Tag: Peristiwa 15 Januari 1974

Intrik Internal Kekuasaan Menuju Peristiwa 15 Januari 1974

HANYA beberapa hari menjelang Peristiwa 15 Januari 1974, sebelum dibreidel Mingguan Mahasiswa Indonesia, Bandung, menurunkan sebuah berita ulasan di halaman pertama, “Kisah Di Belakang Issue”, dihiasi gambar Mayor Jenderal Ali Moertopo. Dalam berita itu Jenderal Soemitro, menanggapi Ali Moertopo, menyebut adanya issue pergantian kepemimpinan nasional mulai 1 April 1974 dan upaya adu domba antara dirinya dengan beberapa jenderal dalam kekuasaan.

Bila diukur dan dibaca dengan kacamata kebebasan yang kini bisa lebih dinikmati pers, ulasan itu biasa-biasa saja. Tetapi untuk kurun 40-an tahun lampau, ulasan semacam itu tak disenangi penguasa. Ketidaksenangan itu menjadi salah satu pemicu pembreidelan ganda terhadap media generasi muda itu setelah peristiwa.

Sebagian berita ulasan tentang intrik kekuasaan di Indonesia itu –yang tampaknya masih selalu terjadi hingga kini – dipinjam untuk pemaparan berikut. Continue reading “Intrik Internal Kekuasaan Menuju Peristiwa 15 Januari 1974”

Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974

PERISTIWA 15 Januari 1974 oleh kalangan penguasa selalu disebut Malari –akronim dari Malapetaka Lima Belas Januari– yang bertujuan untuk menekankan konotasi buruk dari peristiwa tersebut. Kata malapetaka yang bermakna sebagai suatu bencana, jauh dari pengertian perjuangan berdasarkan idealisme. Dengan demikian penggunaan kata malapetaka mematahkan citra idealis yang selalu dilekatkan kepada gerakan-gerakan mahasiswa, setidaknya sejak sekitar 1966-1967 saat gerakan mahasiswa menjadi salah satu faktor dalam menjatuhkan kekuasaan otoriter Soekarno. Sementara itu, Jopie Lasut, wartawan Harian Sinar Harapan, menyebut akronim Malari itu diasosiasikan penguasa dengan penyakit Malaria.

Tetapi kenapa peristiwa di awal tahun 1974 itu masih lebih diingat daripada peristiwa pencetusan Tritura 10 Januari 1966? Selain karena ‘usia’ pencetusan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) lebih ‘tua’ 8 tahun, juga karena para pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 –Hariman Siregar dan kawan-kawan– memang lebih rajin melakukan upacara peringatannya. Namun sesungguhnya yang tak kalah penting adalah sejak masa reformasi, Soeharto lebih banyak dihujat, sementara ‘kesalahan’ Soekarno terkait Peristiwa 30 September 1965 cenderung coba mulai dilupakan dan serenta dengan itu fokus sorotan beralih ke isu kejahatan kemanusiaan 1965-1966.

Para tokoh pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 sendiri, agaknya tak begitu mempersoalkan konotasi buruk akronim Malari, dan tetap memilihnya sebagai penyebutan bagi peristiwa tersebut. Continue reading “Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974”

Rahman Tolleng, Kisah Kandas Percobaan Struggle From Within

SEGERA setelah Peristiwa 30 September 1965 tanda-tanda tumbangnya rezim Nasakom Soekarno, mulai membayang. Diakui atau tidak, saat Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution serta sejumlah perwira militer anti komunis masih ada dalam kesangsian mengakhiri kekuasaan Soekarno, kelompok mahasiswa dan pelajar tampil sebagai faktor pendorong diakhirinya rezim lama. Di Jakarta ada tokoh-tokoh mahasiswa di barisan depan seperti antara lain Cosmas Batubara, Mar’ie Muhammad, Marsillam Simandjuntak dan Fahmi Idris. Sementara di Bandung ada Rahman Tolleng yang muncul dari ‘bawah tanah’ dan menjadi pelopor gerakan anti Soekarno yang kali ini dilakukan di ‘permukaan tanah’.

Bersama Rahman di Bandung ada aktivis mahasiswa senior lainnya seperti Alex Rumondor, Mangaradja Odjak Siagian dan lainnya. Lalu muncul tokoh-tokoh penggerak mahasiswa intra kampus Rachmat Witoelar yang memperkuat otot massa bagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dan aktivis populer Soegeng Sarjadi dari kampus Universitas Padjadjaran yang memicu aksi perobekan gambar Bung Karno Agustus 1966. Continue reading “Rahman Tolleng, Kisah Kandas Percobaan Struggle From Within”

45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing

EMPAT puluh tahun waktu berlalu setelah Peristiwa 15 Januari 1974, dan Indonesia awal 2019 masih tetap menghadapi beberapa titik persoalan ekonomi dan politik yang serupa. Dalam dua momen, amat menonjol kritik tajam tentang dominasi modal dan bantuan asing. Menjelang tahun 1974 Indonesia menjadi bagian dari protes luas atas dominasi (ekonomi) Jepang di regional Asia Tenggara. Sementara saat ini, pada tahun-tahun ini, Indonesia dipenuhi diskursus tajam mengenai dominasi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok melalui tali temali hutang.

Bedanya, pada 45 tahun lalu titik kulminasi protes tercapai dan di Indonesia meletus pada akhirnya sebagai Peristiwa 15 Januari 1974. Terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang oleh kalangan kekuasaan kala itu diberi akronim Malari atau ‘Malapetaka Limabelas Januari’ yang berkonotasi buruk dalam bingkai makar. Jenderal Soeharto sebenarnya nyaris tumbang, namun berhasil mendayung keluar di antara gelombang persaingan internal para jenderal maupun teknokrat di bawahnya.

Peking-Tokyo-Beijing

Protes besar-besaran anti Jepang di Asia Tenggara sebenarnya dimulai di Bangkok., berupa gerakan mahasiswa ‘Anti Japanese Goods’. Merambat ke Indonesia. Kala itu, bipolarisme dunia –akibat masih berlangsungnya Perang Dingin– masuk ke dalam lingkup nasional semua negara. Di Indonesia simbol pertarungannya adalah antara Ali Murtopo-Soedjono Hoemardani-CSIS-Jepang-Amerika versus Jenderal Soemitro-Hariman Siregar-Sjahrir –bersama maupun terpisah– sebagai kelompok kritis progressif. Continue reading “45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing”

Tiga Jenderal di Kancah Peristiwa Mei 1998

ADA tiga jenderal yang nama dan perannya tak kunjung henti dari tahun ke tahun senantiasa dikaitkan dengan Peristiwa Mei 1998. Jenderal pertama, Jenderal Wiranto Menhankam/Pangab dan yang kedua Letnan Jenderal Prabowo Subianto Panglima Kostrad di tahun 1998 itu. Lalu yang ketiga, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, penanggung jawab keamanan ibukota dalam kedudukannya di tahun yang sama selaku Panglima Kodam V Jaya. Nama mereka bertiga disangkutpautkan berkepanjangan dengan beberapa bagian tak nyaman dari peristiwa.

TGPF yang diketuai Marzuki Darusman SH, menyimpulkan bahwa dalam Peristiwa Mei 1998, terutama di ibukota, banyak sekali pihak yang bermain di semua tingkat. “Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja ‘menumpangi’ kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan tindakan apa-apa.” Dalam konteks inilah menurut TGPF, “ABRI dianggap bersalah karena ‘tidak cukup bertindak’ untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki kewenangan dan sarana untuk itu.” Di titik ini, tentu Jenderal Wiranto disorot pada tingkat nasional –karena peristiwa serupa terjadi juga di beberapa daerah di luar ibukota. Dan, sebatas untuk ibukota, fokus terarah pada Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, yang kelak masih sempat mengalami promosi karir. Naik pangkat sebagai Letnan Jenderal, dan menjadi Wakil Menteri Pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Continue reading “Tiga Jenderal di Kancah Peristiwa Mei 1998”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)

Setelah Peristiwa 15 Januari 1974, Golkar ditetapkan harus dipegang ABRI. Jabatan Pelaksana Harian Dewan Pembina selalu dipegang oleh Panglima ABRI. Tubuh Golkar sendiri mengalami semacam pembersihan. Antara lain yang terkena ‘pembersihan’ adalah unsur aktivis 1966 yang sebenarnya tergolong dalam unsur kelompok gagasan pembaharuan dari Golkar.

Tanpa nilai dan kebajikan baru. Banyak bagian dari rasionalitas –dan mungkin juga model kegairahan berpolitik– di tahun-tahun awal pasca Soekarno itu, kini hilang dan atau tidak ditemukan dalam euphoria kebebasan masa reformasi. Kini di era reformasi dan sesudahnya banyak orang menganggap keterikatan itu tidak boleh ada dalam demokrasi. Padahal kebebasan dan keterikatan selalu tarik menarik dalam kehidupan manusia, menuruti hukum alam. Tak mungkin hanya kebebasan tanpa keterikatan. Tetap harus ada aturan, tetap harus ada keterikatan hukum dan keterikatan akan norma-norma masyarakat yang beradab. Jangan membiarkan diri hidup tak berbudaya. Kini, budaya parlemen –untuk menyebut satu contoh penting dalam kehidupan politik Indonesia– seakan-akan menjadi tak karuan lagi. “Di Inggeris orang menyebut member of parliament sebagai the honourable, tapi di Indonesia bagaimana kita boleh menyebut terhormat lagi bila orang lebih mengutamakan urusannya sendiri saja lebih dulu? Perlu cermat menjaga harkat dan martabat, agar jangan sampai menjadi horrible member of parliament,” ujar Dr Midian Sirait yang termasuk kelompok pemikir di tubuh Golkar di masa-masa awal.

MOHAMMAD HATTA DAN SOEKARNO. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan politik serta kehidupan bernegara, kita makin kekurangan solidarity makers seperti Adam Malik, Mohammad Hatta, IJ Kasimo, Mohammad Natsir, ataupun type Soekarno bahkan Tan Malaka. Atau makin kehilangan tokoh dengan altruisme seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Semua orang yang bergerak di kancah politik saat ini, bukan solidarity maker –kalau tidak malah, meminjam Dr Midian Sirait, beberapa di antaranya adalah trouble maker. (Foto, download)

Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (4)

SEBELUMNYA, juga ada gagasan tiga partai yang dilontarkan oleh Sjafruddin Prawiranegara pada simposium di Bandung. Ada kemungkinan Soeharto kala itu sedikit terpengaruh oleh gagasan Sjafruddin, sehingga beberapa waktu kemudian memutuskan penyederhanaan partai setelah pemilihan umum 1971 dengan memilih bentuk tiga partai bukan dwi partai. Dari 9 partai dan 1 Golkar yang menjadi peserta pemilihan umum 1971, terjadi penyederhanaan menjadi dua partai –Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia– ditambah satu Golongan Karya. Sebenarnya, sebelumnya sekitar waktu itu pernah ada yang mengajukan gagasan 5 partai, yakni 2 partai Islam, 1 partai nasional, 1 partai Kristen-Katolik serta 1 Golongan Karya. Namun terhadap gagasan ini, Ali Moertopo bilang, “Sudahlah, pak Harto telah memutuskan 3 partai.”

Benang merah gerakan pembaharuan kala itu, dari Bandung khususnya, adalah perombakan struktur politik, melaksanakan dwi partai, dan tentara tidak lagi masuk dunia politik, barulah tercipta kehidupan politik baru dalam sistem politik dengan kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur. Tapi itu semua  ternyata bukan sesuatu yang mudah dikerjakan.

JENDERAL BENNY MURDANI. Kalau Ali Moertopo baru kembali dari bertemu dengan Soeharto ia mengajak beberapa orang berkumpul dan menginformasikan apa yang saat itu misalnya membuat Soeharto marah dan sebagainya. Tidak boleh tidak, saat itu Soeharto tak terlepas dari tipikal Jawa yang sudah menjadi ‘raja’…… Ada koreksi, misalnya dari Jenderal Benny Murdani, tapi semuanya nyaris tak diindahkan.

Pengalaman terbenturnya gagasan dwi partai, antara lain menunjukkan banyaknya hambatan bahkan kemusykilan yang harus dihadapi. Tapi terlepas dari itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa sedikit banyak Golkar dalam kadar tertentu sempat menjadi wahana bagi kaum pembaharu untuk memperjuangkan gagasannya. Berbeda banyak dengan Golkar masa belakangan yang lebih penuh pertikaian opportunistik antar tokoh-tokoh antagonis. Bagaimana pun, sejumlah gagasan pembaharuan berhasil diwujudkan, misalnya pembentukan ormas-ormas mandiri yang bukan onderbouw partai atau Golkar. Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (4)”