Tag: Mahkamah Konstitusi

Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (4)

KEBERANIAN untuk berbuat curang, tercipta pula melalui pengalaman empiris dari pemilu ke pemilu. Bahwa, aspek penghukuman terhadap kesalahan dan kejahatan dalam pemilu tak pernah mendapat penanganan yang sungguh-sungguh dan tuntas. Kejahatan demi kejahatan politik dalam sejumlah pemilihan umum maupun pemilihan presiden dari waktu ke waktu  berhasil dilakukan tanpa pengungkapan dan penindakan yang tegas dan tuntas.

Waktu yang disediakan undang-undang yang hanya 15 hari untuk sengketa pilpres dan 30 hari untuk sengketa pemilu legislatif menjadi penyebab terkuburnya banyak kejahatan politik dalam pemilihan umum. Setelah tenggat waktu tercapai, proses mencari kebenaran dengan sendirinya terhenti. Padahal, sebenarnya dan semestinya ada yang bisa dilakukan lebih lanjut melalui aspek peradilan pidana atau paling tidak membentuk komisi pencari fakta untuk mengungkap kejahatan pemilu hingga tuntas. Maka, setidaknya akan ada narasi kebenaran yang bisa dipegang sebagai jangkar objektivitas dari waktu ke waktu. Continue reading “Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (4)”

Advertisements

Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (2)

PADA masa pasca Soeharto, kekuatan-kekuatan politik sipil –khususnya yang merasa selalu dirugikan dalam pemilihan-pemilihan umum Orde Baru–senantiasa menyebutkan pemilihan-pemilihan umum masa reformasi, khususnya Pemilu 1999, sepenuhnya bersih. Bahkan, paling demokratis sepanjang sejarah Pemilihan Umum Indonesia. Gegap gempita klaim kebersihan pemilu tersebut menenggelamkan cerita di balik berita, bahwa sebenarnya Pemilihan Umum 1999 itu juga penuh rekayasa. Partai-partai kecil yang banyak, karena tak punya saksi-saksi di TPS-TPS pelosok, habis dijarah perolehan suaranya oleh beberapa partai yang lebih besar dan lebih baik pengorganisasiannya.

Selain itu, partai-partai kecil yang puluhan jumlahnya itu pun ‘dirampok’ melalui sistem penghitungan alokasi kursi. Upaya mereka melalui protes agar perolehan suara mereka –yang bila diakumulasi, mencapai jumlah puluhan juta suara yang secara kuantitatif setara dengan puluhan kursi DPR– ‘dikembalikan’, tak menemukan jalan penyelesaian. Tidak melalui KPU tidak pula melalui Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

Ada pula rumour politik, bahwa dalam Pemilu 1999, sebenarnya suara Golkar sedikit lebih besar dari perolehan PDIP. Tetapi, kalangan tentara dengan sisa-sisa pengaruhnya, dengan pertimbangan stabilitas keamanan, menyodorkan skenario PDIP sebagai pemenang. Bila Golkar yang dimenangkan akan mencuat tuduhan politis bahwa Pemilu 1999 curang dan direkayasa. Sejumlah jenderal yang mencoba mengambil peran dan haluan baru, memainkan kartu untuk membesarkan PDIP dan atau Megawati Soekarnoputeri. Continue reading “Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (2)”

Pemilihan Presiden 2019 dalam Bayang-bayang Involusi Politik

SAMA sekali bukan keledai, tapi menuju ajang Pemilihan Presiden 2019, kembali bangsa ini bisa terantuk pada batu sandungan yang sama seperti di tahun 2014. Kecuali ada kejadian politik luar biasa –semisal korslet karena kekecewaan di antara partai pengusung calon presiden, sehingga terjadi calon tunggal atau malah 3 pasang calon– maka kembali hanya akan tampil dua pasang calon seperti di tahun 2014. Lengkap dengan pembelahan dua di masyarakat yang akan langsung berhadap-hadapan secara hitam putih di ajang Pemilihan Presiden April 2019, yang pada akhirnya menggelincir ke arah involusi kehidupan politik Indonesia.

Selama 4 tahun terakhir, pembelahan terpelihara. Dan, bersamaan dengan itu makin terbentuk pula banyak die hard yang begitu memuja ketokohan, semacam pengkultusan dalam suatu iklim feodalisme baru. Menakjubkan bahwa mereka yang dianggap seharusnya telah tercerahkan oleh pendidikan tinggi pun tak sedikit yang menjadi die hard. Para die hard memenuhi apa yang disebut Leon Festinger –professor psikologi Universitas Minnesota dan Stanford University– “a man with conviction is a hard man to change”. Tipe ini tak mungkin mengubah pendapatnya, sekeliru apapun, dalam diskursus dan dalam menghadapi kontradiksi. Tak mempan oleh bukti dan argumen rasional. “Katakan padanya anda tidak setuju dan dia akan berpaling. Tunjukkan padanya fakta atau angka-angka dan dia mempertanyakan sumber-sumber datamu.” Jika padanya diajukan jalan logika, dia akan gagal paham. Continue reading “Pemilihan Presiden 2019 dalam Bayang-bayang Involusi Politik”