempat abad Indonesia merdeka, kekecewaan terhadap kepemimpinan dan pemerintahannya begitu meluas dan mengundang banyak kecaman. Dan sasarannya bukan lagi sebatas masalah lampau –yang telah banyak dikritik– melainkan juga terhadap berbagai ucapan, tindakan dan fakta-fakta buruk yang muncul dalam serentetan peristiwa baru.

Seiring menguatnya tanda-tanda kegagalan penanganan bencana COVID-19, bermunculan tak sedikit peristiwa baru yang serba tak nyaman. Ke hadapan publik tersaji proses penanganan hukum yang janggal atas kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan. Lalu ada Keputusan Mahkamah Agung  No. 44/2019 yang mematahkan Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih –namun tak berpengaruh lagi kepada posisi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, karena tak bisa berlaku surut. Continue reading “Presiden Joko Widodo Di Ambang Pintu Kegagalan”

Kemarahan Presiden dan Jalan Komunis Slavoj Žižek di Masa Pandemi

MANA yang lebih menarik? Berita kemarahan Presiden Indonesia Joko Widodo 18 Juni 2020 terkait kinerja rendah kabinetnya atau wacana akademisi Marxist asal Slovenia Slavoj Žižek tentang kebangkitan komunisme baru pada momen pandemi Corona? Bagi bagian terbesar publik dan terutama para politisi, tentu kemarahan Presiden Joko Widodo lebih menarik, terutama karena disertai ancaman reshuffle kabinet dan pembubaran lembaga.

Untuk sebagian, kecaman keras Presiden kepada kabinetnya sendiri seolah mengkonfirmasi pendapat umum tentang kegagalan kabinet Jokowi yang usianya baru hampir tiga kali umur jagung. Bagi publik itu sekaligus semacam tontonan baru. Tetapi bagi para politisi, itu lebih bermakna sebagai adanya peluang baru masuk ke dalam kekuasaan sebagai menteri kabinet. Soal apa, kenapa dan bagaimana sebenarnya kemarahan Joko Widodo itu, hanya beliau dan Tuhan yang maha mengetahui.

Jalan ‘komunis’ dari Slavoj Žižek

Tak cukup banyak diperhatikan, pada waktu hampir bersamaan, menjelang akhir Maret 2020, Slavoj Žižek, tampil menyampaikan sebuah argumen sentral bahwa dengan kemunculan coronavirus, sistem kapitalis dunia perlu diganti. Žižek mengatakan pilihan yang tersedia, sederhana, membiarkan barbarisme di bawah sistem kapitalis atau jalan komunis. “Langkah-langkah yang tampak bagi kita hari ini, jalan ‘komunis’ harus dipertimbangkan di tingkat global.” Continue reading “Kemarahan Presiden dan Jalan Komunis Slavoj Žižek di Masa Pandemi”

Presiden Joko Widodo Dalam Kelambanan dan Hasrat Prematur

DI TENGAH situasi Indonesia yang masih jauh dari berhasil menjejak ke tahap pemulihan pandemi Corona, elite partai dan kekuasaan justru menciptakan rentetan bias yang memecah konsentrasi publik. Pertama, menyodorkan sejumlah RUU dan terkesan ingin menyelesaikannya dengan pola kesempatan dalam kesempitan, semisal Omnibus Law dan terbaru RUU HIP. Belum lagi pemerintah pusat yang tak hentinya menerbitkan Perpu-perpu kontroversial. Seperti Perppu 1/2020 yang telah menjelma menjadi UU No.2/2020, yang memberi kekebalan hukum dalam sistem keuangan penanganan Covid 19. Terhadapnya telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Iwan Sumule dan kawan-kawan.

Dan adalah pula, saat belum lagi ada keberhasilan melandaikan kurva menanjak penularan, tiba-tiba pemerintah pusat mulai mengampanyekan new normal dengan pemahaman cenderung keliru dan malah mencipta new abnormal.

Kelemahan Presiden Joko Widodo

          Dalam kaitan pengelolaan menghadapi pandemi Covid-19, kendati tetap di puja puji para pendukung, Presiden Joko Widodo juga menuai tak sedikit kritik, termasuk dari kalangan akademisi non politis. Rahmat Yananda, doktor lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, mengeritik Presiden yang seringkali bertindak tak selaras dengan substansi permasalahan dan banyak melakukan publicity stunt. Kalah dari beberapa kepala daerah yang lebih fokus kepada substansi masalah di wilayahnya. Continue reading “Presiden Joko Widodo Dalam Kelambanan dan Hasrat Prematur”

Antara Kebangkitan PKI, Masa Depan Ummat Islam dan Kedaulatan Bangsa Indonesia

Oleh Suripto SHPengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan*

Pada tahun 1972 saya bersama Prof Fuad Hasan dan Jenderal Soemitro Pangkopkamtib datang ke Pulau Buru. Kesimpulan saya adalah 90% tapol tidak paham politik. Mereka terbawa suasana dan menjadi ‘korban’ perseteruan elit politik era Perang Dingin. Yang sadar ideologi hanya 10% saja.

Perhitungan saya waktu itu dari 7 juta anggota PKI ada sekitar 200.000 anak keturunannya yang masih berusia di 2 bawah 12 tahun, 20 tahun ke depan seberapa besar mereka ini menjadi ancaman? Sehingga saya terus berusaha mencari tahu di mana saja dan oleh siapa saja mereka ini dibina. Sehingga saya usulkan agar ada program untuk melakukan penelusuran secara mendalam terhadap mereka.

Ternyata ada yang dibina dan ditampung oleh yayasan, beberapa di antaranya yasasan Katolik. Tidak ada yayasan atau organisasi Islam yang membina mereka. Sekarang mereka berusia 40-45 tahun.

Pengikut PKI itu sama seperti pecandu narkoba. Harus dibina agar sembuh. Jadi kalau sekarang orang ramai bicara soal kebangkitan PKI itu sebenarnya tergantung pada 2 faktor; yaitu pertama siapa aktor-aktor yang memotivasi, dan kedua faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Continue reading “Antara Kebangkitan PKI, Masa Depan Ummat Islam dan Kedaulatan Bangsa Indonesia”

Palu Arit di Tengah Pandemi Corona

LAMBANG Palu Arit dan nama PKI kembali tampil mencuat dalam berbagai cara dan bentuk secara massive di tengah masih berkecamuknya pandemi virus Corona. Perupa kelahiran Tegal (1957) Dadang Christanto, menampilkan gambar dirinya berpose di  depan luster banner berwarna dasar merah bertuliskan PKI lengkap dengan lambang Palu Arit berwarna kuning, melalui akun twitter pribadinya seraya mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-100 PKI 23 Mei 1920-2020. Merah dan kuning adalah khas paduan warna tradisional kaum komunis.

Apakah Dadang seorang anggota PKI? Usianya yang belum 9 tahun saat PKI dibubarkan 12 Maret 1966 tak memungkinkan ia menjadi anggota PKI. Tetapi sepanjang masa berkesenian selaku perupa ia senantiasa menampilkan karya-karya tribute untuk korban peristiwa kekerasan politik atas kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, korban kekerasan dalam malapetaka sosiologis sesudah Peristiwa 30 September 1965. Para korban dipersepsi sebatas kaum komunis pengikut PKI, padahal jatuh korban di semua sisi. Aksi Dadang disambut akademisi Ariel Heryanto dengan pernyataan perlunya pemerintah meminta maaf terhadap kekerasan yang terjadi 1965-1966 itu.

Terjadi pula peristiwa pengibaran bendera merah putih bergambar palu arit di kampus Universitas Hasanuddin yang masih dikejar siapa pelakunya oleh polisi.

Pada sekitar waktu yang hampir bersamaan terekspose rekam jejak digital Direktur Utama TVRI yang baru, Iman Brotoseno, berisi cuplikan narasi lama yang bernuansa memutihkan sepak terjang Gerwani dalam Peristiwa 30 September 1965 serta pendapat bahwa Hari Kesaktian Pancasila tak perlu lagi diperingati. Iman menjelaskan bahwa rekam jejak digitalnya yang diungkit ahli IT Roy Suryo adalah dari masa lampau dan sebenarnya hanya merupakan kumpulan pendapat beberapa sejarawan dan ahli lainnya. Karena tidak mencantumkan sejak mula siapa sumber kutipannya, maka tentu saja dianggap bahwa itu rekam pendapat pribadinya. Continue reading “Palu Arit di Tengah Pandemi Corona”

22 Tahun Dalam Tabir Asap Kerusuhan Mei 1998

DUAPULUH DUA tahun lalu, 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sepekan mendahului momen itu terjadi kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang berimpit dengan peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti di Grogol Jakarta 12 Mei. Namun, tabir asap yang menyelimuti kedua peristiwa, hingga kini tetap belum terkuak. Ada berbagai versi mengenai dua peristiwa ini, tetapi tak satu pun yang bisa ditentukan sebagai kebenaran, tak lain karena ada situasi tarik menarik di antara pihak yang sebenarnya diduga terlibat. Dengan demikian, karena kebenaran dalam peristiwa itu belum berhasil dibuat ‘terang benderang’ dengan sendirinya tak pernah ada pihak yang bisa dimintai pertanggunganjawab. Khususnya, dari kalangan jenderal para pengendali keamanan yang ada di latar depan kala itu. Apalagi para pemain belakang layarnya.

Kesimpulan terpenting dari Team Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman SH mengenai kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah bahwa kerusuhan terjadi karena disengaja. Kerusuhan diciptakan sebagai bagian dari pertarungan politik di tingkat elite. Sementara itu kelompok-kelompok mahasiswa ditempatkan di depan sebagai tameng depan gerakan menjatuhkan Soeharto. Menurut TGPF, terdapat sejumlah “mata rantai yang hilang” (missing link), yaitu hilang atau sukarnya diperoleh bukti-bukti atau informasi yang merujuk pada hubungan secara jelas antara pertarungan antar elite dengan arus massa. Namun, terdapat indikasi yang kuat adanya hubungan semacam itu, terutama di Solo dan sebagian wilayah Jakarta. Continue reading “22 Tahun Dalam Tabir Asap Kerusuhan Mei 1998”

Joko Widodo dan Anies Baswedan ‘Bersatu’ Dalam Perbedaan Covid 19

SEPANJANG pekan kedua Mei 2020 ini Presiden Joko Widodo, berturut-turut memberikan deretan pernyataan yang serba mengagetkan dan di sana-sini bisa menakjubkan juga. Saat membuka rapat paripurna kabinet (6/5) Presiden memerintahkan kurva pandemi Corona harus turun. “Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun. Dan masuk pada posisi sedang di Juni, di bulan Juli harus masuk posisi ringan. Dengan cara apa pun.” Ini sesuai dengan yang pernah diperintahkan Presiden kepada Kepala BNPB Jenderal Doni Monardo, 27 April, untuk bekerja lebih keras dan disiplin agar Covid 19 bisa diturunkan Juni, dan bulan Juli kita bisa memulai hidup normal kembali. Tetapi sedikit berbeda dengan prediksi Presiden sendiri tentang pandemi Corona, pada rapat terbatas melalui telekonferensi 16 April, “Saya meyakini, saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun.”

Sehari setelah perintah kurva pandemi harus turun, Presiden seakan melunak kepada Corona. Ia menyerukan agar masyarakat belajar berdamai dengan Covid-19. “Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.” Bagaimana bisa berdamai dengan virus dan penyakit? Agar publik tak terlalu lama bertanya-tanya pada Kamis (7/5) siang itu juga, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin memerlukan memberi penjelasan. Bahwa, maksud berdamai dengan corona dalam pernyataan Presiden itu adalah menyesuaikan dengan kehidupan. “Artinya masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi Covid-19.” Continue reading “Joko Widodo dan Anies Baswedan ‘Bersatu’ Dalam Perbedaan Covid 19”

Perilaku Bandit dan Gimmic Politik di Tengah Pandemi Corona

DI SAAT hampir seluruh perhatian terpusat pada bagaimana cara terbaik menghadapi serangan virus Corona, konsentrasi publik kerap terpecah dengan munculnya sejumlah gimmic dan akrobat politik. Bahkan, gejala perilaku bandit. Penulis buku Teori Bandit –yang diluncurkan April 2008– Dr Didik J. Rachbini, awal pekan ini, 12 tahun kemudian, memberi semacam peringatan. “Saya mengingatkan, melalui ilmu pengetahuan dan teori ekonomi politik, bahwa situasi pandemi Covid-19 yang tidak normal seperti sekarang ini bisa tergelincir keluar rel demokrasi.” Karena itu, “Check and balance dan kritik atas kekuasaan harus tetap dijalankan agar kekuasaan tetap dijalankan dengan cara-cara demokratis, dengan aturan main yang baik dan benar –rule of law.”

Jika sekedar gimmick –seperti canda nasi kucing, Indonesia zero Corona, tak masuk karena belum dapat izin, Corona merek sedan dan sebagainya – mungkin hanyalah sekedar humor. Penghiburan dalam konteks mentertawai diri sendiri sebagai pelepas rasa tertekan –kalau toh memang ada rasa tertekan. Tetapi karena dilakukan oleh para petinggi yang pada dasarnya (semestinya) adalah figur teladan, bisa bermakna dan berakibat lain. Mengendurkan sense of crisis di masyarakat. Bagi yang awam, bisa diterima dan dijadikan kepercayaan diri palsu. Continue reading “Perilaku Bandit dan Gimmic Politik di Tengah Pandemi Corona”