HANYA beberapa hari menjelang Peristiwa 15 Januari 1974, sebelum dibreidel Mingguan Mahasiswa Indonesia, Bandung, menurunkan sebuah berita ulasan di halaman pertama, “Kisah Di Belakang Issue”, dihiasi gambar Mayor Jenderal Ali Moertopo. Dalam berita itu Jenderal Soemitro, menanggapi Ali Moertopo, menyebut adanya issue pergantian kepemimpinan nasional mulai 1 April 1974 dan upaya adu domba antara dirinya dengan beberapa jenderal dalam kekuasaan.

Bila diukur dan dibaca dengan kacamata kebebasan yang kini bisa lebih dinikmati pers, ulasan itu biasa-biasa saja. Tetapi untuk kurun 40-an tahun lampau, ulasan semacam itu tak disenangi penguasa. Ketidaksenangan itu menjadi salah satu pemicu pembreidelan ganda terhadap media generasi muda itu setelah peristiwa.

Sebagian berita ulasan tentang intrik kekuasaan di Indonesia itu –yang tampaknya masih selalu terjadi hingga kini – dipinjam untuk pemaparan berikut.

Penggantian pimpinan nasional

TERASA begitu mendadak, tanpa angin tanpa hujan. Ibarat ‘curve’ dengan garis yang sedang menanjak, pernyataan Jenderal Soemitro 2 Januari 1974 bagaikan membentuk garis patah, tiba-tiba. Dan melahirkan spekulasi-spekulasi baru. “Kemarin kita semua dikejutkan dengan berita berisi ucapan-ucapan yang keras bernada peringatan tajam dari Wapangab/Pangkopkamtib Jenderal Soemitro. Disertai foto menunjukkan gaya dan wajah keberangan. Cucu-cucu pada bertanya kenapa justru Mayor Jenderal Ali Moertopo yang ada di sampingnya, wajahnya kelihatan senyum-senyum saja?,” demikian Pojok Harian Muslim ‘Abadi’ (5/1).

Dengan sendirinya orang bertanya-tanya,  apa yang sesungguhnya terjadi? Namun mereka yang cermat, semestinya telah dapat membaca ‘perkembangan’ ini beberapa hari sebelumnya. Aspri Presiden, Ali Moertopo, yang terkenal dengan ucapan-ucapannya yang ‘bertuah’ itu, setelah sekian lama boleh dikata berdiam diri saja, di penghujung 1973 tiba-tiba memberikan isyarat. Kepada pers ia melontarkan ‘ramalan’ bahwa aksi-aksi mahasiswa segera mereda di tahun 1974.

Kebetulan atau tidak, kemudian memang dapat disaksikan bahwa usaha-peredaan aksi-aksi mahasiswa di sekitar akhir 1973, sesungguhnya sedang berjalan. Contoh terbuka adalah yang dialami Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Postdam Hutasoit dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah fungsionaris DMUI, menuduh kegiatan-kegiatan Ketua DMUI Hariman Siregar sebagai pengkhianatan. Mereka menyatakan tak percaya lagi kepemimpinan Hariman. Suasana perpecahan meliputi UI waktu itu, namun agaknya dukungan terbesar tetap kepada Hariman.

Ali Moertopo pun bicara lebih jauh. Jika dalam koran-koran berbahasa Indonesia, ia membatasi diri hanya mengenai gejolak-gejolak sosial yang ditimbulkan aksi-aksi mahasiswa, maka lewat koran ibukota berbahasa Inggeris The New Standard ia menyinggung masalah pimpinan nasional. ”Janganlah ada orang yang mempunyai khayalan dapat mengabdi bangsa ini dengan mengganti kepemimpinan nasional –national leadership– atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengarah kepada gagasan semacam itu. Fikiran-fikiran demikian adalah bertentangan dengan identitas nasional, kepribadian dan kebudayaan bangsa dan tidak akan pernah berhasil.” (31/12-1973). Lalu ia memberikan contoh dari sejarah. “Runtuhnya banyak kerajaan-kerajaan dalam sejarah kita sendiri adalah disebabkan oleh kepemimpinan yang goyah dan dengan selalu mengingat pelajaran dari sejarah itu, tidak ada pilihan lain daripada memperkuat kepemimpinan nasional kita.”

Kepada siapa peringatan itu ditujukan, tentu saja tak dikemukakan. Tapi yang jelas, posisi Jenderal Ali Moertopo saat itu adalah pihak yang memberi peringatan. Pada hari yang sama The New Standard juga memuat berita “Pak Harto makes minor reshuffle” –Pak Harto (akan) melakukan reshuffle kecil. Dengan memuat gambar Laksamana Soedomo, berita itu ‘meramalkan’ Presiden Soeharto akan menjalankan tour of duty kecil di dalam eselon militer tertinggi. Laksamana Soedomo yang menjabat Wakil Panglima Kopkamtib akan diberi kedudukan lebih penting dari jabatan sebelumnya. Jabatan apakah itu, hanya bisa direka-reka, karena berita itu sendiri tak mengungkap lebih jauh. Namun, semua orang tahu, jabatan lebih penting dari Wapangkopkamtib di lingkungan Hankam bisa dihitung dengan jari.

Pertemuan terpisah-pisah

Maka datanglah pernyataan yang sangat mendadak itu dari Jenderal Soemitro, beda beberapa hari saja. Topik pernyataan itu serupa dengan peringatan Ali Moertopo dalam The New Standard. Hanya saja pernyataan Soemitro lebih terbuka, disertai latar belakang adanya issue pergantian pimpinan nasional mulai 1 April 1974 yang diramu dan dikembangkan dari sadapan waktu yang lalu. Seraya itu disebut-sebutnya ada usaha adu domba antara dirinya dengan Ali Moertopo, antara dirinya dengan Sutopo Joewono dan antara Sutopo Joewono dengan Ali Moertopo. Seperti Ali Moertopo, Jenderal Soemitro pun menyitir pengalaman sejarah. “Yang ingin, tidak dikasih. Yang dipersiapkan gagal. Yang merasa akan jadi, bubar.” Tidak boleh tidak kesan yang timbul adalah bahwa pernyataan itu bermata dua. Sebagai peringatan bagi penyebar issue dan sekaligus sebagai bantahan bahwa tidak benar akan ada pergantian pimpinan nasional mulai 1 April.

Pernyataan Jenderal Soemitro ini disampaikan kepada pers tatkala Sang Jenderal baru saja bertemu Presiden Soeharto bersama Mayor Jenderal Ali Moertopo dan Letnan Jenderal Sutopo Yuwono, di ‘Istana’ Cendana selama kurang lebih 1 jam. Tetapi beberapa hari sebelumnya, Senin pagi 31 Desember 1973, ada pertemuan lebih luas yang diikuti ketiga jenderal tersebut beserta Wakil Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo, Menteri Sekertaris Negara  Sudharmono, Aspri Presiden Sudjono Hoemardani dan Aspri Presiden Tjokropranolo.

Dua pertemuan –di Istana Merdeka lalu ‘Istana’ Cendana– itu nampaknya memang dimaksudkan agar diketahui masyarakat, sebagaimana itu kemudian diungkapkan pers. Namun apa yang dibicarakan tak diperinci, hanya digambarkan samar-samar dengan kesan ‘penting’. Tetapi hal menarik yang nyaris tak terbetik beritanya ialah bahwa mendahului pertemuan antara Aspri-aspri dan Kopkamtib dengan Presiden, ada pertemuan terpisah antara Presiden dengan Aspri-aspri dan para teknokrat pemerintah. Harian Kompas, menyinggung pertemuan itu tanpa menyebut waktu dan tempat. “Bukan rahasia lagi sampai beberapa waktu yang lalu ada juga ketakserasian antara para menteri teknokrat dan sementara Aspri.” Sebenarnya pertemuan itu berlangsung di luar Jakarta, sebelum akhir 1973.

Dalam pertemuan dengan para teknokrat dan kelompok Aspri tersebut –seperti halnya dalam pertemuan dengan Aspri dan Kopkamtib– Presiden Soeharto bertindak seakan-akan ‘moderator’ untuk menyatukan pandangan-pandangan antara satu dengan yang lainnya. Presiden menegaskan kembali hak prerogatifnya menggunakan Aspri (Asisten Pribadi). Dan menegaskan, pembinaan sosial politik tetap dipercayakan kepada Aspri bidang politik Mayor Jenderal Ali Moertopo.

Pertarungan bersegi banyak internal kekuasaan

TAK lebih dari sepekan setelah ulasan media generasi muda itu, pecah peristiwa yang oleh penguasa diberi akronim Malari. Dalam peristiwa tersebut, meskipun yang lebih menonjol adalah rivalitas Jenderal Soemitro vs Jenderal Ali Moertopo, sebenarnya yang terjadi adalah pertarungan bersegi banyak. Diikuti banyak kelompok dalam kekuasaan dengan tujuan, taktik dan senjata intrik berbeda-beda.

Jenderal Soeharto sendiri –yang kala itu sesungguhnya memiliki dukungan yang sudah lebih melemah di kalangan militer maupun teknokrat dibanding tahun-tahun sebelumnya– adalah satu faktor. Kaum teknokrat, Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan, adalah satu faktor lainnya, di samping keikutsertaan para jenderal seperti Laksamana Soedomo dan sejumlah jenderal yang lain sebagai faktor dalam permainan dan intrik internal kekuasaan.

SESUNGGUHNYA pertarungan dan intrik internal antar kalangan penguasa, adalah bagian melekat pada siklus kehidupan politik kekuasaan, dulu dan sekarang. Dan, berdasarkan pengalaman empiris episentrum pertarungan internal kekuasaan itu biasanya terletak tak jauh-jauh dari seputar dan atau di lingkaran istana……… (media-karya.com/socio-politica.com) #mediakaryaanalisa