Tag: PPP

Perilaku Politik

Otoritarianisme dan Kudeta Demokrasi di Beranda Kita

PENGAMBILALIHAN kekuasaan melalui kudeta bekerja dengan senjata intimidasi dan paksaan. Tetapi sebenarnya ada jenis kudeta yang bekerja terselubung di balik cara kerja demokrasi, yang dapat berlangsung ‘senyap’ di atas sikap pasif dan apatis publik. Di sebagian besar negara dengan sistem demokrasi yang masih dianggap berfungsi, tulis David Runciman –professor ilmu politik Universitas Cambridge, UK– dalam buku How Democracy Ends (2018), rakyat lebih banyak memilih menjadi penonton proses politik. Mereka menonton saja ketika keputusan politik diambil atas nama mereka oleh segelintir orang yang disebut wakil rakyat. Runciman menyebutnya sebagai Zombie Democracy.

Peringatan lain tentang demokrasi disampaikan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt –dua akademisi ilmu politik dan pemerintahan Universitas Harvard US– melalui buku mereka How Democracies Die (2018). “Demokrasi tidak digulingkan secara eksternal oleh kudeta militer yang kejam seperti di masa lampau, melainkan dari arah internal demokrasi sendiri melalui kotak suara pemilihan umum dan jeratan terhadap institusi politik oleh kaum otokrat.”

Dengan situasi demokrasi seperti itu, pada hakekatnya sebagaimana ditulis Bramantya Basuki (Sorge Magazine, 29 Januari 2020) otoritarianisme telah berada di beranda kita. Bahkan, menurut Sorge Magazine tokoh kritis dari masa ke masa Rahman Tolleng (almarhum sejak 29 Januari 2019) melalui Forum Diskusi Jakarta, pernah mengingatkan “Jangan sampai otoritarianisme mengetuk pintu rumah lebih dulu, baru paham.” Continue reading “Otoritarianisme dan Kudeta Demokrasi di Beranda Kita” →

Politik Kekuasaan

Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri

DI TENGAH masa-masa ‘politik suram bercuaca panas’ menuju pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid –setelah melakukan Dekrit 23 Juli 2001 pukul 01.00 dinihari– sebenarnya pernah terjadi usaha kompromi kekuasaan antara sang Presiden dengan wakilnya, Megawati Soekarnoputeri. Tapi usaha ‘damai’ itu gagal, dan terbukalah pintu menuju proses kejatuhan Abdurrahman Wahid. Naiknya Abdurrahman Wahid, terjadi menyusul gagalnya BJ Habibie melanjutkan masa kepresidenannya melalui SU MPR tahun 2000, usai Pemilihan Umum ‘dipercepat’ tahun 1999. Selain pertanggungjawabannya ditolak, Golkar –yang menjadi pemenang kedua Pemilu 1999 di bawah PDI-P– pun tidak solid mendukung BJ Habibie. Atas kegagalan itu para pendukung Habibie mempersalahkan dua tokoh Golkar, Akbar Tandjung dan Marzuki Darusman yang tak memberi dukungan.

Pada sisi lain medan pertarungan politik kala itu, melalui peran cerdik Amien Rais, Megawati Soekarnoputeri yang adalah Ketua Umum partai pemenang urutan kesatu Pemilihan Umum 1999, tersisih menjadi hanya Wakil Presiden. Dikalahkan KH Abdurrahman Wahid –guru bangsa yang 30 Desember 2019 kemarin diperingati 10 tahun hari wafatnya.

Cuaca panas di bawah satu atap kekuasaan

‘Kekalahan’ ini menyisakan kekecewaan berkepanjangan Megawati terhadap Abdurrahman Wahid yang semula pernah menyatakan mendukung Mega menuju kursi kepresidenan. Penggalan sejarah politik kontemporer Indonesia ini bisa dibaca pada serial 74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden di media-karya.com dan socio-politica.com, seperti berikut ini. Continue reading “Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri” →

Sejarah Politik

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (5)

Konsep jalan tengah Marzuki Darusman adalah berupa pembagian ‘tugas’ yang memberikan konsesi bagi Mega untuk lebih ‘masuk’ dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan. Semacam konsep surat keputusan pembagian tugas itu bahkan sempat ditandatangani oleh Abdurrahman Wahid. Namun, ketika satu tim menteri berkumpul untuk membahas penyelesaian final yang antara lain dihadiri Susilo Bambang Yudhoyono, Alwi Shihab, Agum Gumelar, Mahfud MD, Purnomo Yusgiantoro dan Marzuki Darusman serta Sekertaris Wapres Bambang Kesowo yang sengaja diminta hadir, terjadi semacam ‘kecelakaan’.

Konsep yang sebenarnya sudah dituangkan dalam satu draft yang sudah ditandatangani Abdurrahman Wahid, dan tampaknya dapat diterima oleh tim menteri yang hadir, buyar oleh Menteri Hukum dan HAM Baharuddin Lopa yang datang terlambat ke pertemuan sehingga ‘tak tahu soal’. Setelah sejenak membaca salinan draft –tanpa tanda tangan Abdurrahman Wahid– tersebut, Baharuddin Lopa yang tak tahu bahwa draft asli sudah ditandatangani Abdurrahman Wahid dan juga final disepakati segera disampaikan kepada Megawati, memberi satu komentar spontan. “Ini terlalu banyak untuk Mega”, demikian kurang lebih Lopa berkata, “Bukan begini maunya Gus Dur….” Namun kemudian Lopa bisa dibuat mengerti bahwa draft itu sudah disetujui Abdurrahman Wahid. Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (5)” →

Politik Kekuasaan

Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia

DE FACTO seolah soal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru lalu dianggap telah selesai. KPU –terlepas dari polemik tentang kecurangan dalam Pilpres– pun telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang (peraih suara terbanyak). Lalu dua gumpal gunung es dari dua kutub politik, tiba-tiba seakan cair dan belah tak keruan sebagai ‘pecahan’ baru yang mengapung ke arah berbeda-beda sesuai arus kepentingan.

Tokoh puncak Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendadak saling merapat dengan tokoh puncak PDIP Megawati Soekarnoputeri, setelah sebelumnya merapat dengan Joko Widodo. Lalu pada saat hampir bersamaan para pimpinan partai ex Koalisi 01 –Nasdem, PPP, PKB, Golkar– atas inisiatif Surya Paloh bertemu tanpa ‘mengajak’ PDI-P. Sebelumnya, dalam ruang politik yang sama, terjadi pula manuver yang di sana-sini cukup ‘mencegangkan’ dari PAN dan Partai Demokrat. Tak ketinggalan, ada manuver sejumlah partai kecil lainnya bertamu kesana-kemari –yang untuk sebagian, meminjam metafora dalam puisi Chairil Anwar, bernasib seakan berkemungkinan terbuang dari kumpulannya. Perlu berharap, agar tak ada yang bermutasi menjadi ‘binatang politik yang jalang’.

Namun di luar hiruk pikuk baru itu, de jure, dalam kancah politik saat ini membayang sejumlah tanda tanya di tengah khalayak, yang berkaitan dengan polemik tentang apakah pasangan Jojkowi-Ma’ruf bisa atau tidak bisa dilantik MPR di bulan Oktober mendatang. Jokowi-Ma’ruf meraih suara pemilih lebih dari 50 persen, namun persebaran kemenangannya menurut sejumlah ahli tata negara dan ahli hukum, tak memenuhi Pasal 6A ayat (3) UUD. Continue reading “Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia” →

Kepartaian

Bersama Joko Widodo, Partai Golkar Berhasil atau Gagal?

KENDATI perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilihan Umum 2019 ada di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra, dalam distribusi kursi DPR, Golkar berada di urutan kedua. PDIP dengan perolehan suara 27.053.961 (19,33%) memperoleh 128 kursi DPR. Gerindra dengan perolehan suara 17.594.839 (12.57%) hanya mendapat 78 kursi. Sedangkan Partai Golkar dengan perolehan suara 17.229.789 (12,31%) bisa mendapat 85 kursi. Ini dimungkinkan terjadi dalam sistem pemilihan umum Indonesia yang semi distrik dan semi proporsional.

Dengan perolehan kursi DPR Pemilu 2019 ini, PDIP dan Golkar untuk kesekian kalinya menjadi partai yang menempatkan jumlah anggota terbesar di lembaga tersebut. Pasca Soeharto, memang kedua partai ini yang bergantian memiliki fraksi terbesar di DPR. Dengan demikian, terpetakan bahwa kedua Partai Politik ini telah menjadi semacam jangkar politik nasional, yang mungkin masih akan berlanjut beberapa waktu ke depan. Meski selalu terdapat pula kemungkinan kegagalan, bila terjadi hambatan bagi tokoh-tokoh dengan reputasi baik dan memiliki integritas teruji untuk berperan memperkuat partai.

Kelebihan Golkar di sini, adalah bahwa partai ini sudah terlembaga, relatif tak begitu tergantung lagi kepada ketokohan pimpinan partai, walaupun sesekali ada juga penyimpangan berupa gejala oligarki di tubuhnya atau tak sedikitnya kelompok oportunis ikut menumpang. PDIP sebaliknya masih harus melalui proses uji, manakala tiba saatnya terjadi regenerasi dalam partai ini. Namun ke depan, plus minus sudah bisa tergambar bahwa dua partai inilah yang silih berganti menjadi penyelenggara pemerintahan nasional. Continue reading “Bersama Joko Widodo, Partai Golkar Berhasil atau Gagal?” →

Politik dan Perwayangan

Wayang Politik: Petruk Dadi Ratu

MESKI tak mengambil porsi besar, tema pewayangan cukup banyak digunakan dalam kontestasi politik Indonesia, khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2019 yang puncak pelaksanaannya tinggal hitungan hari. Dari waktu ke waktu pengamat politik asing juga selalu menganalogikan kehidupan politik negeri ini sebagai the shadow play of Indonesia yang merujuk lakon pewayangan. Pada lakon bayangan ini terdapat misteri yang menggelitik rasa. Dan di belakang layar selalu dan pasti ada dalang.

Dalam deklarasi kampanye damai 23 September 2018 yang mengawali masa kampanye, dua tokoh utama Partai Persatuan Pembangunan tampil sebagai tokoh pewayangan. Sekjen Arsul Sani berkostum Hanoman tokoh kera dalam epik Ramayana. Sementara Ketua Umum Romahurmuziy tampil dengan kostum Gatotkaca dari cerita pewayangan Jawa –yang diadaptasi dari kisah Mahabrata. Tapi kini sang Gatotkaca untuk sementara bermukim di Rutan KPK karena terlibat kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Tak bisa lanjut ikut kampanye.

Adapun Joko Widodo, masih sejak 2012 di awal masa kegubernurannya di DKI, sudah ditokohkan bagai Kresna oleh para pendukungnya. Namun, belakangan tokoh Gerindra Fadli Zon memilih analogi tokoh punakawan Petruk untuk Joko Widodo. Saat berada di London 18 November 2018 ia membuat puisi ‘Petruk Jadi Raja’. Sindiran ‘Petruk Dadi Ratu’ kembali digunakan Fadli 12 Februari 2019 lalu. Mungkin saja itu terlalu kental aroma satirenya. Namun, apa boleh buat masa kampanye kali ini memang sudah terlanjur terpolusi, bukan sebatas satire tetapi dengan aneka terminologi tak halus, semacam cebong, kampret, gendruwo, sontoloyo dan semacamnya. Penuh pula dengan berbagai perilaku tuduh menuduh. Continue reading “Wayang Politik: Petruk Dadi Ratu” →

Perilaku Politik

Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan

‘KERUNCINGAN’ terbaru dari medan perseteruan politik menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019, adalah lontaran pernyataan Prabowo Subianto di Sleman Yogyakarta (27/2) tentang adanya harta dan dana senilai 11.000 triliun rupiah milik WNI terparkir di luar negeri. Beda waktu sehari, saat menghadiri peringatan Hari Lahir PPP, 28 Februari 2019 di Ancol, Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas apa yang disebut Presiden sebagai pelaku penyebar hoax door to door. Tak diperinci, siapa saja loper peredaran ‘model baru’ dari hoax itu. Namun segera terberitakan, bahwa yang dituding adalah tiga emak-emak yang tampaknya disimpulkan pasti pendukung 02 karena sasaran pendiskreditan adalah 01. Antara lain, bahwa bila 01 menang, mengumandangkan azan di mesjid-mesjid akan dilarang dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Masih harus dicermati lanjut duduk perkaranya. Apakah penyampaian emak-emak itu sudah bisa dikategorikan penyebaran hoax atau sekedar pendapat pribadi yang tak terlarang menurut demokrasi?

Terhadap lontaran pernyataan Prabowo Subianto, juga pada 28 Februari langsung ada tanggapan dari kalangan TKN 01, “jangan asal ngomong” dan “jangan hanya gosip.” Terminologi gosip atau ‘asal ngomong’ bermakna sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya dan berbau kebohongan. Namun sebenarnya, yang pertama kali menyebut adanya dana 11.000 triliun terparkir di LN justru Presiden Joko Widodo sendiri di tahun 2016 saat berbicara mengenai tax amnesty, 1 Agustus di JI-Expo Jakarta. Diulangi di Hotel Clarion Makassar, 25 November 2016. Presiden menyebut, itu catatan Menteri Keuangan. Bahkan, kata Presiden kala itu, di kantongnya ada data dengan angka yang lebih besar lagi. Continue reading “Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan” →

Politik

Saat Partai Golkar Di Luar Posisi Inisiatif Politik

KURANG dari  lima bulan menjelang Pemilihan Umum 17 April 2019, melalui kampanye yang ada, belum juga tertampilkan dinamika politik yang berkualitas. Pun tak berharga, khususnya dalam konteks edukasi politik dan demokrasi. Secara kuantitatif, fokus perhatian publik dan media, juga tak merata. Lebih tertuju pada Pemilihan Presiden. Sementara perhatian kepada Pemilihan Umum Legislatif seakan tenggelam dan kalah berharga dari Pemilihan Presiden. Suatu ketimpangan yang tercipta karena dominannya perhitungan pragmatis dalam konteks politik kekuasaan, yang juga berkaitan erat dengan kecenderungan bangkitnya kembali pemujaan ketokohan yang feodalistik.

Ini risiko –dan mungkin memang nanti akan disimpulkan sebagai suatu kesalahan– dari menyatukan dua jenis pemilihan umum dalam satu tanggal pelaksanaan. Suatu hal yang tak logis menurut urut-urutan tata demokrasi, dan pada akhirnya tak logis menurut ketatanegaraan yang baik. Sekaligus, membuka pintu politik konspiratif di antara kekuatan yang secara esensial sebenarnya sudah lewat waktu atau basi keabsahan politiknya, khususnya dalam penentuan calon pemimpin pemerintahan. Barangkali ini semacam kreasi politik baru, namun kualitatif jelas bukan pembaharuan politik yang sesungguhnya. Continue reading “Saat Partai Golkar Di Luar Posisi Inisiatif Politik” →

Politik

Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin

SEAKAN mengonfirmasi ‘rumor’ yang telah beredar internal tentang keterbelahan sikap Partai Golkar, Fadel Muhammad –anggota Dewan Pembina– pekan ini menyebut partainya tak solid mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Partai Golkar kecewa karena bukan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang dijadikan calon Wakil Presiden. “Saya sebagai Dewan Pembina sangat kecewa, kok bukan Golkar yang diambil,” ujar Fadel Selasa petang 21/8 seperti dikutip pers.

Padahal, menurut Fadel, selama ini di parlemen Golkar mati-matian membela Jokowi. Bahkan, lebih membela dibanding PDIP. “Saya bisa berani bantah-bantahan. Kita kecewa.” Besar kemungkinan, kata Fadel, beberapa kader Golkar akan mendukung pasangan lain, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Continue reading “Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin” →

Politik

‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?

DI ATAS kertas, menghadapi Pemilihan Presiden April 2019, Joko Widodo lebih gagah perkasa dibandingkan saat akan menghadapi event serupa di tahun 2014. Didukung koalisi 6 partai –PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura– dengan akumulasi perolehan suara 62,16 prosen, Joko Widodo hanya menyisakan satu peluang calon pasangan presiden-wakil presiden lain terkait dengan ketentuan presidential threshold. Tahun 2014, koalisi partai pendukung Joko Widodo –Koalisi Indonesia Hebat– jauh lebih langsing, tanpa Partai Golkar dan PPP. Namun mungkin berkat ‘kerja-kerja-kerja’, melalui satu intervensi berbalut kain sutera, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ‘berhasil’ mengelola perselisihan internal di dua partai, Golkar dan PPP, untuk keuntungan penguasa. Hasil ‘rebus ulang’ dua partai itu kemudian menciptakan resultante akhir lepasnya dua partai itu dari Koalisi Merah Putih dan berpindah ke Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah. Follow the triumphant.

Partai-partai dan kelompok politik maupun perorangan yang pragmatis, lazimnya memang akan menempatkan sikap follow the triumphant –mengikuti yang unggul– sebagai pilihan teratas. Dalam urusan pencalonan presiden, karena begitu banyaknya yang memilih sikap follow the triumphant dan pada waktu yang sama ada presidential threshold berangka tinggi, maka kecenderungannya adalah penyempitan arena kontestasi. Bisa-bisa malah, bila hasrat mengekori sang unggul terlalu berlebihan, hanya akan ada satu pasangan pemain, yaitu Joko Widodo dan Wapres pilihannya, yang bisa maju ke gelanggang. Dalam rangkaian Pilkada yang baru lalu, beberapa pasangan calon terpaksa berhadapan dengan kotak kosong. Dan ada yang kalah menghadapi kotak kosong. Continue reading “‘Follow The Triumphants’, Terdorong ke Politik Penghambaan?” →