Tag: Jusuf Kalla

Luka Lama Tentang Jenderal Prabowo dan Para Jenderal ‘Politics in Uniform’

TAK lebih dari 40 hari menjelang Pemilihan Presiden 17 April 2019, medan politik Indonesia diramaikan beredarnya semacam video ‘testimoni’ Jenderal (Purn) Agum Gumelar tentang ‘jejak berdarah’ pelanggaran HAM oleh Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Dengan segera manuver Agum Gumelar –yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo sejak 18 Januari 2018 ini– tidak bisa tidak, langsung dianggap sebagai bagian dari pertarungan dalam rangka Pemilihan Presiden. Bahkan secara khusus oleh beberapa pihak dianalisis sekaligus sebagai kelanjutan ketidaksenangan pribadi Agum terhadap Prabowo sejak masa kekuasaan Soeharto, karena merasa Prabowo telah mengganjal karir pribadinya. Ganjalan perasaan yang sama dimiliki sejumlah jenderal lainnya terhadap Prabowo Subianto sang menantu Presiden Soeharto.

Salah seorang Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengingatkan agar Agum tak menjadikan kasus penghilangan aktivis 1998 semata untuk kepentingan Pilpres 2019. Tetapi, Agum hendaknya memberi keterangan kepada Kejaksaan Agung yang sejak lama sudah menerima berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat 1998 dari Komnas HAM.

Di mana kuburan para aktivis hilang itu?

Dalam video testimoni –yang diakui Agum direkam dari suatu pertemuan di Bandung– sang Jenderal mengatakan dirinya mengetahui nasib para aktivis 1998 yang menurutnya dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus di bawah komando Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Agum Gumelar mengungkapkan pernah bertemu dengan anggota Tim Mawar pelaku penculikan dan penghilangan paksa para aktivis. Dalam pertemuan “dari hati ke hati” dengan mereka, “di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya,” demikian CNN Indonesia mengutip Agum. “Saya tahu.” Continue reading “Luka Lama Tentang Jenderal Prabowo dan Para Jenderal ‘Politics in Uniform’”

Advertisements

Joko Widodo dan Faktor Islam di Kancah Politik 2019

SEBELUM terjadi aksi massa Islam massive 411 dan 212 di bagian akhir 2016, tak terbayangkan bahwa Joko Widodo akan tiba-tiba tampil dengan manuver politik yang sarat retorika ke-Islam-an. Soalnya, sebelum itu beberapa tokoh partai pendukung utamanya, PDI-P, kerap melontarkan narasi-narasi yang dimaknai sebagai anti Islam.

Secara historis, mengacu kepada pembagian masyarakat (Jawa) menurut Clifford Geerzt, cikal bakal utama PDI-P yakni PNI pada hakekatnya memang berakar pada kaum abangan selain kaum priyayi. Di seberangnya, adalah kaum santri. Secara historis pula, PNI sebagai unsur Nas pada masa Nasakom Soekarno tercatat memiliki kedekatan yang kental dengan unsur Kom. Banyak berkonfrontasi mendampingi unsur Kom terhadap unsur A yang terjepit di tengah.

Namun, dalam realita saat ini, bandul politik Joko Widodo yang tampil memperjuangkan masa kepresidenan kedua, telah mengayun keras dari kiri hingga jauh ke kanan. Dari citra anti Islam ke citra mitra. Puncaknya, menempatkan tokoh ulama Kyai Ma’ruf Amin sebagai pasangan dalam Pemilihan Presiden 17 April 2019. Meski, secara tragis harus ‘mencampakkan’ tokoh berintegritas, Mahfud MD. Continue reading “Joko Widodo dan Faktor Islam di Kancah Politik 2019”

Joko Widodo Dalam Lekatan Stigma PKI

TELAH empat tahun lebih Joko Widodo –kini Presiden RI yang sedang mempersiapkan diri menuju periode kedua– senantiasa berada dalam lekatan stigma PKI. Terhadap tuduhan PKI pada dirinya, Joko Widodo mengatakan di depan deklarasi akbar ulama Madura (19/12) “Saya sudah empat tahun diam saja. Saatnya saya berbicara sekarang ini.” Jokowi lalu menuturkan, berdasarkan survei ada 9 juta orang yang percaya dengan isu PKI dan tuduhan anti ulama dan antek asing. “Kalau sudah 9 juta, saya menjawab. Ini perlu saya menjawab. Saya diam kemarin bukan karena apa-apa. Ini saya jawab supaya tak berkembang jadi 10 juta, 11 juta, 12 juta, 15 juta. Bahaya sekali. Sehingga perlu saya jawab.”

Ini ulangan penjelasan serupa yang sebelumnya telah disampaikan Jokowi di Lampung Tengah (23/11) dalam acara membagi-bagi sertifikat tanah. “Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana, saya cari betul”. Sepekan kemudian saat bertemu Yusril Ihza Mahendra, dan mengeluhkan soal itu (30/11) Ketua Umum PBB itu menasehatinya untuk menjawab. Agar berita yang dianggap bohong oleh Jokowi itu “tidak menjadi benar” karena tidak ada penjelasan. Continue reading “Joko Widodo Dalam Lekatan Stigma PKI”

4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (1)

SABTU 20 Oktober 2018, genap 4 tahun rakyat Indonesia tertawa dan menangis bersama Presiden Joko Widodo –dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Suasana penuh tawa terutama mewarnai kehidupan elite politik serta elite ekonomi dan sosial atas angin dalam kehidupan penuh kelimpahan sosial ekonomi. Sementara itu tangis lazim tampil sebagai ekspresi yang mendominasi kalangan akar rumput di republik berusia 73 tahun lebih ini. Kalangan yang dari waktu ke waktu berada dalam belitan kesulitan hidup dan kesenjangan sosial nan tak kunjung berhasil diurai. Dari satu rezim ke rezim pemerintahan lainnya.

Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla memulai kekuasaan pemerintahannya 20 Oktober empat tahun silam seusai dilantik dengan perjalanan seremonial yang alon-alon –karena menggunakan kereta kencana berkuda– yang memakan waktu berjam-jam lamanya, menuju Istana Merdeka dari Gedung MPR/DPR Senayan. Perjalanan seremonial dengan kecepatan kuda berjalan itu, dielu-elukan sepanjang perjalanan, mungkin saja menjadi kenikmatan psikologis bagi keduanya maupun sejumlah pendukung. Continue reading “4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (1)”

Para Gubernur (Baru) Dalam Politik Akrobatik

BEGITU usai dilantik di Istana dua pekan lalu, masih dalam seragam kebesaran putih-putih, sejumlah gubernur baru sudah melontarkan pernyataan mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Serta merta tak bisa dihindari kesan bahwa ini adalah semacam akrobatik politik para gubernur itu. Dilakukan 8 dari 9 gubernur, dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sebagai pengecualian. “Saya dukung Sumatera Utara dulu,” ujar Edy Rahmayadi kepada tvOne (8/10). “Saya ingin menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat, visi misinya itu. Tidak ada urusan untuk Pilpres.”

Kemeriahan politik akrobatik ini, sepanjang yang diberitakan pers, seluruh pesertanya tak kurang dari 15 gubernur. Baik yang sudah lebih dulu dilantik, baru dilantik 5 September, maupun yang masih menunggu giliran pelantikan. Dan dengan segera, akrobat politik ini menular ke bawah, ke para bupati di berbagai daerah. Serentak dengan itu, tak pelak model pelanggaran etika itu menjadi sorotan hingga kini. #mediakaryaanalisa

Menangkis kecaman bahwa para gubernur itu telah melanggar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada aturan yang melarang kepala daerah menyatakan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Tapi menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti yang dikutip pers, seorang gubernur tak boleh atas nama Gubernur menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu dalam pemilu. Namun, kata Kalla, bila “dia ikut mendukung secara pribadi, itu boleh-boleh saja.” Continue reading “Para Gubernur (Baru) Dalam Politik Akrobatik”

Seberapa Penting Seorang Wakil Presiden?

TAK pernah sebelumnya, figur dan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia seakan-akan sepenting sekarang ini. Saat figur dan posisi calon Presiden sudah lebih jelas –meski masih dibayangi serba kemungkinan– yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, justru siapa figur calon Wakil Presiden belum menentu. Padahal, batas waktu 10 Agustus pendaftaran tinggal 1 hari lagi.

Tak diketahui persis apa sebabnya. Entah karena kubu-kubu politik yang ada masih saling mengintip, entah karena konsolidasi politik belum rampung. Dan entah, siapa tahu, masih ada urusan deal dan ‘konsolidasi’ dana yang belum terpecahkan –suatu soal cenderung dibicarakan di belakang layar saja. Lalu dalam kaitan ini, Kamis 9 Agustus hari ini muncul berita sayup-sayup yang masih harus ditunggu kebenarannya, rumor atau bukan, tentang kemunculan nama konglomerat muda Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Presiden bagi Prabowo Subianto. Sementara Sekjen Gerindra juga menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi terlepas dari itu, kata orang, bila konsolidasi-konsolidasi ini, terutama konsolidasi dana, belum terselesaikan, opsi perpanjangan waktu pendaftaran 2 kali 7 hari terpaksa digunakan.

Di masa lampau di Amerika Serikat –yang agaknya masih berlaku– posisi Wakil Presiden ibarat ban serep. Tapi bila tiba saatnya Presiden berhalangan tetap –seperti pernah dialami John Fitzgerald Kennedy– mendadak sang Wakil Presiden menjadi tokoh nomor satu. Tewasnya Presiden Kennedy 22 November 1963 membawa Wakil Presiden Lyndon B. Johnson menjadi Presiden Amerika Serikat. Continue reading “Seberapa Penting Seorang Wakil Presiden?”

Presiden Joko Widodo Dalam Fenomena Kelemahan Manusiawi

SEBUAH tulisan pembaca yang sangat menarik muncul di Harian Kompas Selasa 17 Juli 2018, mengenai kelemahan manusiawi Presiden Joko Widodo. Ini hanya berselang satu-dua hari dari pelontaran isu politisi kompor dari beliau dan peristiwa kecil salah sebut nama desa di Bantul. Juga bersamaan waktu dengan hari-hari euphoria tentang ‘keberhasilan merebut 51 persen saham Freeport’ setelah lebih dari setengah abad kehadiran perusahaan Amerika itu di Indonesia. Padahal, ternyata, setelah para akademisi dan ahli bicara, menjadi jelas lekak-liku persoalan objektif tambang di Papua itu sangat rumit dan tak sesederhana penggambaran dalam berita glory dari pemerintah yang menjadi awal dari euphoria.

Menggunakan analogi ‘Tumit Achilles’ pembaca bernama Hadisudjono Sastrosatomo menulis “Meskipun diserang, difitnah dan diolok-olok, Presiden Jokowi tetap tegar dan terus berkarya dengan keyakinannya sebagai nakhoda Republik Indonesia tercinta ini.” Kelemahan yang manusiawi pasti dimiliki setiap orang, tetapi bilamana orang tersebut menyadarinya, ia akan dapat mengurangi dampak buruk dari kelemahan tadi. “Ibarat mitologi Yunani, Presiden Jokowi seperti Achilles yang selalu perkasa di dalam setiap pertarungan. Namun, Achilles memiliki kelemahan pada tumitnya. Achilles tersungkur setelah ada anak panah yang mengenai tumitnya.” Seraya menggambarkan betapa hebat serangan terhadap kebijakan Presiden Jokowi, Hadisudjono mencoba menjelaskan metafora ‘tumit Achilles’. “Semoga Presiden Joko Widodo segera menyadari bahwa tumit Achilles itu berada di seputarnya, yang dekat dengan Presiden.” Tak bisa tidak yang dimaksud adalah orang-orang di lingkaran dalam sang presiden sendiri. Continue reading “Presiden Joko Widodo Dalam Fenomena Kelemahan Manusiawi”

Tokoh Ketiga di Antara Jokowi dan Prabowo

PEMILIHAN Kepala Daerah serentak 27 Juni 2018 kemarin, dalam batas tertentu menampilkan beberapa perspektif politik baru, yang untuk sebagian menguatkan pra kesimpulan dari sejumlah analisis sebelumnya. Salah satu kesimpulan adalah faktor ketokohan –khususnya dalam konteks prestasi dan bukan terkait mitos dan kesetiaan sempit maupun godaan money politic– lebih menjadi daya tarik bagi para pemilih daripada faktor partai pendukung. Beberapa ‘hasil’ Pilkada –meski masih berdasarkan quick count– mematahkan asumsi berlebihan tentang dominasi partai dan kepartaian sebagai faktor dalam meraih suara rakyat. Dan bahwa angka raihan suara yang hampir lima tahun sebelumnya diperoleh dalam pemilu lampau sebenarnya tidak relevan dijadikan sebagai pegangan dalam pemilu berikutnya yang akan datang.

Selain itu, suatu formula koalisi yang bisa bersifat dan berlaku nasional, masih serba acak karena kepentingan pragmatis daerah per daerah begitu berbeda-beda. Tapi mungkin saja, memang lebih baik bila pembentukan koalisi dibiarkan saja cair dan lebih tergantung pada persamaan program (yang masuk akal) daripada persamaan yang berbau ideologis atau ‘fanatisme’ dan ‘mitos’ (hasil mitologisasi) tertentu. Continue reading “Tokoh Ketiga di Antara Jokowi dan Prabowo”