Tag: Jenderal Soeharto

Sejarah Politik

Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974

PERISTIWA 15 Januari 1974 oleh kalangan penguasa selalu disebut Malari –akronim dari Malapetaka Lima Belas Januari– yang bertujuan untuk menekankan konotasi buruk dari peristiwa tersebut. Kata malapetaka yang bermakna sebagai suatu bencana, jauh dari pengertian perjuangan berdasarkan idealisme. Dengan demikian penggunaan kata malapetaka mematahkan citra idealis yang selalu dilekatkan kepada gerakan-gerakan mahasiswa, setidaknya sejak sekitar 1966-1967 saat gerakan mahasiswa menjadi salah satu faktor dalam menjatuhkan kekuasaan otoriter Soekarno. Sementara itu, Jopie Lasut, wartawan Harian Sinar Harapan, menyebut akronim Malari itu diasosiasikan penguasa dengan penyakit Malaria.

Tetapi kenapa peristiwa di awal tahun 1974 itu masih lebih diingat daripada peristiwa pencetusan Tritura 10 Januari 1966? Selain karena ‘usia’ pencetusan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) lebih ‘tua’ 8 tahun, juga karena para pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 –Hariman Siregar dan kawan-kawan– memang lebih rajin melakukan upacara peringatannya. Namun sesungguhnya yang tak kalah penting adalah sejak masa reformasi, Soeharto lebih banyak dihujat, sementara ‘kesalahan’ Soekarno terkait Peristiwa 30 September 1965 cenderung coba mulai dilupakan dan serenta dengan itu fokus sorotan beralih ke isu kejahatan kemanusiaan 1965-1966.

Para tokoh pelaku Peristiwa 15 Januari 1974 sendiri, agaknya tak begitu mempersoalkan konotasi buruk akronim Malari, dan tetap memilihnya sebagai penyebutan bagi peristiwa tersebut. Continue reading “Cerita Latar Peristiwa 15 Januari 1974” →

Perilaku Politik

Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant

KENDATI demokrasi adalah sistem pemerintahan dan cara bernegara paling ideal sejauh ini, bukannya samasekali tak pernah ada keterplesetan. Selain keberhasilan melahirkan pemerintahan terbaik, demokrasi juga bisa mengalami kegagalan rekrutmen kepemimpinan dalam kekuasaan. Ternyata sistem demokrasi bisa kebobolan, tak bisa menangkal kemunculan pemimpin-pemimpin (negara) yang pembohong. Bahkan, kerap tak bisa mencegah pemimpin idiot savant –yang dalam hal tertentu berbahaya bagi suatu negara– muncul dalam kehidupan politik dan kekuasaan negara, semisal di beberapa negara Afrika, Amerika Latin dan Asia. Dua tipe pemimpin ini sebenarnya riskan, empiris sama-sama (bisa) menghalalkan kebohongan. Dan mungkin juga kekerasan terselubung maupun terbuka. Namun khusus tipe idiot savant atau (sindrom savant) tetap ada peluang untuk menjadi pemimpin cemerlang karena sisi kegeniusannya.

Stephan Lewandowsky, Kepala bagian Psikologi Kognitif, Universitas Bristol, Inggeris, pekan ketiga Desember 2019 lalu menjadi fokus pemberitaan dengan pemaparan tentang tampilnya para pemimpin pembohong, khususnya di dua negara besar. “Why people vote for politicians they know are liars” – Kenapa rakyat bisa memilih para politisi yang mereka tahu nyata-nyata adalah pembohong. Paling menarik dari pemaparan Lewandowsky –berdasarkan hasil tim penelitinya dan beberapa penelitian lain– adalah penyebutan dua tokoh contoh, yakni Boris Johnson dan Donald Trump. Alexander Boris de Pfeffel Johnson adalah tokoh Partai Konservatif yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggeris 24 Juli 2019 menggantikan Theresa May. Pernah ke Jakarta, November 2014, bertemu Presiden baru Joko Widodo dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat masih menjabat Walikota London. Sedang Donald Trump ‘mengalahkan’ Hillary Clinton dalam Pemilihan Presiden AS 2016. Continue reading “Fenomena Pemimpin Pembohong dan Pemimpin Idiot Savant” →

Sejarah Politik

Korban Jiwa Dalam Malapetaka Sosiologis 1965-1966

BERAPA sebenarnya korban jiwa yang jatuh dalam malapetaka sosiologis –pembunuhan balas berbalas– pasca Peristiwa 30 September 1965? Menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, 2006) perkiraan yang moderat menyebutkan angka 500.000 jiwa. Perhitungan lain, berkisar antara 1.000.000 sampai 2.000.000. “Tetapi, Jenderal Sarwo Edhie yang banyak berada di lapangan, pasca Peristiwa 30 September 1965, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di Bali, suatu ketika menyebut angka 3.000.000. Hingga akhir hayatnya, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo bahkan tak pernah meralat angka yang disebutkannya itu.”

Penyebutan angka 3.000.000 korban jiwa oleh sang jenderal sebagaimana dituliskan dalam buku tersebut, sempat berkali-kali dikutip dalam berbagai tulisan. Ada yang mengutip dengan cermat. Namun tak sedikit yang tidak cermat, untuk tak mengatakannya justru banyak sengaja diputarbalikkan. Ada yang malah sampai memanipulasi penyebutan angka 3.000.000 oleh Letnan Jenderal Sarwo Edhie sebagai pengakuan keterlibatan dirinya bersama militer membantai 3.000.000 pengikut PKI. Padahal, yang dimaksud Sarwo Edhie –saat ia menjadi Ketua BP7– dalam percakapannya dengan dua Manggala BP7, adalah korban keseluruhan di semua sisi dalam rangkaian peristiwa. Bukan hanya terhadap mereka yang dianggap pengikut PKI. Pelakunya pun, baur, dari semua sisi, sebagaimana yang juga diungkap dalam bagian lain buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 itu. Continue reading “Korban Jiwa Dalam Malapetaka Sosiologis 1965-1966” →

Sejarah Politik

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (1)

SEPANJANG 74 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia ganti berganti hidup bersama 7 presiden. Bersama mereka, rakyat bisa tertawa, tetapi mungkin lebih banyak terpaksa menangis dalam ketidakberhasilan mencapai cita-cita dan impian dalam Indonesia merdeka.

Dari tujuh Presiden itu, ada yang memerintah selama 20 tahun dan 32 tahun, yakni Soekarno dan Soeharto, dan sebaliknya ada yang berada pada posisinya ibarat hanya seumur jagung, yakni BJ Habibie. Sedang Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Puteri harus berbagi separuh-separuh periode 5 tahun. Dan ada pula yang menjalaninya selama 10 tahun –dua periode, batas maksimal yang diperbolehkan UUD hasil amandemen– yakni Soesilo Bambang Yudhoyono. Meski berkali-kali berada dalam bayang-bayang ‘ancaman’ dan ‘gertakan’ impeachment toh ia selamat melampaui masa kedua kepresidenannya.

Penggantinya, Joko Widodo, yang tampil sebagai pemimpin baru setelah menang tipis melalui Pemilihan Presiden 2014, 12 hari menjelang peringatan 70 tahun Indonesia merdeka, 4 tahun lalu, sudah terpaksa mulai ‘mengeluh’. Kepada pers di Istana Bogor ia berkata, “Saya sejak walikota, sejak gubernur, setelah jadi presiden, entah dicemooh, diejek, dijelek-jelekan, sudah makanan sehari-hari.” Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (1)” →

Obituari

Cosmas Batubara dan Bung Karno

COSMAS BATUBARA –bersama Fahmi Idris, Rahman Tolleng, Mar’ie Muhammad, Subchan ZE, Liem Bian Koen dan beberapa tokoh lainnya– adalah bagian tak terpisahkan dalam salah satu proses perubahan politik Indonesia pada tonggak waktu 1966. Suatu rezim kekuasaan di bawah tokoh legendaris dalam sejarah Indonesia kontemporer Bung Karno, pengakhirannya berawal dari sana. Kenapa rezim itu harus berakhir? Sedikitnya tergambar melalui narasi yang disarikan dari catatan Cosmas Batubara berikut ini.
“Perkembangan politik Indonesia selama demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno dari tahun 1960-1965 diwarnai tiga kekuatan politik. Dari seluruh politisi dan organisasi masyarakat serta angkatan bersenjata ada yang berorientasi kepada diri Presiden Soekarno, sebagian lagi berorientasi kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan ada yang berorientasi kepada Partai Komunis Indonesia. Pada saat itu terjadi pertarungan ideologi antara yang pro Nasakom dan yang tidak menyetujui Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis).” Singkatnya pertarungan antara ideologi komunis versus Pancasila.
“Posisi Presiden Soekarno dengan para pengikut sebenarnya berada di tengah. Akan tetapi dalam realitas politik, kelompok yang tidak setuju kepada komunis berpendapat bahwa Presiden Soekarno lebih sering memberi angin kepada kelompok komunis.” Continue reading “Cosmas Batubara dan Bung Karno” →

Militer dan Politik

Dalam Bayangan Dwifungsi Militer

SEMPAT mencuatnya rencana TNI menempatkan perwira-perwiranya di jabatan-jabatan sipil pemerintahan, beberapa waktu lalu menjadikan Dwifungsi ABRI muncul kembali sebagai topik. Terjadi arus kritik, bahwa kebijakan itu set back dalam proses reformasi TNI yang dimulai setelah 1998. Reformasi TNI itu sendiri ditandai ditinggalkannya fungsi sosial-politik yang merupakan fungsi kedua dalam Dwifungsi ABRI, secara berangsur-angsur. Dalam konteks reformasi TNI pasca Soeharto, merupakan fenomena begitu tak terbayangkan sebelumnya, betapa perwira-perwira aktif TNI melepas fungsi sosial politiknya. Meninggalkan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan jabatan-jabatan eksekutif pemerintahan sipil.

Entah terbawa suasana kritik yang ada, pengajar UNJ Robertus Robet tampil dalam acara Kamisan –bersama Bejo Untung dan kawan-kawan– di depan Istana menyanyikan lagu sindiran aktivis 1998 terhadap ABRI masa Dwifungsi. Berekor pada ‘penyemputan’ tengah malam menuju dinihari Kamis 7 Maret oleh petugas Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan tuduhan menghina institusi TNI. Robertus dijadikan tersangka, berdasarkan pasal-pasal UU ITE. Dengan demikian, Robertus menjadi ‘korban’ kesekian dari UU yang sejak masih berupa RUU itu banyak pasal-pasalnya ditentang kalangan aktivis pro demokrasi. Pasal-pasal itu dianggap berpotensi sebagai senjata represi kalangan kekuasaan untuk membungkam kritik. Continue reading “Dalam Bayangan Dwifungsi Militer” →

Sejarah Politik Indonesia

Rahman Tolleng, Kisah Kandas Percobaan Struggle From Within

SEGERA setelah Peristiwa 30 September 1965 tanda-tanda tumbangnya rezim Nasakom Soekarno, mulai membayang. Diakui atau tidak, saat Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution serta sejumlah perwira militer anti komunis masih ada dalam kesangsian mengakhiri kekuasaan Soekarno, kelompok mahasiswa dan pelajar tampil sebagai faktor pendorong diakhirinya rezim lama. Di Jakarta ada tokoh-tokoh mahasiswa di barisan depan seperti antara lain Cosmas Batubara, Mar’ie Muhammad, Marsillam Simandjuntak dan Fahmi Idris. Sementara di Bandung ada Rahman Tolleng yang muncul dari ‘bawah tanah’ dan menjadi pelopor gerakan anti Soekarno yang kali ini dilakukan di ‘permukaan tanah’.

Bersama Rahman di Bandung ada aktivis mahasiswa senior lainnya seperti Alex Rumondor, Mangaradja Odjak Siagian dan lainnya. Lalu muncul tokoh-tokoh penggerak mahasiswa intra kampus Rachmat Witoelar yang memperkuat otot massa bagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dan aktivis populer Soegeng Sarjadi dari kampus Universitas Padjadjaran yang memicu aksi perobekan gambar Bung Karno Agustus 1966. Continue reading “Rahman Tolleng, Kisah Kandas Percobaan Struggle From Within” →

Sejarah Politik

45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing

EMPAT puluh tahun waktu berlalu setelah Peristiwa 15 Januari 1974, dan Indonesia awal 2019 masih tetap menghadapi beberapa titik persoalan ekonomi dan politik yang serupa. Dalam dua momen, amat menonjol kritik tajam tentang dominasi modal dan bantuan asing. Menjelang tahun 1974 Indonesia menjadi bagian dari protes luas atas dominasi (ekonomi) Jepang di regional Asia Tenggara. Sementara saat ini, pada tahun-tahun ini, Indonesia dipenuhi diskursus tajam mengenai dominasi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok melalui tali temali hutang.

Bedanya, pada 45 tahun lalu titik kulminasi protes tercapai dan di Indonesia meletus pada akhirnya sebagai Peristiwa 15 Januari 1974. Terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang oleh kalangan kekuasaan kala itu diberi akronim Malari atau ‘Malapetaka Limabelas Januari’ yang berkonotasi buruk dalam bingkai makar. Jenderal Soeharto sebenarnya nyaris tumbang, namun berhasil mendayung keluar di antara gelombang persaingan internal para jenderal maupun teknokrat di bawahnya.

Peking-Tokyo-Beijing

Protes besar-besaran anti Jepang di Asia Tenggara sebenarnya dimulai di Bangkok., berupa gerakan mahasiswa ‘Anti Japanese Goods’. Merambat ke Indonesia. Kala itu, bipolarisme dunia –akibat masih berlangsungnya Perang Dingin– masuk ke dalam lingkup nasional semua negara. Di Indonesia simbol pertarungannya adalah antara Ali Murtopo-Soedjono Hoemardani-CSIS-Jepang-Amerika versus Jenderal Soemitro-Hariman Siregar-Sjahrir –bersama maupun terpisah– sebagai kelompok kritis progressif. Continue reading “45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing” →

Perilaku Politik

Antara Jokowi dan Prabowo: Sikap Otoriter versus Sikap Ekstrim?

LANGKAH kehidupan politik Indonesia memasuki 2019 ditandai dua lekatan opini kuat terhadap dua tokoh utama yang akan memasuki gelanggang Pemilihan Presiden 17 April. Tokoh kubu 01 Joko Widodo tersodorkan sebagai seorang yang dalam 4 tahun berkuasa telah menjelma sebagai tokoh otoriter. Sementara itu tokoh kubu 02 Prabowo Subianto tergambarkan sebagai tokoh ekstrim. Baik karena rentetan pernyataan-pernyataan kerasnya, maupun karena kedekatannya –yang bermakna dukungan– dengan kelompok yang selama ini selalu diberi label kelompok ekstrim.

Dua lekatan atas dua tokoh itu, tentu saja bisa benar, setengah benar atau mungkin tak sepenuhnya benar. Perlu dinilai dan dianalisa bersama.

Tentang sikap otoriter Jokowi

Tuduhan otoriter terbaru atas diri Joko Widodo, datang dari beberapa pengamat asing dari Australia. Tom Power, kandidat PhD dari Australian National University (ANU), Oktober lalu menyebut Presiden Joko Widodo telah berputar arah menjadi penguasa otoriter. Sebelumnya ada pendapat berarah sama dari akademisi Australia lainnya, seperti Tim Lindsey (University of Melbourne), Eve Warburton dan Edward Aspinall (ANU) Namun, sebelumnya lagi sejak April 2018 tuduhan otoriter itu sudah dinyatakan tokoh politik senior Amien Rais. Continue reading “Antara Jokowi dan Prabowo: Sikap Otoriter versus Sikap Ekstrim?” →

Politik dan Ideologi

Kebangkitan PKI, Hanyalah Hoax (?)

TANGGAL 12 Maret 1966, Partai Komunis Indonesia yang dipimpin DN Aidit dibubarkan. Karena tanggal 12 jatuh pada hari Sabtu, umumnya suratkabar yang ada waktu itu baru bisa memberitakannya pada Senin 14 Maret. Saat itu belum lazim suratkabar punya edisi Minggu. Ada sedikit kekeliruan pemberitaan kala itu, ketika ada media yang memberitakan bahwa pembubaran dilakukan Presiden Soekarno. Pembubaran sebenarnya dilakukan oleh Jenderal Soeharto, selaku pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966. Dan itu adalah penggunaan pertama Surat Perintah 11 Maret 1966, yang terjadi hanya selang sehari setelah Jenderal Soeharto menerimanya dari Presiden Soekarno/Panglima Tertinggi ABRI melalui tangan tiga jenderal yang sebelumnya dikenal sebagai orang-orang kepercayaan sang Presiden.

Sejumlah anggota lingkaran dalam Soekarno tak menyetujui tindakan Jenderal Soeharto, dan menganggap wewenang pembubaran PKI tak tercakup dalam Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada sisi lain, meskipun PKI telah dibubarkan secara formal, sepanjang 1966 banyak pihak yang selalu mengingatkan tetap adanya bahaya laten PKI. “Sebuah partai bisa dibubarkan, tetapi ideologi tak bisa,” ujar seorang tokoh anti PKI. Ini disepakati banyak aktivis. Jadi tetap diperlukan kewaspadaan. Inilah opini terkuat per saat itu. Continue reading “Kebangkitan PKI, Hanyalah Hoax (?)” →