Tag: Partai Demokrat

Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)

ARUS politik akrobatik para kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon presiden, ternyata berlangsung serial. Menyerupai sedikit lakon tragedi komedi, yang sedikit menjemukan, dan cukup memprihatinkan. Jalinan lakon itu bisa diikuti melalui berita di beberapa media mainstream. Dalam sebuah berita pendek, Harian Kompas (24/9) memberitakan terjadinya arus serupa di Kalimantan Tengah, setelah Sumatera Barat, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya.

“Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan kepala daerah 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menyatakan mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, dalam Pemilu Presiden 2019,” tulis Kompas. “Pernyataan itu dibacakan bupati terpilih Barito Utara, Nadalsyah, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (23/9/2018).” Acara dihadiri Sugianto Sabran dan Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran. “Kalau partai sudah jelas dukungannya ke mana, kalau yang tadi (dukungan) yang saya bacakan, karena arahan atasan,” kata Nadalsyah seusai membacakan pernyataan tertulis yang diterimanya dari Sugianto. Sugianto mengatakan, dukungan ini harus dilihat Jokowi. “Dukungan kami tidak main-main ke pak Jokowi. Namun, ke depan kami minta jatah kursi di kabinet untuk putra Kalteng,” ujarnya. Continue reading “Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)”

Permainan Poker Menuju ‘Pemilihan Presiden 2019’

TIBA-TIBA peristiwa demokrasi Pemilihan Presiden Indonesia 2019, menjadi semacam permainan poker. Di situ, pertama-tama tentu ada adu poker face. Dan poker face itu adalah produk kemampuan bersandiwara yang masuk rumpun perilaku hipokrit. Dilengkapi adu siasat intip mengintip dan gertak mengertak satu sama lain. Adu tagar #JokowiDuaPeriode versus #2019GantiPresiden. Berakhir dengan gertakan siap berantem, kalau diganggu.

Sejauh ini hingga hari ketiga masa pendaftaran peserta Pemilihan Presiden 4-10 Agustus 2018 baru ada satu kepastian. Bahwa yang akan tampil menjadi calon presiden adalah dua orang, Ir Joko Widodo dan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu pun sekedar berkategori kepastian dalam ketidakpastian, karena yang tersaji ke publik adalah masih berlangsungnya proses konsolidasi koalisi pendukung yang serba zig-zag. Continue reading “Permainan Poker Menuju ‘Pemilihan Presiden 2019’”

Mencari Tokoh-tokoh Nomor Dua dan Presiden Alternatif

DALAM bayang-bayang ketidakpastian situasi ekonomi global, saat ini Indonesia memiliki ‘kesibukan’ tersendiri mencari dan mempersiapkan tokoh-tokoh calon pemimpin negara 2019-2024. Tidak diharapkan di sini, dua sisi –ekonomi dan politik– saling membentur dan menciptakan degradasi ganda yang akan menambah penderitaan dan kemalangan bangsa.

Per saat ini –berdasarkan data terakhir, Mei 2018 yang diungkap ekonom INDEF, Enny Sri Hartati di Harian Kompas (10/7)– ekspor Indonesia tumbuh 12,47 persen, tetapi impor lebih melesat lagi naik 28,12 persen dalam setahun. Dan menurut BPS, neraca perdagangan Indonesia akhir Mei 2018 mencapai defisit USD 2,835 miliar. Suatu situasi yang bisa memberi dampak buruk tak terduga, secara berkepanjangan. Sementara itu nilai tukar USD tetap menanjak, kini mendekati 14.500 rupiah dan sewaktu-waktu bisa menembus 15.000 rupiah. Continue reading “Mencari Tokoh-tokoh Nomor Dua dan Presiden Alternatif”

Tokoh Ketiga di Antara Jokowi dan Prabowo

PEMILIHAN Kepala Daerah serentak 27 Juni 2018 kemarin, dalam batas tertentu menampilkan beberapa perspektif politik baru, yang untuk sebagian menguatkan pra kesimpulan dari sejumlah analisis sebelumnya. Salah satu kesimpulan adalah faktor ketokohan –khususnya dalam konteks prestasi dan bukan terkait mitos dan kesetiaan sempit maupun godaan money politic– lebih menjadi daya tarik bagi para pemilih daripada faktor partai pendukung. Beberapa ‘hasil’ Pilkada –meski masih berdasarkan quick count– mematahkan asumsi berlebihan tentang dominasi partai dan kepartaian sebagai faktor dalam meraih suara rakyat. Dan bahwa angka raihan suara yang hampir lima tahun sebelumnya diperoleh dalam pemilu lampau sebenarnya tidak relevan dijadikan sebagai pegangan dalam pemilu berikutnya yang akan datang.

Selain itu, suatu formula koalisi yang bisa bersifat dan berlaku nasional, masih serba acak karena kepentingan pragmatis daerah per daerah begitu berbeda-beda. Tapi mungkin saja, memang lebih baik bila pembentukan koalisi dibiarkan saja cair dan lebih tergantung pada persamaan program (yang masuk akal) daripada persamaan yang berbau ideologis atau ‘fanatisme’ dan ‘mitos’ (hasil mitologisasi) tertentu. Continue reading “Tokoh Ketiga di Antara Jokowi dan Prabowo”