Tag: Mahfud MD

Bernafas dalam Demokrasi Kriminal

BERKALI-KALI secara spesifik ekonom Rizal Ramli menyebut demokrasi Indonesia adalah criminal democracy –demokrasi kriminal atau demokrasi para penjahat. Terbaru penyebutan itu disampaikannya dalam talk show tvOne Selasa malam 11 Februari 2020, antara lain bersama Jusuf Kalla. Dan dikritik Mahfud MD selalu menyampaikan soal itu ke itu saja dari waktu ke waktu. Demokrasi kriminal dalam narasi Rizal Ramli –tokoh gerakan kritis mahasiswa 1978– terkait dengan praktek politik uang. Dalam kontestasi demokrasi mencari posisi kekuasaan –pemilihan bupati/walikota, gubernur, presiden-wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif– selalu ada aroma politik uang.

Untuk menjadi bupati, walikota, gubernur, anggota legislatif berbagai tingkat, menurut pengetahuan publik, seseorang harus menyiapkan uang setidaknya 10 miliar rupiah hingga skala puluhan atau ratusan miliar. Untuk jabatan tertinggi di republik, bahkan berskala triliunan. Dan bagaimana memperoleh uang sebanyak itu? Tak bisa tidak melalui jalan pintas persekongkolan dengan para konglomerat hitam dan kaum koruptor. Sejauh ini, sepertinya tak ada jalan lain. Terungkapnya kasus manipulasi belasan triliun rupiah di BUMN Jiwasraya yang disusul pengungkapan serupa di beberapa BUMN lain, segera dikaitkan banyak pihak di masyarakat dengan kampanye pemilihan presiden 2019. Maka muncul tuntutan dilakukannya penelusuran lanjut secara tuntas terhadap kasus Jiwasraya maupun terhadap kasus-kasus serupa yang secara beruntun terjadi sebelum dan sesudahnya. Continue reading “Bernafas dalam Demokrasi Kriminal”

Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri

DI TENGAH masa-masa ‘politik suram bercuaca panas’ menuju pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid –setelah melakukan Dekrit 23 Juli 2001 pukul 01.00 dinihari– sebenarnya pernah terjadi usaha kompromi kekuasaan antara sang Presiden dengan wakilnya, Megawati Soekarnoputeri. Tapi usaha ‘damai’ itu gagal, dan terbukalah pintu menuju proses kejatuhan Abdurrahman Wahid. Naiknya Abdurrahman Wahid, terjadi menyusul gagalnya BJ Habibie melanjutkan masa kepresidenannya melalui SU MPR tahun 2000, usai Pemilihan Umum ‘dipercepat’ tahun 1999. Selain pertanggungjawabannya ditolak, Golkar –yang menjadi pemenang kedua Pemilu 1999 di bawah PDI-P– pun tidak solid mendukung BJ Habibie. Atas kegagalan itu para pendukung Habibie mempersalahkan dua tokoh Golkar, Akbar Tandjung dan Marzuki Darusman yang tak memberi dukungan.

Pada sisi lain medan pertarungan politik kala itu, melalui peran cerdik Amien Rais, Megawati Soekarnoputeri yang adalah Ketua Umum partai pemenang urutan kesatu Pemilihan Umum 1999, tersisih menjadi hanya Wakil Presiden. Dikalahkan KH Abdurrahman Wahid –guru bangsa yang 30 Desember 2019 kemarin diperingati 10 tahun hari wafatnya.

Cuaca panas di bawah satu atap kekuasaan

‘Kekalahan’ ini menyisakan kekecewaan berkepanjangan Megawati terhadap Abdurrahman Wahid yang semula pernah menyatakan mendukung Mega menuju kursi kepresidenan. Penggalan sejarah politik kontemporer Indonesia ini bisa dibaca pada serial 74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden di media-karya.com dan socio-politica.com, seperti berikut ini. Continue reading “Kisah Kompromi Kandas Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri”

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (5)

Konsep jalan tengah Marzuki Darusman adalah berupa pembagian ‘tugas’ yang memberikan konsesi bagi Mega untuk lebih ‘masuk’ dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan. Semacam konsep surat keputusan pembagian tugas itu bahkan sempat ditandatangani oleh Abdurrahman Wahid. Namun, ketika satu tim menteri berkumpul untuk membahas penyelesaian final yang antara lain dihadiri Susilo Bambang Yudhoyono, Alwi Shihab, Agum Gumelar, Mahfud MD, Purnomo Yusgiantoro dan Marzuki Darusman serta Sekertaris Wapres Bambang Kesowo yang sengaja diminta hadir, terjadi semacam ‘kecelakaan’.

Konsep yang sebenarnya sudah dituangkan dalam satu draft yang sudah ditandatangani Abdurrahman Wahid, dan tampaknya dapat diterima oleh tim menteri yang hadir, buyar oleh Menteri Hukum dan HAM Baharuddin Lopa yang datang terlambat ke pertemuan sehingga ‘tak tahu soal’. Setelah sejenak membaca salinan draft –tanpa tanda tangan Abdurrahman Wahid– tersebut, Baharuddin Lopa yang tak tahu bahwa draft asli sudah ditandatangani Abdurrahman Wahid dan juga final disepakati segera disampaikan kepada Megawati, memberi satu komentar spontan. “Ini terlalu banyak untuk Mega”, demikian kurang lebih Lopa berkata, “Bukan begini maunya Gus Dur….” Namun kemudian Lopa bisa dibuat mengerti bahwa draft itu sudah disetujui Abdurrahman Wahid. Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (5)”

Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia

DE FACTO seolah soal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru lalu dianggap telah selesai. KPU –terlepas dari polemik tentang kecurangan dalam Pilpres– pun telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang (peraih suara terbanyak). Lalu dua gumpal gunung es dari dua kutub politik, tiba-tiba seakan cair dan belah tak keruan sebagai ‘pecahan’ baru yang mengapung ke arah berbeda-beda sesuai arus kepentingan.

Tokoh puncak Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendadak saling merapat dengan tokoh puncak PDIP Megawati Soekarnoputeri, setelah sebelumnya merapat dengan Joko Widodo. Lalu pada saat hampir bersamaan para pimpinan partai ex Koalisi 01 –Nasdem, PPP, PKB, Golkar– atas inisiatif Surya Paloh bertemu tanpa ‘mengajak’ PDI-P. Sebelumnya, dalam ruang politik yang sama, terjadi pula manuver yang di sana-sini cukup ‘mencegangkan’ dari PAN dan Partai Demokrat. Tak ketinggalan, ada manuver sejumlah partai kecil lainnya bertamu kesana-kemari –yang untuk sebagian, meminjam metafora dalam puisi Chairil Anwar, bernasib seakan berkemungkinan terbuang dari kumpulannya. Perlu berharap, agar tak ada yang bermutasi menjadi ‘binatang politik yang jalang’.

Namun di luar hiruk pikuk baru itu, de jure, dalam kancah politik saat ini membayang sejumlah tanda tanya di tengah khalayak, yang berkaitan dengan polemik tentang apakah pasangan Jojkowi-Ma’ruf bisa atau tidak bisa dilantik MPR di bulan Oktober mendatang. Jokowi-Ma’ruf meraih suara pemilih lebih dari 50 persen, namun persebaran kemenangannya menurut sejumlah ahli tata negara dan ahli hukum, tak memenuhi Pasal 6A ayat (3) UUD. Continue reading “Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia”

Joko Widodo Dalam Tanda Tanya: Menang atau Kalah 17 April 2019?

HEADLINE Harian Kompas selama tiga hari berturut-turut –Rabu 20 Maret hingga Jumat 22 Maret 2019– telah memberikan hentakan di kancah politik praktis, kurang dari sebulan menuju 17 April 2019. Secara khusus, headline tentang survei elektabilitas para kontestan Pilpres 2019 itu seakan menimbulkan ‘topan dalam gelas’ di kubu pendukung pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Terkesan terjadi semacam kepanikan. Pada sisi lain, survei Kompas itu sangat mengangkat optimisme kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadapi Pemilihan Presiden  yang berlangsung tak sampai sebulan lagi.

Harian Kompas (20/3) melaporkan hasil surveinya yang menampilkan angka minor pertama –yang dipercaya publik– tentang elektabilitas petahana Joko Widodo dalam trend penurunan. Sudah berada di bawah angka 50 persen, tepatnya 49,2 persen. Dan pada waktu yang sama elektabilitas Prabowo Subianto dalam trend menaik, sehingga selisih angka elektabilitas keduanya menyempit menjadi 11,8 persen saja. Lalu pada hari Jumat (22/3) Kompas menunjukkan pula bahwa pada survei tersebut, Cawapres 02 Sandiaga Uno lebih mampu mengkontribusi elektabilitas daripada Cawapres 02 Ma’ruf Amin. Menurut survei itu, kepartaian juga bisa menjadi lebih sederhana melalui Pemilu Legsilatif 17 April (Kamis 21/3). Continue reading “Joko Widodo Dalam Tanda Tanya: Menang atau Kalah 17 April 2019?”

Joko Widodo dan Faktor Islam di Kancah Politik 2019

SEBELUM terjadi aksi massa Islam massive 411 dan 212 di bagian akhir 2016, tak terbayangkan bahwa Joko Widodo akan tiba-tiba tampil dengan manuver politik yang sarat retorika ke-Islam-an. Soalnya, sebelum itu beberapa tokoh partai pendukung utamanya, PDI-P, kerap melontarkan narasi-narasi yang dimaknai sebagai anti Islam.

Secara historis, mengacu kepada pembagian masyarakat (Jawa) menurut Clifford Geerzt, cikal bakal utama PDI-P yakni PNI pada hakekatnya memang berakar pada kaum abangan selain kaum priyayi. Di seberangnya, adalah kaum santri. Secara historis pula, PNI sebagai unsur Nas pada masa Nasakom Soekarno tercatat memiliki kedekatan yang kental dengan unsur Kom. Banyak berkonfrontasi mendampingi unsur Kom terhadap unsur A yang terjepit di tengah.

Namun, dalam realita saat ini, bandul politik Joko Widodo yang tampil memperjuangkan masa kepresidenan kedua, telah mengayun keras dari kiri hingga jauh ke kanan. Dari citra anti Islam ke citra mitra. Puncaknya, menempatkan tokoh ulama Kyai Ma’ruf Amin sebagai pasangan dalam Pemilihan Presiden 17 April 2019. Meski, secara tragis harus ‘mencampakkan’ tokoh berintegritas, Mahfud MD. Continue reading “Joko Widodo dan Faktor Islam di Kancah Politik 2019”

Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin

SEAKAN mengonfirmasi ‘rumor’ yang telah beredar internal tentang keterbelahan sikap Partai Golkar, Fadel Muhammad –anggota Dewan Pembina– pekan ini menyebut partainya tak solid mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Partai Golkar kecewa karena bukan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang dijadikan calon Wakil Presiden. “Saya sebagai Dewan Pembina sangat kecewa, kok bukan Golkar yang diambil,” ujar Fadel Selasa petang 21/8 seperti dikutip pers.

Padahal, menurut Fadel, selama ini di parlemen Golkar mati-matian membela Jokowi. Bahkan, lebih membela dibanding PDIP. “Saya bisa berani bantah-bantahan. Kita kecewa.” Besar kemungkinan, kata Fadel, beberapa kader Golkar akan mendukung pasangan lain, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Continue reading “Dilema Dukungan Golkar @ Joko Widodo-Ma’ruf Amin”