Tag: Joko Widodo

Jalan Setapak Golongan Karya Kembali ke Dalam Kekuasaan (1)

HARI besar Joko Widodo 20 Oktober 2019 nyaris menenggelamkan perhatian dan memori publik bahwa tanggal tersebut juga adalah hari ulang tahun Golongan Karya. Beruntung, internal Golkar masih mengingat merayakan hari lahirnya, mulai dari renungan di TMP Kalibata menjelang tengah malam 19 Oktober dan syukuran di DPP keesokan malamnya, hingga puncak acara di Hotel Sultan pada 6 November 2019 malam. Kekuatan politik ini, bagaimanapun, terpanjang jam terbangnya dalam sejarah politik kontemporer Indonesia sejauh ini. Telah menempuh perjalanan 55 tahun dalam kancah politik dan kekuasaan Indonesia. Melewati masa kekuasaan tujuh presiden, meski beberapa kali eksistensinya sempat juga kelap-kelip meredup.

Golkar sendiri –yang sejak 1998 merobah diri menjadi partai politik– lebih dari setahun terakhir ini sibuk turut mendukung pemenangan Joko Widodo untuk kedua kali. Sibuk pula dalam keramaian bursa posisi lapis ketiga dalam kekuasaan di lingkaran sang pemenang, setelah tak berhasil menempatkan seorang calon Wakil Presiden. Namun mendapat 3 kursi di kabinet Indonesia Maju –4 bila Luhut Pandjaitan ikut dihitung– plus 1 wakil menteri, setelah 20 Oktober 2019. Hanya 1 kursi lebih banyak dari Gerindra –partai dari rival Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Lalu, sang Presiden pada puncak HUT Golkar 6 November malam menyampaikan pujian kepada Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar yang top karena ‘berhasil’ membawa Golkar melejit. Dan itu segera mengundang tafsiran bahwa Joko Widodo mendukung Airlangga kembali menjadi Ketua Umum melalui Munas Golkar Desember mendatang. Artinya, bukan Bambang Soesatyo yang kini sudah menjadi Ketua MPR-RI? Continue reading “Jalan Setapak Golongan Karya Kembali ke Dalam Kekuasaan (1)”

Advertisements

Dalam Kancah Anomali Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto

FENOMENA terbaru Indonesia: Dua seteru dalam ‘pertarungan’ nyaris habis-habisan menuju kursi RI-1, tiba-tiba di pekan keempat Oktober ini masuk dalam satu kawah kekuasaan. Satu sebagai Presiden Republik Indonesia dan yang lainnya sebagai Menteri Pertahanan. Bila sebelum ini terjadi pembelahan dua di tengah masyarakat dalam perpihakan dua tokoh, kini terjadi lagi pembelahan dua di masing-masing belahan. Semacam anomali politik kekuasaan ala Indonesia yang cukup mencengangkan.

Buku teks Sociology –ditulis Ogburn dan Nimkoff, yang telah dicetak ulang terus menerus sejak 1940 selama puluhan tahun– menyebutkan bahwa sains (science) menghasilkan ilmu pengetahuan, tapi tidak mencipta kebijaksanaan, atau pemahaman, atau pengendalian, atau gagasan. Namun, adalah benar bahwa ilmu pengetahuan bisa membantu manusia lebih bijak, lebih memahami, memberi pedoman mengelola lingkungan, dan mengilhamkan gagasan.

Dan ada empat contoh tokoh terkemuka untuk itu. Sulaiman (Alaihissalam) adalah seorang manusia bijak tapi bukan seorang saintis. Shakespeare memiliki pemahaman besar namun juga bukan seorang saintis. Napoleon menjalankan pengendalian tanpa sains. HG Wells adalah manusia gagasan, tapi bagaimanapun gagasan bukanlah sains. Continue reading “Dalam Kancah Anomali Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto”

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (7)

Kisah Presiden ke-7

KEMUNCULAN Joko Widodo  di panggung kepresidenan 5 tahun lalu tergolong suatu fenomena yang cukup menakjubkan. Diri dan ketokohannya tergambarkan bagai kisah 1001 malam. Lihat dan baca saja sebuah komik buatan Gunawan (kelahiran 1985) yang diterbitkan sebagai narasi, “Tukang Mebel Jadi Presiden” dengan sub-judul “Kisah Perjalanan Jokowi dari Dunia Bisnis ke Panggung Politik”. Dunia bisnis yang dimaksudkan di sini, yang digeluti Jokowi, tentu saja bukan bisnis kelas atas dan raksasa seperti yang digeluti para konglomerat 9 Naga, Abrurizal Bakrie, Muhammad Jusuf Kalla atau Chairul Tandjung. Tetapi sebaliknya, panggung politik yang tercipta untuk Joko Widodo, tak tanggung-tanggung. Panggung kepresidenan. Menjadi Presiden ke-7. Kini, baru saja ia dilantik MPR 20 Oktober 2019 untuk periode kedua 5 tahun mendatang.

Tampilnya Joko Widodo, untuk beberapa saat dianggap betul-betul mewakili sebuah dongeng 1001 malam. Tersaji sebagai hiburan bagi rakyat, terutama di lapisan terbawah dan menengah. Fenomena ini sempat dianalisis menggambarkan betapa rakyat di lapisan tertentu di bawah, telah begitu kecewa terhadap kepemimpinan negara yang berlangsung di depan mata dari waktu ke waktu hingga menjelang 2014. Lalu, mencari sosok lain, yang terhadapnya mereka merasa dekat karena banyak kemiripan dengan diri dan seakan mencerminkan nasib mereka.

“Biarpun dia kurus dan gak ganteng, dia digadang-gadang rakyat agar kelak menjadi presiden,” demikian salah satu narasi dalam komik. “Beliau pemimpin yang rendah hati dan sangat peduli kepada rakyat. Ketika masih menjadi Walikota Solo, ia hampir tidak pernah mengambil gajinya…. Tetapi beliau mengonversi  gaji tersebut dengan uang pecahan 10.000 hingga 50.000 untuk dibagikan kepada warga yang benar-benar miskin.” Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (7)”

Pelemahan, Selangkah Lagi ‘Pembunuhan’ KPK?

GERAKAN pelemahan KPK bukan soal baru. Itu sudah menjadi hasrat para oligarch sejumlah partai politik tak terlalu lama setelah lembaga pemberantasan korupsi itu dibentuk berdasarkan UU KPK. Undang-undang itu disahkan DPR di bulan puasa tahun 2002, pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri. Kini, di masa kepresidenan Joko Widodo, akhirnya terjadi revisi UU KPK yang dalam opini kuat di tengah publik dianggap sebagai pelemahan KPK. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, yang merasa sudah lebih kokoh dan unggul pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, tak menunggu lama-lama secara kilat mendorong pengesahan revisi itu di DPR 17 September kemarin. Proses revisi yang merangkak tak kurang dari 15 tahun itu, mendadak tiba pada titik didihnya sebagai air panas yang menyengat para pegiat anti korupsi.

KPK itu sendiri terbentuk masih dalam ‘sisa’ masa euphoria reformasi yang membutuhkan didengung-dengungkannya retorika pemberantasan korupsi. Tapi perlu dicatat bahwa sebelum KPK dirancang dan kemudian diwujudkan pembentukannya, terjadi suasana gerah yang diakibatkan sepak terjang sebuah lembaga bernama KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Lembaga ini gencar meneliti dan mengumumkan kekayaan pejabat negara maupun anggota-anggota DPR-RI. Banyak pejabat yang kewalahan dengan pengungkapan harta kekayaannya, menginginkan KPKPN dieliminasi. Momentum pembentukan KPK menjadi ‘jalan keluar’ yang tepat dan ‘kebetulan’ bagi mereka yang tidak senang kepada KPKN. Akhirnya, KPKPN dilebur ke dalam KPK 29 Juni 2004. Continue reading “Pelemahan, Selangkah Lagi ‘Pembunuhan’ KPK?”

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (6)

Merubah Titik Berat Kekuasaan

SETELAH Soekarno dan Soeharto, tak lagi ada Presiden Indonesia yang bisa berada di posisi puncak kekuasaan dalam jangka waktu panjang, bahkan sekedar menggenapkan satu periode normal sekalipun. Hanya Susilo Bambang Yudhoyono yang telah merampungkan dua periode normal 5 tahun, menggenapkan dua masa jabatan maksimal yang diperbolehkan UUD hasil amandemen pasca Soeharto. Kini, Presiden Joko Widodo, sepanjang hasil Pemilihan Presiden April 2019 –yang dibayangi isu kecurangan terstruktur, sistematis dan massive– juga akan memasuki masa jabatan kedua. Namun, masih perlu menunggu, apakah ia akan menggenapkan dua masa jabatan atau tidak, mengingat banyaknya crucial points yang bermunculan, sementara secara kualitatif kemampuan dan kenegarawanannya masih selalu dipertanyakan.

UUD hasil amandemen dalam bentuk dan isinya sekarang pada sisi lain merupakan dilema bagi para Presiden di masa sekarang dan mungkin di masa mendatang. Masalahnya bukan terutama karena UUD hasil amandemen itu membatasi ketat kekuasaan Presiden dalam sistem presidensial yang masih dianut, tetapi karena DPR sebagai lembaga legislatif telah mendapat sejumlah wewenang baru yang untuk sebagian sudah masuk wewenang lembaga eksekutif. Trauma dengan kekuasaan terlalu kuat di masa Soekarno dan Soeharto, kekuasaan para presiden lalu diredusir sebanyak-banyaknya dan dialihkan ke legislatif. Sehingga, seakan terjadi semacam kudeta terhadap kekuasaan eksekutif melalui jalur amandemen UUD. Namun, per saat ini Presiden Joko Widodo tampak berusaha keras menegakkan kembali hegemoni eksekutif. Antara lain dengan melakukan sejumlah bypassing kekuasaan non konstitusi yang untuk sementara dimungkinkan semata karena tebalnya koalisi pendukung yang terbentuk pra Pilpres 2019. Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (6)”

Inside Papua: Masa Awal Bersama Republik Indonesia 1963-1969

APAKAH masa 56 tahun yang telah dilalui bersama Papua –dahulu Irian Barat dan kemudian Irian Jaya– dalam naungan NKRI, sesuatu yang tak berarti bagi terbentuknya kesamaan sebagai satu bangsa di antara para penghuni bumi Papua dengan penghuni pulau-pulau Indonesia lainnya? Ini suatu pertanyaan aktual per saat ini terkait serangkaian peristiwa rasistis dan diskriminatif terhadap sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, justru di sekitar hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dilakukan sejumlah ormas, anggota TNI dan Polri serta pejabat pemerintahan, dalam serangkaian tindakan dan kekerasan kata-kata yang seakan-akan patriotis –bela merah-putih dalam lingkup prasangka terkait OPM– tapi sebenarnya salah penempatan dan menunjukkan masih adanya sisa residu sikap rasis. Mungkin juga tak berdasar, karena seperti kata Komisioner Kompolnas Irjenpol (Purn) Bekto Suprapto (24/8), sejauh ini tak ada bukti bahwa perusakan bendera merah putih dilakukan mahasiswa Papua.

“Saya menangis berhari-hari. Mereka mengatakan ‘anak-anak’ saya monyet,” kata dokter Arvanitha yang mengawali masa baktinya sebagai dokter muda di pelosok-pelosok Papua 1979 sampai 1992. Perempuan Bugis ini merasa sebagai seorang ibu bagi Papua, karena ia adalah ibu angkat dari anak Papua –yang kini juga telah menjadi dokter– dan mempunyai setidaknya 4 cucu dari sang anak angkat. “Kalau mereka disebut monyet, artinya Ibu Pertiwi pun dianggap monyet, karena mereka juga anak kandung Ibu Pertiwi. Selama mereka tak memaksakan kehendak membuat Ibu Pertiwi melakukan abortus provokator kriminalis.” Continue reading “Inside Papua: Masa Awal Bersama Republik Indonesia 1963-1969”

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (3)

Peralihan Dengan Benturan

Merupakan fenomena menarik, peralihan kekuasaan antar presiden di Indonesia selalu bermasalah, tak pernah berlangsung dengan betul-betul mulus. Tiga proses peralihan bahkan melalui konflik berkadar tinggi, yakni antara Soekarno-Soeharto, Soeharto-BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputeri. Sedang dua lainnya, yaitu antara BJ Habibie-Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri-Susilo Bambang Yudhoyono, juga bukannya tanpa masalah. Peralihan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo, sempat diwarnai kecurigaan tentang adanya manipulasi keunggulan angka perolehan suara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla atas pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, terjadi dalam satu kejadian sejarah yang luar biasa. Didahului Peristiwa 30 September 1965. Suatu benturan akhir bersegi banyak yang bersumber dari suatu konflik yang laten berkepanjangan terutama antara tahun 1959 hingga 1965. Menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka), pada hakekatnya apa yang terjadi pada penggalan masa itu tak lain adalah pertarungan politik dan kekuasaan berjangka panjang, yang terkristalisasi di antara tiga unsur utama segitiga kekuasaan negara: Soekarno-PKI-Angkatan Darat. Semua unsur membawa prasangka yang berasal dari masa sebelumnya. Dan ini merupakan suatu kemalangan tersendiri. Semua itu menjadi lebih rumit karena friksi pun terjadi di antara kelompok-kelompok di luar segitiga kekuasaan, yang juga tak terlepas dari hasrat kekuasaan. Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (3)”