Tag: pengkultusan

Politik Kekuasaan

Fenomena Pengkultusan Modern: ‘If The President Only Knew’

GEJALA terbaru yang ‘menakjubkan’ di beberapa negara demokrasi abad 21 adalah tampilnya semakin banyak tokoh pemimpin pembohong dan manipulatif. “Why people vote for politicians they know are liars” – Kenapa rakyat bisa memilih para politisi yang mereka tahu nyata-nyata adalah pembohong. Itu pertanyaan pokok Stephan Lewandowsky, Kepala Bagian Psikologi Kognitif, Universitas Bristol, tatkala memaparkan fenomena pemimpin pembohong dan manipulatif pada pekan ketiga Desember 2019.

Padahal, menurut Lewandowsky sebenarnya rakyat pemilih dapat memahami dengan baik bahwa seorang politisi berbohong, tetapi sebagian dari mereka mengabaikan kepalsuan itu meski hal itu ditunjukkan kepada mereka. Dan sungguh ironis bahwa fenomena itu antara lain terjadi justru di dua negara demokrasi terkemuka, Amerika Serikat dan Kerajaan Inggeris. Dua tokoh contoh adalah Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri UK Boris Johnson. (Baca, https://media-karya.com/2020/01/13/fenomena-pemimpin-pembohong-dan-pemimpin-idiot-savant/#more-841).

‘Salah percaya’ seperti ini dalam cara dan bentuk yang berbeda pun terjadi di masa lampau. Apalagi sesungguhnya, sangat meresap dalam hati rakyat, bahwa para Raja adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dan, berlaku ‘keyakinan’ The King Can Do No Wrong –raja tak bisa berbuat salah. Pemahamannya adalah apa pun juga setiap tindakan raja adalah benar. Tetapi ternyata, seorang raja adalah juga manusia, yang sama sekali tak luput dari kesalahan, dari yang kecil hingga yang besar. Continue reading “Fenomena Pengkultusan Modern: ‘If The President Only Knew’” →

Perilaku Politik

‘Rekonsiliasi’ Bawah Tanah dan Social Disobedience

DUA jam menuju tengah hari Sabtu 13 Juli 2019, dua seteru politik kekuasaan setengah dasawarsa terakhir, Joko Widodo dan Prabowo bertemu pertama kali pasca Pemilihan Presiden 17 April di Stasiun MRT Lebak Bulus. Lalu, bersama naik kereta MRT menuju Stasiun Senayan, seraya ‘berunding’ –katakanlah demikian. Di ujung perjalanan, hampir 20 menit kemudian kedua tokoh itu mengikrarkan semacam ‘rekonsiliasi’ di kedalaman sekitar 20 meter di bawah tanah di jantung Jakarta itu. Apakah rekonsiliasi telah terjadi? Itu pokok persoalannya.

Berunding ‘gencatan senjata’ di gerbong kereta api, bukan sesuatu yang baru dalam sejarah. Saat Kekaisaran Konfederasi Jerman bertekuk lutut memohon gencatan senjata di akhir Perang Dunia I, tim perunding Jerman Mathias Erzberger menandatangani kapitulasi bersama tim perunding Perancis Marsekal Ferdinand Foch. Penandatanganan dilakukan di sebuah gerbong kereta api di hutan Compiègne, Perancis, 11 November 1918. Tapi 22 tahun kemudian, sejarah berbalik. Pada 21 Juni 1940, giliran Hitler duduk dikursi sama yang dulu diduduki Marsekal Foch, di gerbong yang sama di Compiègne, menerima penaklukan Perancis. Dengan senang Hitler menyaksikan Jenderal Charles Huntziger mewakili Perancis menandatangani dokumen penyerahan. Empat hari sebelumnya Marsekal Petain yang menggantikan Reynaud telah mengajukan permohonan gencatan senjata. Gerbong bersejarah itu dikenal sebagai Wagon de l’Armistice atau Gerbong Perdamaian.

Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa kapitulasi di Gerbong Perdamaian itu tak betul-betul mengakhiri perlawanan Perancis melawan Jerman. Rakyat Perancis –yang dibantu sebagian militer– melakukan pembangkangan dan mengorganisir gerakan bawah tanah selama setengah dekade ke depan. Di masa modern kini, dalam konteks sosial-politik sikap membangkang itu disebut social disobedience. Continue reading “‘Rekonsiliasi’ Bawah Tanah dan Social Disobedience” →

Perilaku Politik

Paranoia Politik Menuju April 2019

SADAR atau tidak, rangkaian panjang diskursus kampanye menuju 17 April 2019 telah menciptakan semacam situasi yang sangat tidak nyaman dalam kehidupan politik belakangan ini.

Surut ke masa lampau, seorang kolumnis Indonesia, pasca Soekarno menggambarkan dalam sebuah tulisannya, betapa pada tahun 1964-1965 paranoia hadir dalam kehidupan politik Indonesia. Menerpa ke arah kalangan aktivis anti Soekarno dan anti PKI. Paranoia seakan berkecamuk bagai penyakit menular akibat teror mental yang dilancarkan  PKI dan BPI (Badan Pusat Intelejen) hampir setiap saat kala itu. Tapi pada waktu yang sama, para penguasa dan partai pendukung kekuasaan  itu sendiri sebenarnya mengidap gejala paranoia atau paranoid. Ketakutan-ketakutan mereka terhadap situasi yang dihadapi, membuat mereka merasa perlu menebar teror untuk menghancurkan mental lawan politik atau para penentang. Dengan demikian mereka merasa seolah-olah bahaya telah tersingkirkan. Kini situasi seakan berulang.

Gangguan kepribadian

Paranoid adalah sebuah gangguan kepribadian yang membuat penderitanya terus menerus memiliki rasa curiga dan tak mempercayai orang lain di sekitar. Suatu gejala yang untuk sebagian juga dimiliki para penderita schizoprenia. Paranoia berasal dari bahasa Yunani. Dari segi bahasa, paranoia bisa diartikan tidak punya pikiran sehat, pikirannya bertentangan sama sekali dengan pikiran yang bijaksana, pikirannya tidak berdasar kenyataan. Singkat kata, pribadi yang dihinggapi paranoia adalah seorang yang selalu salah mengerti. Continue reading “Paranoia Politik Menuju April 2019” →

Politik

Dilema Kepartaian Indonesia: Oligarki

DI ATAS kertas, mengikuti definisi umum yang ada, partai-partai politik di Indonesia adalah organisasi rakyat yang berusaha mengadakan kontrol, mempengaruhi dan membawakan cita-cita serta program dalam upaya menjalankan kehidupan bernegara di republik ini. Untuk itu, partai(-partai) politik Indonesia melalui siklus lima tahunan berusaha meraih kekuasaan dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam posisi legislatif dan eksekutif, serta mendorong penempatan profesional di bidang judikatif. Dengan pemosisian itu, maka sebuah partai memiliki kekuasaan yang membuatnya mampu melaksanakan cita-cita dan program sesuai aspirasi dan kehendak golongan rakyat yang yang di’bawa’kannya. Partai dengan demikian, tak terkecuali di Indonesia, adalah alat demokrasi. Walaupun, sebaliknya keberadaan partai politik belum dengan sendirinya menjamin adanya demokrasi. Continue reading “Dilema Kepartaian Indonesia: Oligarki” →