Category: Perilaku Politik

Perilaku Politik

Aroma Schizophrenia dan Psikopat di Medan Politik Indonesia

TIGA tahun sebelum Donald Trump dikalahkan Joe Biden dalam Pemilihan Presiden AS November 2020 ini, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyebutkan “schizophrenia politik telah berkembang di Amerika Serikat”. Itu setelah Washington Post menuduh Presiden Trump telah membahayakan negara, karena berbagi data intelijen kepada Rusia. Menurut media terkemuka AS itu, Trump melakukannya ketika bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Duta Besar Rusia Sergey Kislyak 10 Mei 2017 di Gedung Putih. Padahal, kata Putin, duduk perkaranya tak persis seperti itu, dan kecemasan yang disuarakan pers Amerika itu mengindikasikan berkembangnya schizophrenia politik. Tetapi pada sisi lain tentu saja wajar terjadi kecemasan publik, bila kepala negara mereka melakukan tindakan out of the box berbagi data intelijen penting kepada negara yang secara tradisional adalah “seteru”.

          Ini tak berbeda banyak dengan kecemasan yang melanda sebagian besar man on the street di Indonesia, tatkala TKA asing dari RRT membanjir luar biasa ke Indonesia di masa Presiden Joko Widodo. Terutama karena bersamaan dengan itu, hegemoni ekonomi negara daratan itu ke sini terasa makin tinggi kadarnya. Dan terasumsikan bahwa negara kita memiliki ketergantungan tak kecil karena terjerat hutang luar negeri dari RRT yang sedang menjelma sebagai super power baru itu. Padahal, ingatan sejarah tentang peranan buruk negara itu dalam Peristiwa 30 September 1965 masih cukup membekas. Sementara peristiwa itu sendiri hingga kini belum tuntas diperdebatkan karena ketidakberhasilan menyusun suatu narasi kebenaran sebagai pegangan objektif tentang babak hitam dalam sejarah Indonesia tersebut. Continue reading “Aroma Schizophrenia dan Psikopat di Medan Politik Indonesia” →

Perilaku Politik

Otoritarianisme dan Kudeta Demokrasi di Beranda Kita

PENGAMBILALIHAN kekuasaan melalui kudeta bekerja dengan senjata intimidasi dan paksaan. Tetapi sebenarnya ada jenis kudeta yang bekerja terselubung di balik cara kerja demokrasi, yang dapat berlangsung ‘senyap’ di atas sikap pasif dan apatis publik. Di sebagian besar negara dengan sistem demokrasi yang masih dianggap berfungsi, tulis David Runciman –professor ilmu politik Universitas Cambridge, UK– dalam buku How Democracy Ends (2018), rakyat lebih banyak memilih menjadi penonton proses politik. Mereka menonton saja ketika keputusan politik diambil atas nama mereka oleh segelintir orang yang disebut wakil rakyat. Runciman menyebutnya sebagai Zombie Democracy.

Peringatan lain tentang demokrasi disampaikan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt –dua akademisi ilmu politik dan pemerintahan Universitas Harvard US– melalui buku mereka How Democracies Die (2018). “Demokrasi tidak digulingkan secara eksternal oleh kudeta militer yang kejam seperti di masa lampau, melainkan dari arah internal demokrasi sendiri melalui kotak suara pemilihan umum dan jeratan terhadap institusi politik oleh kaum otokrat.”

Dengan situasi demokrasi seperti itu, pada hakekatnya sebagaimana ditulis Bramantya Basuki (Sorge Magazine, 29 Januari 2020) otoritarianisme telah berada di beranda kita. Bahkan, menurut Sorge Magazine tokoh kritis dari masa ke masa Rahman Tolleng (almarhum sejak 29 Januari 2019) melalui Forum Diskusi Jakarta, pernah mengingatkan “Jangan sampai otoritarianisme mengetuk pintu rumah lebih dulu, baru paham.” Continue reading “Otoritarianisme dan Kudeta Demokrasi di Beranda Kita” →

Perilaku Politik

Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant

KENDATI demokrasi adalah sistem pemerintahan dan cara bernegara paling ideal sejauh ini, bukannya samasekali tak pernah ada keterplesetan. Selain keberhasilan melahirkan pemerintahan terbaik, demokrasi juga bisa mengalami kegagalan rekrutmen kepemimpinan dalam kekuasaan. Ternyata sistem demokrasi bisa kebobolan, tak bisa menangkal kemunculan pemimpin-pemimpin (negara) yang pembohong. Bahkan, kerap tak bisa mencegah pemimpin idiot savant –yang dalam hal tertentu berbahaya bagi suatu negara– muncul dalam kehidupan politik dan kekuasaan negara, semisal di beberapa negara Afrika, Amerika Latin dan Asia. Dua tipe pemimpin ini sebenarnya riskan, empiris sama-sama (bisa) menghalalkan kebohongan. Dan mungkin juga kekerasan terselubung maupun terbuka. Namun khusus tipe idiot savant atau (sindrom savant) tetap ada peluang untuk menjadi pemimpin cemerlang karena sisi kegeniusannya.

Stephan Lewandowsky, Kepala bagian Psikologi Kognitif, Universitas Bristol, Inggeris, pekan ketiga Desember 2019 lalu menjadi fokus pemberitaan dengan pemaparan tentang tampilnya para pemimpin pembohong, khususnya di dua negara besar. “Why people vote for politicians they know are liars” – Kenapa rakyat bisa memilih para politisi yang mereka tahu nyata-nyata adalah pembohong. Paling menarik dari pemaparan Lewandowsky –berdasarkan hasil tim penelitinya dan beberapa penelitian lain– adalah penyebutan dua tokoh contoh, yakni Boris Johnson dan Donald Trump. Alexander Boris de Pfeffel Johnson adalah tokoh Partai Konservatif yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggeris 24 Juli 2019 menggantikan Theresa May. Pernah ke Jakarta, November 2014, bertemu Presiden baru Joko Widodo dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat masih menjabat Walikota London. Sedang Donald Trump ‘mengalahkan’ Hillary Clinton dalam Pemilihan Presiden AS 2016. Continue reading “Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant” →

Perilaku Politik

Kisah Demokrasi Terpusat di Partai Golongan Karya

KEGIATAN demokratis 5 tahunan Partai Golongan Karya pekan lalu menjadi semacam antiklimaks. Munas ini menjadi ‘luar biasa’, siapa Ketua Umum praktis sudah bisa dipastikan sebelum munas itu sendiri dimulai. Melalui suatu lobi khusus, salah satu kandidat kuat dalam kontestasi, Bambang Soesatyo, ‘sukarela’ undur diri dari pencalonan demi “mencegah perpecahan di tubuh Golkar”. Berbeda pilihan siapa calon pemimpin partai, rupanya telah dicipta sebagai dogma baru sebagai pintu menuju perpecahan. Bermunduran pula calon-calon lain, sehingga praktis tersisa incumbent Airlangga Hartarto yang terus maju dan akhirnya ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum untuk 5 tahun ke depan.

Ini menunjukkan fenomena telah terjadinya semacam demokrasi terpusat di Partai Golkar. Semua unsur dan perangkat partai di semua tingkatan memang dilibatkan ambil bagian dalam dialog tentang kebijakan dan arah partai namun harus mengikuti keputusan-keputusan yang dibuat di tingkat yang lebih tinggi. Pertanyaannya, apakah tingkat yang lebih tinggi itu hanya sebatas internal partai dan tak terterobos dari arah eksternal? Misalnya, dari kalangan kekuasaan negara.

Reaction formation, sepeda

Mundurnya Bambang Soesatyo setelah bertemu Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan –yang disebut sebagai salah satu ‘sesepuh’ Golkar ex jalur A masa lampau– bersama Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto sebelum Munas dimulai, segera diterjemahkan di medan opini sebagai adanya intervensi Istana. Ada tekanan. Biasanya, dalam gelanggang politik, tekanan bisa efektif bila disertai ancaman semisal pengungkapan kesalahan tertentu. Tapi pihak Istana segera membantah. Tentu saja dibantah, itu bagian  dari mekanisme defensif. Pola bantah membantah untuk menghadapi prasangka seperti ini dikenal sebagai reaction formation. Perilaku yang ditampilkan dalam bereaksi bisa saja bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi. Mana yang benar, prasangka atau bantahan, baru akan diketahui belakangan. Continue reading “Kisah Demokrasi Terpusat di Partai Golongan Karya” →

Perilaku Politik

Dalam Kancah Anomali Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto

FENOMENA terbaru Indonesia: Dua seteru dalam ‘pertarungan’ nyaris habis-habisan menuju kursi RI-1, tiba-tiba di pekan keempat Oktober ini masuk dalam satu kawah kekuasaan. Satu sebagai Presiden Republik Indonesia dan yang lainnya sebagai Menteri Pertahanan. Bila sebelum ini terjadi pembelahan dua di tengah masyarakat dalam perpihakan dua tokoh, kini terjadi lagi pembelahan dua di masing-masing belahan. Semacam anomali politik kekuasaan ala Indonesia yang cukup mencengangkan.

Buku teks Sociology –ditulis Ogburn dan Nimkoff, yang telah dicetak ulang terus menerus sejak 1940 selama puluhan tahun– menyebutkan bahwa sains (science) menghasilkan ilmu pengetahuan, tapi tidak mencipta kebijaksanaan, atau pemahaman, atau pengendalian, atau gagasan. Namun, adalah benar bahwa ilmu pengetahuan bisa membantu manusia lebih bijak, lebih memahami, memberi pedoman mengelola lingkungan, dan mengilhamkan gagasan.

Dan ada empat contoh tokoh terkemuka untuk itu. Sulaiman (Alaihissalam) adalah seorang manusia bijak tapi bukan seorang saintis. Shakespeare memiliki pemahaman besar namun juga bukan seorang saintis. Napoleon menjalankan pengendalian tanpa sains. HG Wells adalah manusia gagasan, tapi bagaimanapun gagasan bukanlah sains. Continue reading “Dalam Kancah Anomali Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto” →

Perilaku Politik

‘Rekonsiliasi’ Bawah Tanah dan Social Disobedience

DUA jam menuju tengah hari Sabtu 13 Juli 2019, dua seteru politik kekuasaan setengah dasawarsa terakhir, Joko Widodo dan Prabowo bertemu pertama kali pasca Pemilihan Presiden 17 April di Stasiun MRT Lebak Bulus. Lalu, bersama naik kereta MRT menuju Stasiun Senayan, seraya ‘berunding’ –katakanlah demikian. Di ujung perjalanan, hampir 20 menit kemudian kedua tokoh itu mengikrarkan semacam ‘rekonsiliasi’ di kedalaman sekitar 20 meter di bawah tanah di jantung Jakarta itu. Apakah rekonsiliasi telah terjadi? Itu pokok persoalannya.

Berunding ‘gencatan senjata’ di gerbong kereta api, bukan sesuatu yang baru dalam sejarah. Saat Kekaisaran Konfederasi Jerman bertekuk lutut memohon gencatan senjata di akhir Perang Dunia I, tim perunding Jerman Mathias Erzberger menandatangani kapitulasi bersama tim perunding Perancis Marsekal Ferdinand Foch. Penandatanganan dilakukan di sebuah gerbong kereta api di hutan Compiègne, Perancis, 11 November 1918. Tapi 22 tahun kemudian, sejarah berbalik. Pada 21 Juni 1940, giliran Hitler duduk dikursi sama yang dulu diduduki Marsekal Foch, di gerbong yang sama di Compiègne, menerima penaklukan Perancis. Dengan senang Hitler menyaksikan Jenderal Charles Huntziger mewakili Perancis menandatangani dokumen penyerahan. Empat hari sebelumnya Marsekal Petain yang menggantikan Reynaud telah mengajukan permohonan gencatan senjata. Gerbong bersejarah itu dikenal sebagai Wagon de l’Armistice atau Gerbong Perdamaian.

Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa kapitulasi di Gerbong Perdamaian itu tak betul-betul mengakhiri perlawanan Perancis melawan Jerman. Rakyat Perancis –yang dibantu sebagian militer– melakukan pembangkangan dan mengorganisir gerakan bawah tanah selama setengah dekade ke depan. Di masa modern kini, dalam konteks sosial-politik sikap membangkang itu disebut social disobedience. Continue reading “‘Rekonsiliasi’ Bawah Tanah dan Social Disobedience” →

Perilaku Politik

Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan

‘KERUNCINGAN’ terbaru dari medan perseteruan politik menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019, adalah lontaran pernyataan Prabowo Subianto di Sleman Yogyakarta (27/2) tentang adanya harta dan dana senilai 11.000 triliun rupiah milik WNI terparkir di luar negeri. Beda waktu sehari, saat menghadiri peringatan Hari Lahir PPP, 28 Februari 2019 di Ancol, Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas apa yang disebut Presiden sebagai pelaku penyebar hoax door to door. Tak diperinci, siapa saja loper peredaran ‘model baru’ dari hoax itu. Namun segera terberitakan, bahwa yang dituding adalah tiga emak-emak yang tampaknya disimpulkan pasti pendukung 02 karena sasaran pendiskreditan adalah 01. Antara lain, bahwa bila 01 menang, mengumandangkan azan di mesjid-mesjid akan dilarang dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Masih harus dicermati lanjut duduk perkaranya. Apakah penyampaian emak-emak itu sudah bisa dikategorikan penyebaran hoax atau sekedar pendapat pribadi yang tak terlarang menurut demokrasi?

Terhadap lontaran pernyataan Prabowo Subianto, juga pada 28 Februari langsung ada tanggapan dari kalangan TKN 01, “jangan asal ngomong” dan “jangan hanya gosip.” Terminologi gosip atau ‘asal ngomong’ bermakna sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya dan berbau kebohongan. Namun sebenarnya, yang pertama kali menyebut adanya dana 11.000 triliun terparkir di LN justru Presiden Joko Widodo sendiri di tahun 2016 saat berbicara mengenai tax amnesty, 1 Agustus di JI-Expo Jakarta. Diulangi di Hotel Clarion Makassar, 25 November 2016. Presiden menyebut, itu catatan Menteri Keuangan. Bahkan, kata Presiden kala itu, di kantongnya ada data dengan angka yang lebih besar lagi. Continue reading “Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan” →

Perilaku Politik

Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019

SALAH satu ketidaknyamanan yang sangat terasa menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019, adalah muncul dan berperannya sejumlah opportunis dengan lakon-lakon opportunisme politik. Dan cukup mencengangkan, kubu-kubu yang sedang menjalani kompetisi politik, seringkali dengan senang hati menerima tokoh-tokoh opportunis itu. Tak mengherankan, karena seorang opportunis itu ibarat bunglon atau chameleon, sangat pandai menyesuaikan warna dirinya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mempesona para penghuni lama dan tuan rumah.

Bahkan lebih dari itu, terkesan para pihak sangat senang menerima para penyeberang, teristimewa bila itu bisa ‘melukai’ emosi lawan politik. Ini terutama bila tuan rumah menerapkan ilmu Jenderal Sun Tzu (544 SM – 496 SM). Sang jenderal dalam strategi ke-3 dari 39 strategi, mengajarkan, bunuh lawan dengan pisau pinjaman. Cara lain, sogok pengikut musuh untuk menjadi pengkhianat –artinya, gunakan kekuatan musuh untuk melawan dirinya sendiri. Maka para penyeberang seringkali disambut –dengan pernyataan sukacita yang insinuatif atau seremoni kecil– bak mendapat pasokan persenjataan baru untuk perang. Continue reading “Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019” →

Perilaku Politik

Penguasa Negara dan Rakyat Dalam Keseimbangan Terbalik

DUA empu perancang taktik politik kekuasaan dari abad-abad lampau,  Niccholo Machiavelli dan Shan Yang, mengatakan kekuatan negara dan ‘kekuatan’ rakyat adalah suatu keseimbangan terbalik. Dalam praktek kekuasaan yang hegemonis: Negara harus pintar, rakyat harus bodoh.

Cukup merisaukan bahwa dengan kadar rendah ataupun kadar tinggi, pola perilaku Machiavellis maupun Shan Yang –seperti tujuan menghalalkan cara, menjadi jahat agar sukses, mengerdilkan rakyat, praktek kotor mematikan pesaing dalam kompetisi, pengerahan massa sebagai kekuatan penekan mencapai tujuan, praktek kekuasaan untuk kekuasaan– juga telah menjadi fenomena sehari-hari di Indonesia. Terjadi dalam berbagai praktek kehidupan kemasyarakatan, bukan hanya dalam praktik politik dan kekuasaan. Perhatikan saja sendiri berbagai peristiwa di Indonesia dari dulu hingga sekarang, dari yang kecil sampai yang besar. Tak terkecuali dalam pertarungan politik –antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto– menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019.

Sifat Kancil dan Harimau seorang Pemimpin

TAPI apakah sebenarnya Machiavellisme dan siapakah Machiavelli itu? Niccholo Machiavelli (1469-1527), adalah seorang politikus dan ahli kenegaraan Italia, pengarang buku Il Principe (The Prince, Sang Raja atau Sang Pangeran), sebuah buku tentang bagaimana politik kekuasaan dijalankan. Ia memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, dan memerintah sebagai teknik memupuk dan mempertahankan kekuasaan. Walaupun sebelumnya orang sudah mengenal politik kekuasaan yang mempergunakan cara dan tipu muslihat yang kotor, tetapi dianggap barulah Machiavelli yang merumuskannya secara sistimatis, sehingga politik kekuasaan yang kotor sering disebut Machiavelli-isme. Continue reading “Penguasa Negara dan Rakyat Dalam Keseimbangan Terbalik” →

Perilaku Politik

Saat Hoax Menjadi ‘Kebenaran’ dan Kebenaran Menjadi ‘Hoax’

PERBUATAN dusta atau bohong, adalah sebuah perilaku khas yang telah mengiringi manusia menempuh peradaban dalam berbagai episode sejarah. Kitab suci beberapa agama besar, menuturkan adanya perilaku bohong dan agama pun melarang kebohongan. Sementara itu dalam berbagai tingkat sejarah evolusi manusia, perbuatan menyangkal menjadi salah satu bagian penting dari mekanisme defensif seseorang saat menjadi tertuduh oleh manusia lainnya. Mekanisme defensif itu sendiri kemudian telah berkembang menjadi tak sekedar menyangkal, namun menuduh balik sang ‘seteru’ sebagai pembohong dan telah melakukan fitnah.

Selama 350 tahun bangsa ini dibohongi kaum kolonial dan penguasa feodal, sehingga terpuruk seraya dibiarkan bodoh tak terorganisir agar mudah dikuasai. Dan selama 7 dekade lebih Indonesia merdeka, kalangan akar rumput jatuh bangun sebagai korban dari satu kebohongan ke kebohongan lain oleh berbagai partai politik dan kalangan kekuasaan bangsa sendiri.

Senjata kebohongan dalam suasana pembelahan

Dan, sungguh luar biasa, 4 atau 5 tahun terakhir ini kehidupan politik Indonesia seakan tiba di suatu titik nadir dalam iklim pembelahan masyarakat yang berkepanjangan. Bermula dari peseteruan dalam Pemilihan Presiden 2014 yang siap berlanjut menuju Pemilihan Presiden 2019. Secara terbuka dan kasat mata berlangsung persaingan perebutan hegemoni negara yang bergelimang penggunaan senjata kebohongan berkadar tinggi. Continue reading “Saat Hoax Menjadi ‘Kebenaran’ dan Kebenaran Menjadi ‘Hoax’” →