SEMPAT jeda usai pemilihan kepala daerah serentak, kini menjelang Pemilihan Presiden 17 April 2019, survei opini publik untuk mengukur elektabilitas calon presiden dan wakil presiden, satu persatu bermunculan. Di sana sini terselip pula survei elektabilitas partai peserta pemilihan umum legislatif yang akan berlangsung pada tanggal yang sama.

Survei opini publik atau opinion polls –yang juga populer sebagai jajak pendapat– adalah kegiatan menyimpulkan opini publik melalui ‘penghitungan’ langsung setelah menemui responden untuk mengajukan kuesioner. Tidak bergantung pada sumber sekunder seperti content analysis atas dokumen tertulis atau dengar pendapat tokoh publik yang berpengaruh dan dianggap opinion leader.

Menurut John Goyder dari University of Waterloo, Kanada, sebenarnya polling secara tradisional dikaitkan dengan institusi komersial, bukan dengan penelitian akademik. Interest penyelenggara jajak pendapat komersial sebagian besar terletak pada makna nilai nominal dari penggalian opini. Misalnya seberapa banyak  persentase dari publik yang ‘menyukai’ seorang politisi terkemuka dan gagasannya. Sementara itu peneliti akademik lebih cenderung menjadikan item-item jajak pendapat sebagai indikator, dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor akuntabilitas dalam penilaian publik terhadap sesuatu.

Antara fungsi ideal dan kontroversi

Hasil survei atau polling opini publik bidang apa pun bisa saja menjadi kontroversial. Tapi khusus dalam bidang politik, kontroversi itu bisa luar biasa tajam dan berpotensi amat menyita energi publik. Banyak perdebatan sangat tajam di tengah publik dan di kalangan akademisi sosial profesional, bersumber pada hasil suatu survei opini publik dalam proses pembentukan opini. Survei opini publik yang tadinya secara ideal adalah bagian dari pelayanan publik dalam mengukur denyut demokrasi –pulse of democracy, seperti kata George Gallup di tahun 1940– ternyata bisa melebihi fungsi idealnya itu. George Gallup adalah pelopor survei dengan teknik sampling, pendiri The Gallups. Hasil survei bisa menjelma menjadi senjata ampuh bagaikan ‘zat aktif’ yang mampu sangat mempengaruhi pembentukan opini publik.

Dengan bekerjanya ‘zat aktif’ itu, seorang tokoh yang ‘berhasil’ diunggulkan dalam suatu survei opini publik, bisa memperoleh benefit berupa citra yang makin menggelembung melebihi hasil mula yang objektif dari survei. Terutama bila keunggulan elektabilitas itu berhasil dipublikasikan dengan seluas-luasnya. Apalagi di negara-negara yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai feodalistik dengan sikap dominan cenderung follow the triumphant. Mungkin kita bisa menemukan beberapa contoh dalam pengalaman empiris di Indonesia pasca Soeharto, saat survei-survei politik banyak dilakukan.

Kekhawatiran lainnya, menurut Goyder, adalah pertanyaan tentang akurasi suatu survei opini publik. Salah satu noda bagi citra survei opini publik terjadi di masa-masa awal dikenalnya survei jenis itu, tahun 1930, adalah kekeliruan penetapan atau pengambilan sample. Tepatnya, manipulasi sample. Dan ini sempat juga berulang beberapa kali di kemudian hari pada beberapa negara demokrasi. Drs Hatta Albanik MPsy dari Unpad yang pernah berkali-kali melakukan survei opini publik, menyebut bahwa manipulasi memang bisa terjadi melalui penetapan sampling yang dikelirukan. Lainnya, menurut Hatta yang juga mendalami psikologi forensik, manipulasi bisa melalui kisi-kisi yang bersifat menggiring ke pembentukan opini tertentu.

Sikap anti intelektual versus pelacuran intelektual

Tentu saja adanya gejala manipulasi survei di sana sini, tak harus melahirkan sikap anti intelektual mendiskreditkan survei opini publik, seperti yang sering dilakukan beberapa kalangan politik bilamana hasil survei tak sesuai dengan subjektivitasnya. Pertama-tama harus memulai dengan mengasumsikan bahwa satu survei politik adalah kegiatan bernilai akademis dengan etika penyelenggara yang tanpa cela. Dan, pemesan survei –bila survei dilakukan atas pesanan– tanpa itikad jelek. Prosedur penetapan dan pengambilan sample yang baik dan benar, tingkat respon yang sempurna terhadap kisi-kisi yang juga baik dan benar.

Namun pada sisi lain tak salah bila menuntut para penyelenggara untuk transparan menyampaikan data sampling dan kisi-kisi yang digunakan. Sikap kritis –bukan sekedar reaktif– dan pengawasan yang proporsional terhadap lembaga penyelenggara survei politik perlu untuk mencegah terjadinya pelacuran intelektual melalui kegiatan survei. Apalagi bila survei manipulatif itu digunakan sebagai zat aktif yang digelindingkan lanjut untuk penggelembungan citra melebih hasil awal dan asli dari survei. Kerugian menjadi ganda, publik terkecoh dengan ketokohan artifisial dan pada saat yang sama merusak ritme normal denyut demokrasi….. (media-karya.com) #mediakaryaanalisa