Tag: Komnas HAM

Politik Kekuasaan

One Moment in Time dalam Politik Indonesia: Habib Rizieq dan FPI (1)

SEMPAT bersikap seakan meremehkan kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air, para petinggi rezim berkuasa saat ini terkesan bagai tersengat kejutan keluarbiasaan sambutan massa yang terjadi. Tiba di Jakarta bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2020, Habib Rizieq disambut dan dielu-elukan ratusan ribu massa –ada yang mengecilkan dengan skala ribuan saja, ada yang menyebut skala jutaan– sejak dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Petamburan Jakarta Pusat.

          Lalu, tiba-tiba saja pemimpin Front Pembela Islam ini, Habib Rizieq Shihab, menjadi satu faktor penting dalam kancah sosial politik. Penting sebagai teman bersinergi dalam pergerakan kritis maupun gerakan oposisi terhadap rezim kekuasaan. Atau, sebaliknya menjadi momen untuk menunjukkan jasa kepada rezim, tampil dengan gagah berani ke “garis depan” menghadapi Habib Rizieq dan barisan FPI-nya. Entah dengan kata-kata keras yang terkesan mengancam, operasi penurunan baliho Imam Besar FPI itu, sampai kepada show of force iring-iringan pasukan operasi khusus TNI di Petamburan.

Pada sisi anti klimaks, dua Kapolda dan dua Kapolres dilepas dari posisinya karena dianggap tak mampu mencegah terjadinya kerumunan massa berskala besar –yang dianggap pelanggaran protokol Covid-19 dalam kaitan pembatasan sosial berskala besar. Tak ketinggalan penindakan dan penahanan pradjurit dan bintara TNI yang ikut mengelu-elukan kedatangan Habib Rizieq. Sayangnya, mungkin berbeda dengan yang diharapkan, tindakan-tindakan pro-aktif kontra itu untuk sebagian besar justru lebih banyak memberi efek bumerang, meningkatkan “rating” Habib Rizieq dan FPI sebagai faktor. Continue reading “One Moment in Time dalam Politik Indonesia: Habib Rizieq dan FPI (1)” →

Serangan Politik

‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik

KARENA melontarkan kritik tentang pengkhianatan elite terhadap rakyatnya (11/10) Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendapat serangan balik terkait sejarah diri maupun keluarganya. Padahal, Prabowo tidak spesifik menunjuk siapa yang dimaksud, bahkan ia menegaskan fenomena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dan suara serupa sudah lazim disampaikan para aktivis gerakan kritis. Di forum yang sama –Rakernas Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia– hampir bersamaan waktu, Calon Presiden 01 Joko Widodo harus menangkis sejarah tentang diri dan keluarganya terkait tuduhan keterlibatan dengan PKI.

Serangan balik terhadap Prabowo datang dari Muhammad Misbakhun seorang kader PKS yang sejak 2013 pindah ke Partai Golkar. Misbakhun meninggalkan PKS ketika partai tak kunjung merehabilitir dirinya meski lolos dari kasus LC fiktif melalui keputusan Mahkamah Agung. Misbakhun menyebut justru Prabowo Subianto yang pernah dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Militer. Continue reading “‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik” →

Sejarah Politik

Tiga Jenderal di Kancah Peristiwa Mei 1998

ADA tiga jenderal yang nama dan perannya tak kunjung henti dari tahun ke tahun senantiasa dikaitkan dengan Peristiwa Mei 1998. Jenderal pertama, Jenderal Wiranto Menhankam/Pangab dan yang kedua Letnan Jenderal Prabowo Subianto Panglima Kostrad di tahun 1998 itu. Lalu yang ketiga, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, penanggung jawab keamanan ibukota dalam kedudukannya di tahun yang sama selaku Panglima Kodam V Jaya. Nama mereka bertiga disangkutpautkan berkepanjangan dengan beberapa bagian tak nyaman dari peristiwa.

TGPF yang diketuai Marzuki Darusman SH, menyimpulkan bahwa dalam Peristiwa Mei 1998, terutama di ibukota, banyak sekali pihak yang bermain di semua tingkat. “Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja ‘menumpangi’ kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan tindakan apa-apa.” Dalam konteks inilah menurut TGPF, “ABRI dianggap bersalah karena ‘tidak cukup bertindak’ untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki kewenangan dan sarana untuk itu.” Di titik ini, tentu Jenderal Wiranto disorot pada tingkat nasional –karena peristiwa serupa terjadi juga di beberapa daerah di luar ibukota. Dan, sebatas untuk ibukota, fokus terarah pada Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, yang kelak masih sempat mengalami promosi karir. Naik pangkat sebagai Letnan Jenderal, dan menjadi Wakil Menteri Pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Continue reading “Tiga Jenderal di Kancah Peristiwa Mei 1998” →

Sejarah Politik

Jenderal Wiranto Tahun 1998

SEBELUM Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998, terlebih dahulu Jakarta diguncang Tragedi Trisakti dan rangkaian kerusuhan 13-15 Mei. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Komnas HAM untuk Peristiwa Mei 1998, menyimpulkan sebab pokok peristiwa kerusuhan selama 3 hari itu adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok. Pertama, proses pergumulan elite politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional. Dan kedua, proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat.

Dalam proses pergumulan elite politik itu, ada pemeran-pemeran kunci di lapangan pada waktu kerusuhan. Peristiwa kerusuhan itu adalah puncak dari rentetan kekerasan yang terjadi dalam berbagai peristiwa sebelumnya, seperti penculikan yang sesungguhnya sudah berlangsung lama dalam wujud kegiatan intelijen yang tak dapat diawasi secara efektif. Disusul kekerasan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan mahasiswa di Trisakti, dianggap TGPF yang diketuai Marzuki Darusman SH, sebagai penciptaan faktor martir untuk menjadi triggering factor. Continue reading “Jenderal Wiranto Tahun 1998” →