Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan

‘KERUNCINGAN’ terbaru dari medan perseteruan politik menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019, adalah lontaran pernyataan Prabowo Subianto di Sleman Yogyakarta (27/2) tentang adanya harta dan dana senilai 11.000 triliun rupiah milik WNI terparkir di luar negeri. Beda waktu sehari, saat menghadiri peringatan Hari Lahir PPP, 28 Februari 2019 di Ancol, Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas apa yang disebut Presiden sebagai pelaku penyebar hoax door to door. Tak diperinci, siapa saja loper peredaran ‘model baru’ dari hoax itu. Namun segera terberitakan, bahwa yang dituding adalah tiga emak-emak yang tampaknya disimpulkan pasti pendukung 02 karena sasaran pendiskreditan adalah 01. Antara lain, bahwa bila 01 menang, mengumandangkan azan di mesjid-mesjid akan dilarang dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Masih harus dicermati lanjut duduk perkaranya. Apakah penyampaian emak-emak itu sudah bisa dikategorikan penyebaran hoax atau sekedar pendapat pribadi yang tak terlarang menurut demokrasi?

Terhadap lontaran pernyataan Prabowo Subianto, juga pada 28 Februari langsung ada tanggapan dari kalangan TKN 01, “jangan asal ngomong” dan “jangan hanya gosip.” Terminologi gosip atau ‘asal ngomong’ bermakna sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya dan berbau kebohongan. Namun sebenarnya, yang pertama kali menyebut adanya dana 11.000 triliun terparkir di LN justru Presiden Joko Widodo sendiri di tahun 2016 saat berbicara mengenai tax amnesty, 1 Agustus di JI-Expo Jakarta. Diulangi di Hotel Clarion Makassar, 25 November 2016. Presiden menyebut, itu catatan Menteri Keuangan. Bahkan, kata Presiden kala itu, di kantongnya ada data dengan angka yang lebih besar lagi.

Persoalannya, apakah harta dan dana WNI yang terparkir di LN itu memang betul sebesar 11.000 triliun seperti yang diungkap oleh Joko Widodo maupun Prabowo Subianto? Tentu perlu ditelusuri. Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan kepada detikFinance (28/2) bahwa hasil monitoring aliran dana yang masuk dan keluar Indonesia 2014-2016, hanya sekitar 1.100 triliun rupiah. Selain itu detikFinance juga mengutip pejabat informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti,  bahwa dalam rangka tax amnesty, deklarasi harta di luar negeri para wajib pajak Indonesia adalah sebesar 1.036 triliun rupiah. Tapi, realisasi repatriasi hanya 147 triliun.

Kebohongan, genuine primitive

Artinya dua tokoh, Joko Widodo dan Prabowo Subianto kutip mengutip angka yang salah? Tentu harus berprasangka baik, bahwa tak mungkin kedua tokoh calon pemimpin negara itu sengaja melakukan kebohongan. Sebutkan saja sekedar ketidakcermatan data seperti terjadi pada debat calon presiden 17 Februari lalu.

Kecermatan dua tokoh ini –termasuk kubu pendukung mereka– bagaimanapun dibutuhkan, karena merupakan salah satu ukuran kualitatif kepemimpinan mereka. Terpercaya atau tidak. Pengalaman empiris menunjukkan banyak kepemimpinan negara di masa lampau –maupun kini– berdiri di atas senjata agitasi dan propaganda. Sedang salah satu komponen utama dari agitasi dan propaganda (agitrop) adalah kebohongan.

SEMINAR KUPAS TUNTAS HOAX. Diselenggarakan BRC, Himpsi, Apsifor di Gedung PsyAD. Seminar ini ada dalam satu momen yang tepat, karena per saat ini terjadi perseteruan menuju Pemilihan Presiden 17 April yang kuat ditandai pertarungan kata yang untuk sebagian menghalalkan kebohongan. (Foto BRC/ Foto head, Joko Widodo-Prabowo Subianto di Pintu Istana/original download)

Tidak bisa disangkal, interaksi sosial politik Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini, tak luput dari penggunaan senjata kebohongan. Seolah-olah bangsa dan negara ini kembali ke budaya politik dan kekuasaan agitprop. Belakangan ini, kebohongan lebih diperkenalkan dengan terminologi hoax. Tapi apapun namanya, menurut ahli psikologi forensik Drs Hatta Albanik MPsy, genuine psikologis perilaku hoax itu bersumber dari primitive base behaviour –perilaku berbasis primitif awal terberi yang dimiliki manusia sejak awal kehidupannya. Hatta menyampaikan itu dalam seminar Fenomena Hoax dalam Sudut Pandang Neuroscience, Psikologi dan Cyber Crime, 23 Februari 2019 di Gedung PsyAD Jalan Sangkuriang Bandung. Seminar ini ada dalam satu momen yang tepat, karena per saat ini terjadi perseteruan menuju Pemilihan Presiden 17 April yang kuat ditandai pertarungan kata yang untuk sebagian menghalalkan kebohongan.

Tujuan manusia saat berbohong, menurut Hatta adalah demi survival dan mempertahankan diri serta kehidupannya. Karena, untuk penyelenggaraan kehidupannya, organisme manusia harus berhadapan dengan lingkungan yang tentu tak dengan begitu saja sesuai. Harus terjadi penyesuaian adaptive maupun adjustive. Perilaku (ber)bohong menjadi salah satu bentuk upayanya menghadapi tekanan lingkungan yang dianggap mengancam diri. Wujud perilaku bohong itu  tentu akan selalu berubah berkembang sesuai dan dengan memanfaatkan perkembangan budaya peradaban lingkungan.

Dengan temuan teknologi hasil peradaban manusia saat ini, maka bentuk perilaku bohong yang genuine primitive itupun juga menemukan media yang canggih saat ini. Muncullah terminologi yang dipopulerkan dengan istilah hoax itu. Karenanya, hoax yang diproduksikan tentulah akan identik dengan efek kebohongan pada perilaku primitifnya itu. Kalau dihadapkan dengan nilai yang dianut masyarakat lingkungannya bahwa perilaku bohong itu adalah perilaku buruk dan negatif, apakah hoax juga akan diberikan penilaian seperti itu pula? Hanya bungkusnya saya yang ‘teknologis canggih’?

Memicu gangguan psikologis

“Hoax di Indonesia menjadi masalah yang menganggu, terutama karena berkaitan dengan penggunaan kekuatan, kekerasan dan kekuasaan. Karenanya bersifat musiman. Tetapi dampaknya bisa menjadi permanen jangka panjang. Bila daya tahan atau ausdauer masyarakatnya melemah, dapat menimbulkan kerapuhan yang mengambrukkannya. Karena itu harus dicegah jangan sampai pemroduksiannya menghebat secara sengaja, spontan maupun dibisniskan.”

Dalam praktek penggunaan, hoax hampir selalu memprovokasi. Sasarannya emosi publik. Faktor lain, adalah segi irasional. Saat orang mengatakan harus bersikap rasional menyikapi sebuah informasi, justru yang dilakukan pembuat hoax adalah mengungkap hal-hal rasional secara irasional. Biasanya hal yang ditangkap publik justru aspek irasionalnya, dan aspek rasionalnya malah terabaikan.

Dalam forum yang sama Jesse A. Monintja MA-Psy, ahli psikologi kognitif –spesialis level of thinking– mengajak untuk lebih cerdas, lebih kreatif dalam menghadapi hoax. Agar kabar bohong tidak lagi membombardir internet, membombardir informasi publik. AKBP Dr. Rusman SH, MH –Kabag Bin Opsinal Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat– mengingatkan bila hoax mengandung unsur propaganda, ujaran kebencian, penghinaan,yang dapat dan merusak kesatuan dan kesatuan, dapat diproses Pidana, dikenakan UU No 19 tahun 2016. Tapi kata Jesse “Tak cukup hanya dengan melakukan law enforcement, karena tak mungkin memperkarakan seluruh pengguna sosial media yang ditengarai menyebar hoax.”

Eva Sistrianova dari Centre of Behaviour Research –yang juga adalah Ketua Panitia Seminar– menyebutkan masyarakat punya kebiasaan buruk yaitu membagikan berita yang dimilikinya tanpa dipikir panjang. “Nah setelah terkirim barulah si pengirim berpikir, apakah berita yang dibagikan ini menyinggung orang lain atau tidak, bermanfaat atau tidak?”  Jadi kata Eva, ada masalah psikis baru yang hadir di masyarakat yang harus ditangani dengan pendekatan khusus. “Seolah-olah masyarakat ini ingin menjadi yang pertama dalam membagikan informasi, padahal benar atau tidaknya belum diketahui,” katanya. Fenomena gangguan psikologis ini marak terjadi belakangan ini.

MEREKA yang sedang berkompetisi dalam politik kekuasaan perlu mawas diri agar tak tergelincir dan membawa para pengikutnya kembali menjadi primitif dan mungkin saja mengalami gangguan psikologis. Seseorang yang terus menerus berbohong, tak mustahil pada akhirnya teryakinkan oleh kebohongannya sendiri dan menjadikannya sebagai kebenaran, sehingga terganggu kepribadiannya. Lalu bisakah mereka semua yang telah terganggu kepribadiannya, menjadi pengelola negara yang terpercaya? (media-karya.com) #mediakaryaanalisa

Advertisements

One thought on “Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan”

  1. setau saya yg ditemuken lewat register
    Offshore Tax Haven dgn address Indonesia max. Rp. 7.-Trilyun
    Lantas Green Hilton Agreement bisa
    capai Rp. 11.-Trilyun kalo emas2 di kurs ke Rupiah.
    Yang dinamaken NESARA/GESARA itu
    dana tersendiri lewat QFS / Qantum Financial System, bukan duit FIAT
    tapi GOLD/Asset backed yg jumlahye
    begitu luar biasa gak bisa dipikir dgn
    standar skrg. Itu utk berantas kemiskinan, bangun negara, jamin kesehatan rakyat, perbaikan pendidikan kaum muda, dst-nye
    Kapan keluar, gak ada yg tau jadwalnye….. gitu aje.
    ps: selain Jokowi & Bu Sri – gak bisa jatuh ke tangan orang laen.

    Like

Leave a Reply to kg1947 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s