Tag: Peristiwa 30 September 1965

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (5)

DIPA Nusantara Aidit, dalam catatan kesan masa kecil salah seorang puteranya, Ilham Aidit –kini berusia sekitar 61 tahun– adalah seorang yang amat sibuk. “Kedudukannya sebagai ketua partai membuat rumah kami selalu ramai sampai larut malam, karena begitu banyak orang hilir mudik untuk bertemu, rapat, diskusi, atau sekedar ngobrol ringan dengan Kawan Ketua itu. Paling sering datang adalah kawan dekatnya separtai, seperti Lukman, Nyoto, Sudisman, Nyono dan Sakirman”. (Wawancara dengan Rum Aly, untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966).

Dalam kehidupan manusiawinya, di luar pagar kehidupan politiknya, Aidit, adalah seorang kepala keluarga dengan lima anak. Dua anak tertua, perempuan, Iba dan Ilya yang kala itu berusia belasan tahun, bersekolah di Moskow. Anak ketiga, bernama Iwan. Ilham dan adik kembarnya adalah anak keempat dan kelima. Isteri Aidit, seorang dokter, bernama Tanti. Selama bertahun-tahun, hingga bulan April 1965, keluarga ini tinggal di Galur, Tanah Tinggi, Jakarta, sebelum pindah ke jalan Pengangsaan Barat. Ayah Aidit dan seorang adik Aidit, bernama Asahan, ikut tinggal bersama keluarga Aidit. Asahan ini bertugas mengelola perpustakaan pribadi Aidit yang menurut Ilham berisi ribuan buku. Aidit biasa bekerja, membaca atau rapat di ruang perpustakaan itu yang berukuran lima kali empat belas meter, yang terletak di bagian belakang rumah. Kebiasaan yang masih diingat isteri dan anak-anaknya, adalah “kemampuannya untuk bisa tertidur lelap di kursi kerjanya setelah membaca dan bekerja sepanjang malam”.

Enam hari dalam seminggu hidup Aidit, hampir sepenuhnya adalah untuk kegiatan politik, namun hari Minggu sepenuhnya untuk keluarga dan diisi dengan rekreasi di pantai Cilincing atau tempat lainnya. Selain itu, pada hari lain, meskipun hanya beberapa menit, bila ia pulang dan berjumpa dengan anaknya, ia akan segera meletakkan berkas-berkas yang terkepit di ketiak kanannya dan tas kerja yang ada di tangan kirinya, untuk “langsung meraih dan mengangkat tubuh kecil anak-anaknya dengan wajah gembira”. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (5)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (2)

MESKIPUN Soekarno menyebutkan Pemberontakan PKI Madiun, September 1948, sebagai pemberontakan komunis yang pertama, sebenarnya dengan Peristiwa Madiun kaum komunis telah dua kali melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang pertama adalah pada tahun 1926-1927 –tatkala PKI baru berusia 6 menuju 7 tahun sejak didirikan 23 Mei 1920. Lalu nantinya menjadi tiga kali dengan Peristiwa 30 September 1965.

Pemberontakan itu untuk sebagian masih dikategorikan dalam konteks perlawanan terhadap kaum kolonial. Meski bagi sebagian kalangan perjuangan non komunis, pemberontakan komunis tahun 1926-1927 itu dianggap justru merugikan perlawanan terhadap kolonial secara keseluruhan. Suatu perlawanan seperti itu, dianggap belum waktunya dilakukan karena hanya akan mengundang penindasan yang lebih besar dari penguasa kolonial Belanda. Bahkan bagi beberapa kalangan PKI di Indonesia sendiri pemberontakan itu dikecam.

“Saatnya belum tiba,” kata Tan Malaka

Rencana dasar pemberontakan itu disusun oleh tiga orang tokoh PKI di Indonesia, yakni Sardjono, Soegono dan Boedi Soetjitro. Rancangan ini sesungguhnya tidak disepakati oleh banyak tokoh PKI lainnya, pun tak semua cabang partai menyetujuinya. Salah seorang tokoh terkemuka dari partai, Tan Malaka, amat meragukan keberhasilan suatu rencana pemberontakan seperti itu. “Saatnya belum tiba” ujar Tan Malaka, tak kurang kepada Alimin sendiri. Ia menganggap PKI di Indonesia tidak siap untuk satu rencana sebesar itu. Pengaruh PKI di tengah rakyat belum meresap secara mendalam. Menurut gambaran Tan Malaka, partai masih kecil dan ‘tak berkuku’. “Mana mungkin kita mampu menggerakkan massa rakyat secara besar-besaran”, demikian Tan Malaka mengingatkan rekan-rekannya di lapisan pimpinan partai. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (2)” →

Sejarah Politik Indonesia

Saat Para Panglima “Mencari” Pengganti Presiden (1965)

SAAT mulai ada kejenuhan terhadap seorang presiden –entah karena telah terlalu lama berkuasa, entah karena dianggap gagal– orang mulai berpikir tentang seorang tokoh pengganti.

Suatu ketika, sewaktu berbincang-bincang dengan Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata dan Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Soetjipto, di suatu kesempatan, tanpa kehadiran Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani, mengenai the incoming leader after Soekarno, dengan serta merta Omar Dhani menyebutkan nama Ahmad Yani. “Kami semua sepakat, dialah yang paling pantas”. Tetapi, pembicaraan hanya sebatas itu. Sebenarnya, sekitar waktu itu Omar Dhani sendiri pernah juga disebut-sebut namanya untuk posisi Presiden, antara lain oleh pimpinan PKI. “Saya tidak pernah memikirkan. Tidak pernah mencalonkan diri”, ujar Omar Dhani –dalam wawancara dengan Rum Aly, untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Kata Hasta Pustaka, 2006).

Dalam waktu yang tak berbeda jauh, beberapa waktu sebelum 30 September 1965, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani bertemu bertiga dengan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani dan Panglima Kepolisian Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo. Omar Dhani mengungkap bahwa waktu itu, “saya ngomong, ada sesuatu yang akan terjadi” dalam negara, khususnya terkait Angkatan Darat, jadi hendaknya berhati-hati. Tetapi Ahmad Yani tampak tetap tenang saja. Continue reading “Saat Para Panglima “Mencari” Pengganti Presiden (1965)” →

Politik dan Ideologi

Palu Arit di Tengah Pandemi Corona

LAMBANG Palu Arit dan nama PKI kembali tampil mencuat dalam berbagai cara dan bentuk secara massive di tengah masih berkecamuknya pandemi virus Corona. Perupa kelahiran Tegal (1957) Dadang Christanto, menampilkan gambar dirinya berpose di  depan luster banner berwarna dasar merah bertuliskan PKI lengkap dengan lambang Palu Arit berwarna kuning, melalui akun twitter pribadinya seraya mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-100 PKI 23 Mei 1920-2020. Merah dan kuning adalah khas paduan warna tradisional kaum komunis.

Apakah Dadang seorang anggota PKI? Usianya yang belum 9 tahun saat PKI dibubarkan 12 Maret 1966 tak memungkinkan ia menjadi anggota PKI. Tetapi sepanjang masa berkesenian selaku perupa ia senantiasa menampilkan karya-karya tribute untuk korban peristiwa kekerasan politik atas kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, korban kekerasan dalam malapetaka sosiologis sesudah Peristiwa 30 September 1965. Para korban dipersepsi sebatas kaum komunis pengikut PKI, padahal jatuh korban di semua sisi. Aksi Dadang disambut akademisi Ariel Heryanto dengan pernyataan perlunya pemerintah meminta maaf terhadap kekerasan yang terjadi 1965-1966 itu.

Terjadi pula peristiwa pengibaran bendera merah putih bergambar palu arit di kampus Universitas Hasanuddin yang masih dikejar siapa pelakunya oleh polisi.

Pada sekitar waktu yang hampir bersamaan terekspose rekam jejak digital Direktur Utama TVRI yang baru, Iman Brotoseno, berisi cuplikan narasi lama yang bernuansa memutihkan sepak terjang Gerwani dalam Peristiwa 30 September 1965 serta pendapat bahwa Hari Kesaktian Pancasila tak perlu lagi diperingati. Iman menjelaskan bahwa rekam jejak digitalnya yang diungkit ahli IT Roy Suryo adalah dari masa lampau dan sebenarnya hanya merupakan kumpulan pendapat beberapa sejarawan dan ahli lainnya. Karena tidak mencantumkan sejak mula siapa sumber kutipannya, maka tentu saja dianggap bahwa itu rekam pendapat pribadinya. Continue reading “Palu Arit di Tengah Pandemi Corona” →

Sejarah Politik

Korban Jiwa Dalam Malapetaka Sosiologis 1965-1966

BERAPA sebenarnya korban jiwa yang jatuh dalam malapetaka sosiologis –pembunuhan balas berbalas– pasca Peristiwa 30 September 1965? Menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, 2006) perkiraan yang moderat menyebutkan angka 500.000 jiwa. Perhitungan lain, berkisar antara 1.000.000 sampai 2.000.000. “Tetapi, Jenderal Sarwo Edhie yang banyak berada di lapangan, pasca Peristiwa 30 September 1965, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di Bali, suatu ketika menyebut angka 3.000.000. Hingga akhir hayatnya, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo bahkan tak pernah meralat angka yang disebutkannya itu.”

Penyebutan angka 3.000.000 korban jiwa oleh sang jenderal sebagaimana dituliskan dalam buku tersebut, sempat berkali-kali dikutip dalam berbagai tulisan. Ada yang mengutip dengan cermat. Namun tak sedikit yang tidak cermat, untuk tak mengatakannya justru banyak sengaja diputarbalikkan. Ada yang malah sampai memanipulasi penyebutan angka 3.000.000 oleh Letnan Jenderal Sarwo Edhie sebagai pengakuan keterlibatan dirinya bersama militer membantai 3.000.000 pengikut PKI. Padahal, yang dimaksud Sarwo Edhie –saat ia menjadi Ketua BP7– dalam percakapannya dengan dua Manggala BP7, adalah korban keseluruhan di semua sisi dalam rangkaian peristiwa. Bukan hanya terhadap mereka yang dianggap pengikut PKI. Pelakunya pun, baur, dari semua sisi, sebagaimana yang juga diungkap dalam bagian lain buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 itu. Continue reading “Korban Jiwa Dalam Malapetaka Sosiologis 1965-1966” →

Sejarah Politik

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (4)

Lakon Pewayangan di Wilayah Politik Abu-abu

SETELAH ‘pembersihan’ di Jakarta, pasca Peristiwa 30 September 1965, benturan berdarah terjadi secara berkelanjutan di berbagai penjuru tanah air dalam pola ‘lebih dulu membantai, atau dibantai’, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Di Jawa Tengah, massa PKI memilih untuk ‘mendahului daripada didahului’. Tetapi di tempat lain, ‘didahului’, dan menjadi sasaran pembasmian berdarah-darah, mencapai angka korban jutaan. Sebagai partai, PKI sudah patah dan hancur. Satu babak pertarungan yang berurat berakar dalam sejarah kekuasaan Indonesia sejak awal kemerdekaan –dan bahkan telah bermula jauh sebelumnya– seakan telah selesai.

Babak kedua lalu dimulai. Antara Soekarno dengan kelompok jenderal yang dipimpin Soeharto. Pertarungan berlangsung bagaikan dalam lakon pewayangan, berlangsung di wilayah yang abu-abu dengan sejumlah orang dengan peran dan sikap yang juga abu-abu. Kelompok mahasiswa yang kemudian terlibat di tengah kancah pertarungan kekuasaan babak kedua ini, setelah turut serta dalam gerakan anti komunis di bagian yang tak berdarah pada babak pertama, menampilkan sikap hitam-putih, dan karenanya kerap luput mengenali peran abu-abu yang berlangsung di sekitar mereka, seperti yang misalnya dijalankan oleh sejumlah besar jenderal dan politisi sipil. Ambivalensi dan sikap opportunistik adalah sikap-sikap yang banyak tercermin dalam perilaku politik pada masa perubahan tahun 1965-1966 hingga tahun 1970. Semula ciri itu dikenali pada kelompok politisi sipil yang berasal dari dunia kepartaian Nasakom, tetapi pada akhirnya juga diperlihatkan oleh kalangan tentara dalam kancah politik kekuasaan. Tak kurang dari Soeharto sendiri, karena kepentingan taktisnya, kerapkali dipersepsi bersikap mendua terhadap Soekarno. Ada yang mengaitkannya dengan sikap mikul dhuwur mendhem jero yang dipegangnya. Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (4)” →

Sejarah Politik

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (3)

Peralihan Dengan Benturan

Merupakan fenomena menarik, peralihan kekuasaan antar presiden di Indonesia selalu bermasalah, tak pernah berlangsung dengan betul-betul mulus. Tiga proses peralihan bahkan melalui konflik berkadar tinggi, yakni antara Soekarno-Soeharto, Soeharto-BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputeri. Sedang dua lainnya, yaitu antara BJ Habibie-Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri-Susilo Bambang Yudhoyono, juga bukannya tanpa masalah. Peralihan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo, sempat diwarnai kecurigaan tentang adanya manipulasi keunggulan angka perolehan suara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla atas pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, terjadi dalam satu kejadian sejarah yang luar biasa. Didahului Peristiwa 30 September 1965. Suatu benturan akhir bersegi banyak yang bersumber dari suatu konflik yang laten berkepanjangan terutama antara tahun 1959 hingga 1965. Menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka), pada hakekatnya apa yang terjadi pada penggalan masa itu tak lain adalah pertarungan politik dan kekuasaan berjangka panjang, yang terkristalisasi di antara tiga unsur utama segitiga kekuasaan negara: Soekarno-PKI-Angkatan Darat. Semua unsur membawa prasangka yang berasal dari masa sebelumnya. Dan ini merupakan suatu kemalangan tersendiri. Semua itu menjadi lebih rumit karena friksi pun terjadi di antara kelompok-kelompok di luar segitiga kekuasaan, yang juga tak terlepas dari hasrat kekuasaan. Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (3)” →

Perilaku Politik

Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019

SALAH satu ketidaknyamanan yang sangat terasa menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019, adalah muncul dan berperannya sejumlah opportunis dengan lakon-lakon opportunisme politik. Dan cukup mencengangkan, kubu-kubu yang sedang menjalani kompetisi politik, seringkali dengan senang hati menerima tokoh-tokoh opportunis itu. Tak mengherankan, karena seorang opportunis itu ibarat bunglon atau chameleon, sangat pandai menyesuaikan warna dirinya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mempesona para penghuni lama dan tuan rumah.

Bahkan lebih dari itu, terkesan para pihak sangat senang menerima para penyeberang, teristimewa bila itu bisa ‘melukai’ emosi lawan politik. Ini terutama bila tuan rumah menerapkan ilmu Jenderal Sun Tzu (544 SM – 496 SM). Sang jenderal dalam strategi ke-3 dari 39 strategi, mengajarkan, bunuh lawan dengan pisau pinjaman. Cara lain, sogok pengikut musuh untuk menjadi pengkhianat –artinya, gunakan kekuatan musuh untuk melawan dirinya sendiri. Maka para penyeberang seringkali disambut –dengan pernyataan sukacita yang insinuatif atau seremoni kecil– bak mendapat pasokan persenjataan baru untuk perang. Continue reading “Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019” →

Serangan Politik

‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik

KARENA melontarkan kritik tentang pengkhianatan elite terhadap rakyatnya (11/10) Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendapat serangan balik terkait sejarah diri maupun keluarganya. Padahal, Prabowo tidak spesifik menunjuk siapa yang dimaksud, bahkan ia menegaskan fenomena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dan suara serupa sudah lazim disampaikan para aktivis gerakan kritis. Di forum yang sama –Rakernas Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia– hampir bersamaan waktu, Calon Presiden 01 Joko Widodo harus menangkis sejarah tentang diri dan keluarganya terkait tuduhan keterlibatan dengan PKI.

Serangan balik terhadap Prabowo datang dari Muhammad Misbakhun seorang kader PKS yang sejak 2013 pindah ke Partai Golkar. Misbakhun meninggalkan PKS ketika partai tak kunjung merehabilitir dirinya meski lolos dari kasus LC fiktif melalui keputusan Mahkamah Agung. Misbakhun menyebut justru Prabowo Subianto yang pernah dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Militer. Continue reading “‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik” →

Politik Kebenaran

53 Tahun Terbelenggu Benci dan Dendam 1965: Perlu Narasi Kebenaran

SEPERTI tahun-tahun terdahulu dalam dua dekade terakhir pasca Soeharto, perdebatan mengenai kebenaran terkait Peristiwa 30 September 1965, kembali berulang di bulan September 2018 ini. Meski peristiwa telah berlalu lebih dari setengah abad, tetapi polemik tentang kebenaran di seputar peristiwa tetap belum tuntas di tengah masyarakat. Hingga sejauh ini, di tengah jurang menganga tentang kebenaran sesungguhnya, tak kunjung muncul satu narasi kebenaran yang bisa diterima objektivitasnya dan menjadi pegangan bersama.

Pada satu sisi sekelompok masyarakat yang merasa menjadi korban kekerasan tentara dalam penumpasan PKI segera setelah peristiwa hingga beberapa tahun berikutnya, menuntut rehabilitasi dan permintaan maaf dari pemerintah. Bersamaan dengan itu muncul gugatan terhadap Orde Baru Soeharto sebagai pelanggar HAM berat setelah Peristiwa 30 September 1965.

Dan di sisi lain, kelompok masyarakat yang meyakini bahwa PKI di bawah pimpinan DN Aidit telah melakukan pemberontakan yang mengambil korban jiwa sejumlah jenderal dan perwira lainnya, menganggapnya dosa tak terampuni. Bersama itu juga ada catatan tentang aksi-aksi sepihak PKI dan organisasi mantelnya menduduki paksa tanah-tanah milik para haji di pedesaan –yang tak jarang disertai kekerasan dan pembunuhan– maupun tanah-tanah perkebunan milik negara, 1960-1965. Apalagi, itu semua diperkuat sejumlah catatan dan ingatan lama tentang kekejian PKI selang 17 tahun sebelumnya melalui Peristiwa Madiun 1948. (Lihat, Ingatan Lama Tentang Peristiwa Madiun)

Lalu di tengah dua kelompok masyarakat itu, ada generasi lebih muda yang untuk sebagian ikut terbelah karena memperoleh narasi berbeda tentang kebenaran dari peristiwa itu, khususnya dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu –sebelum dan sesudah peristiwa. Continue reading “53 Tahun Terbelenggu Benci dan Dendam 1965: Perlu Narasi Kebenaran” →