Tag: Universitas Brawijaya

Ketika Presiden Memerintahkan Pemecatan Dosen

PEMECATAN dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan alasan bermuatan kepentingan politik kekuasaan bukan peristiwa sehari-hari, namun tidak langka. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang baru lalu, pemecatan dan atau ‘pemberhentian sementara’ terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka. Berturut-turut di Universitas Diponegoro, Institut Teknologi 10 November Surabaya, selain di Universitas Gajah Mada. Dua di antara perguruan tinggi negeri itu termasuk di antara tujuh PTN yang kata salah satu direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah terpapar paham radikalisme. Lainnya adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Bagi sebagian civitas academica, khususnya di tujuh PTN tersebut, ini merupakan stigmatisasi yang memerlukan klarifikasi lanjut. Sebelumnya, BNPT melakukan penggrebegan di Universitas Riau terhadap beberapa terduga perakit bom.

Paling menarik perhatian adalah pemberhentian Prof Suteki dari Universitas Diponegoro, yang adalah pengajar Pancasila selama tak kurang dari 24 tahun. Ia ditindaki karena menjadi saksi ahli dalam kasus peradilan Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi yang dituduh memperjuangkan khilafah –yang dengan sintaksis sederhana disebut dengan sendirinya anti Pancasila. Untuk saat ini, sikap anti Pancasila cenderung dikategorikan –tepatnya, ditafsirkan– kejahatan ‘politik’ berat. Tapi terlepas dari itu, peristiwa ‘pemecatan’ di Universitas Diponegoro ini mengingatkan peristiwa hampir serupa di Universitas Padjadjaran tahun 1962 yang menimpa Professor Mochtar Kusumaatmadja SH. Continue reading “Ketika Presiden Memerintahkan Pemecatan Dosen”

Gelombang Stigmatisasi Kampus Indonesia

TENTU tak perlu menutup mata bahwa paham radikalisme sudah mengarus masuk kampus-kampus Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Namun,  stigmatisasi kampus berlabel radikalisme –dengan tema pro khilafah sekaligus anti Pancasila– bagaimana pun sangat berlebihan. Terkesan serampangan, tak selektif dalam penilaian, dan sedikit berbau anti akademis. Selain itu, juga berbau politik praktis kalangan kekuasaan, dan karenanya beraroma represif. Terasa represif terutama karena timing pelontaran isu dan penindakannya berdekatan dengan kegiatan demokratis pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden  2019.

Bila beberapa tahun sebelumnya, aparat keamanan hanya sebatas menuding terpaparnya kampus-kampus Indonesia dengan radikalisme, maka pada 2 Juni 2018 ini aparat BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah masuk kampus melakukan penggrebegan terhadap yang mereka sebut kelompok radikal di Universitas Riau (UNRI). Selang beberapa hari setelahnya, dua perguruan tinggi negeri terkemuka melakukan semacam auto debet, memberhentikan (sementara) kalangan pengajarnya dari jabatan-jabatan masing-masing karena dianggap berpaham radikal dan atau anti Pancasila. Universitas Diponegoro 6 Juni 2018 memberhentikan Profesor Suteki –yang sudah menjadi pengajar Pancasila tak kurang 24 tahun lamanya– dengan tuduhan radikalisme setelah menjadi saksi ahli dalam kasus HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Menyusul, Universitas Gajah Mada, 8 Juni, melakukan tindakan serupa terhadap dua orang dosennya. Continue reading “Gelombang Stigmatisasi Kampus Indonesia”