SEDERETAN kasus beraroma korupsi yang aktual mencuat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan betapa perilaku korupsi di Indonesia memang nyaris mustahil tersembuhkan. Apalagi bersamaan dengan itu makin kentara bahwa lembaga pemberantasan korupsi KPK memang berhasil dilemahkan dengan pengesahan revisi Undang-undang KPK di detik-detik akhir periode pertama masa kepresidenan Joko Widodo. Dan pada saat yang sama janji presiden kepada publik untuk mengeluarkan Perppu pasca revisi hingga kini tak kunjung wujud. Membuat publik sesak nafas dalam penantian.

Berturut-turut setelah itu terkuak kasus ‘korupsi’ dan penyalahgunaan wewenang direksi Garuda, skandal kerugian negara belasan triliun rupiah di Jiwasraya, disusul potensi skandal serupa di Asabri. Lalu, ada Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap salah seorang komisioner KPU –Wahyu Setiawan– yang terlibat kasus suap terkait pemilu legislatif dari kader PDIP Harun Masiku. Namun tangan Harun Masiku sendiri belum ikut tertangkap karena sang pemilik tangan yang seakan well informed berhasil kabur duluan. Dan bagaikan kena batunya, KPK ternyata tak berdaya saat mengejar dan akan menangkap beberapa terduga yang sedang berada di kompleks PTIK. Malah para petugas KPK yang justru sempat jadi bulan-bulanan oleh sejumlah anggota Polri ‘disekap’ dan di tes urine segala di sana. Kemudian gagal pula menggeledah kantor partai pemenang pemilihan umum PDIP, karena dihalang-halangi satuan pengamanan di situ. Lengkap sudah tragi komedi KPK periode baru ini. Sementara itu kredibilitas KPU juga berada di ujung tanduk: Apakah cuma satu kasus curang yang telah terjadi di tangan lembaga itu?

Semacam Republik Korupsi

Rangkaian fakta empiris kebuntuan penuntasan kasus-kasus korupsi besar di Indonesia, dari waktu ke waktu, sesungguhnya telah mengukuhkan negeri ini sebagai semacam Republik Korupsi yang dikuasai kelompok-kelompok perampok uang negara. Karena korupsi belakangan ini melibatkan begitu banyak orang, dilakukan beramai-ramai, dan umumnya sulit diungkap tuntas karena begitu luasnya persekongkolan yang bisa saling menutupi, maka jaringan korupsi seringkali dianalogikan dengan antara lain khewan laut bernama gurita. Media massa kerap menggunakan istilah menggurita bagi korupsi yang makin meluas, merambah ke mana-mana secara sistemik dan terorganisir bagaikan suatu struktur. Seorang penulis buku juga menggunakan nama khewan bertentakel banyak itu itu dalam penggambarannya mengenai korupsi dalam struktur kekuasaan.

Bila berukuran kecil, mahluk laut bertangan banyak itu, dikenal sebagai cumi-cumi yang merupakan santapan lezat di restoran seafood. Saat menyelamatkan diri dari lawan yang lebih kuat, cumi-cumi maupun gurita kecil akan menyemprotkan ‘tinta’ sebagai kamuflase. Tapi bila berukuran besar, ia berbalik ditakuti mahluk laut lainnya, bahkan dihindari para nelayan dan pelaut, dan disebut sebagai gurita atau octopus. Ada beberapa jenis di antaranya yang ukurannya amat besar dengan kemampuan dahsyat meringkus mangsa dengan belitan tentakelnya yang terkoordinasi, sebelum menghisapnya sebagai santapan.

Sama dengan gurita raksasa yang sesungguhnya, ‘gurita korupsi’ yang menjelajah sampai ke luar wilayah kemaritiman, pun amat perkasa. Selain makin rakus menghisap di berbagai medan rezeki, dengan tentakelnya yang banyak dan terkoordinasi, ‘gurita korupsi’ bahkan bisa memangsa lembaga-lembaga pemberantas korupsi, setidaknya membuatnya lemas tak berdaya. Dipadu dengan analogi binatang pengerat bernama tikus, ordo korupsi pun makin dahsyat daya rusaknya. Tak pernah ada penganggu-pengganggu kecil yang bernama whistle blower yang bisa selamat menunaikan niat membuka kasus atau pertobatan, melainkan sang penganggu itulah yang lebih dulu dijerat dan dimasukkan kerangkeng. Para penegak hukum yang masih punya integritas, dibujuk untuk tutup mata, dan bila masih tak mempan rayuan, akan dipentalkan keluar dari posisinya bahkan bisa dikriminalisasi sampai tersudut meringkuk di dalam sel tahanan.

Ada beberapa contoh bisa diberikan dari waktu ke waktu hingga kini, untuk memperlihatkan kekuatan persekongkolan pelaku korupsi dan kejahatan keuangan lainnya. Kadangkala menurut isu virus korupsi bisa menembus hingga ke balik dinding Istana Kepresidenan.

Tuduhan adanya korupsi dan penyimpangan oleh kalangan kekuasaan, tercipta melalui terungkapnya sejumlah kasus, dan menciptakan kesimpulan tersendiri dalam opini publik. Mencuatnya berbagai kasus dari waktu ke waktu hingga kini, yang melibatkan baik tokoh partai maupun petinggi pemerintahan menjadi konfirmasi tentang kotornya rezim kekuasaan per suatu waktu. Bukan hanya korup materi, tetapi juga ada kemungkinan besar memenangkan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden melalui kecurangan. Demi kelanggengan kekuasaan. Tentu selalu ada bantahan, tetapi bantahan-bantahan itu seringkali terasa tak meyakinkan.

Dilema

Dengan kesimpulan seperti itu, berkali-kali banyak pihak yang sampai kepada keinginan menghentikan suatu rezim di tengah jalan sebelum betul-betul membangkrutkan negara. Tetapi menurunkan paksa seorang Presiden dan Wakil Presiden dengan cara konstitusional bukanlah hal yang mudah, penuh dilema. Apalagi bila menggunakan cara inkonstitusional, yang akan segera dibasmi sebagai makar –tak peduli apakah rezim itu memang pantas diturunkan.

Banyak analis dan pengamat moderat mengatakan menurunkan seorang presiden atau rezim di tengah jalan hanya akan menimbulkan masalah baru yang belum tentu mampu dipikul bangsa ini. Ikrar Nusa Bhakti  misalnya beberapa tahun lalu pernah mengatakan bila rezim diturunkan di tengah jalan, tentara akan naik lagi mengulangi sejarah lampau. Pengamat lain mengatakan, bisa jadi kaum militan anarkis yang didukung partai-partai oportunis akan naik mengambil kekuasaan. Tetapi sebaliknya, membiarkan rezim berlanjut kemungkinan besar akan membuat bangsa dan negara betul-betul bangkrut. Kekuatiran semacam ini pernah diutarakan Jenderal Purnawirawan Sayidiman Suryohadiprojo beberapa tahun lalu. Kelompok-kelompok mahasiswa dari waktu ke waktu juga berkali-kali menawarkan solusi menurunkan rezim berkuasa yang sudah menyimpang.

Titik lemah: Sistem Kepartaian

Namun terlepas dari itu semua, cara-cara konstitusional saat ini memiliki titik yang sangat lemah, yakni sistem kepartaian yang sangat buruk. Nyaris tanpa kecuali semua partai saat ini adalah partai oligarkis. Tak satu pun partai politik pantas dipercaya penuh. Selain oligarkis, partai-partai yang ada kebanyakan adalah partai-partai dengan para pemimpin yang oportunis dan wealth driven. Tak ada partai yang betul-betul bersih dari permainan politik uang dan taktik kotor. Semua partai ganti berganti telah mengkontribusikan politisi-politisi korup.

Mereka adalah bagian dari pembentuk kombinasi mutan gurita korupsi dan mahluk pengerat di tubuh Republik Korupsi. Tolong sebutkan partai mana yang tokoh-tokohnya tak pernah bermasalah hukum –besar atau kecil. PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, PKB, PPP, PAN, Partai Hanura, bahkan partai baru seperti PSI, semua ada ceritanya. Partai kecil yang disebut terakhir ini pernah dipertanyakan sumber dananya oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supraktikno (merdeka.com 12/3/2019) ketika partai ini mengusili kadar sikap anti korupsi PDIP. “Ada yang menarik tentang PSI. Siapa saja konglomerat yang ada di belakangnya, sumber dana dari bisnis apa, dan seterusnya, bisa jadi kajian yang menarik.” Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, yang disorot terkait beberapa kisruh proyek, khususnya proyek reklamasi, ternyata kemudian menjadi Sekretaris Dewan Pembina PSI (CNN Indonesia 28/2/2018).

MAKA, apakah penyelesaian konstitusional bisa dipercayakan ke tangan partai-partai yang tidak bersih? Lebih khusus, apakah partai-partai yang ada mampu mencegah Indonesia menjadi Republik Korupsi? (media-karya.com/socio-politica.com) #mediakaryaanalisa