POSTUR kepengurusan baru Partai Golongan Karya yang dipublikasikan pekan ketiga Januari 2020 ini sungguh ‘menakjubkan’. Luar biasa tambun, melebihi postur yang sebelumnya pernah ada dalam sejarah keorganisasian Golkar. Menurut Parkinson Law –yang diintrodusir Cyril Northcote Parkinson– sebuah organisasi atau birokrasi memang berkecenderungan memperbesar diri dan memaksimalkan kekuasaan. Dan terkait hasrat ini, kerapkali berkerja sebuah sindrom di kalangan pimpinan organisasi, memperbesar diri dan organisasi bukan secara kualitatif melainkan dengan mengkonsolidasi kesetiaan bawahan yang bila perlu memperbanyak jumlah bawahan. Dan peningkatan kuantitas tersebut takkan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas, untuk tidak mengatakannya justru berisiko mengalami susut efisiensi dan efektivitas. Partai Golkar sedang mengalaminya saat ini dan pembesaran kepengurusan itu –dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya unsur– samasekali tak ada hubungannya dengan peluang memperbesar jumlah dukungan terhadap partai di tengah masyarakat. Tetapi, lebih tertuju pada kepentingan perawatan dan pengamanan kepemimpinan internal.

Pada waktu yang sama, Partai Golkar pun tampaknya sedang mengalami penurunan kadar kemandirian politik. Makin menyerupai sebuah partai yang lebih banyak berposisi sebagai subordinasi dari kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kecenderungan itu terbaca sejak menghadapi Pemilihan Presiden, saat distribusi kursi kabinet hingga proses penyelenggaraan Munas, dan penyusunan postur baru pasca Munas.

Dialog dan dinamika akan susut

Dewan Pimpinan Pusat Golkar 2019-2024 memiliki 107 personel. Terdiri dari 1 Ketua Umum, 11 Wakil Ketua Umum, 40 Ketua, 1 Sekjen, 35 Wakil Sekjen, 1 Bendahara dan 18 Wakil Bendahara. Bandingkan misalnya dengan personel salah satu DPP yang tercatat berkinerja tinggi di masanya, yaitu DPP Golkar 1983-1988. Pada DPP periode itu hanya ada 1 Ketua Umum dengan 8 Ketua, 1 Sekretaris Jenderal dengan 4 Wakil Sekretaris Jenderal, serta 1 Bendahara dengan 2 Wakil Bendahara. Plus minus komposisi jumlah personel ini berlaku di kebanyakan DPP yang pernah ada.

Dengan postur tambun kepengurusan seperti sekarang ini, makin sulit bagi Golkar untuk menjalankan dengan baik dinamika dan proses demokrasi di internal birokrasi tingkat pusat di partai. Khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Bukan hal yang mudah untuk mendengar dan memberi pendapat, bertukar pikiran, lalu mengambil keputusan bersama dalam pleno yang dihadiri kerumunan pengurus. Dialog dan dinamika akan sangat terbatas. Susut. Mau tak mau lebih dulu diupayakan keputusan diambil seperempat kamar, bahkan mungkin seperdelapan kamar atau lebih kecil lagi, lalu difaitaccompli ke pleno untuk disetujui sebagai aklamasi, atau voting bila ingin terasa lebih demokratis.

DPP Partai Golkar yang sekarang ini, didampingi bukan hanya Dewan Pembina, tetapi juga beberapa dewan lain seperti Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Etik. Dilengkapi pula 9 lembaga dengan beberapa bidang kerja yang mirip dengan keberadaan departemen-departemen pada periode-periode terdahulu sebelum masa reformasi. Sebagian di antaranya disesuaikan dengan nomenklatur baru yang ada di pemerintahan saat ini. Antara lain badan penelitian dan pengembangan, lembaga komunikasi dan informasi, badan penanggulangan bencana, lembaga pengembangan kreativitas dan inovasi, badan pengembangan ekonomi rakyat serta lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

Subordinasi dari rezim

Paling menarik dan menjadi perhatian adalah kehadiran salah satu tokoh andalan dalam kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan. Tokoh ini menempati posisi Ketua Dewan Penasihat. Di saat-saat akhir menjelang Munas Golkar Desember lalu, Luhut Binsar adalah tokoh yang menghadirkan kandidat Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo yang adalah pesaing kuat Airlangga Hartarto, ke kantornya di Kemenko Kemaritiman. Usai bertemu Luhut, dalam suasana dramatis Bambang Soesatyo mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan. Ini melicinkan jalan Airlangga menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi. Dalam opini publik, Luhut telah menjalankan misi sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Selain itu sejumlah tokoh Golkar yang duduk di kabinet pun ada di beberapa posisi ‘penting’ di tubuh keorganisasian Golkar. Selain Ketua Umum Airlangga Hartarto yang adalah Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju, ada pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di posisi Wakil Ketua Umum. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali berada di posisi Wakil Ketua Dewan Pembina mendampingi Aburizal Bakrie. Seluruh orang Golkar yang telah ikut berjuang mati-matian di tim pemenangan Joko Widodo, terakomodir di susunan pengurus pusat Partai Golkar periode lima tahun mendatang ini.

Maka terlihat bahwa selera rezim pemerintahan akan cukup kental di tubuh Partai Golkar. Sebaliknya, belum tentu selera Golkar akan bisa masuk mempengaruhi poros pengambilan keputusan dalam rezim. Ke depan, untuk sementara harus diterima sebagai fakta bahwa Partai Golongan Karya adalah kekuatan politik subordinasi dari rezim yang sedang berkuasa. (media-karya.com) #mediakaryaanalisa