Tag: Prabowo Subianto

Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia

DE FACTO seolah soal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru lalu dianggap telah selesai. KPU –terlepas dari polemik tentang kecurangan dalam Pilpres– pun telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang (peraih suara terbanyak). Lalu dua gumpal gunung es dari dua kutub politik, tiba-tiba seakan cair dan belah tak keruan sebagai ‘pecahan’ baru yang mengapung ke arah berbeda-beda sesuai arus kepentingan.

Tokoh puncak Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendadak saling merapat dengan tokoh puncak PDIP Megawati Soekarnoputeri, setelah sebelumnya merapat dengan Joko Widodo. Lalu pada saat hampir bersamaan para pimpinan partai ex Koalisi 01 –Nasdem, PPP, PKB, Golkar– atas inisiatif Surya Paloh bertemu tanpa ‘mengajak’ PDI-P. Sebelumnya, dalam ruang politik yang sama, terjadi pula manuver yang di sana-sini cukup ‘mencegangkan’ dari PAN dan Partai Demokrat. Tak ketinggalan, ada manuver sejumlah partai kecil lainnya bertamu kesana-kemari –yang untuk sebagian, meminjam metafora dalam puisi Chairil Anwar, bernasib seakan berkemungkinan terbuang dari kumpulannya. Perlu berharap, agar tak ada yang bermutasi menjadi ‘binatang politik yang jalang’.

Namun di luar hiruk pikuk baru itu, de jure, dalam kancah politik saat ini membayang sejumlah tanda tanya di tengah khalayak, yang berkaitan dengan polemik tentang apakah pasangan Jojkowi-Ma’ruf bisa atau tidak bisa dilantik MPR di bulan Oktober mendatang. Jokowi-Ma’ruf meraih suara pemilih lebih dari 50 persen, namun persebaran kemenangannya menurut sejumlah ahli tata negara dan ahli hukum, tak memenuhi Pasal 6A ayat (3) UUD. Continue reading “Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia”

Advertisements

‘Rekonsiliasi’ Bawah Tanah dan Social Disobedience

DUA jam menuju tengah hari Sabtu 13 Juli 2019, dua seteru politik kekuasaan setengah dasawarsa terakhir, Joko Widodo dan Prabowo bertemu pertama kali pasca Pemilihan Presiden 17 April di Stasiun MRT Lebak Bulus. Lalu, bersama naik kereta MRT menuju Stasiun Senayan, seraya ‘berunding’ –katakanlah demikian. Di ujung perjalanan, hampir 20 menit kemudian kedua tokoh itu mengikrarkan semacam ‘rekonsiliasi’ di kedalaman sekitar 20 meter di bawah tanah di jantung Jakarta itu. Apakah rekonsiliasi telah terjadi? Itu pokok persoalannya.

Berunding ‘gencatan senjata’ di gerbong kereta api, bukan sesuatu yang baru dalam sejarah. Saat Kekaisaran Konfederasi Jerman bertekuk lutut memohon gencatan senjata di akhir Perang Dunia I, tim perunding Jerman Mathias Erzberger menandatangani kapitulasi bersama tim perunding Perancis Marsekal Ferdinand Foch. Penandatanganan dilakukan di sebuah gerbong kereta api di hutan Compiègne, Perancis, 11 November 1918. Tapi 22 tahun kemudian, sejarah berbalik. Pada 21 Juni 1940, giliran Hitler duduk dikursi sama yang dulu diduduki Marsekal Foch, di gerbong yang sama di Compiègne, menerima penaklukan Perancis. Dengan senang Hitler menyaksikan Jenderal Charles Huntziger mewakili Perancis menandatangani dokumen penyerahan. Empat hari sebelumnya Marsekal Petain yang menggantikan Reynaud telah mengajukan permohonan gencatan senjata. Gerbong bersejarah itu dikenal sebagai Wagon de l’Armistice atau Gerbong Perdamaian.

Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa kapitulasi di Gerbong Perdamaian itu tak betul-betul mengakhiri perlawanan Perancis melawan Jerman. Rakyat Perancis –yang dibantu sebagian militer– melakukan pembangkangan dan mengorganisir gerakan bawah tanah selama setengah dekade ke depan. Di masa modern kini, dalam konteks sosial-politik sikap membangkang itu disebut social disobedience. Continue reading “‘Rekonsiliasi’ Bawah Tanah dan Social Disobedience”

Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (3)

Ada belahan ketiga dalam masyarakat.

MEMANG ada dua kutub perpihakan dalam masyarakat, tetapi tak boleh dilupakan adanya belahan ketiga, yakni sekitar 30 persen rakyat yang tak menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2014. Untuk sebagian, mereka memiliki aspirasi, persoalan-persoalan dan kepentingan yang berbeda dengan dua kutub yang ada. Sebagian dari kelompok ketiga ini, tak menggunakan hak pilih karena luput dari jangkauan sistem yang ada. Dan sebagian lainnya tidak menuju ke TPS karena menilai tak ada calon yang pantas untuk dipilih, antara lain karena kualitatif berkategori lesser evil antara satu dengan yang lainnya. Terjadinya pengkategorian seperti ini, tak terlepas dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai-partai dan atau sistem kepartaian yang ada.

Sementara itu, menjadi pertanyaan juga, seberapa banyak di antara anggota masyarakat yang datang menjalankan hak pilih di TPS namun suara mereka dimanipulasi dalam penghitungan dan rekapitulasi. Jelas hal ini telah terindikasi terjadi, dan inilah yang saat itu menjadi pokok perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa event demokrasi terdahulu, hal yang sama tercatat telah terjadi berulang kali, meski belum pernah menyebabkan suatu tindakan penganuliran atas pemilihan umum. Masa Soekarno tak usah lagi disebut, karena setelah Pemilihan Umum 1955, tak pernah lagi ada penyelenggaraan pemilihan umum. Katakanlah manipulasi dan kecurangan pemilihan umum telah terjadi sejak masa kekuasaan Presiden Soeharto, tapi tak bisa pula disangkal bahwa praktek kecurangan dalam pemilu-pemilu masa berikutnya (hingga kini) tak kalah buruk dan busuk. Namun menjadi kecenderungan bersama untuk membohongi diri bahwa pemilu-pemilu Indonesia makin baik dan makin demokratis. Continue reading “Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (3)”

Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (1)

DALAM hari-hari penantian keputusan Mahkamah Konstitusi di pertengahan Agustus 2014, tentang sengketa hasil Pilpres kala itu, socio-politica.com menurunkan ulasan Kecurangan, Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia. Dalam alinea penutup bagian kedua, dituliskan bahwa bagaimana pun bagi Mahkamah Konstitusi semestinta hanya berlaku satu hal, andaikan pun langit politik harus runtuh, atau apa pun yang terjadi, kebenaran lah yang harus dipilih sebagai dasar dari keputusan yang diambil. “Bila tidak, virus laten kecurangan dalam demokrasi Indonesia, terutama dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden, tetap bersemayam di tubuh kehidupan politik Indonesia. Dalam keadaan demikian, hanya satu hal yang bisa diucapkan: Sampai bertemu dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019 dalam peristiwa dan kecurangan yang sama untuk kesekian kalinya.”

Bagaikan deja vu ternyata Pemilihan Presiden 2019 harus berakhir lagi di persidangan Mahkamah Konstitusi di antara dua tokoh seteru yang sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto –dengan pasangan berbeda dan nomor urut berbalikan. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali maju ke Mahkamah Konstitusi dengan pokok ‘gugatan’ kecurangan terstruktur, sistematis dan massive (TSM) yang dilakukan pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kali ini Joko Widodo adalah petahana, yang di atas kertas memang lebih logis bila dituduh berpeluang melakukan kecurangan TSM dibanding 5 tahun silam. Continue reading “Deja Vu, Kecurangan Virus Laten Dalam Demokrasi Indonesia (1)”

Bersama Joko Widodo, Partai Golkar Berhasil atau Gagal?

KENDATI perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilihan Umum 2019 ada di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra, dalam distribusi kursi DPR, Golkar berada di urutan kedua. PDIP dengan perolehan suara 27.053.961 (19,33%) memperoleh 128 kursi DPR. Gerindra dengan perolehan suara 17.594.839 (12.57%) hanya mendapat 78 kursi. Sedangkan Partai Golkar dengan perolehan suara 17.229.789 (12,31%) bisa mendapat 85 kursi. Ini dimungkinkan terjadi dalam sistem pemilihan umum Indonesia yang semi distrik dan semi proporsional.

Dengan perolehan kursi DPR Pemilu 2019 ini, PDIP dan Golkar untuk kesekian kalinya menjadi partai yang menempatkan jumlah anggota terbesar di lembaga tersebut. Pasca Soeharto, memang kedua partai ini yang bergantian memiliki fraksi terbesar di DPR. Dengan demikian, terpetakan bahwa kedua Partai Politik ini telah menjadi semacam jangkar politik nasional, yang mungkin masih akan berlanjut beberapa waktu ke depan. Meski selalu terdapat pula kemungkinan kegagalan, bila terjadi hambatan bagi tokoh-tokoh dengan reputasi baik dan memiliki integritas teruji untuk berperan memperkuat partai.

Kelebihan Golkar di sini, adalah bahwa partai ini sudah terlembaga, relatif tak begitu tergantung lagi kepada ketokohan pimpinan partai, walaupun sesekali ada juga penyimpangan berupa gejala oligarki di tubuhnya atau tak sedikitnya kelompok oportunis ikut menumpang. PDIP sebaliknya masih harus melalui proses uji, manakala tiba saatnya terjadi regenerasi dalam partai ini. Namun ke depan, plus minus sudah bisa tergambar bahwa dua partai inilah yang silih berganti menjadi penyelenggara pemerintahan nasional. Continue reading “Bersama Joko Widodo, Partai Golkar Berhasil atau Gagal?”

Pemilihan Presiden Indonesia Dalam Bayangan Distrust dan Kecurangan

SEBENTAR lagi genap sebulan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Indonesia usai terselenggara. Namun, suasana ‘pertengkaran’ politik yang sudah berlangsung secara berlarut-larut sebelum pemilihan umum, khususnya terkait pemilihan presiden,  tak kunjung berakhir –untuk tidak menyebutnya makin meruncing. Fenomena distrust yang bertambah meluas –yang bukannya tanpa alasan– menyebabkan situasi tereskalasi menuju keadaan yang berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Jangan lupa sudah hampir lima tahun bangsa ini berada dalam pembelahan penuh pertengkaran dalam nuansa fait accompli pilihan the bad among the worst yang bisa disuguhkan sistem politik yang ada.

Situasi meruncing itu berkaitan erat dengan adanya tuduhan bahwa pihak petahana telah melakukan berbagai kecurangan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan di sana-sini memang tak dapat dipungkiri terjadi berbagai perilaku kecurangan, atau setidak-tidaknya terjadi sejumlah peristiwa yang memicu kecurigaan adanya kecurangan itu, di berbagai tempat. Mulai dari sikap tidak netral yang sangat kentara dari sejumlah aparatur negara, pencoblosan sendiri surat suara di TPS oleh beberapa pelaksana pemungutan suara, selain insiden Selangor Malaysia yang melibatkan nama putera Duta Besar RI di sana. Tuduhan dan kecurigaan terbaru adalah manipulasi situng KPU. Continue reading “Pemilihan Presiden Indonesia Dalam Bayangan Distrust dan Kecurangan”

Pemilihan Presiden 2019: Peluang Hilang Dukungan di ‘Menit’ Akhir

DAMPAK publikasi survei Harian Kompas 20-22 Maret ternyata menggelinding jauh dan jadi bahan diskursus tajam hingga kini. Seorang pembicara di forum ILC tvOne Selasa malam (26/3), sampai mengira-ngira bahwa pidato bernada marah Joko Widodo di Yogyakarta Sabtu 23 Maret, sedikit banyak terpicu publikasi survei Kompas –meski nama media nasional itu tak disebut di situ. “Empat setengah tahun saya difitnah-fitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dihujat, dihujat-hujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Yogya, saya sampaikan saya akan lawan!” kata Joko Widodo dengan nada luar biasa tinggi di akhir.

Dua peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) seakan menyambung hasil survei Kompas tentang penurunan elektabilitas Calon Presiden petahana di bawah 50 persen, menyebutkan penurunan yang telah berlangsung selama 6 bulan itu disebabkan terjadinya migrasi pemilih. Menurut Kepala Pusat Penelitian LIPI Firman Noor, migrasi pemilih itu terjadi karena pendukung Jokowi yang mengubah dukungan mereka, dan pada saat yang sama para pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) dan swing voters telah memantapkan pilihan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Peneliti LIPI lainnya, Aisyah Putri Budiatri (26/3) juga mengingatkan adanya potensi migrasi suara menjelang Pemilihan Presiden 17 April 2019. Continue reading “Pemilihan Presiden 2019: Peluang Hilang Dukungan di ‘Menit’ Akhir”