Tag: Trisakti

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (7)

Kisah Presiden ke-7

KEMUNCULAN Joko Widodo  di panggung kepresidenan 5 tahun lalu tergolong suatu fenomena yang cukup menakjubkan. Diri dan ketokohannya tergambarkan bagai kisah 1001 malam. Lihat dan baca saja sebuah komik buatan Gunawan (kelahiran 1985) yang diterbitkan sebagai narasi, “Tukang Mebel Jadi Presiden” dengan sub-judul “Kisah Perjalanan Jokowi dari Dunia Bisnis ke Panggung Politik”. Dunia bisnis yang dimaksudkan di sini, yang digeluti Jokowi, tentu saja bukan bisnis kelas atas dan raksasa seperti yang digeluti para konglomerat 9 Naga, Abrurizal Bakrie, Muhammad Jusuf Kalla atau Chairul Tandjung. Tetapi sebaliknya, panggung politik yang tercipta untuk Joko Widodo, tak tanggung-tanggung. Panggung kepresidenan. Menjadi Presiden ke-7. Kini, baru saja ia dilantik MPR 20 Oktober 2019 untuk periode kedua 5 tahun mendatang.

Tampilnya Joko Widodo, untuk beberapa saat dianggap betul-betul mewakili sebuah dongeng 1001 malam. Tersaji sebagai hiburan bagi rakyat, terutama di lapisan terbawah dan menengah. Fenomena ini sempat dianalisis menggambarkan betapa rakyat di lapisan tertentu di bawah, telah begitu kecewa terhadap kepemimpinan negara yang berlangsung di depan mata dari waktu ke waktu hingga menjelang 2014. Lalu, mencari sosok lain, yang terhadapnya mereka merasa dekat karena banyak kemiripan dengan diri dan seakan mencerminkan nasib mereka.

“Biarpun dia kurus dan gak ganteng, dia digadang-gadang rakyat agar kelak menjadi presiden,” demikian salah satu narasi dalam komik. “Beliau pemimpin yang rendah hati dan sangat peduli kepada rakyat. Ketika masih menjadi Walikota Solo, ia hampir tidak pernah mengambil gajinya…. Tetapi beliau mengonversi  gaji tersebut dengan uang pecahan 10.000 hingga 50.000 untuk dibagikan kepada warga yang benar-benar miskin.” Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (7)”

Advertisements

Ketika Presiden Memerintahkan Pemecatan Dosen

PEMECATAN dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan alasan bermuatan kepentingan politik kekuasaan bukan peristiwa sehari-hari, namun tidak langka. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang baru lalu, pemecatan dan atau ‘pemberhentian sementara’ terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka. Berturut-turut di Universitas Diponegoro, Institut Teknologi 10 November Surabaya, selain di Universitas Gajah Mada. Dua di antara perguruan tinggi negeri itu termasuk di antara tujuh PTN yang kata salah satu direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah terpapar paham radikalisme. Lainnya adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Bagi sebagian civitas academica, khususnya di tujuh PTN tersebut, ini merupakan stigmatisasi yang memerlukan klarifikasi lanjut. Sebelumnya, BNPT melakukan penggrebegan di Universitas Riau terhadap beberapa terduga perakit bom.

Paling menarik perhatian adalah pemberhentian Prof Suteki dari Universitas Diponegoro, yang adalah pengajar Pancasila selama tak kurang dari 24 tahun. Ia ditindaki karena menjadi saksi ahli dalam kasus peradilan Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi yang dituduh memperjuangkan khilafah –yang dengan sintaksis sederhana disebut dengan sendirinya anti Pancasila. Untuk saat ini, sikap anti Pancasila cenderung dikategorikan –tepatnya, ditafsirkan– kejahatan ‘politik’ berat. Tapi terlepas dari itu, peristiwa ‘pemecatan’ di Universitas Diponegoro ini mengingatkan peristiwa hampir serupa di Universitas Padjadjaran tahun 1962 yang menimpa Professor Mochtar Kusumaatmadja SH. Continue reading “Ketika Presiden Memerintahkan Pemecatan Dosen”