MESKI tak mengambil porsi besar, tema pewayangan cukup banyak digunakan dalam kontestasi politik Indonesia, khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2019 yang puncak pelaksanaannya tinggal hitungan hari. Dari waktu ke waktu pengamat politik asing juga selalu menganalogikan kehidupan politik negeri ini sebagai the shadow play of Indonesia yang merujuk lakon pewayangan. Pada lakon bayangan ini terdapat misteri yang menggelitik rasa. Dan di belakang layar selalu dan pasti ada dalang.

Dalam deklarasi kampanye damai 23 September 2018 yang mengawali masa kampanye, dua tokoh utama Partai Persatuan Pembangunan tampil sebagai tokoh pewayangan. Sekjen Arsul Sani berkostum Hanoman tokoh kera dalam epik Ramayana. Sementara Ketua Umum Romahurmuziy tampil dengan kostum Gatotkaca dari cerita pewayangan Jawa –yang diadaptasi dari kisah Mahabrata. Tapi kini sang Gatotkaca untuk sementara bermukim di Rutan KPK karena terlibat kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Tak bisa lanjut ikut kampanye.

Adapun Joko Widodo, masih sejak 2012 di awal masa kegubernurannya di DKI, sudah ditokohkan bagai Kresna oleh para pendukungnya. Namun, belakangan tokoh Gerindra Fadli Zon memilih analogi tokoh punakawan Petruk untuk Joko Widodo. Saat berada di London 18 November 2018 ia membuat puisi ‘Petruk Jadi Raja’. Sindiran ‘Petruk Dadi Ratu’ kembali digunakan Fadli 12 Februari 2019 lalu. Mungkin saja itu terlalu kental aroma satirenya. Namun, apa boleh buat masa kampanye kali ini memang sudah terlanjur terpolusi, bukan sebatas satire tetapi dengan aneka terminologi tak halus, semacam cebong, kampret, gendruwo, sontoloyo dan semacamnya. Penuh pula dengan berbagai perilaku tuduh menuduh. Continue reading “Wayang Politik: Petruk Dadi Ratu” →