Tag: Prabowo Subianto

Mengejar ‘Mandat (Langit) Baru’, Kisah Joko Widodo

BERBEDA dengan 2014 lalu, tatkala secara historis tampil sebagai sosok nyaris bagaikan kertas putih, menyongsong Pemilihan Presiden 2019 Joko Widodo kini pun sudah terbebani catatan 4 tahun dalam kekuasaan. Sementara itu, pesaing ‘abadi’nya Prabowo Subianto bisa dipastikan tetap jadi sasaran bidik dengan amunisi beban sejarah masa lampaunya, seperti di tahun 2014.

Pada masa-masa awal kemunculannya di tingkat yang lebih tinggi dari posisi Walikota Solo, ketimbang menjadi tokoh dengan catatan historis Joko Widodo lebih menyerupai tokoh dongeng 1001 malam versi Jawa.

Saat memenangkan kursi Gubernur DKI, socio-politica.com 20 September 2012 menulis keberhasilan Joko Widodo sebenarnya adalah karena ia tampil lebih sederhana, tidak muluk-muluk dan tidak complicated. Dengan itu ia bisa lebih dekat rakyat dan karenanya lebih berpeluang mendapat rasa percaya. Seakan “memenuhi rasa hampa yang selama ini dirasakan kalangan akar rumput di Jakarta.” Kurang disapa, kurang diperhatikan dan tak punya jalan mengadu kepada pemimpin. Continue reading “Mengejar ‘Mandat (Langit) Baru’, Kisah Joko Widodo”

Golkar, Sejarah Tak Menentukan ‘Nasib’ Politik

DALAM dua dekade pasca Soeharto hingga kini, pasang surut Partai Golkar sebagai penerus sejarah Golongan Karya yang lahir 20 Oktober 1964, lebih didominasi momen-momen surut. Situasi terakhir ini, jelas berbeda dengan tiga dekade sebelumnya, saat Golkar menempati posisi sebagai kekuatan pengarah jalannya kehidupan politik Indonesia. Menjadi besar bersama Soeharto namun ikut tergerus dan terdegradasi posisi dominannya seiring kejatuhan Soeharto. Antara lain karena tak berlanjutnya upaya kemandirian Golkar yang dirintis pada periode Sudharmono-Sarwono Kusumaatmadja (1983-1988) ke periode-periode berikut. Kebuntuan jalan kemandirian, menguat khususnya di masa Harmoko (1993-1998) yang tepat berada di tengah momen kejatuhan Soeharto. Teristimewa oleh menguatnya politik akrobatik dan relasi-relasi subjektif di tubuh Golkar kala itu.

Pengertian kemandirian Golkar di sini, adalah peletakan kekuatan Golkar pada pengorganisasian yang baik, serta faktor kualitas dan soliditas kader. Dan, bukan dengan rekayasa artifisial topangan institusi negara –seperti tentara, polisi dan birokrasi– yang dipolitikkan. Pengertian kemandirian ini tentu dan semestinya berlaku juga untuk partai-partai manapun, sekarang maupun nanti. Continue reading “Golkar, Sejarah Tak Menentukan ‘Nasib’ Politik”

Empat Tahun Pembelahan Politik dan Emosi @Jokowi vs Prabowo

BUKAN dramatisasi, tetapi memang benar bangsa ini telah menjalani 4 tahun terakhir seakan mengalami gempa tektonik yang bukan hanya menyebabkan retakan tetapi pembelahan politik. Lengkap dengan suasana emosional pengiring. Gempa politik ini memang bukan pengalaman pertama, karena seakan ada siklusnya, yang berulang dari waktu ke waktu. Pusat dan sumber gempa kali ini ada pada perseteruan Joko Widodo versus Prabowo Subianto.

Secara mendasar, kendati telah bersama selama 73 tahun dalam Indonesia merdeka, bangsa ini belum berhasil menciptakan budaya dan tata-krama bersama dalam tata-pergaulan antar manusianya. Tampaknya perilaku sosial pada bangsa Indonesia ini masih bermasalah, seperti kata ahli psikologi Hatta Albanik yang di masa mahasiswa adalah aktivis gerakan kritis dari kampus Universitas Padjadjaran. “Karena perilaku sosial merupakan induk dari perilaku politik, dengan sendirinya kita akan bermasalah pula dalam berperilaku politik.” Dan tampaknya semua masalah yang kita alami dalam kehidupan bangsa dan negara ini bersumber pada gangguan dari perilaku politik yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Continue reading “Empat Tahun Pembelahan Politik dan Emosi @Jokowi vs Prabowo”

Seberapa Penting Seorang Wakil Presiden?

TAK pernah sebelumnya, figur dan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia seakan-akan sepenting sekarang ini. Saat figur dan posisi calon Presiden sudah lebih jelas –meski masih dibayangi serba kemungkinan– yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, justru siapa figur calon Wakil Presiden belum menentu. Padahal, batas waktu 10 Agustus pendaftaran tinggal 1 hari lagi.

Tak diketahui persis apa sebabnya. Entah karena kubu-kubu politik yang ada masih saling mengintip, entah karena konsolidasi politik belum rampung. Dan entah, siapa tahu, masih ada urusan deal dan ‘konsolidasi’ dana yang belum terpecahkan –suatu soal cenderung dibicarakan di belakang layar saja. Lalu dalam kaitan ini, Kamis 9 Agustus hari ini muncul berita sayup-sayup yang masih harus ditunggu kebenarannya, rumor atau bukan, tentang kemunculan nama konglomerat muda Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Presiden bagi Prabowo Subianto. Sementara Sekjen Gerindra juga menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi terlepas dari itu, kata orang, bila konsolidasi-konsolidasi ini, terutama konsolidasi dana, belum terselesaikan, opsi perpanjangan waktu pendaftaran 2 kali 7 hari terpaksa digunakan.

Di masa lampau di Amerika Serikat –yang agaknya masih berlaku– posisi Wakil Presiden ibarat ban serep. Tapi bila tiba saatnya Presiden berhalangan tetap –seperti pernah dialami John Fitzgerald Kennedy– mendadak sang Wakil Presiden menjadi tokoh nomor satu. Tewasnya Presiden Kennedy 22 November 1963 membawa Wakil Presiden Lyndon B. Johnson menjadi Presiden Amerika Serikat. Continue reading “Seberapa Penting Seorang Wakil Presiden?”

Permainan Poker Menuju ‘Pemilihan Presiden 2019’

TIBA-TIBA peristiwa demokrasi Pemilihan Presiden Indonesia 2019, menjadi semacam permainan poker. Di situ, pertama-tama tentu ada adu poker face. Dan poker face itu adalah produk kemampuan bersandiwara yang masuk rumpun perilaku hipokrit. Dilengkapi adu siasat intip mengintip dan gertak mengertak satu sama lain. Adu tagar #JokowiDuaPeriode versus #2019GantiPresiden. Berakhir dengan gertakan siap berantem, kalau diganggu.

Sejauh ini hingga hari ketiga masa pendaftaran peserta Pemilihan Presiden 4-10 Agustus 2018 baru ada satu kepastian. Bahwa yang akan tampil menjadi calon presiden adalah dua orang, Ir Joko Widodo dan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu pun sekedar berkategori kepastian dalam ketidakpastian, karena yang tersaji ke publik adalah masih berlangsungnya proses konsolidasi koalisi pendukung yang serba zig-zag. Continue reading “Permainan Poker Menuju ‘Pemilihan Presiden 2019’”

Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang

DALAM gelanggang rumor, tergambarkan betapa politik uang menguasai kehidupan bernegara di Indonesia, dari dulu hingga kini. Semua tokoh politik dan kekuasaan mempunyai rumornya masing-masing dalam kaitan politik uang, baik sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif. Meminjam sebuah judul buku tentang sebuah skandal keuangan (dan politik) di Amerika Serikat, All The Devils Are Here (Bethany McLean & Joe Nocera, 2011), dalam konteks Indonesia semua setan ada di sini. Semua terlibat dalam peran bagaikan devil itu. Tetapi rumor adalah rumor, bisa terbukti benar pada waktunya, bisa juga tetap sebagai rumor yang mungkin tetap teringat tetapi mungkin juga terlupakan. Karena, jangankan rumor, suatu kebenaran berdasar fakta pun bisa terlupakan, saat tak ada penelusuran.

Di tengah arus pencitraan kuat para pendukung pemerintah bahwa kini Indonesia serba lebih bersih, cukup menyentak juga ketika Dr Said Didu Selasa (17/7) lalu dalam talkshow di sebuah TV memunculkan adanya benalu dalam kasus Freeport. Mantan Sesmen BUMN dan Staf Khusus Menteri ESDM ini, mengungkapkan negosiasi dalam kasus Freeport selalu terhambat karena selalu adanya benalu-benalu. Para benalu itu, bukan tokoh-tokoh dari luar, tetapi adalah tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Said Didu adalah salah seorang perunding awal dengan Freeport di tahun 2015, di masa Jokowi. Menurutnya, adalah mengagetkan ketika pihak Freeport bersedia memenuhi permintaan target pendapatan Indonesia paling tidak 60 persen dari revenue tambang, asal dibantu menghilangkan benalu-benalu itu. Akan tetapi perundingan 2015 itu tak dilanjutkan karena teguran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa perundingan tak boleh dilakukan sebelum 2019. Tercatat bahwa setelah itu, muncul isu papa minta saham yang mengait-ngaitkan nama Presiden. Sayangnya, penyelidikan lanjut oleh Kejaksaan Agung tentang kasus itu tak terdengar lagi saat ini, sehingga publik pun tak bisa mengetahui duduk soal sesungguhnya. Terperiksa utama kala itu, Setya Novanto, belakangan malah terseret kasus lain, suap E-KTP, dan kini mendekam di LP Sukamiskin Bandung. Continue reading “Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang”

Mencari Tokoh-tokoh Nomor Dua dan Presiden Alternatif

DALAM bayang-bayang ketidakpastian situasi ekonomi global, saat ini Indonesia memiliki ‘kesibukan’ tersendiri mencari dan mempersiapkan tokoh-tokoh calon pemimpin negara 2019-2024. Tidak diharapkan di sini, dua sisi –ekonomi dan politik– saling membentur dan menciptakan degradasi ganda yang akan menambah penderitaan dan kemalangan bangsa.

Per saat ini –berdasarkan data terakhir, Mei 2018 yang diungkap ekonom INDEF, Enny Sri Hartati di Harian Kompas (10/7)– ekspor Indonesia tumbuh 12,47 persen, tetapi impor lebih melesat lagi naik 28,12 persen dalam setahun. Dan menurut BPS, neraca perdagangan Indonesia akhir Mei 2018 mencapai defisit USD 2,835 miliar. Suatu situasi yang bisa memberi dampak buruk tak terduga, secara berkepanjangan. Sementara itu nilai tukar USD tetap menanjak, kini mendekati 14.500 rupiah dan sewaktu-waktu bisa menembus 15.000 rupiah. Continue reading “Mencari Tokoh-tokoh Nomor Dua dan Presiden Alternatif”