APAKAH masa 56 tahun yang telah dilalui bersama Papua –dahulu Irian Barat dan kemudian Irian Jaya– dalam naungan NKRI, sesuatu yang tak berarti bagi terbentuknya kesamaan sebagai satu bangsa di antara para penghuni bumi Papua dengan penghuni pulau-pulau Indonesia lainnya? Ini suatu pertanyaan aktual per saat ini terkait serangkaian peristiwa rasistis dan diskriminatif terhadap sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, justru di sekitar hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dilakukan sejumlah ormas, anggota TNI dan Polri serta pejabat pemerintahan, dalam serangkaian tindakan dan kekerasan kata-kata yang seakan-akan patriotis –bela merah-putih dalam lingkup prasangka terkait OPM– tapi sebenarnya salah penempatan dan menunjukkan masih adanya sisa residu sikap rasis. Mungkin juga tak berdasar, karena seperti kata Komisioner Kompolnas Irjenpol (Purn) Bekto Suprapto (24/8), sejauh ini tak ada bukti bahwa perusakan bendera merah putih dilakukan mahasiswa Papua.

“Saya menangis berhari-hari. Mereka mengatakan ‘anak-anak’ saya monyet,” kata dokter Arvanitha yang mengawali masa baktinya sebagai dokter muda di pelosok-pelosok Papua 1979 sampai 1992. Perempuan Bugis ini merasa sebagai seorang ibu bagi Papua, karena ia adalah ibu angkat dari anak Papua –yang kini juga telah menjadi dokter– dan mempunyai setidaknya 4 cucu dari sang anak angkat. “Kalau mereka disebut monyet, artinya Ibu Pertiwi pun dianggap monyet, karena mereka juga anak kandung Ibu Pertiwi. Selama mereka tak memaksakan kehendak membuat Ibu Pertiwi melakukan abortus provokator kriminalis.”

Jalan panjang Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi

Kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi terjadi melalui perjuangan yang panjang. Pembebasan Papua dilakukan melalui perpaduan tekanan operasi militer Trikora (Tri Komando Rakyat) terhadap kolonial Belanda dan jalan diplomasi internasional. Menjelang tahun 1963, persengketaan yang berlarut-larut antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, akhirnya terselesaikan melalui perundingan internasional yang diinisiasi PBB dan dorongan Amerika Serikat. Menghasilkan New York Agreement. Di dalamnya disebutkan berlakunya masa perwalian PBB selama beberapa bulan. Disusul penyerahan kekuasaan kepada pemerintah RI –dilakukan per 1 Mei 1963– yang akan melaksanakan pemerintahan di wilayah Irian Barat (Papua) lebih lanjut sampai diadakannya Act of Free Choice tahun 1969. Melalui penentuan pendapat rakyat (Pepera) itu, menurut perjanjian, rakyat Papua akan menentukan apakah mereka tetap bernaung di bawah Republik Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka.

Act of Free Choice atau Pepera, menghasilkan pilihan bergabungnya rakyat Papua ke Republik Indonesia. Opsus –singkatan dari Operasi Khusus– yang diciptakan dan dikendali Jenderal Ali Moertopo berperan besar dalam memenangkan Pepera ini. Opsus sebenarnya bukan suatu badan resmi, namun dibentuk dengan sepengetahuan penguasa. Personilnya pun direkrut dari berbagai unsur, sipil ataupun militer. Opsus sering dikonotasikan sebagai suatu operasi intelijen. Maka tak heran Opsus banyak disorot dan tak jarang dipersepsi negatif.

Tapi terlepas dari soal Opsus, pada masa penantian antara 1 Mei 1963 hingga pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua tak berada dalam situasi yang baik-baik saja. Tatkala pemerintah RI menjalankan roda pemerintahan di Irian Barat (Papua) setelah penyerahan kekuasaan perwalian dari PBB, terlihat ketidakjelasan pola pengendalian. Tak ada pola kebijaksanaan yang matang dan terarah. “Sungguh menyedihkan bahwa pemerintah tak mempunyai sasaran-sasaran menentu dan jelas. Pejabat-pejabat pemerintahan ada dalam kebingungan, ada dalam kesimpangsiuran, tanpa arah tanpa pedoman yang jelas.” (Tahun-tahun tak Menentu di Irian Barat, Rum Aly, Mingguan Mahasiswa Indonesia, Mei 1968).

Menurut tulisan itu lebih jauh, ada anggapan cukup keji di kalangan sebagian besar pejabat pemerintah terhadap orang Papua, bernada merendahkan dan agak rasistis. “Dan, lebih jeleknya lagi anggapan itu telah menitis dan berurat terus di kalangan pejabat tertentu,” hingga per saat itu di tahun 1968. “Anggapan itu adalah pangkal terbentuknya jurang yang dalam antara pemerintah dan putera daerah. Dengan memiliki dasar-dasar anggapan sedemikian, pejabat-pejabat pemerintah itu telah melahirkan tindak-tanduk dan pelaksanaan kerja yang sembrono, tidak bertanggungjawab, yang oleh putera-putera Irian Barat yang sederhana kadang-kadang sulit dibedakan dengan tindakan-tindakan penjajahan.”

Sangat menonjol di masa transisi itu penyelesaian-penyelesaian masalah yang dititikberatkan pada operasi-operasi militer, termasuk solusi ‘tembak mati’. Operasi-operasi militer berlangsung terus menerus, antara lain di Vogelkop. Pada ruang dan waktu yang sama rakyat tak merasakan adanya tertib hukum yang sebenar-benarnya, termasuk untuk anggota militer sendiri. Ketiadaan tertib hukum, kala itu, sebenarnya terasa di mana-mana di seluruh penjuru tanah air, tetapi di Papua saat itu, situasi itu diterima rakyat dengan perasaan lebih ‘dalam’.

Pemerintah pusat kala itu –di masa Soekarno maupun Soeharto– mengutarakan niat baik pengikutsertaan putera daerah dalam pengelolaan pemerintahan. Namun pada prakteknya, terjadi hal-hal diskriminatif, dalam soal jabatan maupun pemberian fasilitas, yang menimbulkan kebencian. Dan kebencian kepada pemerintah (pusat) itu makin memuncak dengan kenyataan merajalelanya korupsi di kalangan pejabat, yang notabene datang dari luar Papua. Kalau pada masa kini di Papua ada perilaku korupsi, pelajaran pertamanya kira-kira dimulai pada tahun 1963-1969. Tak kalah menjengkelkan, ialah perilaku main borong secara besar-besaran barang-barang lux impor yang pada masa itu banyak di Papua. Dilakukan para pejabat dan keluarganya serta para pendatang lainnya. Di satu pihak, para pendatang sering merendahkan orang Papua, tapi pada sisi lain justru berperilaku bagai ‘rusa masuk kampung’. Mengalirnya barang-barang lux, termasuk bahan makanan-minuman impor itu, ke luar Papua, sedikit banyaknya juga menganggu  pemenuhan kebutuhan setempat.

Tampaknya kekecewaan rakyat Papua per saat itu, coba dibayar dengan tindakan-tindakan pembangunan. Namun akibatnya, tetap mengecewakan. “Rakyat samasekali tidak merasakan perbaikan-perbaikan nasib, karena pemerintah lebih mengutamakan pembangunan-pembangunan yang bersifat mercu suar.” Kasat mata demi pencitraan dan agar mudah dipamerkan sebagai etalase pembangunan. Kekecewaan tak kenal henti. Di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan, keagamaan dan interaksi sosial. Situasinya berat. Apalagi kala itu, kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh bonekanya pun tak tinggal diam, tetap melakukan intrik-intrik untuk memperbesar kekecewaan di tengah rakyat Papua. ‘Untung’ –dalam tanda kutip– Opsus dan Militer berhasil mengelola situasi dan membuat Pepera dimenangkan di tahun 1969. Dan hasilnya diterima Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 19 November 1969.

Dengan demikian sejauh ini setidaknya ada dua momen kritis yang pernah berpeluang terjadinya abortus bagi Papua menjadi anak kandung Ibu Pertiwi. Di tahun 1963 bila tak tercapai New York Agreement dan bila Pepera 1969 gagal di’menang’kan.

Momen Ketiga?

Pertanyaannya, apakah peristiwa seputar 17 Agustus 2019, bisa menjadi pemicu terciptanya momen ketiga bagi suatu abortus? Peristiwa rasis baru-baru ini tak bisa diremehkan, saat kata-kata ‘monyet’ keluar dari aparat dan dijawab dengan rangkaian unjuk rasa di berbagai tempat di Papua yang lebih serius dari biasanya. Dan dijawab pula dengan ucapan sejumlah aktivis dan pemuka Papua yang bermakna dalam, “biarkan monyet kembali ke bangsanya sendiri.” Ada residu rasis dan separatis di antara anak bangsa.

Tapi, bukankah pemerintahan Joko Widodo telah ‘berbuat banyak’ –dan bahkan kerap dianggap memanjakan– Papua? Pemerintah di bawah Joko Widodo telah membangun sejumlah infrastruktur yang wah di Papua, dari jalan, jembatan hingga stadion yang cukup spektakuler dengan biaya bertrilyun-trilyun. Gubernur Papua Lukas Enembe saat tampil di acara Mata Najwa (21/8) bilang, sebenarnya “Orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan.” Apakah pendekatan dengan pembangunan infrastruktur belum menjawab persoalan Papua? Lukas menjawab, “Orang Papua tidak pernah lewat jalan yang dibangun, mereka tidak punya apa-apa. Mereka butuh kehidupan.” (media-karya.com) #mediakaryaanalisa