Tag: Joko Widodo

Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?

POSTUR kepengurusan baru Partai Golongan Karya yang dipublikasikan pekan ketiga Januari 2020 ini sungguh ‘menakjubkan’. Luar biasa tambun, melebihi postur yang sebelumnya pernah ada dalam sejarah keorganisasian Golkar. Menurut Parkinson Law –yang diintrodusir Cyril Northcote Parkinson– sebuah organisasi atau birokrasi memang berkecenderungan memperbesar diri dan memaksimalkan kekuasaan. Dan terkait hasrat ini, kerapkali berkerja sebuah sindrom di kalangan pimpinan organisasi, memperbesar diri dan organisasi bukan secara kualitatif melainkan dengan mengkonsolidasi kesetiaan bawahan yang bila perlu memperbanyak jumlah bawahan. Dan peningkatan kuantitas tersebut takkan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas, untuk tidak mengatakannya justru berisiko mengalami susut efisiensi dan efektivitas. Partai Golkar sedang mengalaminya saat ini dan pembesaran kepengurusan itu –dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya unsur– samasekali tak ada hubungannya dengan peluang memperbesar jumlah dukungan terhadap partai di tengah masyarakat. Tetapi, lebih tertuju pada kepentingan perawatan dan pengamanan kepemimpinan internal.

Pada waktu yang sama, Partai Golkar pun tampaknya sedang mengalami penurunan kadar kemandirian politik. Makin menyerupai sebuah partai yang lebih banyak berposisi sebagai subordinasi dari kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kecenderungan itu terbaca sejak menghadapi Pemilihan Presiden, saat distribusi kursi kabinet hingga proses penyelenggaraan Munas, dan penyusunan postur baru pasca Munas. Continue reading “Golkar: Partai Mandiri atau Subordinasi dari Rezim?”

Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant

KENDATI demokrasi adalah sistem pemerintahan dan cara bernegara paling ideal sejauh ini, bukannya samasekali tak pernah ada keterplesetan. Selain keberhasilan melahirkan pemerintahan terbaik, demokrasi juga bisa mengalami kegagalan rekrutmen kepemimpinan dalam kekuasaan. Ternyata sistem demokrasi bisa kebobolan, tak bisa menangkal kemunculan pemimpin-pemimpin (negara) yang pembohong. Bahkan, kerap tak bisa mencegah pemimpin idiot savant –yang dalam hal tertentu berbahaya bagi suatu negara– muncul dalam kehidupan politik dan kekuasaan negara, semisal di beberapa negara Afrika, Amerika Latin dan Asia. Dua tipe pemimpin ini sebenarnya riskan, empiris sama-sama (bisa) menghalalkan kebohongan. Dan mungkin juga kekerasan terselubung maupun terbuka. Namun khusus tipe idiot savant atau (sindrom savant) tetap ada peluang untuk menjadi pemimpin cemerlang karena sisi kegeniusannya.

Stephan Lewandowsky, Kepala bagian Psikologi Kognitif, Universitas Bristol, Inggeris, pekan ketiga Desember 2019 lalu menjadi fokus pemberitaan dengan pemaparan tentang tampilnya para pemimpin pembohong, khususnya di dua negara besar. “Why people vote for politicians they know are liars” – Kenapa rakyat bisa memilih para politisi yang mereka tahu nyata-nyata adalah pembohong. Paling menarik dari pemaparan Lewandowsky –berdasarkan hasil tim penelitinya dan beberapa penelitian lain– adalah penyebutan dua tokoh contoh, yakni Boris Johnson dan Donald Trump. Alexander Boris de Pfeffel Johnson adalah tokoh Partai Konservatif yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggeris 24 Juli 2019 menggantikan Theresa May. Pernah ke Jakarta, November 2014, bertemu Presiden baru Joko Widodo dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat masih menjabat Walikota London. Sedang Donald Trump ‘mengalahkan’ Hillary Clinton dalam Pemilihan Presiden AS 2016. Continue reading “Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant”

Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (2)

APAPUN, ketiganya –Macron, Duterte dan Trump– dengan gaya out of the box mereka pada awalnya berhasil memikat sebagian rakyat di negaranya masing-masing dan memenangkan pemilihan presiden. Retorika dan wacana mengenai masa depan bangsa dan negara yang sekaligus merupakan janji dan pemberian harapan ‘baru’ tentang masa depan bangsa dan negara, cenderung memikat. Tapi tak membutuhkan waktu terlalu lama ketiganya segera dihadapkan penentangan untuk kelanjutan kekuasaan mereka. Merebak fenomena distrust terhadap kepemimpinan mereka, karena tak berhasil memenuhi dengan baik ekspektasi yang ditimbulkan melalui narasi-narasi pencitraan yang melambungkan mereka.

Gilets Jaunes dan Fenomena Distrust

Macron menghadapi gerakan rompi kuning –Gilets Jaunes– dari tengah rakyat Perancis yang makin meluas, bermula dari hampir 300.000 demonstran pada 17 November 2018. Berakar pada kekecewaan terhadap langkah-langkah ekonomi Macron, dimulai dengan masalah harga bahan bakar hingga kepada usaha mereformasi sistem pensiun di Perancis. Gerakan protes itu masih berlangsung hingga hari-hari menjelang Natal 2019 ini, mencapai hampir sejuta massa demonstran. Terdiri dari pekerja kereta api, guru, staf rumah sakit dan juga mahasiswa. This is a revolution against politics by the non-political –ini adalah revolusi melawan politik oleh kaum tak berpolitik, tulis jurnalis senior, John Lichfield.

Rodrigo Duterte, lama kelamaan berobah menjadi menakutkan bagi sebagian besar rakyat. Padahal,  ia terpilih sebagai presiden Filipina tahun 2016 dengan kemenangan besar karena janji garis keras untuk membasmi kejahatan yang menakutkan dan korupsi yang menyengsarakan rakyat. Continue reading “Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (2)”

Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (1)

DALAM satu dekade terakhir ini sejumlah pemimpin yang tampil dengan gaya dan retorika out of the box mendadak menjadi pemuncak di pasar politik kekuasaan di beberapa negara. Rupanya kalangan akar rumput di berbagai belahan dunia jenuh dengan gaya kepemimpinan konvensional dan pakem tradisional pembentukan kepemimpinan kekuasaan. Cara dan gaya kekuasaan dan pemerintahan yang ada selama ini dianggap tak berhasil mendobrak status quo dan stagnasi tatanan ekonomi, sosial dan politik. Dengan gaya kepemimpinan yang ada ketidakadilan sosial tak kunjung menjadi realita keadilan sosial sesungguhnya.

Di antara sekian banyak tokoh yang mencoba mencapai puncak kekuasaan dengan cara dan gaya out of the box –setidaknya dianggap inkovensional dan baru– ada empat nama mengemuka di antara beberapa nama lainnya. Kesatu, Rodrigo Duterte dari Filipina. Kedua, Emmanuel Macron dari Perancis. Ketiga, Donald Trump dari Amerika Serikat. Dan keempat, Joko Widodo dari Indonesia. Mereka berempat berhasil melesat ke puncak kekuasaan di negaranya masing-masing pada dekade kedua tahun 2000-an ini.

Namun kini, keempatnya sedang berada di ujung sorotan dan fenomena distrust di negaranya masing-masing, dengan potensi patah dalam kekuasaan. Continue reading “Kisah Joko Widodo di Antara Para Pemimpin ‘Out of The Box’ (1)”

Kisah Demokrasi Terpusat di Partai Golongan Karya

KEGIATAN demokratis 5 tahunan Partai Golongan Karya pekan lalu menjadi semacam antiklimaks. Munas ini menjadi ‘luar biasa’, siapa Ketua Umum praktis sudah bisa dipastikan sebelum munas itu sendiri dimulai. Melalui suatu lobi khusus, salah satu kandidat kuat dalam kontestasi, Bambang Soesatyo, ‘sukarela’ undur diri dari pencalonan demi “mencegah perpecahan di tubuh Golkar”. Berbeda pilihan siapa calon pemimpin partai, rupanya telah dicipta sebagai dogma baru sebagai pintu menuju perpecahan. Bermunduran pula calon-calon lain, sehingga praktis tersisa incumbent Airlangga Hartarto yang terus maju dan akhirnya ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum untuk 5 tahun ke depan.

Ini menunjukkan fenomena telah terjadinya semacam demokrasi terpusat di Partai Golkar. Semua unsur dan perangkat partai di semua tingkatan memang dilibatkan ambil bagian dalam dialog tentang kebijakan dan arah partai namun harus mengikuti keputusan-keputusan yang dibuat di tingkat yang lebih tinggi. Pertanyaannya, apakah tingkat yang lebih tinggi itu hanya sebatas internal partai dan tak terterobos dari arah eksternal? Misalnya, dari kalangan kekuasaan negara.

Reaction formation, sepeda

Mundurnya Bambang Soesatyo setelah bertemu Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan –yang disebut sebagai salah satu ‘sesepuh’ Golkar ex jalur A masa lampau– bersama Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto sebelum Munas dimulai, segera diterjemahkan di medan opini sebagai adanya intervensi Istana. Ada tekanan. Biasanya, dalam gelanggang politik, tekanan bisa efektif bila disertai ancaman semisal pengungkapan kesalahan tertentu. Tapi pihak Istana segera membantah. Tentu saja dibantah, itu bagian  dari mekanisme defensif. Pola bantah membantah untuk menghadapi prasangka seperti ini dikenal sebagai reaction formation. Perilaku yang ditampilkan dalam bereaksi bisa saja bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi. Mana yang benar, prasangka atau bantahan, baru akan diketahui belakangan. Continue reading “Kisah Demokrasi Terpusat di Partai Golongan Karya”

Partai Golkar, Munas Dengan Tradisi ‘Quasi’ Perpecahan

TAMPIL sebagai partai sejak 7 Maret 1999, Partai Golongan Karya kerap dipuji sebagai kekuatan politik yang paling banyak memiliki kader berkualitas di antara partai yang ada. Tentu ini ada kaitannya dengan pengalaman panjang Golkar dalam perjalanan politik dan kekuasaan sejak kelahirannya 20 Oktober 1964. Tetapi di sisi lain, dalam catatan sejarah politiknya pasca Soeharto, Golkar adalah partai yang paling sering berada di ambang perpecahan internal. Setiap menghadapi Musyawarah Nasional untuk menentukan Dewan Pimpinan Pusat yang baru, bisa dipastikan nuansa perpecahan terasa. Katakanlah semacam quasi perpecahan. Seringkali fakta adanya ‘tradisi’ itu coba dijelaskan dan digambarkan dengan bahasa moderat sebagai tanda tingginya dinamika politik dan demokrasi di tubuh Golkar. Menghadapi Munas 3-6 Desember 2019 ini, Partai Golongan Karya seakan kembali mengalami deja vu.

Namun, karena di tubuh Golkar banyak orang pintar –yang oleh para pengamat disebut kader berkualitas– maka terjadi seperti kata sebuah iklan,  “Orang pintar minum Tolak Angin.” Artinya, partai ini selalu bisa memilih jamu ‘tolak angin’ yang tepat untuk menyembuhkan perpecahan. Tapi tak urung, pasca Pemilihan Presiden 2014, Golkar sempat menderita ‘masuk angin’ berkepanjangan lebih dari setahun. ‘Perpecahan’ Partai Golkar –berupa dualisme kepemimpinan– terjadi ketika sejumlah tokoh Golkar menyatakan ‘ketakpuasan’ atas ‘salah pilih’ perpihakan Aburizal Bakrie dalam Pilpres 2014. Aburizal memilih bergabung dan mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara yang menang kemudian ternyata Joko Widodo-Jusuf Kalla. Muncul DPP hasil Munas Ancol (Agung Laksono) sebagai tandingan terhadap hasil Munas Bali (Aburizal Bakrie). Continue reading “Partai Golkar, Munas Dengan Tradisi ‘Quasi’ Perpecahan”

Fenomena Radikalisme Anti Radikalisme

MEMASUKI periode kedua masa kepresidenan Joko Widodo, semangat anti radikalisme di kalangan kekuasaan meningkat, melebihi masa sebelumnya. Semangat anti radikalisme itu makin tersulut ketika pertengahan November terjadi teror bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Tak lain karena radikalisme dianggap induk dari aksi-aksi terorisme. Dr Azyumardi Azra menulis di sebuah harian nasional terkemuka (21/11), “Semua pihak –pemerintah, aparat kepolisian, warga, dan kelompok masyarakat sipil, serta ormas– harus bahu-membahu menanggulangi ideologi dan praksis radikalisme-terorisme.” Justru di sini persoalannya. Jangankan bahu-membahu, hingga sejauh ini menyamakan bahasa dan pemahaman saja mengenai radikalisme belum berhasil dilakukan.

Dalam mendefinisikan apakah radikalisme dan terorisme itu, serta kaitan-kaitannya, semua pihak –khususnya dan terutama kalangan kekuasaan– entah mengapa cenderung terkungkung dalam solipsisme. Terlalu berpegang kepada kebenaran subjektif diri sendiri, tak membuka ruang dialog yang cukup. Dan secara umum, mereka yang mengatakan dan mengklaim diri terdepan dalam anti radikalisme dan terorisme, seringkali malahan terdorong untuk ekstrim subjektif. Continue reading “Fenomena Radikalisme Anti Radikalisme”