Tag: Soekarno

Kejenuhan Terhadap Kekuasaan yang Berkepanjangan

MASIH samar namun semakin jelas, kejenuhan terhadap masa kekuasaan berkepanjangan tambah mengemuka sebagai fenomena di beberapa negara. Khususnya pada bangsa-bangsa yang makin menapak menuju demokrasi yang lebih sesungguhnya. Belum kentara menonjol, tapi makin banyak petahana yang tak mampu bertahan untuk kali kesekian lanjut berkuasa. Terkecuali di negara-negara bercorak kekuasaan masih totaliter. Sebaliknya di beberapa negara di Eropa utara pengelolaan negara ditangani birokrasi yang makin profesional dan telah teruji keandalannya. Jabatan kepala pemerintahan digilir teratur dengan periode yang cenderung diringkas.

Di Asia Tenggara, setidaknya di dua negara serumpun Indonesia dan Malaysia, perlahan tapi pasti telah menggejala fenomena kejenuhan terhadap masa kekuasaan yang berkepanjangan. Meskipun tak dengan sendirinya, masa kekuasaan berkepanjangan yang sangat kuat didukung nilai-nilai feodalistik, mudah terhapuskan. Satu dan lain sebab, karena masih bekerjanya juga berbagai keyakinan asumtif dan sejumlah faktor situasional lainnya. Misalnya bahwa, 4-5 tahun bukan waktu yang cukup bagi satu rezim pemerintahan membangun negara dengan baik. Continue reading “Kejenuhan Terhadap Kekuasaan yang Berkepanjangan”

Dilema Kepartaian Indonesia: Oligarki

DI ATAS kertas, mengikuti definisi umum yang ada, partai-partai politik di Indonesia adalah organisasi rakyat yang berusaha mengadakan kontrol, mempengaruhi dan membawakan cita-cita serta program dalam upaya menjalankan kehidupan bernegara di republik ini. Untuk itu, partai(-partai) politik Indonesia melalui siklus lima tahunan berusaha meraih kekuasaan dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam posisi legislatif dan eksekutif, serta mendorong penempatan profesional di bidang judikatif. Dengan pemosisian itu, maka sebuah partai memiliki kekuasaan yang membuatnya mampu melaksanakan cita-cita dan program sesuai aspirasi dan kehendak golongan rakyat yang yang di’bawa’kannya. Partai dengan demikian, tak terkecuali di Indonesia, adalah alat demokrasi. Walaupun, sebaliknya keberadaan partai politik belum dengan sendirinya menjamin adanya demokrasi. Continue reading “Dilema Kepartaian Indonesia: Oligarki”

Kerisauan Tentang Kepemimpinan Nasional

PASCA Soekarno dan Soeharto, selalu, setiap kali bangsa ini usai menyelesaikan penentuan pimpinan nasional –baik melalui Sidang Umum MPR maupun pemilihan umum langsung– terbit harapan baru di sebagian terbesar masyarakat. Bahwa, esok hari, dengan sentuhan-sentuhan baru, negara akan lebih baik daripada masa sebelumnya. Khusus bagi kalangan akar rumput, harapan utama adalah peningkatan kualitas hidup melalui kesempatan-kesempatan ekonomi. Akan tetapi selalu juga, tak perlu menanti lama-lama, ekspektasi tinggi yang ada di tengah masyarakat segera patah satu demi satu bersama waktu.

Saat kursi-kursi kabinet selesai dibagi, bersamaan terbaginya kue rezeki ekonomi, gelombang kritik mulai tampil satu persatu berurutan. Dan sebagai antitesa, mereka yang berada dan terbawa dalam posisi pun gencar melakukan pembelaan dan atau pembenaran terhadap berbagai langkah presiden baru. Catatan empiris menunjukkan, kritik di satu pihak maupun pemuliaan keberhasilan di sisi yang lain, cenderung dilakukan sama subjektif dan artifisialnya. Continue reading “Kerisauan Tentang Kepemimpinan Nasional”

Golongan Karya dan Partai Golongan Karya

SEBELUM tampil sebagai Partai Golongan Karya di tahun 1999, kekuatan politik ini dikenal sebagai Golongan Karya atau Golkar. Wujud sebagai suatu kekuatan sosial sekaligus kekuatan politik, yang telah mengikuti 6 Pemilihan Umum, yaitu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Deklarasi sebagai partai dilakukan Ketua Umum DPP saat itu, Akbar Tandjung –seorang insinyur yang berlatar belakang aktivis dan profesi politisi– pada 7 Maret 1999. Akbar adalah Ketua Umum produk Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar tahun 1998 yang diselenggarakan pada salah satu momen kritis yang pernah dihadapi Golkar. Continue reading “Golongan Karya dan Partai Golongan Karya”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)

Setelah Peristiwa 15 Januari 1974, Golkar ditetapkan harus dipegang ABRI. Jabatan Pelaksana Harian Dewan Pembina selalu dipegang oleh Panglima ABRI. Tubuh Golkar sendiri mengalami semacam pembersihan. Antara lain yang terkena ‘pembersihan’ adalah unsur aktivis 1966 yang sebenarnya tergolong dalam unsur kelompok gagasan pembaharuan dari Golkar.

Tanpa nilai dan kebajikan baru. Banyak bagian dari rasionalitas –dan mungkin juga model kegairahan berpolitik– di tahun-tahun awal pasca Soekarno itu, kini hilang dan atau tidak ditemukan dalam euphoria kebebasan masa reformasi. Kini di era reformasi dan sesudahnya banyak orang menganggap keterikatan itu tidak boleh ada dalam demokrasi. Padahal kebebasan dan keterikatan selalu tarik menarik dalam kehidupan manusia, menuruti hukum alam. Tak mungkin hanya kebebasan tanpa keterikatan. Tetap harus ada aturan, tetap harus ada keterikatan hukum dan keterikatan akan norma-norma masyarakat yang beradab. Jangan membiarkan diri hidup tak berbudaya. Kini, budaya parlemen –untuk menyebut satu contoh penting dalam kehidupan politik Indonesia– seakan-akan menjadi tak karuan lagi. “Di Inggeris orang menyebut member of parliament sebagai the honourable, tapi di Indonesia bagaimana kita boleh menyebut terhormat lagi bila orang lebih mengutamakan urusannya sendiri saja lebih dulu? Perlu cermat menjaga harkat dan martabat, agar jangan sampai menjadi horrible member of parliament,” ujar Dr Midian Sirait yang termasuk kelompok pemikir di tubuh Golkar di masa-masa awal.

MOHAMMAD HATTA DAN SOEKARNO. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan politik serta kehidupan bernegara, kita makin kekurangan solidarity makers seperti Adam Malik, Mohammad Hatta, IJ Kasimo, Mohammad Natsir, ataupun type Soekarno bahkan Tan Malaka. Atau makin kehilangan tokoh dengan altruisme seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Semua orang yang bergerak di kancah politik saat ini, bukan solidarity maker –kalau tidak malah, meminjam Dr Midian Sirait, beberapa di antaranya adalah trouble maker. (Foto, download)

Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (2)

Terhadap arus pemikiran Jenderal Soeharto yang berbeda, sejumlah tokoh memprakarsai suatu simposium pembaharuan di Bandung, 10 hingga 12 Pebruari 1968. Simposium yang berlangsung di Bumi Sangkuriang Bandung ini diselenggarakan bersama oleh KASI, ITB, Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) dan Kodam Siliwangi. Peserta simposium antara lain tokoh-tokoh terkemuka seperti Mohammad Hatta, Adam Malik, Sultan Hamengku Buwono IX, TB Simatupang, Sjafruddin Prawiranegara, IJ Kasimo, Mr Sumanang dan Mohammad Natsir. Dr Midian Sirait menjadi ketua Steering Committee dan memimpin diskusi bergantian dengan Kolonel Samosir dari Seskoad. Komandan Seskoad kala itu adalah Jenderal Tjakradipura. Diskusi berlangsung 3 hari, tanpa kehadiran wartawan. Kini boleh dikatakan semua peserta diskusi telah tiada, termasuk tokoh KASI Adnan Buyung Nasution selain Midian Sirait. Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (2)”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (1)

DI INDONESIA, bukan hanya hutan yang bisa terbakar dan membuat beberapa bagian negara ini nyaris hilang terbungkus asap, membuat penduduk di kawasan sekitar tersengal-sengal sesak napas. Kebakaran juga sering melanda kehidupan politik. Itu sebabnya, kehidupan politik dan kepartaian di sini kerap berbau lain dari pada yang lain. Bak hutan ‘konsesi’  yang ditangani sejumlah korporasi dengan jalan pintas aksi kriminal ‘bakar-membakar’ untuk land clearing, dalam kehidupan politik merambah ‘hutan’ kepentingan dengan cara membakar juga terjadi. Maka dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan politik Indonesia pun senantiasa diselimuti kabut asap yang menyesakkan. Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (1)”