Di masa Presiden Soeharto, dengan sedikit sekali pengecualian, tak ada pejabat pemerintahan apalagi tokoh militer atau purnawirawan, berada di tubuh dua partai –PPP dan PDI– di luar Golkar. Hanya ada 1-2 menteri berasal dari partai, yang diangkat Presiden Soeharto, seperti misalnya Sunawar Sukawati dan KH Idham Khalid. Seluruh pegawai negeri harus menjadi anggota Korpri yang kiblat politiknya adalah Golkar.

Sementara di masa kekuasaan Presiden Soekarno, khususnya pada masa Nasakom 1959-1965, partai-partai unsur Nasakom mendapat tempat dalam kabinet. Ada menteri-menteri dari PKI dan yang se-aspirasi, seperti Nyoto, Jusuf Muda Dalam, Oei Tjoe Tat dan Soebandrio. Ada menteri-menteri dari partai-partai atau kelompok unsur Agama, seperti KH Idham Khalid, Wahib Wahab, A. Sjaichu, Leimena, Frans Seda, Tambunan. Ada pula menteri-menteri unsur Nasionalis, seperti Ali Sastroamidjojo, Chairul Saleh, Supeni, serta dari kalangan militer.

Wealth Driven Politic dan Wealth Driven Law

Presiden Soekarno memfaedahkan sejumlah pengusaha besar untuk membantu mengisi pundi-pundi Dana Revolusi. Dalam deretan pengusaha terkemuka itu terdapat antara lain, Markam, Hasjim Ning, Dasaad Musin dan Rahman Aslam. Tokoh-tokoh pengusaha yang menjadi besar karena kemudahan akses dengan kekuasaan ini, menjadi tamu tetap dalam pesta-pesta malam tari lenso di Istana Presiden yang juga disemarakkan oleh sejumlah artis.

Di masa kekuasaan Soeharto, terdapat nama-nama konglomerat yang namanya banyak dikaitkan dengan istana, terutama Lim Soei Liong atau Sudono Salim. Selain Lim masih terdapat nama-nama yang diisukan dekat dengan kekuasaan, seperti Sutopo Jananto, Nyo Hang Siang, Bob Hasan hingga Prayogo Pangestu, serta nama-nama pengusaha yang sekaligus dikategorikan kerabat atau keluarga istana, yakni Sudwikatmono, Sukamdani Sahid hingga Probosutedjo. Dan pada akhirnya, konglomerasi puteri-puteri presiden sendiri.

Di luar mereka terdapat juga sejumlah nama yang melejit karena kedekatan dengan para jenderal di sekeliling Soeharto, seperti misalnya dengan Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soedjono Hoemardani, maupun Jenderal Sofjar, Jenderal Ahmad Tirtosudiro dan Jenderal Ibnu Sutowo. Pengusaha properti Ir Ciputra sementara itu melambung dalam berbagai kerjasama menguntungkan bersama Pemerintah Provinsi di masa Gubernur DKI Ali Sadikin. Tapi sebaliknya ada juga konglomerat yang ‘mati digebug’ oleh orang di lingkaran sekitar istana, yakni William Surjadjaja pemimpin kelompok Astra pra akuisisi.

Tentu bisa disebut juga beberapa nama pengusaha, yang untuk sebagian besar kini sudah berkategori konglomerat, yang muncul di masa Soekarno maupun Soeharto, entah murni karena kemampuan kewirasusahaan mereka sendiri, entah kombinasi dengan pemanfaatan akses kepada kalangan kekuasaan. Beberapa nama bisa disebut, mulai dari Gobel, Bakrie, Sudarpo dan Haji Kalla, sampai kepada Eka Tjipta Widjaja, Djuhar Sutanto, Ibrahim Risjad, Syamsu Nursalim, Marimutu Sinivasan, Mochtar Riyadi dan puteranya, putera-puteri Ibnu Sutowo, Po dan isterinya Hartati Murdaya, Arifin Panigoro, Sukanto Tanoto, Sugianto Kusuma, Tommy Winata dan Chairul Tandjung.

Sinivasan bersaudara rontok dan Prajogo Pangestu melorot di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Beberapa nama bisa berkibar terus di masa BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputeri, bahkan tembus hingga masa Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu yang tetap survive adalah Hartati Murdaya yang sempat bergabung di Partai Demokrat. Selain itu, bisa dicatat bahwa pada setiap masa kepresidenan, selalu muncul juga tokoh-tokoh kaya baru yang menurut George Junus Aditjondro dalam bukunya mengenai korupsi kepresidenan, tak terlepas dari permainan kekuasaan. Di masa Jokowi berkibar pula sejumlah tokoh muda kaya dan tampaknya cepat atau lambat akan terbawa juga ke dalam barisan kekuasaan.

SEBENARNYA, tak harus apriori kepada tumbuhnya lapisan kaum kaya, karena pada dasarnya mereka bisa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi negara. Ini sempat terjadi di masa Soeharto. Bila dikelola dalam sistem negara dan ekonomi yang adil dan baik, peranan itu akan melanjut ke tahap ideal bagi pertumbuhan kesejahteraan seluruh rakyat. Apalagi, pada hakekatnya tak sedikit sumber daya manusia dunia usaha mulanya juga dari kalangan etis dan idealis.

Birokrasi kekuasaan negara dan kaum entrepreneur bisa bersama menjadi tulang punggung kemajuan negara, bila berada dalam kedekatan dan kerjasama yang sehat dan konstruktif. Namun persoalannya, untuk sebagian kedekatan yang berhasil tercipta itu tak selalu bisa dijaga tetap sehat dan konstruktif, tetapi konspiratif. Terutama ketika muncul begitu banyak peluang jangka pendek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga dalam proses pembangunan ekonomi. Bagian yang tidak nyaman dari fakta kedekatan sejumlah konglomerat dengan kalangan kekuasaan, ialah bahwa mereka hampir dengan sendirinya juga menjadi lapisan kebal hukum dan kebal peraturan, sama halnya dengan kalangan kekuasaan dan kerabatnya. Tangan-tangan hukum sulit menyentuh bilamana mereka atau sanak saudara melakukan pelanggaran hukum.

Kejahatan seperti pembunuhan, dari yang berat sampai sekedar kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa orang lain, bisa dihapus. Kejahatan semacam pemerkosaan perempuan, bisa dialihkan tanggungjawabnya kepada para kambing hitam. Memperdaya lawan bisnis bisa bebas dilakukan dilakukan tanpa kuatir tuntutan hukum. Tak sedikit terjadi peristiwa perampasan hak milik orang atau badan lain –salah satu adalah perampasan tanah sebuah yayasan sosial di Jakarta– dengan memanfaatkan tangan hukum secara salah. Manipulasi perpajakan dilakukan dengan kerjasama aparat perpajakan adalah kebiasaan yang meluas. Pebruari 2015 Swisleaks mengungkap beberapa konglomerat Indonesia melalui HSBC menyembunyikan dana di luar, untuk menghindari pajak di dalam negeri.

Akses ke posisi-posisi politik juga cukup terbuka lebar bagi kaum kerabat para pengusaha besar dan pejabat. Positioning seorang pejabat di posisi strategis, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan, terindikasi kuat telah dirambah dengan kekuatan uang. Banyak yang memperkirakan, positioning jabatan di Bank Indonesia, Gubernur ataupun Deputi Senior Gubernur, sekedar satu contoh, kerap terkontaminasi aroma uang. Apakah penentuan posisi dalam kabinet para Presiden dari waktu ke waktu, juga telah terkontaminasi? Banyak yang berdoa, itu semua sekedar rumor. Paling terkini adalah fenomena pentingnya peran uang dalam kancah Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan dalam Pemilihan Presiden. Angka-angka raksasa biaya kontestasi seringkali sudah ‘mengerikan’.

Berselancar di atas kepincangan sosial-ekonomi

Di atas segalanya, kerusakan paling berat adalah betapa kekuatan uang bisa ikut mempengaruhi lahirnya undang-undang yang menguntungkan kaum kaya, dan atau mempengaruhi beberapa keputusan politik maupun keputusan bidang ekonomi. Itulah sebabnya suatu undang-undang yang betul-betul menempatkan kepentingan rakyat banyak, jarang mampu dilahirkan, karena pemerintah maupun para anggota badan legislatif, sangat terpengaruh oleh lobbi-lobbi para pemegang kepentingan ekonomi negara.

Mungkin saja, gejala post democracy yang disebutkan beberapa tahun lalu oleh Colin Crouch terjadi di negara-negara demokrasi barat –bahwa pengambilan keputusan hakekatnya tak lagi di tangan lembaga-lembaga demokrasi tapi di tangan kaum pemodal– sebenarnya lebih dulu wujud di Indonesia. Kini bisa disimpulkan, telah terjadi fenomena wealth driven politic di Indonesia yang bermula dari wealth driven economy. Derivasinya adalah wealth driven government dan wealth driven law.

Fenomena wealth driven itu berselancar nyaman di atas peta kepincangan sosial-ekonomi. Laporan menjelang akhir tahun lalu dari Credit Suisse, Global Wealth Report 2018, menyebut 10 persen orang Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan penduduk. Paling atas di antara yang teratas, 1 persen dari orang terkaya itu menguasai 46,6 persen total kekayaan penduduk negeri ini. Pemerintahan terbaru di bawah Joko Widodo sejauh ini pun belum berhasil menimbun jurang sosial-ekonomi tersebut. (Berlanjut ke Bagian 3/media-karya.com) #mediakaryaanalisa