KARENA melontarkan kritik tentang pengkhianatan elite terhadap rakyatnya (11/10) Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendapat serangan balik terkait sejarah diri maupun keluarganya. Padahal, Prabowo tidak spesifik menunjuk siapa yang dimaksud, bahkan ia menegaskan fenomena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dan suara serupa sudah lazim disampaikan para aktivis gerakan kritis. Di forum yang sama –Rakernas Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia– hampir bersamaan waktu, Calon Presiden 01 Joko Widodo harus menangkis sejarah tentang diri dan keluarganya terkait tuduhan keterlibatan dengan PKI.

Serangan balik terhadap Prabowo datang dari Muhammad Misbakhun seorang kader PKS yang sejak 2013 pindah ke Partai Golkar. Misbakhun meninggalkan PKS ketika partai tak kunjung merehabilitir dirinya meski lolos dari kasus LC fiktif melalui keputusan Mahkamah Agung. Misbakhun menyebut justru Prabowo Subianto yang pernah dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Militer.

Prabowo “dianggap melakukan ‘pengkhianatan’ atas sumpah prajurit dan Sapta Marga karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat kasus penculikan aktivis pada masa akhir periode orde baru.” Misbakhun lebih jauh juga menyinggung ayahanda Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo yang tak ‘bersih sejarah’ karena terlibat pemberontakan PRRI dulu.

Prabowo tak ‘pandai’ membersihkan nama

Isu pelanggaran HAM Letnan Jenderal Prabowo Subianto, bukan hal baru. Menjelang Pemilihan Presiden 2014 isu itu telah digunakan sebagai senjata politik melawan dirinya. Narasi pelanggaran HAM itu merupakan bagian dari penggalan sejarah politik dan kekuasaan Indonesia kontemporer yang terbiarkan mengambang tanpa klarifikasi. Dan bukan hanya Prabowo Subianto yang menjadi titik fokus pelanggaran HAM di masa-masa akhir Orde Baru, melainkan juga beberapa jenderal lain yang di antaranya masih ada dalam kekuasaan negara saat ini. Selain Prabowo, beberapa nama jenderal purnawirawan bisa disebut dalam konteks pelekatan stigma HAM, antara lain Wiranto (HAM Timtim dan Mei 1998), Sjafrie Sjamsuddin (Mei 1998) dan Jenderal Hendro Prijono (Peristiwa Talang Sari).

Tapi di antara mereka tak ada yang menderita stigma melebihi Letnan Jenderal Prabowo. Kepada dirinya selalu dilekatkan stigma pelanggaran HAM berupa penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis gerakan kritis di masa-masa akhir kekuasaan almarhum mertuanya, Jenderal Soeharto. Dan berbeda dengan para jenderal lainnya, meski mendapat status pemberhentian dengan hormat dari TNI disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya bagi negara dari Presiden BJ Habibie, Prabowo tak pernah terbawa lagi ke dalam kekuasaan negara. Wajar, ia mencoba merambah ke dalam kekuasaan melalui pemilihan presiden.

“Prabowo sendiri, sepanjang yang bisa diamati, terlihat tak cukup pandai dalam membersihkan namanya sendiri. Misalnya, tak mampu mengolah hasil penelusuran Komnas HAM di bawah Marzuki Darusman SH, saat menindaklanjuti laporan PDIP ke lembaga itu, tentang 6 aktivis korban penculikan atas perintah Prabowo. Enam korban yang dilaporkan PDIP itu semuanya berhasil ditemukan Komnas dalam keadaan hidup. Satu di antaranya, Desmond Mahesa, kini anggota DPR Fraksi Gerindra. Sementara itu, sejumlah aktivis yang diambil instansi keamanan lainnya, justru ‘menghilang’ –entah mati entah hidup– hingga kini.”  (https://media-karya.com/2018/05/26/tiga-jenderal-di-kancah-peristiwa-mei-1998/)

Pemberontakan PRRI, ada perubahan cara pandang

Rupanya, demi kepentingan kampanye politik, untuk mendestruksi pesaing politik terhadap Jokowi, Misbakhun juga berinisiatif meloncat jauh menyorot catatan sejarah lampau Professor Soemitro Djojohadikoesoemo –ayahanda Prabowo. Berbeda dengan umumnya peristiwa politik lainnya, pemberontakan PRRI/Permesta, sebenarnya telah mendapat penyelesaian politik. Terhadap peristiwa Februari 1958 itu, secara formal pemerintahan Soekarno telah menyampaikan seruan terbuka dan operasi sadar bagi mereka yang ikut PRRI/Permesta untuk kembali ke pangkuan republik sebagai upaya penuntasan pasca penyelesaian secara militer. Gejolak akhirnya bisa diselesaikan secara damai. Walau tak dibarengi rehabilitasi bagi partai-partai yang dibubarkan karena dianggap terkait Pemberontakan PRRI/Permesta, seperti PSI dan Masjumi.

Tetapi terlepas dari itu, dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan cara pandang dan penilaian terhadap Pemberontakan PRRI/Permesta. Sehingga belum tentu tudingan terlibat PRRI/Permesta akan berdampak negatif. Cara pandang baru telah menempatkan Pemberontakan PRRI/Permesta dalam perspektif kesenjangan politik dan ekonomi pusat-daerah dalam konteks melawan ketidakadilan. Dan untuk sebagian ada yang melihat pemberontakan itu merupakan antitese terhadap menguatnya pengaruh kelompok kaum komunis di Indonesia yang tak terlepas dari situasi global saat itu.

Pasca jatuhnya Soekarno dari kekuasaan, stigmatisasi pemberontakan terhadap PRRI/Permesta juga berakhir. Professor Soemitro malah diajak kembali oleh pemerintahan baru untuk mengkontribusikan kepiawaian ekonominya dalam pembangunan negara. Berbeda dengan Peristiwa 30 September 1965 serta beberapa peristiwa lain dalam konteks pelanggaran HAM, peristiwa PRRI/Permesta sesungguhnya adalah luka yang telah sembuh. Apakah Misbakhun berniat menoreh lagi luka lama pertarungan ideologi dari tahun 1957-1958 itu, agar kembali basah? Misbakhun perlu diingatkan untuk membatasi diri.

Anak ideologis PKI

Begitu pula, perlu mengingatkan mereka yang selalu menyerang Joko Widodo dengan isu keterlibatan dengan PKI, untuk membatasi diri. Meski, pada sisi lain pun tak boleh abai terhadap masalah PKI. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI, Mei lalu, Ketua Persatuan Purnawirawan AD, Soerjadi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proses penyelesaian Tragedi 1965 oleh pemerintah. “Mohon maaf, pemimpin kita di pemerintahan banyak yang tidak jelas asal usulnya,” ujarnya (CNN Indonesia 19/5).

Mengeluh tak henti-hentinya dituduh sebagai PKI, Joko Widodo mengatakan di Rakernas LDII (10/10) “PKI bubar 1965 sedangkan saya lahir 1961, masak PKI balita?” Dari segi usia, Joko Widodo yang lahir 21 Juni 1961 memang tak mungkin menjadi PKI yang secara formal dibubarkan 12 Maret 1966. “Saya tidak kena, orangtua dan kakek nenek saya dituduh.” Apakah ayahandanya misalnya seorang yang punya keterlibatan dengan PKI dan ‘membina’ keturunannya sebagai anak ideologis? Tentu ini perlu penelusuran dan bukti sebelum tuduhan dilontarkan. Kamis 19 Mei 2018 BIN memberi keterangan tertulis “Tidak ada catatan bahwa orangtua Presiden adalah tokoh atau kader PKI.”

Berkali-kali Jokowi sendiri menolak tuduhan itu. Penolakannya bisa diterima. Ia tak seperti rekan separtainya Ribka Tjiptaning yang melalui judul bukunya justru mengaku bangga jadi anak PKI. Tapi jangankan Joko Widodo, bahkan Ribka pun tak dengan sendirinya anak ideologis meski ia anak biologis dari pengikut PKI. Menjadi pengetahuan kita bersama bahwa dalam kurun pasca Peristiwa 30 September 1965, tak sedikit orang yang mendapat stigma keterlibatan dengan PKI semata-mata karena berkerjanya fitnah. Tapi kalau toh ada yang ingin melanjutkan menuduh Joko Widodo maupun ayahandanya, sederhana saja, tampilkan bukti. Tuduhan tanpa bukti meyakinkan, hanya akan dimaknai sebagian publik sebagai penganiayaan politik….

Namun perlu dicatat, serangan berdasar sejarah pelanggaran HAM masa lampau Prabowo Subianto, maupun stigmatisasi PKI kepada Joko Widodo, hanyalah perulangan belaka. Perulangan yang over dosis pada titik tertentu bisa berbalik sebagai bumerang… (media-karya.com) #mediakaryaanalisa