Tag: Mingguan Mahasiswa Indonesia

Rahman Tolleng dan Faktor Islam

Oleh: Rum Aly

DALAM banyak waktu, nama dan kegiatan Rahman Tolleng kerapkali sampai ke telinga sebagian generasi baru, namun wajahnya nyaris tak ‘dikenali’ terbuka, terutama di tengah-tengah hiruk pikuk politik pasca reformasi. Akan tetapi pada sisi lain di saat yang sama sejumlah generasi muda lainnya dalam berbagai tingkat usia, sangat lekat dan intens mengikuti pikiran-pikirannya melalui beberapa forum khusus. Ini semacam misteri juga.

Dalam situasi seperti itu, pada tahun 2008 nama A. Rahman Tolleng tiba-tiba muncul dalam sebuah iklan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Terletak di urutan ketiga di antara 297 nama penandatangan. Huruf A di depan nama Rahman Tolleng adalah singkatan dari Abdul –salah satu nama awal yang lazim diberikan keluarga Islami di Sulawesi Selatan kepada anak laki-laki. Iklan tersebut berisi pernyataan bertanggal 10 Mei namun baru tampil di berbagai media nasional terkemuka pada tanggal 30 Mei 2008, sepuluh hari setelah perayaan peringatan seratus tahun Hari Kebangkitan Nasional.

Peritiwa 1 Juni 2008 di Monas

Pernyataan 10 Mei 2008 ini, mengecam kekerasan yang dipraktekkan dalam kehidupan beragama, oleh sekelompok orang penganut garis keras yang dianggap mengatasnamakan umat Islam. Aliansi menganggap penganut kekerasan ini pada akhirnya “akan memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menghancurkan sendi kebersamaan kita.” Aliansi kala itu menyerukan agar pemerintah, para wakil rakyat, dan para pemegang otoritas hukum, untuk tidak takut kepada tekanan yang membahayakan ke-Indonesia-an. Continue reading “Rahman Tolleng dan Faktor Islam”

Advertisements

Rahman Tolleng, Gerakan Bawah Tanah dan Ideologi

Oleh: Rum Aly

          SUATU ketika, seusai mengakhiri masa jabatan sebagai Duta Besar RI di Kanada, saya bertemu Ekky Syahrudin di kediamannya di Jakarta. Itu hanya beberapa bulan sebelum Ekky Syahrudin meninggal dunia pada 28 Juni 2005. Aktivis pergerakan tahun 1966, yang kebetulan tokoh HMI ini,  saya temui  waktu mempersiapkan penulisan buku sejarah politik kontemporer yang melibatkan gerakan mahasiswa ‘Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966’. Semata-mata karena saya bertubuh agak tinggi dan kurus, Ekky spontan menyambut “Wah, Tan Malaka datang…” Memang Tan Malaka berperawakan agak tinggi dan kurus, terutama setelah menderita TB.

Sebutan Tan Malaka untuk saya, meski cuma guyonan karena model tubuh, kualitatif tentu saja jauh panggang dari api. Lalu Ekky menjelaskan mengenai sambutan spontannya dengan menyebut Tan Malaka. “Bung kan dulu dari koran yang memiliki gagasan-gagasan sosialistis”, separuh bercanda. “Anda menggantikan bung Rahman Tolleng, tokoh sosialis, sebagai pemimpin redaksi kan?” Ekky mengatakan kedatangan saya dari Bandung mengingatkannya kepada Rahman Tolleng, yang mendirikan Mingguan Mahasiswa Indonesia, Juni 1966. Jadi, sebenarnya yang terkilas di pikiran Ekky ketika menyebut Tan Malaka, adalah Rahman Tolleng yang oleh kawan dan lingkungan pergaulan politik serta kegiatan lain senantiasa disapa sebagai Bung Rahman. ‘Dikenal’ berpaham sosialis dan kerap diasosiasikan dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Continue reading “Rahman Tolleng, Gerakan Bawah Tanah dan Ideologi”

Ketika Presiden Memerintahkan Pemecatan Dosen

PEMECATAN dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan alasan bermuatan kepentingan politik kekuasaan bukan peristiwa sehari-hari, namun tidak langka. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang baru lalu, pemecatan dan atau ‘pemberhentian sementara’ terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka. Berturut-turut di Universitas Diponegoro, Institut Teknologi 10 November Surabaya, selain di Universitas Gajah Mada. Dua di antara perguruan tinggi negeri itu termasuk di antara tujuh PTN yang kata salah satu direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah terpapar paham radikalisme. Lainnya adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Bagi sebagian civitas academica, khususnya di tujuh PTN tersebut, ini merupakan stigmatisasi yang memerlukan klarifikasi lanjut. Sebelumnya, BNPT melakukan penggrebegan di Universitas Riau terhadap beberapa terduga perakit bom.

Paling menarik perhatian adalah pemberhentian Prof Suteki dari Universitas Diponegoro, yang adalah pengajar Pancasila selama tak kurang dari 24 tahun. Ia ditindaki karena menjadi saksi ahli dalam kasus peradilan Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi yang dituduh memperjuangkan khilafah –yang dengan sintaksis sederhana disebut dengan sendirinya anti Pancasila. Untuk saat ini, sikap anti Pancasila cenderung dikategorikan –tepatnya, ditafsirkan– kejahatan ‘politik’ berat. Tapi terlepas dari itu, peristiwa ‘pemecatan’ di Universitas Diponegoro ini mengingatkan peristiwa hampir serupa di Universitas Padjadjaran tahun 1962 yang menimpa Professor Mochtar Kusumaatmadja SH. Continue reading “Ketika Presiden Memerintahkan Pemecatan Dosen”