Tag: PKI di Indonesia

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (5)

DIPA Nusantara Aidit, dalam catatan kesan masa kecil salah seorang puteranya, Ilham Aidit –kini berusia sekitar 61 tahun– adalah seorang yang amat sibuk. “Kedudukannya sebagai ketua partai membuat rumah kami selalu ramai sampai larut malam, karena begitu banyak orang hilir mudik untuk bertemu, rapat, diskusi, atau sekedar ngobrol ringan dengan Kawan Ketua itu. Paling sering datang adalah kawan dekatnya separtai, seperti Lukman, Nyoto, Sudisman, Nyono dan Sakirman”. (Wawancara dengan Rum Aly, untuk buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966).

Dalam kehidupan manusiawinya, di luar pagar kehidupan politiknya, Aidit, adalah seorang kepala keluarga dengan lima anak. Dua anak tertua, perempuan, Iba dan Ilya yang kala itu berusia belasan tahun, bersekolah di Moskow. Anak ketiga, bernama Iwan. Ilham dan adik kembarnya adalah anak keempat dan kelima. Isteri Aidit, seorang dokter, bernama Tanti. Selama bertahun-tahun, hingga bulan April 1965, keluarga ini tinggal di Galur, Tanah Tinggi, Jakarta, sebelum pindah ke jalan Pengangsaan Barat. Ayah Aidit dan seorang adik Aidit, bernama Asahan, ikut tinggal bersama keluarga Aidit. Asahan ini bertugas mengelola perpustakaan pribadi Aidit yang menurut Ilham berisi ribuan buku. Aidit biasa bekerja, membaca atau rapat di ruang perpustakaan itu yang berukuran lima kali empat belas meter, yang terletak di bagian belakang rumah. Kebiasaan yang masih diingat isteri dan anak-anaknya, adalah “kemampuannya untuk bisa tertidur lelap di kursi kerjanya setelah membaca dan bekerja sepanjang malam”.

Enam hari dalam seminggu hidup Aidit, hampir sepenuhnya adalah untuk kegiatan politik, namun hari Minggu sepenuhnya untuk keluarga dan diisi dengan rekreasi di pantai Cilincing atau tempat lainnya. Selain itu, pada hari lain, meskipun hanya beberapa menit, bila ia pulang dan berjumpa dengan anaknya, ia akan segera meletakkan berkas-berkas yang terkepit di ketiak kanannya dan tas kerja yang ada di tangan kirinya, untuk “langsung meraih dan mengangkat tubuh kecil anak-anaknya dengan wajah gembira”. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (5)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (4)

LUPUT dari kemungkinan “kehilangan kepala” di masa pendudukan tentara “Matahari Terbit”, para tokoh PKI bawah tanah mencoba berkiprah dalam perjuangan menjelang proklamasi. Tidak dalam posisi-posisi yang vital dan signifikan, dengan Tan Malaka sebagai pengecualian. Dipa Nusantara Aidit sementara itu, meskipun memang sebagai pemuda telah aktif di lingkungan kaum pergerakan untuk kemerdekaan menjelang proklamasi tidak lah menjalankan suatu peran penting.

Namun, Aidit berhasil menciptakan kedekatan pribadi dengan Soekarno dalam kasus dokumen testamen Soekarno-Hatta. Keberadaan testamen ini disebut-sebut untuk mewariskan kendali kekuasaan negara kepada Tan Malaka, bila ada sesuatu terjadi pada diri Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dokumen testamen yang asli berjudul “Amanat Kami”, ditandatangani Soekarno-Hatta, bertanggal 1 Oktober 1945, mencantumkan “pewaris” kolektif yang terdiri dari Tan Malaka, Iwa Koesoema Soemantri, Sjahrir dan Wongsonegoro. Tetapi kemudian beredar versi pewaris tunggal Tan Malaka, yang menimbulkan kontroversi.

Mohammad Hatta menyebutkan adanya keterlibatan tokoh pemuda Chaerul Saleh pada kelahiran Testamen versi pewaris tunggal itu. Aidit berhasil memperoleh dokumen “asli” dari versi pewaris tunggal dan membawanya kepada Soekarno yang langsung merobeknya. Menurut Sajoeti Melik, Aidit pun pernah mengambil dari tangannya naskah ketikan asli teks proklamasi lalu menyimpannya untuk beberapa lama. Tetapi Sajoeti Melik yang menduga Aidit punya tujuan tidak baik dengan menyimpan teks proklamasi itu, bersusah payah meminta lagi dokumen itu dan berhasil mendapatnya kembali melalui cara yang tidak mudah. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (4)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (2)

MESKIPUN Soekarno menyebutkan Pemberontakan PKI Madiun, September 1948, sebagai pemberontakan komunis yang pertama, sebenarnya dengan Peristiwa Madiun kaum komunis telah dua kali melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang pertama adalah pada tahun 1926-1927 –tatkala PKI baru berusia 6 menuju 7 tahun sejak didirikan 23 Mei 1920. Lalu nantinya menjadi tiga kali dengan Peristiwa 30 September 1965.

Pemberontakan itu untuk sebagian masih dikategorikan dalam konteks perlawanan terhadap kaum kolonial. Meski bagi sebagian kalangan perjuangan non komunis, pemberontakan komunis tahun 1926-1927 itu dianggap justru merugikan perlawanan terhadap kolonial secara keseluruhan. Suatu perlawanan seperti itu, dianggap belum waktunya dilakukan karena hanya akan mengundang penindasan yang lebih besar dari penguasa kolonial Belanda. Bahkan bagi beberapa kalangan PKI di Indonesia sendiri pemberontakan itu dikecam.

“Saatnya belum tiba,” kata Tan Malaka

Rencana dasar pemberontakan itu disusun oleh tiga orang tokoh PKI di Indonesia, yakni Sardjono, Soegono dan Boedi Soetjitro. Rancangan ini sesungguhnya tidak disepakati oleh banyak tokoh PKI lainnya, pun tak semua cabang partai menyetujuinya. Salah seorang tokoh terkemuka dari partai, Tan Malaka, amat meragukan keberhasilan suatu rencana pemberontakan seperti itu. “Saatnya belum tiba” ujar Tan Malaka, tak kurang kepada Alimin sendiri. Ia menganggap PKI di Indonesia tidak siap untuk satu rencana sebesar itu. Pengaruh PKI di tengah rakyat belum meresap secara mendalam. Menurut gambaran Tan Malaka, partai masih kecil dan ‘tak berkuku’. “Mana mungkin kita mampu menggerakkan massa rakyat secara besar-besaran”, demikian Tan Malaka mengingatkan rekan-rekannya di lapisan pimpinan partai. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (2)” →

Sejarah Politik

Bendera Merah PKI di Indonesia (1)

SELAIN tentara –Angkatan Darat– ada sejumlah kekuatan politik lainnya menjadi penopang sebagai partner taktis Soekarno, terutama sejak diletakkannya titik dasar baru bagi kekuasaannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Setidaknya ada tiga kelompok kekuatan yang signifikan, yakni kelompok politik Islam yang terutama diwakili oleh Partai NU, kemudian PNI dan PKI, yang mewakili kelompok politik ideologi nasionalis (marhaenis) dan ideologi komunis. Ketiga-tiganya termasuk 4 besar Pemilihan Umum 1955 bersama Masjumi yang tersingkir setelah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dianggap terlibat dan mendukung pemberontakan PRRI-Permesta –begitu pula nasib yang dialami PSI.

Diantara 4 kaki penopang kekuasaan Soekarno dalam penggalan masa itu, Tentara dan PKI di Indonesia bagaimana pun adalah yang paling fenomenal. Pusat kekuasaan yang sebenarnya pada masa 6 tahun itu ada di tangan Soekarno-Angkatan Darat-PKI. Realitas kekuasaan segitiga seperti ini yang ‘terikat’ dalam politik perimbangan yang dimainkan Soekarno, sekaligus menempatkan pula PKI dan Tentara ke dalam suatu persaingan kekuasaan yang berkepanjangan. Hingga sedemikian jauh, tidak terlalu sulit bagi Soekarno memegang kendali political game kala itu, karena terdapatnya sejumlah faktor historis dan kondisi objektif krusial yang mewarnai hubungan tentara dengan PKI di Indonesia. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (1)” →