Tag: Freeport

Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang

DALAM gelanggang rumor, tergambarkan betapa politik uang menguasai kehidupan bernegara di Indonesia, dari dulu hingga kini. Semua tokoh politik dan kekuasaan mempunyai rumornya masing-masing dalam kaitan politik uang, baik sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif. Meminjam sebuah judul buku tentang sebuah skandal keuangan (dan politik) di Amerika Serikat, All The Devils Are Here (Bethany McLean & Joe Nocera, 2011), dalam konteks Indonesia semua setan ada di sini. Semua terlibat dalam peran bagaikan devil itu. Tetapi rumor adalah rumor, bisa terbukti benar pada waktunya, bisa juga tetap sebagai rumor yang mungkin tetap teringat tetapi mungkin juga terlupakan. Karena, jangankan rumor, suatu kebenaran berdasar fakta pun bisa terlupakan, saat tak ada penelusuran.

Di tengah arus pencitraan kuat para pendukung pemerintah bahwa kini Indonesia serba lebih bersih, cukup menyentak juga ketika Dr Said Didu Selasa (17/7) lalu dalam talkshow di sebuah TV memunculkan adanya benalu dalam kasus Freeport. Mantan Sesmen BUMN dan Staf Khusus Menteri ESDM ini, mengungkapkan negosiasi dalam kasus Freeport selalu terhambat karena selalu adanya benalu-benalu. Para benalu itu, bukan tokoh-tokoh dari luar, tetapi adalah tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Said Didu adalah salah seorang perunding awal dengan Freeport di tahun 2015, di masa Jokowi. Menurutnya, adalah mengagetkan ketika pihak Freeport bersedia memenuhi permintaan target pendapatan Indonesia paling tidak 60 persen dari revenue tambang, asal dibantu menghilangkan benalu-benalu itu. Akan tetapi perundingan 2015 itu tak dilanjutkan karena teguran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa perundingan tak boleh dilakukan sebelum 2019. Tercatat bahwa setelah itu, muncul isu papa minta saham yang mengait-ngaitkan nama Presiden. Sayangnya, penyelidikan lanjut oleh Kejaksaan Agung tentang kasus itu tak terdengar lagi saat ini, sehingga publik pun tak bisa mengetahui duduk soal sesungguhnya. Terperiksa utama kala itu, Setya Novanto, belakangan malah terseret kasus lain, suap E-KTP, dan kini mendekam di LP Sukamiskin Bandung. Continue reading “Dilema Kompetisi Demokrasi Indonesia: Politik Uang”

Presiden Joko Widodo Dalam Fenomena Kelemahan Manusiawi

SEBUAH tulisan pembaca yang sangat menarik muncul di Harian Kompas Selasa 17 Juli 2018, mengenai kelemahan manusiawi Presiden Joko Widodo. Ini hanya berselang satu-dua hari dari pelontaran isu politisi kompor dari beliau dan peristiwa kecil salah sebut nama desa di Bantul. Juga bersamaan waktu dengan hari-hari euphoria tentang ‘keberhasilan merebut 51 persen saham Freeport’ setelah lebih dari setengah abad kehadiran perusahaan Amerika itu di Indonesia. Padahal, ternyata, setelah para akademisi dan ahli bicara, menjadi jelas lekak-liku persoalan objektif tambang di Papua itu sangat rumit dan tak sesederhana penggambaran dalam berita glory dari pemerintah yang menjadi awal dari euphoria.

Menggunakan analogi ‘Tumit Achilles’ pembaca bernama Hadisudjono Sastrosatomo menulis “Meskipun diserang, difitnah dan diolok-olok, Presiden Jokowi tetap tegar dan terus berkarya dengan keyakinannya sebagai nakhoda Republik Indonesia tercinta ini.” Kelemahan yang manusiawi pasti dimiliki setiap orang, tetapi bilamana orang tersebut menyadarinya, ia akan dapat mengurangi dampak buruk dari kelemahan tadi. “Ibarat mitologi Yunani, Presiden Jokowi seperti Achilles yang selalu perkasa di dalam setiap pertarungan. Namun, Achilles memiliki kelemahan pada tumitnya. Achilles tersungkur setelah ada anak panah yang mengenai tumitnya.” Seraya menggambarkan betapa hebat serangan terhadap kebijakan Presiden Jokowi, Hadisudjono mencoba menjelaskan metafora ‘tumit Achilles’. “Semoga Presiden Joko Widodo segera menyadari bahwa tumit Achilles itu berada di seputarnya, yang dekat dengan Presiden.” Tak bisa tidak yang dimaksud adalah orang-orang di lingkaran dalam sang presiden sendiri. Continue reading “Presiden Joko Widodo Dalam Fenomena Kelemahan Manusiawi”