Tag: Hatta Albanik

Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan

‘KERUNCINGAN’ terbaru dari medan perseteruan politik menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019, adalah lontaran pernyataan Prabowo Subianto di Sleman Yogyakarta (27/2) tentang adanya harta dan dana senilai 11.000 triliun rupiah milik WNI terparkir di luar negeri. Beda waktu sehari, saat menghadiri peringatan Hari Lahir PPP, 28 Februari 2019 di Ancol, Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas apa yang disebut Presiden sebagai pelaku penyebar hoax door to door. Tak diperinci, siapa saja loper peredaran ‘model baru’ dari hoax itu. Namun segera terberitakan, bahwa yang dituding adalah tiga emak-emak yang tampaknya disimpulkan pasti pendukung 02 karena sasaran pendiskreditan adalah 01. Antara lain, bahwa bila 01 menang, mengumandangkan azan di mesjid-mesjid akan dilarang dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Masih harus dicermati lanjut duduk perkaranya. Apakah penyampaian emak-emak itu sudah bisa dikategorikan penyebaran hoax atau sekedar pendapat pribadi yang tak terlarang menurut demokrasi?

Terhadap lontaran pernyataan Prabowo Subianto, juga pada 28 Februari langsung ada tanggapan dari kalangan TKN 01, “jangan asal ngomong” dan “jangan hanya gosip.” Terminologi gosip atau ‘asal ngomong’ bermakna sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya dan berbau kebohongan. Namun sebenarnya, yang pertama kali menyebut adanya dana 11.000 triliun terparkir di LN justru Presiden Joko Widodo sendiri di tahun 2016 saat berbicara mengenai tax amnesty, 1 Agustus di JI-Expo Jakarta. Diulangi di Hotel Clarion Makassar, 25 November 2016. Presiden menyebut, itu catatan Menteri Keuangan. Bahkan, kata Presiden kala itu, di kantongnya ada data dengan angka yang lebih besar lagi. Continue reading “Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan”

Advertisements

Tanda Tanya Survei Opini Publik Menuju Pemilihan Presiden 2019

SEMPAT jeda usai pemilihan kepala daerah serentak, kini menjelang Pemilihan Presiden 17 April 2019, survei opini publik untuk mengukur elektabilitas calon presiden dan wakil presiden, satu persatu bermunculan. Di sana sini terselip pula survei elektabilitas partai peserta pemilihan umum legislatif yang akan berlangsung pada tanggal yang sama.

Survei opini publik atau opinion polls –yang juga populer sebagai jajak pendapat– adalah kegiatan menyimpulkan opini publik melalui ‘penghitungan’ langsung setelah menemui responden untuk mengajukan kuesioner. Tidak bergantung pada sumber sekunder seperti content analysis atas dokumen tertulis atau dengar pendapat tokoh publik yang berpengaruh dan dianggap opinion leader.

Menurut John Goyder dari University of Waterloo, Kanada, sebenarnya polling secara tradisional dikaitkan dengan institusi komersial, bukan dengan penelitian akademik. Interest penyelenggara jajak pendapat komersial sebagian besar terletak pada makna nilai nominal dari penggalian opini. Misalnya seberapa banyak  persentase dari publik yang ‘menyukai’ seorang politisi terkemuka dan gagasannya. Sementara itu peneliti akademik lebih cenderung menjadikan item-item jajak pendapat sebagai indikator, dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor akuntabilitas dalam penilaian publik terhadap sesuatu. Continue reading “Tanda Tanya Survei Opini Publik Menuju Pemilihan Presiden 2019”

Empat Tahun Pembelahan Politik dan Emosi @Jokowi vs Prabowo

BUKAN dramatisasi, tetapi memang benar bangsa ini telah menjalani 4 tahun terakhir seakan mengalami gempa tektonik yang bukan hanya menyebabkan retakan tetapi pembelahan politik. Lengkap dengan suasana emosional pengiring. Gempa politik ini memang bukan pengalaman pertama, karena seakan ada siklusnya, yang berulang dari waktu ke waktu. Pusat dan sumber gempa kali ini ada pada perseteruan Joko Widodo versus Prabowo Subianto.

Secara mendasar, kendati telah bersama selama 73 tahun dalam Indonesia merdeka, bangsa ini belum berhasil menciptakan budaya dan tata-krama bersama dalam tata-pergaulan antar manusianya. Tampaknya perilaku sosial pada bangsa Indonesia ini masih bermasalah, seperti kata ahli psikologi Hatta Albanik yang di masa mahasiswa adalah aktivis gerakan kritis dari kampus Universitas Padjadjaran. “Karena perilaku sosial merupakan induk dari perilaku politik, dengan sendirinya kita akan bermasalah pula dalam berperilaku politik.” Dan tampaknya semua masalah yang kita alami dalam kehidupan bangsa dan negara ini bersumber pada gangguan dari perilaku politik yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Continue reading “Empat Tahun Pembelahan Politik dan Emosi @Jokowi vs Prabowo”

Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin

SEAKAN mengonfirmasi ‘rumor’ yang telah beredar internal tentang keterbelahan sikap Partai Golkar, Fadel Muhammad –anggota Dewan Pembina– pekan ini menyebut partainya tak solid mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Partai Golkar kecewa karena bukan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang dijadikan calon Wakil Presiden. “Saya sebagai Dewan Pembina sangat kecewa, kok bukan Golkar yang diambil,” ujar Fadel Selasa petang 21/8 seperti dikutip pers.

Padahal, menurut Fadel, selama ini di parlemen Golkar mati-matian membela Jokowi. Bahkan, lebih membela dibanding PDIP. “Saya bisa berani bantah-bantahan. Kita kecewa.” Besar kemungkinan, kata Fadel, beberapa kader Golkar akan mendukung pasangan lain, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Continue reading “Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin”