SAAT mulai ada kejenuhan terhadap seorang presiden –entah karena telah terlalu lama berkuasa, entah karena dianggap gagal– orang mulai berpikir tentang seorang tokoh pengganti.

Suatu ketika, sewaktu berbincang-bincang dengan Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata dan Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Soetjipto, di suatu kesempatan, tanpa kehadiran Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani, mengenai the incoming leader after Soekarno, dengan serta merta Omar Dhani menyebutkan nama Ahmad Yani. “Kami semua sepakat, dialah yang paling pantas”. Tetapi, pembicaraan hanya sebatas itu. Sebenarnya, sekitar waktu itu Omar Dhani sendiri pernah juga disebut-sebut namanya untuk posisi Presiden, antara lain oleh pimpinan PKI. “Saya tidak pernah memikirkan. Tidak pernah mencalonkan diri”, ujar Omar Dhani –dalam wawancara dengan Rum Aly, untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Kata Hasta Pustaka, 2006).

Dalam waktu yang tak berbeda jauh, beberapa waktu sebelum 30 September 1965, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani bertemu bertiga dengan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani dan Panglima Kepolisian Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo. Omar Dhani mengungkap bahwa waktu itu, “saya ngomong, ada sesuatu yang akan terjadi” dalam negara, khususnya terkait Angkatan Darat, jadi hendaknya berhati-hati. Tetapi Ahmad Yani tampak tetap tenang saja.

Soekarno, Nasution, Yani dan Aidit

 Soal siapa yang bisa  dan pantas menggantikan Soekarno kelak, sebenarnya tak hanya nama Yani – atau Omar Dhani – yang muncul kala itu. Soebandrio yang secara formal adalah orang kedua setelah Soekarno dalam kekuasaan hingga 1965, menggambarkan adanya dua tokoh yang memiliki peluang seimbang, yakni Jenderal Abdul Harris Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Spekulasi yang berkembang, “jika Bung Karno meninggal atau sudah tidak lagi mampu memimpin Indonesia, maka pengganti yang paling cocok adalah antara Yani dan Nasution”. Sebenarnya, pada sisi lain Soebandrio sendiri pun kerap disebutkan termasuk yang memiliki peluang untuk itu. “Tidak banyak diketahui orang”, ungkap Soebandrio, “dari sekian perwira senior yang paling ditakuti Presiden Soekarno saat itu adalah Nasution”. Sampai-sampai Presiden Soekarno menjuluki Nasution sebagai pencetus gagasan “Negara dalam Negara”. Selain sangat berpengalaman di bidang militer, Nasution juga matang berpolitik. “Dia pencetus ide Dwi Fungsi ABRI melalui jalan tengah tentara. Ia berpengalaman melakukan manuver-manuver politik yang dikoordinasi dengan menggunakan kekuatan militer, agar tentara bisa masuk ke lembaga-lembaga negara secara efektif di pusat dan daerah”.

Pertemuan langsung antara Soekarno dengan Nasution yang terakhir adalah pertengahan September 1965, tatkala Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada tokoh utama PKI Dipa Nusantara Aidit di Istana Negara. Tak ada yang istimewa dalam pertemuan sepintas dalam keramaian suasana upacara kala itu, di antara keduanya, kendati saat itu dalam benak Soekarno nama Nasution pasti terekam dengan konotasi tertentu, karena nama Nasution tercatat dalam laporan sebagai salah satu anggota Dewan Jenderal. Soekarno bahkan meletakkan Nasution sebagai otak di belakang segala sesuatu yang terkait dengan Dewan Jenderal. Peristiwa agak istimewa, sempat terjadi antara Aidit dengan Nasution. Selesai upacara, Aidit datang kepada Nasution dan menanyakan “Manakah dari pita-pita di dada jenderal yang mengenai operasi Peristiwa Madiun 1948?”. Nasution menunjukkan pita itu dan Aidit segera menggandeng tangan Jenderal Nasution seraya meminta para wartawan mengambil gambar mereka berdua.

Hanya beberapa hari sebelumnya, 13 September 1965, juga di istana, Presiden Soekarno menyerang Jenderal Nasution –meski tanpa menyebut nama. Dalam pembukaan pertemuan Gubernur se-Indonesia, Soekarno kembali mengulangi tentang adanya anak-anak revolusi yang tak setia pada induknya, yakni sebarisan “jenderal brengsek”. Semua orang tahu itu terutama ditujukan kepada Nasution. Ini bukan pertama kali dilontarkan Soekarno, terutama sejak menerima informasi-informasi adanya Dewan Jenderal yang bermaksud menggulingkan dirinya. Pada waktu bersamaan para pemimpin PKI melontarkan pernyataan senada, sehingga tercipta opini bahwa Soekarno memang betul-betul telah seiring sejalan dengan PKI, sesuatu yang kelak harus ditebus Soekarno dengan mahal.

Bayi kaum revolusioner

Praktis sepanjang September 1965, PKI menyerang secara agresif, lawan-lawan politiknya, terutama kelompok tentara yang dikaitkan dengan Nasution.

Seraya menggambarkan adanya kelompok jenderal yang tidak loyal kepada Soekarno, Harian Rakyat 4 September menulis bahwa para perwira tentara itu dalam pola maling teriak maling menuduh seakan-akan PKI mau melakukan kup. Tetapi sementara itu, pada tanggal 9 September adalah Aidit sendiri yang menggambarkan akan terjadinya sesuatu dengan mengatakan “Kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi pasti lahir dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat jadi besar”. Ucapan ini diperkuat Anwar Sanusi. Lima hari kemudian, 14 September, Aidit di depan sidang nasional Sobsi mengatakan bahwa “yang paling penting sekarang ini, bagaimana kita memotong penyakit kanker dalam masyarakat kita, yaitu setan kota. Kalau revolusi mau tumbuh dengan subur, kita harus menyingkirkan kaum dinasti ekonomi, kapbir dan setan kota dari segenap aparatur politik dan ekonomi negara”.

Di depan karyawan BNI, 17 September, Aidit mengatakan “Kabinet sekarang belum Nasakom, hanya mambu Nasakom”. Lalu 21 September di depan Sarbupri, Aidit menyatakan “Jangan berjuang untuk satu ikan asin…. Jangan mau jadi landasan, jadilah palu godam”. Seraya menggambarkan bahwa para menteri hidup dari distribusi kewibawaan Bung Karno, ia sebaliknya melukiskan “kaum proletar tidak akan kehilangan sesuatu apa pun kecuali belenggu mereka”.

Pakai sarung saja, kata Aidit

Paling agresif adalah ucapan-ucapan Aidit di depan Kongres III CGMI 29 September 1965, “Mahasiswa komunis harus berani berpikir dan berani berbuat. Berbuat, berbuat, berbuat. Bertindak dan berbuat dengan berani, berani. Sekali lagi berani”. Pada acara itu Aidit melancarkan serangan khusus kepada HMI yang beberapa waktu sebelumnya sempat dibela Ahmad Yani. Bahkan sebenarnya Aidit malam itu seakan “melawan” Soekarno ketika ia menanggapi pidato Waperdam II Leimena. Sang Waperdam yang berbicara sebelum Aidit, malam itu mengatakan bahwa sesuai sikap Presiden Soekarno, hendaknya HMI tak perlu lagi dipersoalkan lebih lanjut. Menurut Leimena, bukankah beberapa hari sebelumnya, 22 September, Presiden telah menyatakan penolakannya terhadap tuntutan pembubaran HMI yang disampaikan kepadanya?

Namun Aidit yang berbicara kemudian, seakan mengolok-olok Leimena dan sekaligus “menantang” Soekarno, mengatakan kalau CGMI tidak bisa melenyapkan HMI, sebaiknya mereka memakai sarung saja. Soekarno yang sebenarnya merasa tersinggung, tetap mengendalikan diri dengan baik. Ia mengatakan HMI tak perlu dibubarkan. Namun, bilamana HMI “ternyata menyeleweng” dari garis revolusi, ia sendiri akan melarang dan membubarkan HMI.

Faktor yang kemudian ikut memberatkan PKI di belakang hari adalah editorial Harian Rakyat 30 September. “Dengan menggaruk kekayaan negara, setan-setan kota ini mempunyai maksud-maksud politik yang jahat terhadap pemerintah dan revolusi. Mereka harus dijatuhi hukuman mati di muka umum. Soalnya tinggal pelaksanaan. Tuntutan adil rakyat pasti berhasil”. Editorial ini seakan membayangkan suatu pengetahuan tentang rencana PKI berkaitan dengan kematian para jenderal melalui suatu hukuman mati oleh rakyat atau kekuatan revolusioner. Akumulasi pernyataan-pernyataan keras tokoh-tokoh PKI, terutama Aidit, serta apa yang hitam putih termuat dalam Harian Rakyat, di belakang hari ibarat mozaik yang setelah disusun menjadi sebuah gambar, telah mendorong munculnya opini kuat tentang keterlibatan dan peran PKI sebagai otak gerakan makar tanggal 30 September 1965. (media-karya.com) #mediakaryaanalisa