Tag: Mohammad Natsir

Militer dan Politik

Dalam Bayangan Dwifungsi Militer

SEMPAT mencuatnya rencana TNI menempatkan perwira-perwiranya di jabatan-jabatan sipil pemerintahan, beberapa waktu lalu menjadikan Dwifungsi ABRI muncul kembali sebagai topik. Terjadi arus kritik, bahwa kebijakan itu set back dalam proses reformasi TNI yang dimulai setelah 1998. Reformasi TNI itu sendiri ditandai ditinggalkannya fungsi sosial-politik yang merupakan fungsi kedua dalam Dwifungsi ABRI, secara berangsur-angsur. Dalam konteks reformasi TNI pasca Soeharto, merupakan fenomena begitu tak terbayangkan sebelumnya, betapa perwira-perwira aktif TNI melepas fungsi sosial politiknya. Meninggalkan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan jabatan-jabatan eksekutif pemerintahan sipil.

Entah terbawa suasana kritik yang ada, pengajar UNJ Robertus Robet tampil dalam acara Kamisan –bersama Bejo Untung dan kawan-kawan– di depan Istana menyanyikan lagu sindiran aktivis 1998 terhadap ABRI masa Dwifungsi. Berekor pada ‘penyemputan’ tengah malam menuju dinihari Kamis 7 Maret oleh petugas Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan tuduhan menghina institusi TNI. Robertus dijadikan tersangka, berdasarkan pasal-pasal UU ITE. Dengan demikian, Robertus menjadi ‘korban’ kesekian dari UU yang sejak masih berupa RUU itu banyak pasal-pasalnya ditentang kalangan aktivis pro demokrasi. Pasal-pasal itu dianggap berpotensi sebagai senjata represi kalangan kekuasaan untuk membungkam kritik. Continue reading “Dalam Bayangan Dwifungsi Militer” →

Sejarah Politik

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)

Setelah Peristiwa 15 Januari 1974, Golkar ditetapkan harus dipegang ABRI. Jabatan Pelaksana Harian Dewan Pembina selalu dipegang oleh Panglima ABRI. Tubuh Golkar sendiri mengalami semacam pembersihan. Antara lain yang terkena ‘pembersihan’ adalah unsur aktivis 1966 yang sebenarnya tergolong dalam unsur kelompok gagasan pembaharuan dari Golkar.

Tanpa nilai dan kebajikan baru. Banyak bagian dari rasionalitas –dan mungkin juga model kegairahan berpolitik– di tahun-tahun awal pasca Soekarno itu, kini hilang dan atau tidak ditemukan dalam euphoria kebebasan masa reformasi. Kini di era reformasi dan sesudahnya banyak orang menganggap keterikatan itu tidak boleh ada dalam demokrasi. Padahal kebebasan dan keterikatan selalu tarik menarik dalam kehidupan manusia, menuruti hukum alam. Tak mungkin hanya kebebasan tanpa keterikatan. Tetap harus ada aturan, tetap harus ada keterikatan hukum dan keterikatan akan norma-norma masyarakat yang beradab. Jangan membiarkan diri hidup tak berbudaya. Kini, budaya parlemen –untuk menyebut satu contoh penting dalam kehidupan politik Indonesia– seakan-akan menjadi tak karuan lagi. “Di Inggeris orang menyebut member of parliament sebagai the honourable, tapi di Indonesia bagaimana kita boleh menyebut terhormat lagi bila orang lebih mengutamakan urusannya sendiri saja lebih dulu? Perlu cermat menjaga harkat dan martabat, agar jangan sampai menjadi horrible member of parliament,” ujar Dr Midian Sirait yang termasuk kelompok pemikir di tubuh Golkar di masa-masa awal.

MOHAMMAD HATTA DAN SOEKARNO. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan politik serta kehidupan bernegara, kita makin kekurangan solidarity makers seperti Adam Malik, Mohammad Hatta, IJ Kasimo, Mohammad Natsir, ataupun type Soekarno bahkan Tan Malaka. Atau makin kehilangan tokoh dengan altruisme seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Semua orang yang bergerak di kancah politik saat ini, bukan solidarity maker –kalau tidak malah, meminjam Dr Midian Sirait, beberapa di antaranya adalah trouble maker. (Foto, download)

Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (5)” →

Sejarah Politik

Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (2)

Terhadap arus pemikiran Jenderal Soeharto yang berbeda, sejumlah tokoh memprakarsai suatu simposium pembaharuan di Bandung, 10 hingga 12 Pebruari 1968. Simposium yang berlangsung di Bumi Sangkuriang Bandung ini diselenggarakan bersama oleh KASI, ITB, Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) dan Kodam Siliwangi. Peserta simposium antara lain tokoh-tokoh terkemuka seperti Mohammad Hatta, Adam Malik, Sultan Hamengku Buwono IX, TB Simatupang, Sjafruddin Prawiranegara, IJ Kasimo, Mr Sumanang dan Mohammad Natsir. Dr Midian Sirait menjadi ketua Steering Committee dan memimpin diskusi bergantian dengan Kolonel Samosir dari Seskoad. Komandan Seskoad kala itu adalah Jenderal Tjakradipura. Diskusi berlangsung 3 hari, tanpa kehadiran wartawan. Kini boleh dikatakan semua peserta diskusi telah tiada, termasuk tokoh KASI Adnan Buyung Nasution selain Midian Sirait. Continue reading “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer Dalam Pembaharuan Politik (2)” →