Tiga Jenderal di Kancah Peristiwa Mei 1998

ADA tiga jenderal yang nama dan perannya tak kunjung henti dari tahun ke tahun senantiasa dikaitkan dengan Peristiwa Mei 1998. Jenderal pertama, Jenderal Wiranto Menhankam/Pangab dan yang kedua Letnan Jenderal Prabowo Subianto Panglima Kostrad di tahun 1998 itu. Lalu yang ketiga, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, penanggung jawab keamanan ibukota dalam kedudukannya di tahun yang sama selaku Panglima Kodam V Jaya. Nama mereka bertiga disangkutpautkan berkepanjangan dengan beberapa bagian tak nyaman dari peristiwa.

TGPF yang diketuai Marzuki Darusman SH, menyimpulkan bahwa dalam Peristiwa Mei 1998, terutama di ibukota, banyak sekali pihak yang bermain di semua tingkat. “Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja ‘menumpangi’ kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan tindakan apa-apa.” Dalam konteks inilah menurut TGPF, “ABRI dianggap bersalah karena ‘tidak cukup bertindak’ untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki kewenangan dan sarana untuk itu.” Di titik ini, tentu Jenderal Wiranto disorot pada tingkat nasional –karena peristiwa serupa terjadi juga di beberapa daerah di luar ibukota. Dan, sebatas untuk ibukota, fokus terarah pada Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, yang kelak masih sempat mengalami promosi karir. Naik pangkat sebagai Letnan Jenderal, dan menjadi Wakil Menteri Pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Letnan Jenderal Sintong Pandjaitan sementara itu dalam bukunya,  Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Penerbit Buku Kompas 2009, menukik lebih tajam menyorot peran Jenderal Wiranto dalam peristiwa. Menyangkut apa yang dilakukannya dan apa yang seharusnya dilakukannya tapi tidak dilakukan.

Tapi di antara mereka bertiga tak ada yang menderita stigma melebihi Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Kepada dirinya selalu dilekatkan stigma pelanggaran HAM berupa penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis gerakan kritis di masa-masa akhir kekuasaan almarhum mertuanya, Jenderal Soeharto. Dalam debat calon presiden 2014, 9 Juni malam, pasangan pesaingnya, Jokowi-Jusuf Kalla, seperti diperkirakan sebelumnya menggunakan stigma itu sebagai senjata. Menurut socio-politica.com 10 Juni 2014, isu HAM yang dilontarkan spesifik sangat tertuju kepada figur Prabowo Subianto. “Nama lain di luar itu tidak mereka butuhkan.” Artinya, peristiwanya sendiri tidak penting dalam kaitan keperluan ‘pertarungan’ politik melalui kontes pemilihan presiden. “Padahal, peristiwa-peristiwa di mana nama Prabowo Subianto dikaitkan, juga melibatkan sejumlah nama lain, baik sebagai pelaku maupun sebagai atasan.” Di sini, yang dimaksud pasti adalah antara lain Jenderal Wiranto. “Sebagian di antara tokoh yang bisa dipersoalkan itu, justru kini berada di barisan pendukung Jokowi-JK.”

Momen pencopotan pangkat dan jabatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto oleh Jenderal Wiranto, yang diabadikan oleh media di tahun itu.

Stigma yang menjadi beban lainnya bagi Prabowo, adalah tudingan sesama jenderal yang lalu ditake-over BJ Habibie presiden pengganti Soeharto, bahwa ia ini ingin melakukan pengambilalihan kekuasaan. Setelah Peristiwa Mei 1998, Prabowo berakhir di sidang Dewan Kehormatan Perwira dan dinyatakan diberhentikan dari segala jabatan militernya –meski masih disertai predikat ‘dengan hormat’.

LETNAN JENDERAL PRABOWO DAN MAYOR JENDERAL SJAFRIE SJAMSUDDIN. Semula keduanya dianggap punya kedekatan tertentu. Khusus mengenai Peristiwa Mei 1998, tiga jenderal –Wiranto,Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsuddin– adalah tokoh-tokoh yang paling mengetahui seluk beluk peristiwa. Melebihi dari siapa pun. (Foto download)

Prabowo sendiri, sepanjang yang bisa diamati, terlihat tak cukup pandai dalam membersihkan namanya sendiri. Misalnya, tak mampu mengolah hasil penelusuran Komnas HAM di bawah Marzuki Darusman SH, saat menindaklanjuti laporan PDIP ke lembaga itu, tentang 6 aktivis korban penculikan atas perintah Prabowo. Enam korban yang dilaporkan PDIP itu semuanya berhasil ditemukan Komnas dalam keadaan hidup. Satu di antaranya, Desmond Mahesa, kini anggota DPR Fraksi Gerindra. Sementara itu, sejumlah aktivis yang diambil instansi keamanan lainnya, justru ‘menghilang’ –entah mati entah hidup– hingga kini.

Ketiga jenderal, pasca 1998 sebenarnya telah menginisiasi terbitnya sejumlah buku berkaitan dengan Peristiwa Mei 1998. Sedikit banyak untuk menjawab berbagai cerita yang telah dilekatkan kepada diri mereka dalam kaitan Peristiwa Mei 1998. Tetapi untuk sebagian besar buku-buku itu diterima publik dengan sikap cenderung skeptik. Persoalannya adalah publik pada umumnya merasa sudah punya pengetahuan sendiri berdasarkan informasi yang diserapnya pada saat peristiwa terjadi. Dan, karenanya sudah punya persepsi sendiri mengenai peristiwa-peristiwa politik pada kurun waktu tertentu hingga 1998 dan satu dua tahun sesudahnya. Meski tak cukup tuntas, laporan TGPF tentang Peristiwa Mei 1998 yang dipublikasikan Oktober tahun itu cukup memadai sebagai referensi publik untuk sedikit memahami konstruksi permainan politik dalam konteks peristiwa.

Sebenarnya perlu suatu narasi baru yang lebih disempurnakan untuk mengetahui konstruksi dan anatomi Peristiwa Mei 1998. Ini keperluan yang sama dengan sejumlah peristiwa politik lainnya di Indonesia yang di sana sini masih gelap sehingga terasa mengganggu perasaan publik dalam mencoba mempercayai para penyelenggara kekuasaan dari masa ke masa. Satu di antaranya, adalah Peristiwa 30 September 1965 serta peristiwa-peristiwa ikutannya yang untuk sebagian dianggap merupakan peristiwa kejahatan kemanusiaan. Narasi yang ada selalu sepihak dan hitam-putih. Bagi satu pihak, pihak lainlah yang bersalah dalam malapetaka sosiologis itu. Keberadaan dokumen asli Surat Perintah 11 Maret 1966 juga adalah misteri. Banyak yang meyakini, bahwa Jenderal Jusuf lah yang menyimpan dokumen asli. Tetapi hingga akhir hayatnya, sang jenderal tak pernah betul-betul memastikan apa kebenaran sesungguhnya. Dalam kadar tertentu Peristiwa 15 Januari 1974 juga termasuk kategori peristiwa yang tak tentu kejelasannya.

Pengetahuan tentang kebenaran sejarah selalu diperlukan untuk perawatan psikologi bangsa khususnya dalam membangun sikap saling percaya dalam berbangsa dan bernegara. Untuk peristiwa-peristiwa lama, suatu narasi kebenaran sejarah cenderung tak diperlukan lagi dalam konteks hukum. Akan tetapi untuk ke depan, narasi kebenaran yang disusun oleh lembaga yang terpercaya diperlukan oleh generasi baru sebagai pegangan dan referensi tentang mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dari kebenaran lahir keadilan dalam berfikir, bersikap, menilai dan mungkin meneladani. Perlu mengutip pandangan pegiat HAM internasional Marzuki Darusman tentang suatu narasi kebenaran. “Dalam alam keterbukaan dan demokrasi serta HAM, begitu narasi itu ditulis dan selesai, sekurang-kurangnya satu generasi akan bertahan dengan uraian itu. Kalau tidak ada uraian kontra, maka uraian itu yang akan dipegang, sehingga akhirnya yang bertahan menolak narasi juga mencari jalan lain untuk menjelaskan posisi mereka secara argumentatif. Kalau itu sudah terjadi, maka suasana akan menjadi lebih sehat dan jernih.”

Khusus mengenai Peristiwa Mei 1998, tiga jenderal –Wiranto,Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsuddin– adalah tokoh-tokoh yang paling mengetahui seluk beluk peristiwa. Melebihi dari siapa pun. Mungkinkah mereka bersedia tampil membantu memberi narasi bila ada satu lembaga terpercaya ingin menginisiasi penyusunan narasi kebenaran atas peristiwa tahun itu? Tentu bukan lagi dalam konteks klarifikasi, apalagi untuk suatu maksud pro justisia, melainkan sebagai sumbangsih mereka tentang kebenaran terhadap publik dan khususnya kepada generasi baru (media-karya.com).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s