APAPUN, ketiganya –Macron, Duterte dan Trump– dengan gaya out of the box mereka pada awalnya berhasil memikat sebagian rakyat di negaranya masing-masing dan memenangkan pemilihan presiden. Retorika dan wacana mengenai masa depan bangsa dan negara yang sekaligus merupakan janji dan pemberian harapan ‘baru’ tentang masa depan bangsa dan negara, cenderung memikat. Tapi tak membutuhkan waktu terlalu lama ketiganya segera dihadapkan penentangan untuk kelanjutan kekuasaan mereka. Merebak fenomena distrust terhadap kepemimpinan mereka, karena tak berhasil memenuhi dengan baik ekspektasi yang ditimbulkan melalui narasi-narasi pencitraan yang melambungkan mereka.

Gilets Jaunes dan Fenomena Distrust

Macron menghadapi gerakan rompi kuning –Gilets Jaunes– dari tengah rakyat Perancis yang makin meluas, bermula dari hampir 300.000 demonstran pada 17 November 2018. Berakar pada kekecewaan terhadap langkah-langkah ekonomi Macron, dimulai dengan masalah harga bahan bakar hingga kepada usaha mereformasi sistem pensiun di Perancis. Gerakan protes itu masih berlangsung hingga hari-hari menjelang Natal 2019 ini, mencapai hampir sejuta massa demonstran. Terdiri dari pekerja kereta api, guru, staf rumah sakit dan juga mahasiswa. This is a revolution against politics by the non-political –ini adalah revolusi melawan politik oleh kaum tak berpolitik, tulis jurnalis senior, John Lichfield.

Rodrigo Duterte, lama kelamaan berobah menjadi menakutkan bagi sebagian besar rakyat. Padahal,  ia terpilih sebagai presiden Filipina tahun 2016 dengan kemenangan besar karena janji garis keras untuk membasmi kejahatan yang menakutkan dan korupsi yang menyengsarakan rakyat.

Trump dianggap banyak melakukan pelanggaran konstitusi sehingga akhirnya di-impeach oleh DPR dan nasib lanjutnya akan ditentukan Senat AS pada bulan Januari 2020. Menjelang Natal 2019 sebuah aksi unjuk rasa besar di Time Square NY menyerukan agar Senat segera meng-impeach Trump. “Impeach and remove the criminal in the White House” seraya menyebut “Trump is a traitor”.

Bagaimana dengan Joko Widodo dari Indonesia yang semula berhasil dalam pencitraan dan sukses melambungkan harapan sebagian rakyat jauh ke atas langit? Kepemimpinannya sepanjang lima tahun yang baru lampau telah menimbulkan pembelahan tajam di antara rakyat, antara kutub dukungan pada dirinya dan dukungan pada pesaingnya, Prabowo Subianto. Luka pembelahan itu tak mudah dipulihkan. Seakan telah kering di permukaan kulit, tapi masih basah di dalam daging. Sebenarnya di antara dua kutub pembelahan ada kutub ketiga, yakni sekitar 30 persen rakyat pada Pilpres 2014 –yang diklaim menurun pada 2019– yang tak memilih salah satu dari keduanya, dengan berbagai sebab dan alasan. Mereka yang tak memilih ini, memenuhi kriteria sebagai kaum unpolitical yang perlu diperhitungkan. Fakta terbaru di masyarakat menunjukkan di satu sisi ada yang lanjut mengkultuskan Joko Widodo, namun pada sisi lain tak sedikit yang telah menampilkan sikap distrust yang menguat kepada kepemimpinannya.

Banyak hal yang diwacanakan dalam gerak pencitraan menuju kursi nomor 1 ternyata tak kunjung mewujud. Program kesehatan untuk rakyat melalui BPJS tak berjalan baik. Kartu kerja yang semula dikesankan sekaligus terkait bantuan keuangan bagi mereka yang belum mendapat kerja, telah diralat. Sejumlah korupsi dan menipulasi merebak di BUMN –terbaru kasus Garuda dan Jiwasraya– maupun di tubuh pemerintahan. Tak ketinggalan di tubuh institusi-institusi legislatif dan judikatif. Sesungguhnya telah berlangsung wealth driven economy yang merambat menjadi wealth driven politic dengan derivate wealth driven government dan wealth driven law.

Gagal bayar 12,4 trilyun rupiah, menurut pemerhati politik dari Bandung, Rizal Fadillah, membuat pemerintah kalang kabut. Kerugian Jiwasraya, merugikan negara 13,4 trilyun, lebih besar dari kasus Century.  “Penyelidikan korupsi mulai berlangsung. Berbagai dugaan muncul termasuk adanya alokasi untuk dana Pilpres 2019 dan Erick Thohir adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.” Problema hutang BUMN memang berat. Hutang emiten BUMN mencapai 3.239 trilyun. Sementara itu, masih ‘menggantung’ kasus pelanggaran HAM dalam represi unjuk rasa mahasiswa Mei 2019 terhadap kasus revisi UU KPK dan KUHP. Selain itu, tentu isu kecurangan dalam Pilpres yang lalu belum sepenuhnya terhapus dari memori publik. Beruntung, akar rumput di Indonesia masih lebih sabar dibandingkan dengan di Perancis misalnya.

Ekspektasi tinggi disertai risiko distrust

Apakah empat pemimpin dengan gaya out of the box itu akan bertahan atau tidak? Bukan itu soal yang akan dianalisis dalam tulisan ini. Dalam konteks menerobos kebekuan dan status quo dalam kehidupan bernegara, sikap dan gaya out of the box kerapkali diperlukan. Namun tentu saja bukan dalam pengertian sekedar eksentrik, serampangan dan asal beda untuk mencuri perhatian. Melainkan dalam konteks berpikir radikal –jangan dikelirukan dengan radikalisme atau ekstrimisme– dan mampu bertindak cepat secara terukur untuk memperbaiki keadaan. Apapun gayanya, prinsip bernegara tak harus berobah. Tujuan bernegara yang dilaksanakan setiap pemerintah adalah menyejahterakan rakyat. Dan harus ada kemampuan memecahkan masalah di sebalik gaya apapun. Jangan sampai kemampuan memerintah ternyata hanya bisa ‘rebahan’ di luar box.

Salah satu ciri dari para pemimpin out of the box adalah keberhasilan membangun brand image diri yang menimbulkan pengharapan tinggi bagi rakyat yang sedang jenuh terhadap pakem-pakem lama. Tak bisa tidak, upaya pencitraan menjadi penting bagi tipe ini, entah dengan gaya agitasi propaganda, entah dengan penggunaan kelompok buzzer, atau pencitraan wajar melalui media dengan kemampuan retorika dan kekuatan gagasan yang bisa tercerna secara rasional dalam cita rasa masyarakat. Tentu yang disebut yang terakhir adalah bentuk pencitraan yang lebih baik. Sementara itu penggunaan tenaga agitprop dan buzzer –yang pasti mengandung narasi manipulatif– hanya mempunyai daya tahan semusim, karena pada waktunya publik bisa mencium kepalsuan yang ada.

Namun pengharapan tinggi selalu disertai pula risiko tinggi berupa patahnya curva menanjak dari popularitas saat kemampuan kualitatif tak seimbang dengan kehebatan pencitraan. Sejauh ini, kita melihat, untuk sebagian itu yang dialami Emmanuel Macron, Rodrigo Duterte, Donald Trump dan mungkin juga Joko Widodo. Belum ada kejatuhan, karena semua masih berpeluang menjawab tantangan dan memperbaiki keadaan dan jalannya kekuasaan. Dengan cara-cara yang baik dan adil. Bukan dengan represi atau tindakan-tindakan anti demokrasi, kala terjepit di antara ketidakmampuan diri dan kritik publik…….. (media-karya.com) #mediakaryaanalisa