Tag: PSI

‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik

KARENA melontarkan kritik tentang pengkhianatan elite terhadap rakyatnya (11/10) Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendapat serangan balik terkait sejarah diri maupun keluarganya. Padahal, Prabowo tidak spesifik menunjuk siapa yang dimaksud, bahkan ia menegaskan fenomena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dan suara serupa sudah lazim disampaikan para aktivis gerakan kritis. Di forum yang sama –Rakernas Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia– hampir bersamaan waktu, Calon Presiden 01 Joko Widodo harus menangkis sejarah tentang diri dan keluarganya terkait tuduhan keterlibatan dengan PKI.

Serangan balik terhadap Prabowo datang dari Muhammad Misbakhun seorang kader PKS yang sejak 2013 pindah ke Partai Golkar. Misbakhun meninggalkan PKS ketika partai tak kunjung merehabilitir dirinya meski lolos dari kasus LC fiktif melalui keputusan Mahkamah Agung. Misbakhun menyebut justru Prabowo Subianto yang pernah dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Militer. Continue reading “‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik”

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (4)

SEBELUMNYA, juga ada gagasan tiga partai yang dilontarkan oleh Sjafruddin Prawiranegara pada simposium di Bandung. Ada kemungkinan Soeharto kala itu sedikit terpengaruh oleh gagasan Sjafruddin, sehingga beberapa waktu kemudian memutuskan penyederhanaan partai setelah pemilihan umum 1971 dengan memilih bentuk tiga partai bukan dwi partai. Dari 9 partai dan 1 Golkar yang menjadi peserta pemilihan umum 1971, terjadi penyederhanaan menjadi dua partai –Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia– ditambah satu Golongan Karya. Sebenarnya, sebelumnya sekitar waktu itu pernah ada yang mengajukan gagasan 5 partai, yakni 2 partai Islam, 1 partai nasional, 1 partai Kristen-Katolik serta 1 Golongan Karya. Namun terhadap gagasan ini, Ali Moertopo bilang, “Sudahlah, pak Harto telah memutuskan 3 partai.”

Benang merah gerakan pembaharuan kala itu, dari Bandung khususnya, adalah perombakan struktur politik, melaksanakan dwi partai, dan tentara tidak lagi masuk dunia politik, barulah tercipta kehidupan politik baru dalam sistem politik dengan kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur. Tapi itu semua  ternyata bukan sesuatu yang mudah dikerjakan.

JENDERAL BENNY MURDANI. Kalau Ali Moertopo baru kembali dari bertemu dengan Soeharto ia mengajak beberapa orang berkumpul dan menginformasikan apa yang saat itu misalnya membuat Soeharto marah dan sebagainya. Tidak boleh tidak, saat itu Soeharto tak terlepas dari tipikal Jawa yang sudah menjadi ‘raja’…… Ada koreksi, misalnya dari Jenderal Benny Murdani, tapi semuanya nyaris tak diindahkan.

Pengalaman terbenturnya gagasan dwi partai, antara lain menunjukkan banyaknya hambatan bahkan kemusykilan yang harus dihadapi. Tapi terlepas dari itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa sedikit banyak Golkar dalam kadar tertentu sempat menjadi wahana bagi kaum pembaharu untuk memperjuangkan gagasannya. Berbeda banyak dengan Golkar masa belakangan yang lebih penuh pertikaian opportunistik antar tokoh-tokoh antagonis. Bagaimana pun, sejumlah gagasan pembaharuan berhasil diwujudkan, misalnya pembentukan ormas-ormas mandiri yang bukan onderbouw partai atau Golkar. Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (4)”