DALAM satu dekade terakhir ini sejumlah pemimpin yang tampil dengan gaya dan retorika out of the box mendadak menjadi pemuncak di pasar politik kekuasaan di beberapa negara. Rupanya kalangan akar rumput di berbagai belahan dunia jenuh dengan gaya kepemimpinan konvensional dan pakem tradisional pembentukan kepemimpinan kekuasaan. Cara dan gaya kekuasaan dan pemerintahan yang ada selama ini dianggap tak berhasil mendobrak status quo dan stagnasi tatanan ekonomi, sosial dan politik. Dengan gaya kepemimpinan yang ada ketidakadilan sosial tak kunjung menjadi realita keadilan sosial sesungguhnya.

Di antara sekian banyak tokoh yang mencoba mencapai puncak kekuasaan dengan cara dan gaya out of the box –setidaknya dianggap inkovensional dan baru– ada empat nama mengemuka di antara beberapa nama lainnya. Kesatu, Rodrigo Duterte dari Filipina. Kedua, Emmanuel Macron dari Perancis. Ketiga, Donald Trump dari Amerika Serikat. Dan keempat, Joko Widodo dari Indonesia. Mereka berempat berhasil melesat ke puncak kekuasaan di negaranya masing-masing pada dekade kedua tahun 2000-an ini.

Namun kini, keempatnya sedang berada di ujung sorotan dan fenomena distrust di negaranya masing-masing, dengan potensi patah dalam kekuasaan.

En Marche Macron

Paling menarik perhatian adalah Macron. Salah satu yang menarik, adalah banyaknya kemiripan situasinya dengan Indonesia, antara lain gap besar antara ekspektasi dan realita. Sejak membentuk ‘wadah’ politiknya, En Marche, pada 26 April 2016 dalam tempo kurang dari setahun nama Macron melejit melalui pencitraan –antara lain memanfaatkan media sosial dan kampanye door to door dari para pendukungnya. Dan tentu karena penyampaian retorika-retorika politiknya yang berhasil memikat sebagian besar rakyat Perancis yang selama setengah abad terakhir jenuh dengan kontestasi politik kekuasaan yang konvensional. Macron digambarkan berselancar di antara dua kutub politik yang ada. Di satu kutub ada Jean-Luc Melenchon (ekstrim kiri) dan Benoit Harmon (sosialis tengah kiri). Pada sisi lain ada Francois Fillon (tengah kanan) dan Marine Le Pen (ekstrim kanan).

Menurut catatan Becky Branford dari BBC News, Macron menang karena 5 faktor. Kesatu, ia beruntung, tampil di saat banyak tokoh terkemuka Perancis sedang kehilangan kepercayaan rakyat akibat keterlibatan pada aneka skandal. Kedua, ia cerdik dan pandai membaca keadaan. Empat bulan setelah membentuk En Marche, Macron meloncat keluar meninggalkan rezim Presiden François Hollande yang sedang dilanda fenomena distrust. Ketiga ia mencoba sesuatu yang baru di Perancis. Selain membentuk En Marche  ia menggunakan sebuah perusahaan konsultan memetakan dengan algoritma daerah-daerah mana yang paling mewakili Perancis secara keseluruhan. Lalu mengirim relawan mengetuk 300.000 pintu di daerah-daerah tersebut, menyampaikan pesan dan membagikan selebaran serta melakukan wawancara 15 menit dengan 25.000 pemilih yang dianggap opinion leader. Ditopang gerakan pencitraan melalui media sosial (internet). Keempat, ia datang dengan pesan positif yang sangat optimistis di tengah suasana pesimistis yang sedang melanda Perancis. “Dia tidak menjelaskan apa yang akan dia lakukan untuk Perancis, tetapi menyampaikan bagaimana orang-orang akan mendapat peluang,” kata seorang analis politik Marc-Olivier Padis. Tapi tak urung Macron dengan itu menciptakan ekspektasi tinggi di kalangan akar rumput. Kelima, Macron menampilkan suasana kampanye meriah, terang benderang dengan musik pop. Sementara pesaingnya, Marine Le Pen, dalam kampanyenya menyampaikan pesan-pesan yang dianggap negatif –anti imigran, anti Uni Eropa dan anti sistem. Kampanye massa Le Pen melibatkan para demonstran penuh kemarahan yang melemparkan botol dan suar yang mengundang tindakan keras polisi.

‘Duterte Harry’ dan Supremasi Kulit Putih Trump

Duterte adalah penghukum sejati –genuine punisher– tulis sejumlah media internasional. Banyak yang menjuluki Duterte ‘orang kuat’, dan dalam beberapa hal ia memang memenuhi syarat untuk itu. Dikenal sebagai ‘Duterte Harry’ –diasosiasikan ke sosok Dirty Harry tokoh penegak hukum tangan besi dalam film action 1970an– dan dijuluki pula ‘The Punisher’. Duterte yang tak berasal usul dari kalangan elite menjabat sebagai walikota Davao selama lebih dari 22 tahun. Berlatar belakang pengacara, ia bersumpah membersihkan kota yang begitu terkenal karena kejahatannya sehingga pernah disebut ‘Nikaragua Asia.’ Di tangan Duterte, tingkat kejahatan per kapita Davao berbalik menjadi yang terendah di Filipina.

Tetapi metode Duterte membasmi kejahatan menuai kecaman kelompok-kelompok HAM internasional. Dipercaya secara luas bahwa Duterte melakukan pembasmian pelanggar hukum dengan cara-cara di luar hukum. Pasukan kematian yang dikerahkannya menargetkan para penjahat kecil, anak jalanan dan pengedar narkoba. Menurut Human Rights Watch, merenggut nyawa lebih dari 1.000 orang, 132 di antaranya anak-anak. Duterte menunjuk dirinya sendiri sebagai hakim, juri, dan algojo –dan orang-orang Davao menyukainya karena hal itu. Dalam suatu survei yang dilakukan Universitas Ateneo de Davao, 88 persen orang yang disurvei mengatakan akan memilih Duterte sebagai presiden. Dan ini lalu menjalar secara nasional, mengantar Duterte menjadi Presiden Filipina.

Donald Trump menampilkan diri dengan ‘melawan arah jarum jam’, kembali membangkitkan sentimen lama kejayaan lampau di sebagian rakyat Amerika, khususnya supremasi kulit putih Amerika. Sedikit beraroma rasialistis, namun berhasil membangkitkan ‘primordialisme’ terpendam di sebagian rakyat Amerika untuk menangkis bahaya kulit hitam dan para imigran Latin maupun kulit berwarna lainnya. Pernyataan-pernyataannya serba kontroversial –out of the box– melawan gaya-gaya politik baru, khususnya yang dikembangkan para politisi Demokrat pada dekade-dekade terakhir. (Berlanjut ke Bagian 2/media-karya.com) #mediakaryaanalisa