Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)

ARUS politik akrobatik para kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon presiden, ternyata berlangsung serial. Menyerupai sedikit lakon tragedi komedi, yang sedikit menjemukan, dan cukup memprihatinkan. Jalinan lakon itu bisa diikuti melalui berita di beberapa media mainstream. Dalam sebuah berita pendek, Harian Kompas (24/9) memberitakan terjadinya arus serupa di Kalimantan Tengah, setelah Sumatera Barat, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya.

“Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan kepala daerah 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menyatakan mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, dalam Pemilu Presiden 2019,” tulis Kompas. “Pernyataan itu dibacakan bupati terpilih Barito Utara, Nadalsyah, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (23/9/2018).” Acara dihadiri Sugianto Sabran dan Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran. “Kalau partai sudah jelas dukungannya ke mana, kalau yang tadi (dukungan) yang saya bacakan, karena arahan atasan,” kata Nadalsyah seusai membacakan pernyataan tertulis yang diterimanya dari Sugianto. Sugianto mengatakan, dukungan ini harus dilihat Jokowi. “Dukungan kami tidak main-main ke pak Jokowi. Namun, ke depan kami minta jatah kursi di kabinet untuk putra Kalteng,” ujarnya.

Etika kepemimpinan demokratis

Model dukungan dari Kalimantan Tengah ini hampir serupa dengan yang terjadi di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Para kepala daerah beramai-ramai menyatakan dukungan terbuka untuk pasangan petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bedanya hanya, di Kalimantan Tengah disertai semacam syarat agar ada anugerah kursi kabinet untuk ‘putra daerah’. Secara keseluruhan, arus dukungan ini menunjukkan dengan kuat betapa tak diindahkannya lagi etika kepemimpinan demokratis. Bahwa begitu seorang terpilih menjadi kepala daerah, tokoh bersangkutan langsung menjadi kepala daerah bagi seluruh rakyat di daerah itu. Baik bagi yang memilih maupun yang tak memilihnya, atau bagi yang ‘abstain’. Ia bukan sekedar pemimpin daerah bagi yang memilihnya saja.  (Baca socio-politica 19 September 2018:  https://media-karya.com/2018/09/19/para-gubernur-baru-dalam-politik-akrobatik/#more-308). Perhitungan pragmatis masa depan posisi dalam kekuasaan lebih dikedepankan. Menjadi pertanyaan, apakah karena itu kepemimpinan politik kini tak memerlukan lagi etika terhadap rakyatnya sendiri? #mediakaryaanalisa

SENJATA REPRESI DAN POLITIK KEBOHONGAN DALAM KARIKATUR T. SUTANTO 1967. Saat para politisi dan penguasa partai ingin masuk ke dalam kekuasaan, mereka kerapkali seakan ‘mengemis’ suara rakyat –selain membujuk dengan kebohongan atau sekalian berusaha membelinya atau mengambil paksa. Akan tetapi begitu kekuasaan sudah berada di tangan, mereka bisa berbalik berubah semena-mena memaksakan kemauan untuk berdaulat kepada rakyat, demi kepentingan pribadi atau kelompok. Seringkali dengan senjata represi bila ada yang tak mau tunduk. (Foto lead, Pelantikan 9 Gubernur/download) #MediaKarya

Sorotan kalangan akademisi dan kaum intelektual mengenai aspek etika kepemimpinan dan netralitas para kepala daerah ini, tak begitu banyak tampil, sebagaimana topik itu tak cukup mendapat tempat dalam pers mainstream. Lebih menonjol ‘pembenaran’ bahwa deklarasi dini para gubernur, bupati dan walikota itu tak melanggar peraturan. Ini dicampuradukkan dengan ketentuan membolehkan kepala daerah ikut tim sukses sesuai peraturan KPU, dengan syarat harus cuti. Para tokoh kekuasaan ada dalam arus utama pembenaran ini. Sejauh ini, di luar tokoh-tokoh partai oposisi, kecaman terhadap fenomena akrobatik politik para kepala daerah hanya disuarakan oleh Profesor Karim Suryadi dari UPI dan Hadar Nafis Gumay mantan komisioner KPU.

Sayup-sayup ada suara bahwa sikap berlebih-lebihan  para kepala daerah yang melakukan akrobatik politik ini –yang untuk sebagian menyerupai sikap feodalistik ABS di masa lampau– bisa melukai perasaan rakyat pemilih. Rakyat pemilih memilih seorang gubernur, bupati atau walikota untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepentingan masyarakat. Bukan untuk menggiring mereka seakan kerbau untuk menjalankan hak demokrasi mereka sebagai waragnegara. Apalagi mewakili dan atau mengatasnamakan rakyatnya untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Rakyat akan menjalankan sendiri hak pilih itu. Jika kepala daerah yang harus ‘memilih’ untuk mereka, lalu buat apa ada pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung? Kembali saja sekalian ke sistem pemilihan presiden melalui MPR.

Saatnya rakyat bijak dan mengajar balik

Namun inilah ironi demokrasi Indonesia selama ini. Saat para politisi dan penguasa partai ingin masuk ke dalam kekuasaan, mereka kerapkali seakan ‘mengemis’ suara rakyat –selain membujuk dengan kebohongan atau sekalian berusaha membelinya atau mengambil paksa. Akan tetapi begitu kekuasaan sudah berada di tangan, mereka bisa berbalik berubah semena-mena memaksakan kemauan untuk berdaulat kepada rakyat, demi kepentingan pribadi atau kelompok. Seringkali dengan senjata represi bila ada yang tak mau tunduk.

Menghadapi ini, mungkin rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sudah harus mulai mencoba mengajar balik para politisi dan kalangan kekuasaan. Dengan pikiran jujur sederhana rakyat pun bisa cerdas dan bijak. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 19 April 2019 maupun Pilkada-pilkada mendatang adalah momentumnya. Jangan sekali-kali melupakan: Seorang pemimpin dan satu partai bisa terangkat ke atas karena suara rakyat, sebagaimana suara rakyat pun bisa balik menghempaskannya… (media-karya.com) #mediakaryaanalisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s