Tag: revisi UU KPK

Gerakan Kritis Mahasiswa September 2019

CUKUP lama seakan mengalami hibernasi, lewat pertengahan September 2019 ini gerakan kritis mahasiswa –intra maupun ekstra kampus– mendadak tampil cukup massive dan serentak di berbagai kota di seluruh Indonesia. Core gerakan mahasiswa sekali ini, menolak pelemahan anti korupsi melalui revisi UU KPK dan menolak rencana revisi KUHP. Serta ketidakadilan dan pengekangan hak-hak warganegara pada umumnya. Di sana-sini tercetus pula tuntutan agar Presiden Joko Widodo turun dari kekuasaannya, selain mosi tidak percaya kepada DPR yang tak henti-hentinya memproduksi undang-undang yang dianggap menekan rakyat.

Sebelumnya memang, khususnya di sekitar Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden, mahasiswa cenderung muncul sebagai kelompok tak bersuara. Termasuk terhadap isu kecurangan TSM dalam pelaksanaan Pilpres. Meski sebagai perorangan –yang tak jarang disertai pengatasnamaan almamater– ada saja yang terlibat sebagai partisan di salah satu dari dua sisi pembelahan politik. Sempat terkesan pula bahwa Presiden yang sedang berkuasa berhasil ‘menaklukkan’ mahasiswa melalui diplomasi jamuan makan di Istana dengan pemuka mahasiswa. Continue reading “Gerakan Kritis Mahasiswa September 2019”

Advertisements

Pelemahan, Selangkah Lagi ‘Pembunuhan’ KPK?

GERAKAN pelemahan KPK bukan soal baru. Itu sudah menjadi hasrat para oligarch sejumlah partai politik tak terlalu lama setelah lembaga pemberantasan korupsi itu dibentuk berdasarkan UU KPK. Undang-undang itu disahkan DPR di bulan puasa tahun 2002, pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri. Kini, di masa kepresidenan Joko Widodo, akhirnya terjadi revisi UU KPK yang dalam opini kuat di tengah publik dianggap sebagai pelemahan KPK. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, yang merasa sudah lebih kokoh dan unggul pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, tak menunggu lama-lama secara kilat mendorong pengesahan revisi itu di DPR 17 September kemarin. Proses revisi yang merangkak tak kurang dari 15 tahun itu, mendadak tiba pada titik didihnya sebagai air panas yang menyengat para pegiat anti korupsi.

KPK itu sendiri terbentuk masih dalam ‘sisa’ masa euphoria reformasi yang membutuhkan didengung-dengungkannya retorika pemberantasan korupsi. Tapi perlu dicatat bahwa sebelum KPK dirancang dan kemudian diwujudkan pembentukannya, terjadi suasana gerah yang diakibatkan sepak terjang sebuah lembaga bernama KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Lembaga ini gencar meneliti dan mengumumkan kekayaan pejabat negara maupun anggota-anggota DPR-RI. Banyak pejabat yang kewalahan dengan pengungkapan harta kekayaannya, menginginkan KPKPN dieliminasi. Momentum pembentukan KPK menjadi ‘jalan keluar’ yang tepat dan ‘kebetulan’ bagi mereka yang tidak senang kepada KPKN. Akhirnya, KPKPN dilebur ke dalam KPK 29 Juni 2004. Continue reading “Pelemahan, Selangkah Lagi ‘Pembunuhan’ KPK?”