Tag: Soekarno

Seberapa Penting Seorang Wakil Presiden?

TAK pernah sebelumnya, figur dan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia seakan-akan sepenting sekarang ini. Saat figur dan posisi calon Presiden sudah lebih jelas –meski masih dibayangi serba kemungkinan– yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, justru siapa figur calon Wakil Presiden belum menentu. Padahal, batas waktu 10 Agustus pendaftaran tinggal 1 hari lagi.

Tak diketahui persis apa sebabnya. Entah karena kubu-kubu politik yang ada masih saling mengintip, entah karena konsolidasi politik belum rampung. Dan entah, siapa tahu, masih ada urusan deal dan ‘konsolidasi’ dana yang belum terpecahkan –suatu soal cenderung dibicarakan di belakang layar saja. Lalu dalam kaitan ini, Kamis 9 Agustus hari ini muncul berita sayup-sayup yang masih harus ditunggu kebenarannya, rumor atau bukan, tentang kemunculan nama konglomerat muda Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Presiden bagi Prabowo Subianto. Sementara Sekjen Gerindra juga menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi terlepas dari itu, kata orang, bila konsolidasi-konsolidasi ini, terutama konsolidasi dana, belum terselesaikan, opsi perpanjangan waktu pendaftaran 2 kali 7 hari terpaksa digunakan.

Di masa lampau di Amerika Serikat –yang agaknya masih berlaku– posisi Wakil Presiden ibarat ban serep. Tapi bila tiba saatnya Presiden berhalangan tetap –seperti pernah dialami John Fitzgerald Kennedy– mendadak sang Wakil Presiden menjadi tokoh nomor satu. Tewasnya Presiden Kennedy 22 November 1963 membawa Wakil Presiden Lyndon B. Johnson menjadi Presiden Amerika Serikat. Continue reading “Seberapa Penting Seorang Wakil Presiden?”

Pemilihan Presiden 2019 dalam Bayang-bayang Involusi Politik

SAMA sekali bukan keledai, tapi menuju ajang Pemilihan Presiden 2019, kembali bangsa ini bisa terantuk pada batu sandungan yang sama seperti di tahun 2014. Kecuali ada kejadian politik luar biasa –semisal korslet karena kekecewaan di antara partai pengusung calon presiden, sehingga terjadi calon tunggal atau malah 3 pasang calon– maka kembali hanya akan tampil dua pasang calon seperti di tahun 2014. Lengkap dengan pembelahan dua di masyarakat yang akan langsung berhadap-hadapan secara hitam putih di ajang Pemilihan Presiden April 2019, yang pada akhirnya menggelincir ke arah involusi kehidupan politik Indonesia.

Selama 4 tahun terakhir, pembelahan terpelihara. Dan, bersamaan dengan itu makin terbentuk pula banyak die hard yang begitu memuja ketokohan, semacam pengkultusan dalam suatu iklim feodalisme baru. Menakjubkan bahwa mereka yang dianggap seharusnya telah tercerahkan oleh pendidikan tinggi pun tak sedikit yang menjadi die hard. Para die hard memenuhi apa yang disebut Leon Festinger –professor psikologi Universitas Minnesota dan Stanford University– “a man with conviction is a hard man to change”. Tipe ini tak mungkin mengubah pendapatnya, sekeliru apapun, dalam diskursus dan dalam menghadapi kontradiksi. Tak mempan oleh bukti dan argumen rasional. “Katakan padanya anda tidak setuju dan dia akan berpaling. Tunjukkan padanya fakta atau angka-angka dan dia mempertanyakan sumber-sumber datamu.” Jika padanya diajukan jalan logika, dia akan gagal paham. Continue reading “Pemilihan Presiden 2019 dalam Bayang-bayang Involusi Politik”

‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?

DI ATAS kertas, menghadapi Pemilihan Presiden April 2019, Joko Widodo lebih gagah perkasa dibandingkan saat akan menghadapi event serupa di tahun 2014. Didukung koalisi 6 partai –PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura– dengan akumulasi perolehan suara 62,16 prosen, Joko Widodo hanya menyisakan satu peluang calon pasangan presiden-wakil presiden lain terkait dengan ketentuan presidential threshold. Tahun 2014, koalisi partai pendukung Joko Widodo –Koalisi Indonesia Hebat– jauh lebih langsing, tanpa Partai Golkar dan PPP. Namun mungkin berkat ‘kerja-kerja-kerja’, melalui satu intervensi berbalut kain sutera, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ‘berhasil’ mengelola perselisihan internal di dua partai, Golkar dan PPP, untuk keuntungan penguasa. Hasil ‘rebus ulang’ dua partai itu kemudian menciptakan resultante akhir lepasnya dua partai itu dari Koalisi Merah Putih dan berpindah ke Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah. Follow the triumphant.

Partai-partai dan kelompok politik maupun perorangan yang pragmatis, lazimnya memang akan menempatkan sikap follow the triumphant –mengikuti yang unggul– sebagai pilihan teratas. Dalam urusan pencalonan presiden, karena begitu banyaknya yang memilih sikap follow the triumphant dan pada waktu yang sama ada presidential threshold berangka tinggi, maka kecenderungannya adalah penyempitan arena kontestasi. Bisa-bisa malah, bila hasrat mengekori sang unggul terlalu berlebihan, hanya akan ada satu pasangan pemain, yaitu Joko Widodo dan Wapres pilihannya, yang bisa maju ke gelanggang. Dalam rangkaian Pilkada yang baru lalu, beberapa pasangan calon terpaksa berhadapan dengan kotak kosong. Dan ada yang kalah menghadapi kotak kosong. Continue reading “‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?”

Mengulang Sekali Lagi Pilihan The Bad Among The Worst?

DI TENGAH ‘kesibukan’ dua kubu calon presiden untuk 2019 –Joko Widodo dan Prabowo Subianto– mencari calon-calon pendamping, Susilo Bambang Yudhoyono sedang meretas jalan untuk menghadirkan tokoh ketiga sebagai alternatif memimpin negara lima tahun ke depan. Tenggat waktu yang tersedia cukup sempit, limitnya 4-10 Agustus 2014. Namun, tentu tetap tersedia waktu cukup panjang untuk melakukan sosialisasi ke tengah publik sebelum maju ke gelanggang pemilihan presiden April tahun depan.

Bila upaya Susilo Bambang Yudhoyono –atau siapa pun juga– gagal menghadirkan alternatif ketiga, Indonesia akan mengulang cerita lama hampir lima tahun silam. Dan mungkin juga, akan mengulang ketersediaan pilihan dengan kategori the bad among the worst.

Terasa tepat dalam konteks ini meminjam satu narasi socio-politica.com 7 Juni 2014, hanya tiga pekan menuju pemungutan suara Pemilihan Presiden 9 Juli kala itu. Menurut narasi itu, tampilnya ‘hanya’ dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, nyaris sepenuhnya ‘berhasil’ membelah dua Indonesia pada dua bulan terakhir. Situasi akan berbeda bila yang tampil adalah 3 atau 5 pasangan misalnya, seperti yang terjadi dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya. Pembelahan cenderung terasa lebih tajam, lebih kontras dan lebih dramatis, karena terciptanya dua kutub dengan sendirinya melahirkan pengelompokan antara kawan dan lawan. “Dengan situasi belah dua itu, lalu terlupakan bahwa sesungguhnya masih ada kelompok ketiga dalam masyarakat, yakni yang tidak atau belum merasa berkenan terhadap dua pilihan hasil fait accompli dari sistem politik yang ada saat ini.” (https://socio-politica.com/2014/06/17/calon-presiden-indonesia-2014-pilihan-the-bad-among-the-worst/). Continue reading “Mengulang Sekali Lagi Pilihan The Bad Among The Worst?”

Joko Widodo dan Korupsi Kepresidenan

AKHIRNYA awal pekan ini (2/7) Presiden Joko Widodo menjawab sebuah tanda tanya besar yang mengapung di tengah publik –dan sedikit menimbulkan salah paham– selama 33 hari terkait komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Ketika Komisi Pemilihan Umum mengintrodusir Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana mengikuti pemilihan umum legislatif, Presiden Joko Widodo sempat bersikap senada dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menteri menolak mengundangkan peraturan KPU itu –begitu pula beberapa tokoh partai pendukung pemerintah– karena dianggap menabrak perundang-undangan yang sudah ada.

Menanggapi rencana KPU mengeluarkan peraturan melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019, Presiden Joko Widodo Selasa 29 Mei 2018 mengatakan itu adalah soal hak. “Hak seseorang untuk berpolitik.” Konstitusi menjamin memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan narapidana korupsi. Presiden menganjurkan KPU menelaah kembali peraturannya. Pernyataan Presiden ini ditafsirkan sebagai restu terhadap penolakan Menteri Hukum dan HAM untuk mengundangkan Peraturan KPU itu. Sikap penolak juga ditunjukkan Menteri Dalam Negeri dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta sejumlah politisi pendukung pemerintah di DPR. Bila Kementerian Hukum dan HAM tak mau mengundangkan PKPU itu, maka peraturan itu takkan berlaku dan “batal demi hukum” kata Yasonna Laoly di Istana Kepresidenan 26 Juni lalu. Continue reading “Joko Widodo dan Korupsi Kepresidenan”

Terorisme dan Fenomena The Politics of Fear

SETELAH insiden Mako Brimob yang beberapa hari kemudian terangkai dengan teror bom bunuh diri terhadap beberapa gereja di Surabaya, Minggu 13 Mei 2018, kecemasan berskala nasional –karena efek rasa takut akan terorisme– meningkat tajam. Terorisme, kata Al Gore –mantan Wakil Presiden dan sekaligus mantan kandidat Presiden AS– adalah puncak dari  pemanfaatan yang salah di atas ketakutan masyarakat –‘the ultimate misuse of fear’–dengan tujuan politik. Tapi ternyata, pengelolaan rasa takut masyarakat bukan hanya dilakukan kelompok-kelompok teroris, melainkan juga dilakukan oleh banyak kalangan kekuasaan di dunia, dan dikenal sebagai the politics of fear.

Rasa takut dan pengelolaan rasa takut itu, selalu hadir dalam politik Amerika. Akhirnya menjelma sebagai the politics of fear yang dalam hal tertentu dapat disebutkan sebagai politik menakut-nakuti rakyat. Seringkali sekaligus untuk membangkitkan kemarahan rakyat terhadap satu wujud ‘musuh’ –yang bisa betul-betul ada atau sebaliknya hanya dibesar-besarkan melalui stigmatisasi bahkan samasekali hoax. Menurut mantan Presiden AS Richard M. Nixon, ‘people react to fear, not love’. Rakyat lebih bereaksi terhadap ketakutan, bukan kasih. “Fear is present constantly ini American politics,” kata sejarawan David Bennet yang menulis buku The Party of Fear: The American Far Right From Nativism to the Militia Movement. Dalam kontestasi politik Amerika sejak Peristiwa 11 September tahun 2001, ancaman terorisme oleh Muslim fundamentalis selalu jadi topik utama. Negara-negara sumber kelompok fundamentalis itu disebut rogue states –negara kaum villain dengan kecenderungan serba merusak. Pemerintahan Presiden Bush misalnya memberi label seperti itu kepada Iran, Irak dan juga Korea Utara. Negara-negara itu dianggap sebagai poros setan yang berniat menghancurkan Amerika. Continue reading “Terorisme dan Fenomena The Politics of Fear”

Bung Karno Pada Momen Datangnya Ilham Pancasila

SELAIN menawarkan 5 prinsip untuk dijadikan dasar negara, dalam pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, Soekarno juga sempat menawarkan penamaan bagi prinsip-prinsip itu. “Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula,” demikian Soekarno. “Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Tak berhenti hingga di situ, Soekarno menawarkan lanjut, “Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja.” Lalu Soekarno menyatukan prinsip kebangsaan dan internasionalisme (peri kemanusiaan) menjadi socio-nationalisme, dan prinsip demokrasi dan kesejahteraan menjadi socio-democratie. Dan keTuhanan menjadi yang ketiga. Dinamai Soekarno sebagai Trisila. Dan, “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah satu perkataan Indonesia, yaitu perkataan Gotong Royong…. Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila…. Tetapi terserah tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih….” Continue reading “Bung Karno Pada Momen Datangnya Ilham Pancasila”