Tag: Marzuki Darusman SH

Pancasila Sebagai Ideologi Transformatif

HAMPIR sepuluh tahun lalu, November 2008, tokoh pegiat HAM internasional Marzuki Darusman SH telah mengingatkan bahwa Pancasila semestinya adalah ideologi transformatif. Seraya itu ia ‘menggugat’ perlakuan menjadikan Pancasila sekedar ideologi inspirasional atau “ideologi semboyan semata sebagaimana kini yang berlaku.”

Sepuluh tahun telah berlalu, sepertinya tak banyak yang berubah. Masih bagus, bila Pancasila diposisikan sebagai ideologi inspirasional, bukan sekedar ideologi semboyan. Saat ini, kita masih harus menunggu apakah BPIP –yang sedang disorot secara viral terkait gaji seratus juta rupiah dewan pengarahnya– pada waktunya akan berhasil menjadikan Pancasila sebagai ideologi transformatif.

Dalam pidato pengukuhan 15 November 2008 sebagai doktor kehormatan di bidang hukum dari almamaternya, Universitas Parahyangan Bandung, Marzuki Darusman SH, membahas tantangan masa depan Pancasila. Marzuki Darusman mengatakan, dalam kurun masa Orde Lama dan Orde Baru, pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang transformatif terhenti. Ideologi itu lebih dibutuhkan sebagai simbol politik kekuasaan dan tidak sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis, misalnya kondisi kapitalisme internasional dewasa ini dan akibat-akibatnya terhadap keadilan atau ketidakadilan tatanan ekonomi nasional. Continue reading “Pancasila Sebagai Ideologi Transformatif”

Tiga Jenderal di Kancah Peristiwa Mei 1998

ADA tiga jenderal yang nama dan perannya tak kunjung henti dari tahun ke tahun senantiasa dikaitkan dengan Peristiwa Mei 1998. Jenderal pertama, Jenderal Wiranto Menhankam/Pangab dan yang kedua Letnan Jenderal Prabowo Subianto Panglima Kostrad di tahun 1998 itu. Lalu yang ketiga, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, penanggung jawab keamanan ibukota dalam kedudukannya di tahun yang sama selaku Panglima Kodam V Jaya. Nama mereka bertiga disangkutpautkan berkepanjangan dengan beberapa bagian tak nyaman dari peristiwa.

TGPF yang diketuai Marzuki Darusman SH, menyimpulkan bahwa dalam Peristiwa Mei 1998, terutama di ibukota, banyak sekali pihak yang bermain di semua tingkat. “Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja ‘menumpangi’ kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan tindakan apa-apa.” Dalam konteks inilah menurut TGPF, “ABRI dianggap bersalah karena ‘tidak cukup bertindak’ untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki kewenangan dan sarana untuk itu.” Di titik ini, tentu Jenderal Wiranto disorot pada tingkat nasional –karena peristiwa serupa terjadi juga di beberapa daerah di luar ibukota. Dan, sebatas untuk ibukota, fokus terarah pada Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, yang kelak masih sempat mengalami promosi karir. Naik pangkat sebagai Letnan Jenderal, dan menjadi Wakil Menteri Pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Continue reading “Tiga Jenderal di Kancah Peristiwa Mei 1998”

Jenderal Wiranto Tahun 1998

SEBELUM Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998, terlebih dahulu Jakarta diguncang Tragedi Trisakti dan rangkaian kerusuhan 13-15 Mei. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Komnas HAM untuk Peristiwa Mei 1998, menyimpulkan sebab pokok peristiwa kerusuhan selama 3 hari itu adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok. Pertama, proses pergumulan elite politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional. Dan kedua, proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat.

Dalam proses pergumulan elite politik itu, ada pemeran-pemeran kunci di lapangan pada waktu kerusuhan. Peristiwa kerusuhan itu adalah puncak dari rentetan kekerasan yang terjadi dalam berbagai peristiwa sebelumnya, seperti penculikan yang sesungguhnya sudah berlangsung lama dalam wujud kegiatan intelijen yang tak dapat diawasi secara efektif. Disusul kekerasan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan mahasiswa di Trisakti, dianggap TGPF yang diketuai Marzuki Darusman SH, sebagai penciptaan faktor martir untuk menjadi triggering factor. Continue reading “Jenderal Wiranto Tahun 1998”