Tag: KPU

Saat Hoax Menjadi ‘Kebenaran’ dan Kebenaran Menjadi ‘Hoax’

PERBUATAN dusta atau bohong, adalah sebuah perilaku khas yang telah mengiringi manusia menempuh peradaban dalam berbagai episode sejarah. Kitab suci beberapa agama besar, menuturkan adanya perilaku bohong dan agama pun melarang kebohongan. Sementara itu dalam berbagai tingkat sejarah evolusi manusia, perbuatan menyangkal menjadi salah satu bagian penting dari mekanisme defensif seseorang saat menjadi tertuduh oleh manusia lainnya. Mekanisme defensif itu sendiri kemudian telah berkembang menjadi tak sekedar menyangkal, namun menuduh balik sang ‘seteru’ sebagai pembohong dan telah melakukan fitnah.

Selama 350 tahun bangsa ini dibohongi kaum kolonial dan penguasa feodal, sehingga terpuruk seraya dibiarkan bodoh tak terorganisir agar mudah dikuasai. Dan selama 7 dekade lebih Indonesia merdeka, kalangan akar rumput jatuh bangun sebagai korban dari satu kebohongan ke kebohongan lain oleh berbagai partai politik dan kalangan kekuasaan bangsa sendiri.

Senjata kebohongan dalam suasana pembelahan

Dan, sungguh luar biasa, 4 atau 5 tahun terakhir ini kehidupan politik Indonesia seakan tiba di suatu titik nadir dalam iklim pembelahan masyarakat yang berkepanjangan. Bermula dari peseteruan dalam Pemilihan Presiden 2014 yang siap berlanjut menuju Pemilihan Presiden 2019. Secara terbuka dan kasat mata berlangsung persaingan perebutan hegemoni negara yang bergelimang penggunaan senjata kebohongan berkadar tinggi. Continue reading “Saat Hoax Menjadi ‘Kebenaran’ dan Kebenaran Menjadi ‘Hoax’”

Pemilihan Presiden 2019 Dalam Fenomena Distrust

AKUMULASI serentetan kejadian yang secara umum terasa ganjil dan tak biasa yang berlangsung berkepanjangan, ternyata telah mempertebal distrust publik dalam perjalanan menuju 17 April 2019. Secara khusus, mengemuka pertanyaan yang bersumber pada kesangsian apakah Pemilihan Presiden mendatang akan berlangsung adil dan jujur? Dan letupan itu per saat ini memilih muara perdebatan sengit terkait rencana penggunaan kotak suara kardus dalam pemilihan umum presiden dan legislatif yang akan datang.

Dalam logika awam yang sederhana, penggunaan kotak suara kardus akan lebih rawan segi keamanannya daripada kotak aluminium. Kesimpulan ini tentu lahir dari semacam pengalaman empiris yang sedikit banyak terkonfirmasi dari pemilu ke pemilu. Kita kutip ucapan men on the street dalam rangkaian perbincangan belakangan ini: Jangankan kotak kardus, kotak suara aluminium yang digembok pun bisa dijebol. Tahun 2014 diberitakan bahwa tak kurang dari Megawati Soekarnoputeri, menyatakan ketaksetujuan terhadap penggunaan kotak suara kardus. Gampang disuwek-suwek, ujar Mega kala itu. Artinya ada kekuatiran kecurangan secara fisik terhadap surat suara. Padahal, kecurangan suatu pemilihan umum pun sebenarnya lebih berpotensi dilakukan dalam proses penghitungan suara yang harus menjalani perjalanan panjang beberapa tingkat. Continue reading “Pemilihan Presiden 2019 Dalam Fenomena Distrust”

Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)

ARUS politik akrobatik para kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon presiden, ternyata berlangsung serial. Menyerupai sedikit lakon tragedi komedi, yang sedikit menjemukan, dan cukup memprihatinkan. Jalinan lakon itu bisa diikuti melalui berita di beberapa media mainstream. Dalam sebuah berita pendek, Harian Kompas (24/9) memberitakan terjadinya arus serupa di Kalimantan Tengah, setelah Sumatera Barat, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya.

“Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan kepala daerah 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menyatakan mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, dalam Pemilu Presiden 2019,” tulis Kompas. “Pernyataan itu dibacakan bupati terpilih Barito Utara, Nadalsyah, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (23/9/2018).” Acara dihadiri Sugianto Sabran dan Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran. “Kalau partai sudah jelas dukungannya ke mana, kalau yang tadi (dukungan) yang saya bacakan, karena arahan atasan,” kata Nadalsyah seusai membacakan pernyataan tertulis yang diterimanya dari Sugianto. Sugianto mengatakan, dukungan ini harus dilihat Jokowi. “Dukungan kami tidak main-main ke pak Jokowi. Namun, ke depan kami minta jatah kursi di kabinet untuk putra Kalteng,” ujarnya. Continue reading “Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)”

‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?

DI ATAS kertas, menghadapi Pemilihan Presiden April 2019, Joko Widodo lebih gagah perkasa dibandingkan saat akan menghadapi event serupa di tahun 2014. Didukung koalisi 6 partai –PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura– dengan akumulasi perolehan suara 62,16 prosen, Joko Widodo hanya menyisakan satu peluang calon pasangan presiden-wakil presiden lain terkait dengan ketentuan presidential threshold. Tahun 2014, koalisi partai pendukung Joko Widodo –Koalisi Indonesia Hebat– jauh lebih langsing, tanpa Partai Golkar dan PPP. Namun mungkin berkat ‘kerja-kerja-kerja’, melalui satu intervensi berbalut kain sutera, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ‘berhasil’ mengelola perselisihan internal di dua partai, Golkar dan PPP, untuk keuntungan penguasa. Hasil ‘rebus ulang’ dua partai itu kemudian menciptakan resultante akhir lepasnya dua partai itu dari Koalisi Merah Putih dan berpindah ke Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah. Follow the triumphant.

Partai-partai dan kelompok politik maupun perorangan yang pragmatis, lazimnya memang akan menempatkan sikap follow the triumphant –mengikuti yang unggul– sebagai pilihan teratas. Dalam urusan pencalonan presiden, karena begitu banyaknya yang memilih sikap follow the triumphant dan pada waktu yang sama ada presidential threshold berangka tinggi, maka kecenderungannya adalah penyempitan arena kontestasi. Bisa-bisa malah, bila hasrat mengekori sang unggul terlalu berlebihan, hanya akan ada satu pasangan pemain, yaitu Joko Widodo dan Wapres pilihannya, yang bisa maju ke gelanggang. Dalam rangkaian Pilkada yang baru lalu, beberapa pasangan calon terpaksa berhadapan dengan kotak kosong. Dan ada yang kalah menghadapi kotak kosong. Continue reading “‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?”