Tag: politic animal

Animal Spirits Dalam Pertarungan Politik

DALAM sebuah unjuk rasa di Kedutaan Besar Jepang pada awal Januari 1974 seorang mahasiswa melontarkan kecaman dalam debat dengan seorang diplomat Jepang, bahwa orang-orang Jepang itu berperilaku economic animal. Sang diplomat membalas, bahwa orang Indonesia itu sebaliknya adalah politic animal. Dua perilaku ini, meminjam terminologi ahli ekonomi Inggeris, John Maynard Keynes tergolong dalam satu animal spirits. Dua perilaku ini sebenarnya terpisah, tapi dalam fenomena terbaru makin menguat sebagai perilaku-perilaku yang beriringan satu sama lain. Bisa dimiliki sekaligus, baik oleh orang per orang maupun sebagai satu kelompok kepentingan.

Politik dalam definisi klasik dan mulia dinarasikan Aristoteles sebagai upaya para warga negara yang bertujuan mewujudkan kebaikan bersama. Ini paralel dengan pemahaman demokrasi. Tetapi dengan berjalannya waktu, berdasar sejumlah pengalaman empiris, definisi politik mengalami eskalasi sekaligus melenyap kemuliaannya. Berganti dengan penekanan pada aspek kekuasaan yang di sana sini lebih bermakna pertarungan mencapai kekuasaan. Continue reading “Animal Spirits Dalam Pertarungan Politik”

Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang

DALAM gelanggang rumor, tergambarkan betapa politik uang menguasai kehidupan bernegara di Indonesia, dari dulu hingga kini. Semua tokoh politik dan kekuasaan mempunyai rumornya masing-masing dalam kaitan politik uang, baik sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif. Meminjam sebuah judul buku tentang sebuah skandal keuangan (dan politik) di Amerika Serikat, All The Devils Are Here (Bethany McLean & Joe Nocera, 2011), dalam konteks Indonesia semua setan ada di sini. Semua terlibat dalam peran bagaikan devil itu. Tetapi rumor adalah rumor, bisa terbukti benar pada waktunya, bisa juga tetap sebagai rumor yang mungkin tetap teringat tetapi mungkin juga terlupakan. Karena, jangankan rumor, suatu kebenaran berdasar fakta pun bisa terlupakan, saat tak ada penelusuran.

Di tengah arus pencitraan kuat para pendukung pemerintah bahwa kini Indonesia serba lebih bersih, cukup menyentak juga ketika Dr Said Didu Selasa (17/7) lalu dalam talkshow di sebuah TV memunculkan adanya benalu dalam kasus Freeport. Mantan Sesmen BUMN dan Staf Khusus Menteri ESDM ini, mengungkapkan negosiasi dalam kasus Freeport selalu terhambat karena selalu adanya benalu-benalu. Para benalu itu, bukan tokoh-tokoh dari luar, tetapi adalah tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Said Didu adalah salah seorang perunding awal dengan Freeport di tahun 2015, di masa Jokowi. Menurutnya, adalah mengagetkan ketika pihak Freeport bersedia memenuhi permintaan target pendapatan Indonesia paling tidak 60 persen dari revenue tambang, asal dibantu menghilangkan benalu-benalu itu. Akan tetapi perundingan 2015 itu tak dilanjutkan karena teguran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa perundingan tak boleh dilakukan sebelum 2019. Tercatat bahwa setelah itu, muncul isu papa minta saham yang mengait-ngaitkan nama Presiden. Sayangnya, penyelidikan lanjut oleh Kejaksaan Agung tentang kasus itu tak terdengar lagi saat ini, sehingga publik pun tak bisa mengetahui duduk soal sesungguhnya. Terperiksa utama kala itu, Setya Novanto, belakangan malah terseret kasus lain, suap E-KTP, dan kini mendekam di LP Sukamiskin Bandung. Continue reading “Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang”