53 Tahun Terbelenggu Benci dan Dendam 1965: Perlu Narasi Kebenaran

SEPERTI tahun-tahun terdahulu dalam dua dekade terakhir pasca Soeharto, perdebatan mengenai kebenaran terkait Peristiwa 30 September 1965, kembali berulang di bulan September 2018 ini. Meski peristiwa telah berlalu lebih dari setengah abad, tetapi polemik tentang kebenaran di seputar peristiwa tetap belum tuntas di tengah masyarakat. Hingga sejauh ini, di tengah jurang menganga tentang kebenaran sesungguhnya, tak kunjung muncul satu narasi kebenaran yang bisa diterima objektivitasnya dan menjadi pegangan bersama.

Pada satu sisi sekelompok masyarakat yang merasa menjadi korban kekerasan tentara dalam penumpasan PKI segera setelah peristiwa hingga beberapa tahun berikutnya, menuntut rehabilitasi dan permintaan maaf dari pemerintah. Bersamaan dengan itu muncul gugatan terhadap Orde Baru Soeharto sebagai pelanggar HAM berat setelah Peristiwa 30 September 1965.

Dan di sisi lain, kelompok masyarakat yang meyakini bahwa PKI di bawah pimpinan DN Aidit telah melakukan pemberontakan yang mengambil korban jiwa sejumlah jenderal dan perwira lainnya, menganggapnya dosa tak terampuni. Bersama itu juga ada catatan tentang aksi-aksi sepihak PKI dan organisasi mantelnya menduduki paksa tanah-tanah milik para haji di pedesaan –yang tak jarang disertai kekerasan dan pembunuhan– maupun tanah-tanah perkebunan milik negara, 1960-1965. Apalagi, itu semua diperkuat sejumlah catatan dan ingatan lama tentang kekejian PKI selang 17 tahun sebelumnya melalui Peristiwa Madiun 1948. (Lihat, Ingatan Lama Tentang Peristiwa Madiun)

Lalu di tengah dua kelompok masyarakat itu, ada generasi lebih muda yang untuk sebagian ikut terbelah karena memperoleh narasi berbeda tentang kebenaran dari peristiwa itu, khususnya dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu –sebelum dan sesudah peristiwa.

Tak kurang dari 32 tahun lamanya rezim Orde Baru menjaga bahwa yang dilakukan Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto saat menghadapi PKI dalam Peristiwa 30 September 1965 adalah tindakan berdasar kebenaran. Dianggap sebagai perjuangan melawan upaya PKI merebut kekuasaan dan menegakkan ideologi komunis. Namun narasi kiri –sebutkanlah demikian– menggugat kebenaran itu, untuk menimbulkan kesangsian dan delegitimasi, bahwa apa yang dilakukan Soeharto dan Angkatan Darat adalah sekedar perebutan kekuasaan dari Soekarno. Untuk sebagian usaha delegitimasi itu berhasil pasca Soeharto dalam 20 tahun terakhir saat sejumlah narasi kiri masuk ke ruang-ruang opini publik.

Dalam konteks terjadinya proses delegitimasi, tak bisa tidak terjadi evaluasi kritis terhadap Orde Baru. Tapi tak apa, evaluasi itu perlu, sebagaimana diperlukan pula evaluasi kritis mengenai apa yang pernah dilakukan PKI sebagai bagian dari satu periode dalam sejarah yang penuh kekerasan. Mulai dari aksi-aksi sepihak sebelum tahun 1965 hingga Peristiwa 30 September 1965. Periode masa lalu ini bagaimana pun tidak bisa dipisahkan dari masa setengah abad lebih kehidupan politik yang terakhir ini.

Tak boleh terpukau pada penggalan-penggalan peristiwa. Penyelesaian peristiwa yang membelah masyarakat selama 53 tahun ini mesti dalam satu nafas, dan tak boleh terpukau dalam penggalan-penggalan kejadian. Harus ada suatu kritik tematik terhadap masa 30 sampai 60 tahun lalu. Tak bisa sekedar mengeritik dan menyesali peristiwa. Justru di sini, meminjam pandangan Marzuki Darusman –mantan Jaksa Agung RI dan pegiat HAM PBB– kita semua telah mandeg dalam keterpukauan peristiwa. Terbelenggu oleh peristiwa, terperangkap rasa benci dan hasrat balas dendam. “Tentu tidak bisa demikian. Selama kita semua tak keluar dari kubangan ini, kita takkan bisa menyelesaikan persoalan. Karena, yang ada bukan perspektif sejarah, tetapi perspektif masa lalu. Dan perspektif masa lalu ini ternyata telah menjadi lebih dominan daripada perspektif sejarah yang kita perlukan.” Di sini, kaum cendekiawan, khususnya cendekiawan sejarah belum berperan sebagaimana yang diharapkan untuk bisa memberi suasana pemikiran publik yang lebih sehat dan lebih objektif.

Selama tidak ada perspektif sejarah yang menghubungkan 30 tahun masa Orde Baru dengan peristiwa tersebut, semua akan terpaku pada perspektif peristiwa masa lalu yang terbelenggu pada peristiwa. Ini yang terus menerus dicerna selama ini, sehingga tidak bisa diperoleh kebenaran di situ. Semua pihak hanya mencari kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka yang terkait dengan PKI tak henti-hentinya menampilkan diri dan partai mereka sebagai korban kekerasan dan untuk itu negara perlu meminta maaf. Sementara pada pihak lain, timbul pertanyaan, lalu siapa yang harus minta maaf mengenai pembunuhan para jenderal dalam peristiwa tanggal 30 September menuju 1 Oktober 1965?

Bila yang dilakukan adalah terus mencari kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah, persoalannya hanya menjadi siapa mengampuni siapa dan siapa memaafkan siapa. Padahal kita harus berbuat melampaui itu. Mengambil perbandingan dengan beberapa negara lain yang juga mengalami hal yang sama, jalan keluar yang ditempuh adalah kembali ke tema mencari dan mendekati kebenaran sedekat-dekatnya untuk sedapat-dapatnya mencapai keadilan sebanyak-banyaknya. Tidak bisa dibalik.

Narasi Kebenaran. Sekarang memang mulai disadari bahwa kebenaran pun mempunyai keterbatasan untuk penyelesaian peristiwa sejarah yang lalu. Dalam konteks penyelesaian, yang lebih diutamakan sekarang adalah akibat dari peristiwa itu. Apa akibat peristiwa itu terhadap kehidupan bangsa ini. Dari analisa mengenai akibat, selalu keluar kesimpulan bahwa yang perlu diselesaikan adalah masalah kekerasan. Dan kalau kita sepakat dengan itu, maka kita harus mengakui kekerasan itu ada di kedua belah pihak, pada semua pihak yang melakukan.

Di sini, ada fenomena mengenai kekerasan yang tak terkendali di semua pihak. Itu masalahnya. Untuk itu, diperkirakan bahwa yang bisa menjadi jalan keluar adalah suatu narasi yang menyeluruh. Penyusun narasi kebenaran harus dipercayakan kepada kaum intelektual dan para akademisi yang berintegritas tinggi. Dan temanya tak lain adalah menggeluti atau menanggapi apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi dari kekerasan-kekerasan balas berbalas di masa lalu tersebut. Selama itu tidak bisa diselesaikan maka kekerasan akan terpendam terus menerus dan selalu muncul dari waktu ke waktu, dan dengan sendirinya mempengaruhi naluri serta tingkat kekerasan dalam masyarakat. Tercipta potensi pengulangan. Terkebih dulu, itu yang perlu disepakati (Diolah kembali dari: socio-politica.com). #mediakaryaanalisa 

PASUKAN REPUBLIK, POLRI DAN RAKYAT BERGERAK MEMBASMI PEMBERONTAKAN MADIUN. Bisa dicatat bahwa ingatan tentang kekejaman dalam Peristiwa Madiun, terbawa sebagai salah satu faktor bagi terjadinya gelombang pembalasan di tahun 1965-1967 (Foto-foto download ’30 Tahun Indonesia Merdeka’ – foto lead DN Aidit dan Soekarno pada Rapat Umum PKI di Gelora Bung Karno Senayan) #MediaKarya

INGATAN LAMA TENTANG PERISTIWA MADIUN 1948

MESKI hanya sempat merebut kekuasaan 12 hari –dari 18 hingga 30 September 1948– di Madiun dan sekitarnya, tak bisa diingkari bahwa PKI di bawah pimpinan Musso telah melakukan kekejaman luar biasa kala itu. Peristiwa kelam ini menjadi catatan bersama, bukan hanya dalam kepustakaan di Indonesia, melainkan juga dalam kepustakaan internasional. Peristiwa Madiun itu sendiri, menurut Robert Cribb –dalam Donald K. Emerson, Indonesia Beyond Soeharto, Gramedia Pustaka Utama/The Asia Foundation, 2001) dilancarkan justru saat Indonesia sebagai negara baru sedang berada dalam keadaan ekonomi sangat sulit. Dan pada saat yang sama, Indonesia sedang menghadapi usaha kolonial Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Tapi paling tak terampunkan adalah kekejaman luar biasa yang dilakukan PKI dalam peristiwa itu terhadap sesama bangsa hanya dalam waktu yang sangat singkat.

Berikut ini beberapa peristiwa kekejaman PKI saat melancarkan pemberontakan di Madiun September 1948, berdasarkan data dan kepustakaan yang tak terbantahkan. Seorang warga desa di Pati dan Wirosari secara keji ditusuk duburnya dari bawah dengan bambu runcing dan bersama mayat beberapa penduduk lain ditancapkan di tengah sawah hingga mereka kelihatan seperti orang-orangan pengusir burung pemakan padi. Paling keji, apa yang dialami seorang perempuan, vaginanya ditusuk (maaf) sampai tembus ke perut. Lalu, juga ditancapkan di tengah sawah.

Kekejian lainnya, dialami Bupati Magetan. Para anggota PKI membaringkan sang bupati pada tangga yang direntang membelintang sumur. Dalam posisi itu algojo PKI menggergaji sekaligus tangga dan badannya hingga putus dua, dan kemudian dicemplungkan ke dalam sumur. Mendengar kabar suaminya dibantai PKI di Soco, Nyonya Sakidi menyusul ke sana, dengan dua anak –yang berusia 1 dan 3 tahun– dalam gendongannya. Dia bersikeras meminta diperlihatkan jenazah suaminya. Para algojo PKI malah sekalian membantai perempuan itu, dan mencemplungkannya ke sumur yang sama. Peristiwa pembunuhan itu berlangsung di depan mata kedua anak itu, yang segera diselamatkan oleh adik Sakidi.

Bupati Blora, Iskandar, diculik PKI lalu disembelih. Tercatat beberapa korban pembunuhan lainnya di daerah yang sama. Salah satunya adalah camat dari Pati bernama Oetoro, bersama dokter Soesanto, Abu Umar dan Gunandar. Jenazah mereka berempat dimasukkan ke sebuah sumur di dukuh Pohrendeng desa Kedungringin, kecamatan Tujungan Kabupaten Blora. Peristiwa terjadi 21 September 1948. Tercatat pula, pada 18 hingga 21 September, anggota PKI menciptakan dua ladang pembantaian di Magetan. Satu di Pabrik Gula Gorang Gareng Desa Geni Langit dan satu lainnya di Alas Tuwa, keduanya berada di desa yang sama. Disiapkan tujuh sumur neraka untuk tempat pembuangan jenazah korban penyiksaan dan pembantaian. Dua sumur neraka ada di desa Soco, dan lima sumur lainnya ada di desa-desa Dijenan, Cigrok,  Batokan, Bogem dan Pojok. PKI masih sempat-sempatnya melakukan penyiksaan dan pembantaian terhadap 212 tawanan mereka di laboratorium dan gudang dinamit Tirtomuljo kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, pada saat berlangsung operasi militer oleh pasukan Siliwangi bersama pasukan lainnya.

Beberapa hari menjelang Peristiwa Madiun 18 September 1948, PKI melakukan kekejaman pendahuluan di tempat lain. Mereka mengerahkan massa menghadang Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo dan dua perwira polisi, yang berakhir dengan kematian. Jenazah korban kemudian dibuang ke hutan. Pada pertengahan September, dr Moewardi –dokter dari rumah sakit Solo–  yang dituduh menentang PKI, diculik lalu dibunuh. Kolonel Marhadi mengalami nasib yang sama. Sehari menjelang Peristiwa Madiun 18 September 1948, KH Sulaiman Zuhdi Affandi, Kyai Pesantren Takeran di Magetan, dijemput kemudian digelandang anggota-anggota PKI, lalu dikuburkan hidup-hidup di salah satu dari dua sumur neraka Desa Koco, Magetan. Di kemudian hari, seorang putera KH Sulaiman Zuhdi, tokoh Banser, ikut berperan dalam gelombang pembalasan terhadap massa PKI tak lama setelah Peristiwa 30 September 1965.

Bisa dicatat bahwa ingatan tentang kekejaman dalam Peristiwa Madiun, terbawa sebagai salah satu faktor bagi terjadinya gelombang pembalasan di tahun 1965-1967 (media-karya.com) #mediakaryaanalisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s