Tag: Joko Widodo

Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan

‘KERUNCINGAN’ terbaru dari medan perseteruan politik menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019, adalah lontaran pernyataan Prabowo Subianto di Sleman Yogyakarta (27/2) tentang adanya harta dan dana senilai 11.000 triliun rupiah milik WNI terparkir di luar negeri. Beda waktu sehari, saat menghadiri peringatan Hari Lahir PPP, 28 Februari 2019 di Ancol, Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas apa yang disebut Presiden sebagai pelaku penyebar hoax door to door. Tak diperinci, siapa saja loper peredaran ‘model baru’ dari hoax itu. Namun segera terberitakan, bahwa yang dituding adalah tiga emak-emak yang tampaknya disimpulkan pasti pendukung 02 karena sasaran pendiskreditan adalah 01. Antara lain, bahwa bila 01 menang, mengumandangkan azan di mesjid-mesjid akan dilarang dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Masih harus dicermati lanjut duduk perkaranya. Apakah penyampaian emak-emak itu sudah bisa dikategorikan penyebaran hoax atau sekedar pendapat pribadi yang tak terlarang menurut demokrasi?

Terhadap lontaran pernyataan Prabowo Subianto, juga pada 28 Februari langsung ada tanggapan dari kalangan TKN 01, “jangan asal ngomong” dan “jangan hanya gosip.” Terminologi gosip atau ‘asal ngomong’ bermakna sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya dan berbau kebohongan. Namun sebenarnya, yang pertama kali menyebut adanya dana 11.000 triliun terparkir di LN justru Presiden Joko Widodo sendiri di tahun 2016 saat berbicara mengenai tax amnesty, 1 Agustus di JI-Expo Jakarta. Diulangi di Hotel Clarion Makassar, 25 November 2016. Presiden menyebut, itu catatan Menteri Keuangan. Bahkan, kata Presiden kala itu, di kantongnya ada data dengan angka yang lebih besar lagi. Continue reading “Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan”

Advertisements

Pemilihan Presiden 2019, The Devil is In The Details

TATKALA dua calon Presiden RI tampil dalam kampanye-kampanye mereka menjelang D-Day 17 April 2019, jeratan frase the devil is in the details bekerja. Kerapkali mereka terpeleset saat berbicara terlalu detail tentang suatu masalah, padahal kurang memiliki amunisi data akurat. Pada sisi lain, terdapat kekurangsempurnaan konseptual dalam konstruksi grand design pengelolaan negara yang mereka lontarkan ke publik. Padahal kemampuan konsepsional terkait grand design inilah yang justru lebih dibutuhkan dari seorang Presiden.

Bila mencari frase the devil is in the details melalui google search akan muncul ratusan hasil tentang pengertian frase tersebut. Satu sama lain bisa berbeda formulasi kalimat, namun akan ditemukan simpul-simpul makna serupa. Bahwa dalam suatu masalah besar seringkali terkandung potensi kegagalan karena kesalahan kecil dalam detail sebagai batu sandung.  Persoalan pada sesuatu yang besar seringkali terkait dengan kesalahan kecil yang diabaikan. Breslow menyebut butir-butir kecil mengganggu itu sebagai devil in details yang terselip dalam kumpulan data besar. Friedrich Wilhelm Nietzsche, filsuf dan penyair Jerman (1844-1900), dalam kaitan pemecahan masalah dikutip mengucapkan “der teufel stecktim detail” sebagai kendala –yang bisa diterjemahkan “setan ada pada detailnya.” Continue reading “Pemilihan Presiden 2019, The Devil is In The Details”

Kaum Intelektual Indonesia Dalam Arus Pendangkalan

DI SAAT Joko Widodo baru saja menempuh 100 hari pertama masa kepresidenannya, cendekiawan ‘muda’ Yudi Latief menulis sesuatu yang cukup menarik perhatian per saat itu. Tulisannya berjudul ‘Negara Sengkarut Pikir”, dimuat kompas.com 2 Februari 2015. Tulisan Yudi itu satu dua kali sempat ditafsirkan atau diposisikan sebagai kritik tajam kepada presiden baru. Namun sesungguhnya, tulisan itu lebih merupakan kritik terhadap fenomena sikap anti-intelektual yang muncul di masyarakat. Kebetulan saja bertepatan waktu dengan momen tampilnya kepemimpinan baru di bawah Joko Widodo.

Cukup menarik juga, sekitar empat tahun sesudahnya, Yudi diangkat sebagai semacam ‘mahaguru Pancasila’ negara. Tetapi kemudian mengundurkan diri. Dan kini ketika tulisan Yudi itu berkali-kali dikutip berbagai media, ada yang menganggapnya sebagai mempertentangkan Yudi dengan Joko Widodo. Karena tulisan itu dilontarkan Yudi sebagai seorang intelektual yang objektif –bukan politisi– maka keduanya tentu saja seharusnya tak perlu merasa dipertentangkan. Continue reading “Kaum Intelektual Indonesia Dalam Arus Pendangkalan”

Rahman Tolleng dan Faktor Islam

Oleh: Rum Aly

DALAM banyak waktu, nama dan kegiatan Rahman Tolleng kerapkali sampai ke telinga sebagian generasi baru, namun wajahnya nyaris tak ‘dikenali’ terbuka, terutama di tengah-tengah hiruk pikuk politik pasca reformasi. Akan tetapi pada sisi lain di saat yang sama sejumlah generasi muda lainnya dalam berbagai tingkat usia, sangat lekat dan intens mengikuti pikiran-pikirannya melalui beberapa forum khusus. Ini semacam misteri juga.

Dalam situasi seperti itu, pada tahun 2008 nama A. Rahman Tolleng tiba-tiba muncul dalam sebuah iklan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Terletak di urutan ketiga di antara 297 nama penandatangan. Huruf A di depan nama Rahman Tolleng adalah singkatan dari Abdul –salah satu nama awal yang lazim diberikan keluarga Islami di Sulawesi Selatan kepada anak laki-laki. Iklan tersebut berisi pernyataan bertanggal 10 Mei namun baru tampil di berbagai media nasional terkemuka pada tanggal 30 Mei 2008, sepuluh hari setelah perayaan peringatan seratus tahun Hari Kebangkitan Nasional.

Peritiwa 1 Juni 2008 di Monas

Pernyataan 10 Mei 2008 ini, mengecam kekerasan yang dipraktekkan dalam kehidupan beragama, oleh sekelompok orang penganut garis keras yang dianggap mengatasnamakan umat Islam. Aliansi menganggap penganut kekerasan ini pada akhirnya “akan memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menghancurkan sendi kebersamaan kita.” Aliansi kala itu menyerukan agar pemerintah, para wakil rakyat, dan para pemegang otoritas hukum, untuk tidak takut kepada tekanan yang membahayakan ke-Indonesia-an. Continue reading “Rahman Tolleng dan Faktor Islam”

Penguasa Negara dan Rakyat Dalam Keseimbangan Terbalik

DUA empu perancang taktik politik kekuasaan dari abad-abad lampau,  Niccholo Machiavelli dan Shan Yang, mengatakan kekuatan negara dan ‘kekuatan’ rakyat adalah suatu keseimbangan terbalik. Dalam praktek kekuasaan yang hegemonis: Negara harus pintar, rakyat harus bodoh.

Cukup merisaukan bahwa dengan kadar rendah ataupun kadar tinggi, pola perilaku Machiavellis maupun Shan Yang –seperti tujuan menghalalkan cara, menjadi jahat agar sukses, mengerdilkan rakyat, praktek kotor mematikan pesaing dalam kompetisi, pengerahan massa sebagai kekuatan penekan mencapai tujuan, praktek kekuasaan untuk kekuasaan– juga telah menjadi fenomena sehari-hari di Indonesia. Terjadi dalam berbagai praktek kehidupan kemasyarakatan, bukan hanya dalam praktik politik dan kekuasaan. Perhatikan saja sendiri berbagai peristiwa di Indonesia dari dulu hingga sekarang, dari yang kecil sampai yang besar. Tak terkecuali dalam pertarungan politik –antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto– menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019.

Sifat Kancil dan Harimau seorang Pemimpin

TAPI apakah sebenarnya Machiavellisme dan siapakah Machiavelli itu? Niccholo Machiavelli (1469-1527), adalah seorang politikus dan ahli kenegaraan Italia, pengarang buku Il Principe (The Prince, Sang Raja atau Sang Pangeran), sebuah buku tentang bagaimana politik kekuasaan dijalankan. Ia memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, dan memerintah sebagai teknik memupuk dan mempertahankan kekuasaan. Walaupun sebelumnya orang sudah mengenal politik kekuasaan yang mempergunakan cara dan tipu muslihat yang kotor, tetapi dianggap barulah Machiavelli yang merumuskannya secara sistimatis, sehingga politik kekuasaan yang kotor sering disebut Machiavelli-isme. Continue reading “Penguasa Negara dan Rakyat Dalam Keseimbangan Terbalik”

Faktor X dalam Pemilihan Presiden 2019

EMPAT puluh delapan hari sebelum debat pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 17 Januari 2019, Ed Ratcliffe menulis dalam The Diplomat (1/12/2018) bahwa garis pertempuran telah direntang. Dan ia menyebutkan adanya sejumlah Faktor X dalam pertarungan tersebut. Dua faktor teratas adalah masalah ekonomi dan agama. Berikut ini, beberapa bagian tulisan Kepala Riset dan Penasihat di Asia House itu yang cukup objektif.

Dalam beberapa jajak pendapat terbaru, Jokowi dianggap tetap unggul dan masih mempertahankan citranya sebagai tokoh bersahaja. Namun, meskipun ada beberapa keberhasilan dicapainya, ia belum menunaikan semua janjinya pada kampanye 2014. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan kelompok Islam dan meraih unsur-unsur yang lebih konservatif, Jokowi telah memilih Ma’ruf Amin –Ketua Majelis Ulama Indonesia dan ‘pemimpin tertinggi’ Nahdlatul Ulama– sebagai mitra dalam pertarungan di 2019 ini. Continue reading “Faktor X dalam Pemilihan Presiden 2019”

45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing

EMPAT puluh tahun waktu berlalu setelah Peristiwa 15 Januari 1974, dan Indonesia awal 2019 masih tetap menghadapi beberapa titik persoalan ekonomi dan politik yang serupa. Dalam dua momen, amat menonjol kritik tajam tentang dominasi modal dan bantuan asing. Menjelang tahun 1974 Indonesia menjadi bagian dari protes luas atas dominasi (ekonomi) Jepang di regional Asia Tenggara. Sementara saat ini, pada tahun-tahun ini, Indonesia dipenuhi diskursus tajam mengenai dominasi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok melalui tali temali hutang.

Bedanya, pada 45 tahun lalu titik kulminasi protes tercapai dan di Indonesia meletus pada akhirnya sebagai Peristiwa 15 Januari 1974. Terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang oleh kalangan kekuasaan kala itu diberi akronim Malari atau ‘Malapetaka Limabelas Januari’ yang berkonotasi buruk dalam bingkai makar. Jenderal Soeharto sebenarnya nyaris tumbang, namun berhasil mendayung keluar di antara gelombang persaingan internal para jenderal maupun teknokrat di bawahnya.

Peking-Tokyo-Beijing

Protes besar-besaran anti Jepang di Asia Tenggara sebenarnya dimulai di Bangkok., berupa gerakan mahasiswa ‘Anti Japanese Goods’. Merambat ke Indonesia. Kala itu, bipolarisme dunia –akibat masih berlangsungnya Perang Dingin– masuk ke dalam lingkup nasional semua negara. Di Indonesia simbol pertarungannya adalah antara Ali Murtopo-Soedjono Hoemardani-CSIS-Jepang-Amerika versus Jenderal Soemitro-Hariman Siregar-Sjahrir –bersama maupun terpisah– sebagai kelompok kritis progressif. Continue reading “45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing”

Saat Hoax Menjadi ‘Kebenaran’ dan Kebenaran Menjadi ‘Hoax’

PERBUATAN dusta atau bohong, adalah sebuah perilaku khas yang telah mengiringi manusia menempuh peradaban dalam berbagai episode sejarah. Kitab suci beberapa agama besar, menuturkan adanya perilaku bohong dan agama pun melarang kebohongan. Sementara itu dalam berbagai tingkat sejarah evolusi manusia, perbuatan menyangkal menjadi salah satu bagian penting dari mekanisme defensif seseorang saat menjadi tertuduh oleh manusia lainnya. Mekanisme defensif itu sendiri kemudian telah berkembang menjadi tak sekedar menyangkal, namun menuduh balik sang ‘seteru’ sebagai pembohong dan telah melakukan fitnah.

Selama 350 tahun bangsa ini dibohongi kaum kolonial dan penguasa feodal, sehingga terpuruk seraya dibiarkan bodoh tak terorganisir agar mudah dikuasai. Dan selama 7 dekade lebih Indonesia merdeka, kalangan akar rumput jatuh bangun sebagai korban dari satu kebohongan ke kebohongan lain oleh berbagai partai politik dan kalangan kekuasaan bangsa sendiri.

Senjata kebohongan dalam suasana pembelahan

Dan, sungguh luar biasa, 4 atau 5 tahun terakhir ini kehidupan politik Indonesia seakan tiba di suatu titik nadir dalam iklim pembelahan masyarakat yang berkepanjangan. Bermula dari peseteruan dalam Pemilihan Presiden 2014 yang siap berlanjut menuju Pemilihan Presiden 2019. Secara terbuka dan kasat mata berlangsung persaingan perebutan hegemoni negara yang bergelimang penggunaan senjata kebohongan berkadar tinggi. Continue reading “Saat Hoax Menjadi ‘Kebenaran’ dan Kebenaran Menjadi ‘Hoax’”

Paranoia Politik Menuju April 2019

SADAR atau tidak, rangkaian panjang diskursus kampanye menuju 17 April 2019 telah menciptakan semacam situasi yang sangat tidak nyaman dalam kehidupan politik belakangan ini.

Surut ke masa lampau, seorang kolumnis Indonesia, pasca Soekarno menggambarkan dalam sebuah tulisannya, betapa pada tahun 1964-1965 paranoia hadir dalam kehidupan politik Indonesia. Menerpa ke arah kalangan aktivis anti Soekarno dan anti PKI. Paranoia seakan berkecamuk bagai penyakit menular akibat teror mental yang dilancarkan  PKI dan BPI (Badan Pusat Intelejen) hampir setiap saat kala itu. Tapi pada waktu yang sama, para penguasa dan partai pendukung kekuasaan  itu sendiri sebenarnya mengidap gejala paranoia atau paranoid. Ketakutan-ketakutan mereka terhadap situasi yang dihadapi, membuat mereka merasa perlu menebar teror untuk menghancurkan mental lawan politik atau para penentang. Dengan demikian mereka merasa seolah-olah bahaya telah tersingkirkan. Kini situasi seakan berulang.

Gangguan kepribadian

Paranoid adalah sebuah gangguan kepribadian yang membuat penderitanya terus menerus memiliki rasa curiga dan tak mempercayai orang lain di sekitar. Suatu gejala yang untuk sebagian juga dimiliki para penderita schizoprenia. Paranoia berasal dari bahasa Yunani. Dari segi bahasa, paranoia bisa diartikan tidak punya pikiran sehat, pikirannya bertentangan sama sekali dengan pikiran yang bijaksana, pikirannya tidak berdasar kenyataan. Singkat kata, pribadi yang dihinggapi paranoia adalah seorang yang selalu salah mengerti. Continue reading “Paranoia Politik Menuju April 2019”

Antara Jokowi dan Prabowo: Sikap Otoriter versus Sikap Ekstrim?

LANGKAH kehidupan politik Indonesia memasuki 2019 ditandai dua lekatan opini kuat terhadap dua tokoh utama yang akan memasuki gelanggang Pemilihan Presiden 17 April. Tokoh kubu 01 Joko Widodo tersodorkan sebagai seorang yang dalam 4 tahun berkuasa telah menjelma sebagai tokoh otoriter. Sementara itu tokoh kubu 02 Prabowo Subianto tergambarkan sebagai tokoh ekstrim. Baik karena rentetan pernyataan-pernyataan kerasnya, maupun karena kedekatannya –yang bermakna dukungan– dengan kelompok yang selama ini selalu diberi label kelompok ekstrim.

Dua lekatan atas dua tokoh itu, tentu saja bisa benar, setengah benar atau mungkin tak sepenuhnya benar. Perlu dinilai dan dianalisa bersama.

Tentang sikap otoriter Jokowi

Tuduhan otoriter terbaru atas diri Joko Widodo, datang dari beberapa pengamat asing dari Australia. Tom Power, kandidat PhD dari Australian National University (ANU), Oktober lalu menyebut Presiden Joko Widodo telah berputar arah menjadi penguasa otoriter. Sebelumnya ada pendapat berarah sama dari akademisi Australia lainnya, seperti Tim Lindsey (University of Melbourne), Eve Warburton dan Edward Aspinall (ANU) Namun, sebelumnya lagi sejak April 2018 tuduhan otoriter itu sudah dinyatakan tokoh politik senior Amien Rais. Continue reading “Antara Jokowi dan Prabowo: Sikap Otoriter versus Sikap Ekstrim?”